JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Hal itu sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya.

Tugas kedua, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurut Tito, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara. “Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.

Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.

“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” katanya.

Lihat video: Pemulihan Pascabencana Sumatra Perlu Perhatian, Mendagri Apresiasi Daerah Tak Minta Bantuan



Tito juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan DPR dalam memahami persoalan riil di lapangan.

“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Tito juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.

“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Mendagri.

Tito menilai penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Tito menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.

Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi, Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama,” tegasnya.

Tito juga menyoroti keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik, sementara kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer. Tito menegaskan, pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah tersebut akan memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tito menambahkan, pengelolaan perbatasan bukan sekadar isu wilayah, melainkan wajah kehadiran negara di garis terdepan. Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Tito optimistis kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memperluas kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aturan terbaru. Kini, pekerja dengan penghasilan hingga Rp 8,5 juta per bulan di sejumlah wilayah, bahkan pasangan suami istri dengan pendapatan gabungan hingga Rp 14 juta di Jabodetabek, masuk dalam kategori MBR dan berhak mengakses program rumah subsidi.

Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 April 2025.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penyesuaian dilakukan karena batas penghasilan MBR sebelumnya sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di berbagai daerah. Pemerintah juga mengubah pembagian wilayah dari dua menjadi empat zona agar penetapan batas penghasilan lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Putusan ini sudah dibuat, dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi, untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan, membangun rumah. Ataupun juga bagi para pengembang, membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah," kata Tito, beberapa waktu lalu.

Dalam aturan terbaru, Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menetapkan batas penghasilan maksimal Rp 8,5 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 10 juta bagi yang telah menikah.

Untuk Zona 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara, batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp 9 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 11 juta bagi yang telah menikah.

Pekerja bergaji Rp8 juta per bulan ternyata termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Hal itu sesuai aturan pemerintah soal batas penghasilan MBR yang dapat membeli rumah subsidi, yakni penghasilan maksimal Rp8,5 juta sampai Rp14 juta per bulan sesuai dengan zona wilayah.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah yang berlaku sejak 22 April 2025 lalu.

"Satu memperluas definisi MBR, yang tadinya hanya 2 zona jadi 4 zona, dan nilai perolehan pendapatan dari penerima MBR yang tadinya misalnya Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta di zona 1, di zona 4, di DKI dan sekitarnya, itu misalnya menjadi Rp 12 juta. Ini Mendagri memberikan dukungan atas definisi yang sudah dibuat oleh Kementerian PKP," kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6) dikutip DetikProperti.

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menjelaskan batas penghasilan untuk MBR ini ditetapkan dari hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menilai bahwa kriteria ini tidak bisa disamaratakan.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar pria yang akrab disapa Ara ini di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) lalu.

Dalam aturan tersebut, batas penghasilan MBR dibagi ke dalam empat zona wilayah dengan kategori kawin dan tidak kawin, yakni:

Mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta. Sementara yang sudah menikah dan memiliki pasangan batasnya Rp 10 juta.

Mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 9 juta dan yang sudah menikah Rp 11 juta. Lalu untuk peserta Tapera Rp 11 juta.

Mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 juta dan yang sudah kawin Rp12 juta. Lalu, untuk peserta Tapera Rp12 juta.

Mencakup wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak menikah dan Rp 14 Juta untuk yang sudah menikah, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Adapun kenaikan batas maksimum penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi diatur dalam draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, aturan soal percepatan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) juga diatur menjadi 10 hari. Pembebasan biaya PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

BPHTB gratis tersebut berlaku di mana pun MBR hendak membeli rumah, meskipun lokasinya tidak sama dengan domisili KTP. Artinya, apabila ada MBR dengan KTP Jawa Barat ingin membeli rumah di Banten, tidak akan dikenakan BPHTB.

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pembangunan perumahan subsidi melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya di Jayapura, Senin.

Menurut dia, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan perumahan oleh sektor swasta.

"Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau," ujarnya.

Pihaknya juga meminta dukungan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mengimplementasikan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," katanya

Dia menambahkan pembangunan perumahan juga akan memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah karena lahan yang sebelumnya kosong dan memberikan kontribusi pajak yang terbatas akan menghasilkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya setelah dikembangkan menjadi kawasan hunian.

"Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kebutuhan hunian di Papua masih cukup besar.

Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua belum memiliki rumah, dengan jumlah terbesar di Kota Jayapura.

"Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya data yang diperoleh dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat.

"Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data, kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/6/2026) lalu.

Hal itu disampaikannya usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin. SEB tersebut memuat sejumlah poin penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif.

Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal.

Menurut Mendagri, program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

"Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat bagi seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk memahami situasi ekonomi di daerahnya," ujarnya.

Tito secara khusus mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menambahkan, penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum dapat dijangkau secara optimal.

Tito mencontohkan, data ekonomi di sejumlah kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran data tersebut akan melengkapi basis data yang telah dimiliki Pemda.

Sebaliknya, apabila dukungan terhadap pelaksanaan sensus tidak optimal, data yang dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi ini dapat merugikan daerah karena tidak memperoleh gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya.

"Jadi tolong, sekali lagi, proaktif rekan-rekan kepala daerah. Undang BPS segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," tuturnya.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS menyerahkan sampul tentang sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau daerah untuk menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

Mendagri Tito menceritakan pengalamannya soal masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, termasuk kompetisi internasional. Antusiasme tersebut biasanya semakin meningkat saat gelaran Piala Dunia berlangsung, bahkan menjadi tradisi yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat.

“Saya pernah dinas di Indonesia bagian timur pernah jadi Kapolda di Papua, saya pun mengikuti di sana tuh lebih ramai lagi (perayaan Piala Dunia),” kata Mendagri Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Mendagri usai menerima kunjungan Direktur Utama TVRI Tb. Fiki Chikara Satari di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan sejumlah aktivitas ekonomi yang muncul selama pertandingan berlangsung. Hal ini seperti produksi atribut pendukung, penjualan jersey, penyelenggaraan nonton bareng, hingga aktivitas pelaku usaha kuliner.

“Ini peluang untuk menggerakkan ekonomi,” ujar Mendagri.

Menurutnya, kegiatan nobar yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi sarana bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan.

Selain itu berbagai bentuk perayaan yang dilakukan masyarakat selama mendukung tim favoritnya juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Di lain sisi Mendagri mengapresiasi keberhasilan TVRI memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan peluang besar bagi TVRI untuk memperkuat branding sebagai media arus utama. Adapun pertandingan tersebut berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.

Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.

"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," kata Tito.

Kendati demikian, Tito mrngungkapkan ide sekaligus mengusulkan cara agar kepala daerah tak korupsi. Salah satunya, dengan mendapatkan presentase dari PAD.

"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," kata Tito.

"Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengajukan tambahan Rp6,27 trilun ke dalam Pagu Anggaran Tahun 2027. Dengan demikian, total usulan Pagu Anggaran 2027 Kemendagri mencapai Rp10,93 triliun dari pagu indikator 2027 sebesar Rp4,65 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Tito mengaku pihaknya masih butuh tambahan anggaran untuk menjalankan sejumlah program.

"Dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp6,27 triliun, sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun," ucap Tito dalam rapat.

Tito menjelaskan, usulan tambahan anggaran ini sudah mencakup Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Usulan tambahan anggaran ini lebih tinggi dibanding Pagu Anggaran Awal (PAA) 2026 sebesar Rp7,8 triliun.

Menurut Tito, usulan tambahan ini untuk melaksanakan kegiatan pemberian award kepada daerah yang berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran sebanyak Rp1 triliun. Anggaran dalam kegiatan ini sempat berkurang lantaran mengalami realomasi anggaran Kemenkeu pada tahun ini.

"Oleh karena itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, iklim kompetitif antardaerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah," ucap Tito.

Selain itu, Tito berkata, pihaknya menganggarkan Rp398,5 miliar untuk dukungan manajemen seperti layanan umum, kelancaran operasional perkantoran, administrasi, tata usaha, kearsipan, serta pelaksanaan tugas fungsi 12 komponen dan 37 satuan kerja.

Selain itu layanan sarana prasarana Rp72,8 miliar, di antaranya adalah untuk fasilitas perkantoran dan kemudian penggantian barang milik negara yang sudah rusak berat pada komponen dan 37 satker.

"Selanjutnya, pengelolaan keuangan dan aset, karena cukup banyak sebetulnya aset-aset Kemendagri yang perlu betul-betul diamankan, tanah misalnya, yang harus disertifikasi satu per satu, sebesar Rp27,1 miliar, termasuk juga untuk mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan," kata Tito.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ditanya kenapa pemda tak bisa membayarkan gaji tersebut dan mengindikasikan adanya risiko transfer tersendat dan lainnya, Purbaya menjawab akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri.

"Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," jawabnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

[Gambas:Youtube]

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen dari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan, sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Tambahan Penghasilan Karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dari aspek postur belanja, Tito menyarankan Pemda untuk lebih kreatif mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan catatan tidak membebankan rakyat. Dia memberikan contoh Wali Kota Pekan Baru 2024 yang mampu mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dirinya hingga menurunkan tim khusus guna mengulik cara Pemda tersebut menumbuhkan PAD. Jawabannya adalah memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat.

"Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka tidak bayar, karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar," ungkapnya.

Tito menambahkan contoh lainnya, yaitu Pemda Bali di mana pemerintah setempat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak sehingga mampu menghubungkan langsung para wajib pajak dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan retribusi dan pajak dapat tercatat lebih transparan.

Menurutnya selama ini pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen terlebih dahulu dikelola oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke dinas pendapatan daerah (Dispenda). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh penerimaan tersebut selalu masuk secara optimal ke kas daerah.

"Oleh karena dibuat sistem, yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke dispenda, dan itu naik. Nah ini kreatif, tapi tidak beratkan rakyat," jelasnya.

Selain itu, Tito meminta kepada Pemda dapat memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pintu pemasukan bagi kas daerah. Langkah lain untuk memberikan stimulus ekonomi daerah adalah Transfer ke Daerah (TKD).

Tito mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 140 daerah yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Temuan tersebut diperoleh saat pelaksanaan retret bersama para sekretaris daerah (sekda) di Jatinangor.

Menurutnya, para sekda umumnya memahami aspek teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, terutama yang masih baru menjabat, diminta untuk cepat beradaptasi dan memanfaatkan masukan dari sekda, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Namun, dari sekitar 140 daerah yang telah dipetakan, terdapat 39 daerah yang kondisinya dinilai paling mendesak karena tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut memerlukan tambahan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up ke APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti prosentasinya akan menjadi lebih rendah. Menjadi mudah-mudahan di bawah 30%," urai Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap alasan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, puluhan pemda tak mampu membayar gaji PPPK lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Karena itu, Tito menilai 39 pemda tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persendari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen, dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]