JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) mengungkapkan sebanyak 21.948 jemaah haji reguler dan 7.702 jemaah haji khusus sudah tiba di Indonesia. Kemenhaj pun akan terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Ichsan Marsha merinci bahwa hingga saat ini sebanyak 59 kelompok terbang (kloter) dengan 23.129 jemaah dan 236 petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 23.365 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan 21.948 jemaah dan 224 petugas telah tiba di Indonesia atau total 22.172 orang. Sementara itu, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 7.702 jemaah dan 368 petugas haji khusus telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah dan petugas haji khusus mencapai 8.070 orang.

“Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal secara intensif agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar,” ujar Ichsan di Madinah dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Memasuki fase kepulangan, Kemenhaj mengingatkan jemaah agar mempersiapkan barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan dan menjaga dokumen perjalanan dengan baik. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

Lihat juga: Haji 2026: Lebih Tertib atau Makin Rumit?

“Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting. Jangan sampai hilang. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengingatkan bahwa setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram. Untuk memperlancar proses pemulangan, maskapai telah melakukan penimbangan bagasi di hotel tempat jemaah menginap pada H-2 keberangkatan.

Setelah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, koper bagasi akan menjalani proses pemeriksaan (screening) sebelum disimpan di gudang maskapai hingga waktu pemberangkatan. “Kami mengimbau jemaah untuk tidak menambahkan barang apa pun ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas,” tegasnya.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa air zamzam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apa pun. “Keberadaan air zamzam di dalam koper dapat menghambat proses pemeriksaan, menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan distribusi bagasi, bahkan mengganggu kelancaran kepulangan jemaah lainnya,” jelas Ichsan.

Ia menambahkan, jemaah tidak perlu membawa air zamzam secara mandiri karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima satu galon air zamzam berisi lima liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Tanah Air.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Moch. Irfan Yusuf menegaskan seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan Mina dan kembali ke Makkah usai menuntaskan rangkaian Armuzna. Irfan menyampaikan jemaah haji selanjutnya akan masuk dalam fase pemulangan.

Adapun fase kepulangan akan dimulai pada Senin, 1 Juni 2026, besok. Jemaah haji akan dipulangkan bertahap hingga 30 Juni 2026.

"Mulai 1 Juni, proses kepulangan jemaah ke Tanah Air akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni," kata Irfan, Minggu (31/5/2026).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Kementerian Haji dan Umrah, Hasan Afandi menyampaikan pada fase pemulangan perdana besok ada 17 kelompok terbang (kloter) yang mulai diterbangkan dari Bandara King Abdulaziz, Jedah, Arab Saudi.

"Iya, 1 Juni (2026) pulang 17 kloter," ujar Hasan.

Lihat video: Ribuan Jemaah Haji Tinggalkan Mina Kembali ke Makkah



Sementara, 7 kloter yang dijadwalkan tiba pada hari yang sama. Berdasarkan data jadwal penerbangan di laman dashboard resmi haji nasional, jemaah terlihat mulai akan diterbangkan bertahap pada pukul 03.05 waktu setempat. "Tiba 7 kloter (1 Juni 2026)," ucapnya.

MAKKAH - Di tengah padatnya rangkaian puncak ibadah haji di Mina, kenyamanan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Sejumlah fasilitas yang disiapkan untuk jemaah reguler disebut semakin baik dan memberi rasa aman, terutama bagi lansia dan jemaah dengan keterbatasan fisik.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Tim Pengawas Haji DPR 2026 Bambang Haryo Soekartono, usai meninjau langsung pelayanan jemaah di Maktab 14 kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Arab Saudi, Kamis (28/5/2026) malam bersama Rieke Diah Pitaloka.

Dalam peninjauan yang dilakukan sekitar pukul 23.00 waktu setempat itu, Bambang mengaku mendapat banyak respons positif dari jemaah terkait pelayanan yang mereka terima selama berada di Mina. “Alhamdulillah, mereka mengatakan pelayanannya seperti bintang lima. Jadi walaupun mereka membayar reguler, tapi mereka merasa pelayanannya bagus,” kata Bambang.

Menurut dia, peningkatan pelayanan terlihat dari berbagai fasilitas dasar yang kini lebih tertata, mulai dari pendingin ruangan (AC), tempat tidur, hingga jumlah toilet dan kamar mandi yang dianggap cukup memadai untuk kebutuhan jemaah. Dia menambahkan, kondisi tersebut penting untuk menjaga kenyamanan jemaah di tengah cuaca panas dan aktivitas ibadah yang sangat padat selama di Mina.

Tak hanya fasilitas penginapan, konsumsi jemaah juga dinilai cukup baik. Bambang menyebut makanan yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan gizi jemaah. Kendati demikian, ia mencatat adanya masukan dari jemaah agar porsi sayur hijau dapat ditambah pada penyelenggaraan haji berikutnya.

“Tadi kita tanyakan gizinya cukup baik, sehingga tidak ada yang dikeluhkan oleh mereka. Jemaah hanya mengeluhkan masalah sayur saja, di mana sayur hijau itu perlu ditambah lagi pada tahun-tahun depan,” imbuhnya.

Di sisi lain, layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Bambang menuturkan, para dokter dan tenaga kesehatan aktif memantau kondisi jemaah sehingga membuat mereka merasa lebih aman selama menjalani ibadah.

Pelayanan yang paling dirasakan manfaatnya oleh jemaah lanjut usia ialah keberadaan mobil golf yang disiapkan menuju area lempar jumrah. Fasilitas tersebut membantu jemaah yang tidak mampu berjalan jauh menuju Jamarat yang berjarak sekitar tiga kilometer dari tenda penginapan.

“Golf car ini memberikan pelayanan untuk orang-orang tua, ibu-ibu, dan sebagainya yang tidak kuat untuk menuju ke tempat lempar jumrah,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga mengapresiasi penempatan maktab jemaah reguler yang dinilai relatif dekat dengan lokasi lempar jumrah. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu faktor penting yang membantu mengurangi kelelahan jemaah pada fase paling padat dalam pelaksanaan haji.

“Ini yang menurut saya sangat bagus, untuk ke depannya bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia berupa pembebasan bea masuk dan pajak atas barang bawaan maupun kiriman dari luar negeri.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Cindhe Marjuang Praja mengatakan, selama ini belum ada pengaturan khusus terkait barang jemaah haji, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan ke Indonesia.

“Sebelum masuk materi mungkin sedikit latar belakang lebih sekalian bahwa selama ini memang tidak ada pengaturan khusus ya baik untuk barang-barang yang dibawa langsung oleh jemaah maupun barang-barang yang dikirimkan,” ujar Cindhe dalam media briefing, Kamis (16/4/2026).

Menurut Cindhe, kondisi tersebut membuat pelaksanaan di lapangan belum tertata dengan baik, sehingga pemerintah menginisiasi regulasi baru untuk mengatur fasilitas barang jemaah haji.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dan PMK Nomor 34 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan layanan bagi jemaah haji.

Dalam aturan terbaru, jemaah haji diberikan pembebasan bea masuk untuk barang kiriman maksimal dua kali selama periode ibadah haji.

Setiap pengiriman dibatasi hingga 1.500 dollar AS (Free on Board/FOB).

Jika ketentuan tersebut dipenuhi, maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) seperti PPh tidak dipungut, sementara PPN juga tidak dikenakan.

Namun, apabila nilai barang kiriman melebihi 1.500 dollar AS per pengiriman atau frekuensi lebih dari dua kali, maka atas kelebihannya dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen serta PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Cindhe menyebut, barang kiriman wajib diberitahukan melalui penyelenggara pos menggunakan dokumen CN, disertai bukti kerja sama dengan agen di luar negeri, serta mencantumkan identitas jemaah seperti nomor paspor untuk proses validasi.

Pengiriman juga dibatasi dalam satu kemasan per kiriman, dengan ukuran maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm.

Ketentuan ini diterapkan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.

Selain barang kiriman kata Cindhe, pemerintah juga memberikan fasilitas untuk barang bawaan penumpang saat kembali ke Indonesia.

Untuk jemaah haji reguler, tidak terdapat batasan nilai selama barang yang dibawa masih dalam kategori barang pribadi atau oleh-oleh yang wajar.

Sementara bagi jemaah haji khusus, pembebasan diberikan hingga nilai maksimal 2.500 dollar AS.

Cindhe menegaskan, fasilitas ini hanya diberikan kepada jemaah haji yang terdaftar dalam kuota resmi pemerintah.

“Secara data ada di pemerintah resmi karena data ini penting untuk melakukan validasi mana yang harus diberikan fasilitas, mana yang tidak,” ujarnya.

Adapun jemaah non-kuota tidak termasuk dalam skema ini karena tidak tercatat dalam sistem pemerintah.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengatur periode pengiriman, yakni dimulai sejak keberangkatan kloter pertama hingga maksimal 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir, guna mencegah penyalahgunaan fasilitas.

Selain itu, jemaah yang membawa barang tertentu seperti telepon genggam dari luar negeri juga diwajibkan melapor kepada petugas Bea Cukai agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan maupun barang kiriman milik jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja menjelaskan fasilitas pembebasan ini berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 4/2025.

"Memang jemaah haji Indonesia effort-nya [usahanya] luar biasa ya. Untuk berangkat antreannya panjang, biayanya lumayan. Jadi memang ini bentuk apresiasi dari negara kita kepada para jemaah haji yang melaksanakan haji dan mengirimkan barang yang biasanya bentuknya oleh-oleh," ujar Chinde dalam media briefing yang diselenggarakan secara daring, Kamis (16/4/2026).

Catatannya, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yakni Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Sementara jemaah haji non-kuota atau yang lazim disebut haji furoda (menggunakan visa mujamalah) tidak berhak menikmati fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar secara resmi di sistem pemerintah dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Ketentuan Barang Kiriman

Untuk skema barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) paling banyak US$1.500 per pengiriman, dengan batasan maksimal sebanyak dua kali pengiriman.

"Jadi Bapak-Ibu Jemaah Haji nanti bisa mengirimkan barang pribadinya yang biasanya bentuknya oleh-oleh, sebanyak totalnya mungkin US$3.000, tapi ketentuannya adalah dua kali pengiriman," terang Cindhe.

Jika nilai barang atau frekuensi pengiriman melampaui batas tersebut maka DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5% untuk kelebihannya. Selain itu, atas kelebihan tersebut juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sementara pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Terdapat syarat tata waktu pengiriman, yaitu dokumen kiriman diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari pasca kepulangan kloter terakhir. Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji menggunakan Nomor Paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Dari sisi dimensi, kemasan dibatasi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Pengiriman juga tidak boleh lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

Sementara itu, untuk skema barang bawaan yang dibawa langsung di pesawat, relaksasi yang diberikan jauh lebih longgar, dengan perlakuan yang sedikit berbeda antara jalur reguler dan khusus.

Bagi Jemaah Haji Reguler, DJBC memberikan pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaan pribadi (personal use). Bahkan, untuk mempermudah proses ketibaan, pemberitahuan pabean dapat dilakukan secara lisan tanpa perlu mengisi deklarasi tertulis.

Di sisi lain, bagi Jemaah Haji Khusus, pembebasan bea masuk dipatok maksimal senilai FOB US$2.500. Jika kedapatan membawa barang lebih dari nilai tersebut, atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10% serta PPN sesuai ketentuan, dengan PPh dikecualikan.

Selain oleh-oleh berupa garmen, parfum, atau makanan, Cindhe juga mengingatkan jemaah yang membeli gawai (Handphone, Komputer genggam, dan Tablet/HKT) di Arab Saudi untuk segera mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) setibanya di Tanah Air.

"Jadi memberitahukan kepada petugas Bea Cukai di bandara kedatangan supaya mendapatkan pembebasan yang tadi," jelasnya

Lebih lanjut, DJBC juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan aturan larangan dan pembatasan (lartas) dari kementerian/lembaga lain terkait barang bawaan. Misalnya, batas maksimal kosmetik atau parfum yang diizinkan oleh BPOM adalah 20 buah (pieces), sedangkan untuk produk makanan olahan seperti cokelat dibatasi maksimal 5 kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan biaya haji 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk masing-masing embarkasi di Tanah Air.

Hal ini termaktub dalam beleid Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

“Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 November 2025,” demikian keterangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam pengantar Keppres tersebut, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, Keppres No. 34/2025 mencantumkan perihal besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler, serta bagi petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Besaran Bipih yang ditanggung jemaah haji reguler mencakup biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Makkah, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Madinah, serta biaya hidup.

Sementara itu, Bipih bagi PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, biaya hidup, dan sejumlah komponen lainnya.

Beleid yang sama juga mengatur tentang besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan Bipih sekitar Rp6,69 triliun, serta nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sekitar Rp7,22 miliar.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi ketentuan penutup Keppres No. 34/2025.

Berikut besaran Bipih jemaah haji reguler 1447 H/2026 M per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh: Rp45.109.422
2. Embarkasi Medan: Rp46.163.512
3. Embarkasi Batam: Rp54.125.422
4. Embarkasi Padang: Rp47.869.922
5. Embarkasi Palembang: Rp54.206.922
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi): Rp58.542.722
7. Embarkasi Solo/Surakarta: Rp53.233.422
8. Embarkasi Surabaya: Rp60.645.422
9. Embarkasi Balikpapan: Rp55.575.922
10. Embarkasi Banjarmasin: Rp55.538.922
11. Embarkasi Makassar: Rp55.893.179
12. Embarkasi Lombok: Rp54.951.822
13. Embarkasi Kertajati: Rp58.559.022
14. Embarkasi Yogyakarta/Jogja: Rp52.955.422

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

“Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

“Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” sambung Irfan.

Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

Dalam perkembangan sebelumnya, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kemenhaj di Gedung DPR RI pada Rabu (29/10/2025) lalu.

“Biaya perjalanan ibadah haji, Bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menetapkan kuota haji reguler untuk provinsi pada pelaksanaan haji 2026. Pembagian kuota antarprovinsi ini untuk pertama kalinya dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan berbasis proporsi daftar tunggu jemaah haji.

Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kementerian membagi kuota haji reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di masing-masing wilayah.

Pola baru berbasis daftar tunggu ini dinilai paling adil dan transparan, karena provinsi dengan jumlah pendaftar lebih besar akan memperoleh kuota yang lebih besar pula. Dengan mekanisme ini, masa tunggu jemaah antarprovinsi akan menjadi seragam sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekstrem antara daerah yang menunggu puluhan tahun dan daerah dengan antrean singkat.

Keadilan waktu tunggu ini juga berdampak langsung pada keadilan keuangan dalam konteks nilai manfaat, sebab semua jemaah akan memiliki peluang yang setara dalam mengakses dana manfaat setoran hajinya.

Selama ini, disparitas waktu tunggu antarprovinsi menjadi sumber kegelisahan dan kritik, termasuk dari kalangan ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyoroti adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan ketimpangan dalam pengelolaan nilai manfaat.

Untuk memastikan transparansi perhitungan, rumusan pembagian kuota yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kuota Provinsi = (Daftar Tunggu Provinsi ÷ Total Daftar Tunggu Nasional) × Total Kuota Haji Reguler Nasional, untuk penentuan kuota pertama dihitung berdasarkan data daftar tunggu per 16 September 2025. Sebagai contoh perhitungan alokasi kuota untuk Provinsi Aceh: 144.076 dibagi 5.398.420 dikali 203.302 = 5.426. Maka alokasi kuota Provinsi Aceh untuk musim haji kali ini sebanyak 5.426 jemaah.

Berbeda dengan pembagian kuota 2025 dan sebelumnya yang menjadi temuan BPK, karena tidak sepenuhnya merujuk Undang Undang, dan menyebabkan variasi waktu tunggu hingga mencapai 47 tahun di beberapa provinsi, pembagian kuota 2026 telah dirancang lebih proporsional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sistem baru ini memastikan masa tunggu jemaah di seluruh provinsi berada dalam rentang waktu yang sama, mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan melalui skema perhitungan baru ini, sepuluh provinsi akan mengalami penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu, sedangkan dua puluh provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu.

“Pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diupdate pada tahun keempat,” ujar Dahnil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah RI Selasa (4/11/2025).



Selain memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran, kebijakan tiga tahunan ini juga sejalan dengan pola kontrak multiyears yang mulai diterapkan dalam berbagai layanan penyelenggaraan haji pada musim haji 1447H/2026, seperti layanan umum serta skema transportasi udara yang disiapkan dengan siklus kontrak tiga tahun.

Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Penyesuaian sistem pembagian kuota ini diharapkan mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji dengan waktu tunggu yang lebih proporsional dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia 1447 Hijriah 2026 Masehi sebanyak 221.000 jemaah. Berdasarkan data pada aplikasi Nusuk Masar, kuota tersebut terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler 92% dan 17.680 jemaah haji khusus sebesar 8%.

Jumlah ini tetap sama seperti tahun sebelumnya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berikut ini kuota jemaah haji reguler untuk pelaksanaan haji 2026:

1. Aceh: 5.426 jemaah

2. Sumut: 5.913 jemaah

3. Sumbar: 3.928 jemaah

4. Riau: 4.682 jemaah

5. Jambi: 3.276 jemaah

6. Babel: 1.077 jemaah

7. Sumsel: 5.895 jemaah

8. Bengkulu: 1.354 jemaah

9. Lampung: 5.827 jemaah

10. Banten: 9.124 jemaah

11. DKI Jakarta: 7.819 jemaah

12. Jabar: 29.643 jemaah

13. Jateng: 34.122 jemaah

14. DIY: 3.748 jemaah

15. Jatim: 42.409 jemaah

16. Bali: 698 jemaah

17. NTB: 5.798 jemaah

18. NTT: 516 jemaah

19. Sulsel: 9.670 jemaah

20. Sultra: 2.063 jemaah

21. Sulteng: 1.753 jemaah

22. Sulut: 402 jemaah

23. Gorontalo: 608 jemaah

24. Sulbar: 1.450 jemaah

25. Malut: 785 jemaah

26. Maluku: 587 jemaah

27. Kalsel: 5.187 jemaah

28. Kaltim: 3.189 jemaah

29. Kaltara: 489 jemaah

30. Kalteng: 1.559 jemaah

31. Kalbar: 1.858 jemaah

32. Kepulauan Riau: 1.085 jemaah

33. Papua: 933 jemaah

34. Papua Barat: 447 jemaah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

“Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga menyampaikan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88.409.365.

Jumlah tersebut terdiri dari dua komposisi, yang pertama yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji senilai Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut salah satunya terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta.

Selain itu, terdapat pula biaya akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, komposisi kedua adalah nilai manfaat atau dana optimalisasi yang sebesar Rp33.485.365 atau senilai 38% dari usulan BPIH tahun depan.

“Sehingga BPIH yang kami ajukan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII adalah Rp88.409.365, atau bila dibandingkan dengan tahun lalu turun sebesar Rp1 juta,” tutur Dahnil.