Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah dalam perdagangan Selasa (30/6/2026). Laju indeks komposit terganjal oleh pelemahan saham big caps seperti BBCA, BBRI, hingga TLKM.

Melansir IDX Mobile pukul 09.01 WIB, IHSG melemah 0,66% atau 38,28 poin ke 5.782. Pasar dibuka dengan volume transaksi 438,9 juta saham senilai Rp621,6 miliar. Kapitalisasi pasar pagi ini mencapai Rp10.142 triliun.

Dalam pembukaan perdagangan hari ini, sebanyak 179 saham dibuka menguat, 227 saham dibuka melemah, serta 553 saham stagnan belum berubah.

Sejumlah saham dengan kontribusi bobot terberat di indeks kompak dibuka di zona merah. Mereka antara lain adalah BBCA turun 3,38% ke Rp5.725, BBRI melemah 0,35% ke Rp2.830, TLKM melemah 0,41% ke Rp2.400, BMRI melemah 0,51% ke Rp3.920, serta AMMN yang dibuka melemah 1,82% ke Rp3.240.

Sebaliknya, sejumlah saham big caps yang dibuka menguat dan menopang IHSG tak mengalami koreksi lebih dalam antara lain adalah BREN yang dibuka naik 2,19% ke Rp3.270, DSSA menguat 0,61% ke Rp830, serta TPIA yang dibuka menguat 1,46% ke Rp1.735.

Pada penutupan perdagangan Senin (29/6), IHSG ditutup melemah 1,28% ke level 5.820,79. Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan bahwa koreksi pasar tersebut dibarengi dengan minimnya aktivitas perdagangan yang mencerminkan sikap wait and see investor.

Sentimen pasar dipengaruhi kehati-hatian menjelang rilis data ekonomi penting AS, termasuk data ketenagakerjaan dan pidato Gubernur The Fed Kevin Warsh, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

"Pasar hari ini akan mencermati rilis PMI Manufaktur, inflasi, dan neraca perdagangan Indonesia sebagai indikator kesehatan ekonomi domestik. Di sisi lain, rencana IPO sejumlah emiten pada awal Juli juga berpotensi menyerap likuiditas pasar dalam jangka pendek," tulis analis, Selasa (30/6/2026).

Secara teknikal, IHSG diperkirakan masih bergerak mixed cenderung melemah dengan support 5.730 dan resistance 6.000.

"Peluang rebound masih terbatas selama IHSG belum mampu kembali menembus area resistance tersebut," tandasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,PALEMBANG — Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang harus dibantu, sektor mana yang harus didorong, dan wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih besar? Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu solusi.

Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya berasal dari data. Namun dalam praktiknya, data sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi di lapangan berubah begitu cepat, sementara informasi yang dimiliki pemerintah belum tentu selalu mampu mengikuti perubahan tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, misalnya, cara masyarakat menjalankan usaha telah berubah drastis. Jika dulu aktivitas ekonomi identik dengan pasar, toko, atau kantor, kini banyak usaha tumbuh dari ruang tamu rumah, layar telepon genggam, hingga platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah.

Perubahan itulah yang ingin dibaca kembali melalui Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto menyebut sensus ekonomi sebagai proses diagnosis ulang terhadap kondisi perekonomian yang telah mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir.

"Kalau sensus ekonomi ini ibarat kita melakukan diagnosis ulang. Dalam 10 tahun terakhir banyak perubahan terjadi, mulai dari perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, hingga munculnya berbagai model usaha baru. Karena itu kita ingin menangkap kembali bagaimana potensi ekonomi di setiap wilayah," ujarnya.

Istilah diagnosis ulang bukan sekadar analogi. Sebagaimana dokter membutuhkan pemeriksaan terbaru sebelum menentukan pengobatan, pemerintah juga memerlukan gambaran terkini sebelum menetapkan kebijakan.Tanpa data yang mutakhir, pembangunan berisiko berjalan berdasarkan asumsi.

Kondisi itu yang menjadi perhatian Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dia memandang, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

"Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba, tidak meraba-raba, dan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pembangunan saat ini. Ketika kebutuhan masyarakat semakin beragam dan sumber daya pemerintah terbatas, setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat.

Karena itu, menurut Deru, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS. Ada 3 komponen yang harus bekerja sama, yakni pemerintah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

Ketiganya menjadi mata rantai yang menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa mendatang.

"Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ini adalah upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini," katanya.

Menurut Amalia, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ketika seluruh aktivitas ekonomi tercatat, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, UMKM, usaha rumah tangga hingga perusahaan besar, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami perubahan ekonomi yang terjadi dan menentukan langkah yang diperlukan.

Data yang akurat juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membaca potensi pasar, mengenali sektor-sektor yang berkembang, serta melihat peluang investasi dan pengembangan usaha di berbagai wilayah.

Namun manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

Karena itu, BPS memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Jangan takut didata karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Data individu tidak akan dipublikasikan. Yang ditampilkan hanya data agregat untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan manfaat sensus tidak berhenti pada penyediaan statistik.

Data yang terkumpul, kata dia, menentukan sejauh mana masyarakat dapat terjangkau oleh kebijakan pemerintah.

"Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," ujarnya.

Sensus ekonomi dipandang menjadi bagian dari upaya membangun satu data nasional yang lebih akurat dan terpercaya.

Ketika data tersebar dan dikelola oleh banyak pihak, risiko ketidaktepatan sasaran dalam program pemerintah akan semakin besar.

"Kini data mulai dikonsolidasikan dan diolah secara profesional oleh BPS, sehingga diharapkan lahir satu data yang terpercaya," tegasnya.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tentang menghitung jumlah usaha atau mengisi formulir pendataan.

Sensus ini merupakan upaya membaca ulang wajah perekonomian Indonesia yang telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Karena pembangunan yang tepat sasaran tidak lahir dari perkiraan.

Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Setiap kebijakan ekonomi yang baik selalu lahir dari satu pondasi yang sama, yakni data yang akurat.

Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, dunia usaha mampu membaca peluang pasar, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan tersebut berpijak pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.

Sebaliknya, ketika data tidak mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan berisiko kehilangan presisi dan efektivitas.

Dalam konteks itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat strategis. Sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya nasional untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Melalui pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik dunia usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang semakin tepat sasaran.

Momentum pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan fase penting perjalanan pembangunan Indonesia. Pemerintah tengah mengakselerasi hilirisasi industri, memperluas digitalisasi ekonomi, memperkuat investasi, mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan basis data yang mutakhir agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang benar-benar terjadi.

Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu kembali mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.

Namun angka pertumbuhan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan kondisi makro. Di baliknya terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks: lahirnya jutaan usaha digital, berkembangnya ekonomi kreatif, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dinamika inilah yang perlu dipotret secara lebih komprehensif melalui sensus ekonomi.

Kualitasdata

Dalam teori ekonomi publik dikenal adagium sederhana bahwa good data produce good policy. Artinya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula intervensi kebijakan yang dapat diberikan.

Pengalaman pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 membuktikan pentingnya prinsip tersebut. Hasil sensus tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik, tetapi dimanfaatkan sebagai kerangka sampel berbagai survei ekonomi nasional, penyusunan statistik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), statistik perdagangan, industri, jasa, hingga menjadi referensi penyusunan indikator pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Data tersebut juga digunakan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, investor, serta pelaku usaha dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.

Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan bahwa struktur dunia usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan berbagai program pemerintah, mulai dari perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan nasional, hingga penyusunan kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah.

Dari perspektif fiskal, data sensus juga memiliki nilai strategis. Basis data usaha yang semakin lengkap memungkinkan pemerintah memperluas basis ekonomi nasional secara sehat. Kebijakan perpajakan tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi.

Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika aktivitas ekonomi digital berkembang sangat cepat dan menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya belum banyak teridentifikasi.

Lebih dari itu, data sensus juga membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program pembangunan. Apakah bantuan kepada UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas usaha? Apakah kawasan industri mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru? Apakah pembangunan infrastruktur berhasil mendorong aktivitas ekonomi masyarakat? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut memerlukan data yang komprehensif, bukan sekadar indikator makro.

Transformasi usaha

Apabila menengok perjalanan sejak Sensus Ekonomi 2006 hingga Sensus Ekonomi 2016, terlihat bahwa struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar lima persen bahkan ketika dunia menghadapi krisis keuangan global 2008–2009. Namun di balik stabilitas tersebut terjadi transformasi besar dalam struktur dunia usaha.

Kontribusi sektor jasa terus meningkat, perdagangan modern berkembang pesat, teknologi informasi mulai mengubah pola bisnis, sementara ekonomi digital tumbuh menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru. Dalam satu dekade terakhir, perubahan tersebut berlangsung jauh lebih cepat. Platform digital mempertemukan jutaan pelaku usaha dengan konsumen, transaksi elektronik meningkat tajam, dan ekonomi kreatif berkembang sebagai sumber nilai tambah baru.

Transformasi ini juga diperkuat oleh kebijakan hilirisasi industri yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.

Namun transformasi ekonomi tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Sebagian pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, literasi digital, maupun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran yang jauh lebih rinci mengenai kondisi dunia usaha agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

SE2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Selain memotret jumlah dan persebaran usaha, sensus juga akan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, investasi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Data tersebut akan membantu pemerintah memahami sektor mana yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, wilayah mana yang memerlukan dukungan lebih besar, serta bagaimana arah transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah perusahaan, melainkan membaca perubahan wajah perekonomian Indonesia secara utuh.

Kepercayaan publik

Keberhasilan sensus ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi tingkat partisipasi responden, semakin lengkap pula gambaran ekonomi nasional yang dapat disusun.

Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah. Padahal, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi individu maupun perusahaan tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi gambaran umum mengenai kondisi perekonomian nasional.

Pemerintah menaruh harapan besar terhadap hasil SE2026. Kepala Badan Pusat Statistik mengibaratkan sensus ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Melalui sensus ini pemerintah ingin mengetahui kondisi terkini dunia usaha, mendeteksi gejala-gejala dini yang memerlukan perhatian, sekaligus membangun basis data usaha yang paling lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan nasional maupun daerah.

Harapan tersebut sangat beralasan. Indonesia tengah memasuki era transformasi ekonomi yang ditandai oleh berkembangnya ekonomi digital, meningkatnya investasi, percepatan hilirisasi, serta komitmen menuju ekonomi rendah karbon. Seluruh agenda tersebut membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Hasil SE2026 juga diharapkan mampu memetakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, mengidentifikasi karakteristik ekonomi digital, memotret perkembangan ekonomi lingkungan, hingga menyediakan kerangka data baru bagi berbagai survei ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun investor memiliki pijakan yang sama dalam membaca arah perkembangan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, esensi sensus ekonomi bukanlah sekadar mencatat jumlah usaha atau menyusun tabel statistik. Esensinya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari warung kecil di desa, usaha keluarga, UMKM, perusahaan rintisan berbasis digital, hingga industri besar terlihat dalam peta pembangunan nasional. Apa yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan; apa yang tidak diperhitungkan berisiko terabaikan dalam kebijakan publik.

Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Dari data yang berkualitas lahir kebijakan yang presisi; dari kebijakan yang presisi tumbuh dunia usaha yang semakin produktif; dan dari produktivitas yang meningkat akan lahir pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan.

Itulah hakikat sesungguhnya dari membaca denyut ekonomi nasional: memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berpijak pada realitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.

"Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik.

Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.

Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

"Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan.

"Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan," kata Rudi.

Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong.

Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pascapandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sensus ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional.

“Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Amalia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko, misalnya, rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Pendataan lapangan SE2026 secara door to door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus-sensus ekonomi sebelumnya, SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga rumah tangga. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, SE2026 juga mendata seluruh sektor usaha, tanpa terkecuali.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba,” jelas Amalia.

SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha, termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Data tersebut selain digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program, juga bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategi bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan dimana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat” jelas Amalia.

BPS memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui satu pesan sederhana, “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

Petugas SE2026 dilengkapi dengan tiga atribut, yaitu tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi petugas resmi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif pada awal pekan depan seiring pelaku pasar menanti rilis sejumlah data ekonomi penting dari dalam maupun luar negeri. Investor diproyeksikan mengambil sikap wait and see di tengah ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% ke level Rp17.970 per dolar AS pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah sebenarnya memiliki peluang menguat seiring meredanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Sentimen tersebut didukung oleh penurunan harga minyak mentah dunia yang berlanjut sehingga pelaku pasar mulai menurunkan proyeksi kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif.

Meski demikian, menurut Lukman, pergerakan rupiah diperkirakan kembali diwarnai volatilitas pada perdagangan Senin (29/6/2026) karena investor akan cenderung menahan posisi menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting.

"Investor diperkirakan akan mengambil sikap lebih berhati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya.

Di dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati sejumlah indikator ekonomi yang dijadwalkan terbit pada awal Juli, mulai dari indeks manufaktur atau Purchasing Managers' Index (PMI), inflasi, hingga neraca perdagangan.

Selain data makroekonomi, investor juga terus memantau dinamika pasar saham global, terutama volatilitas saham-saham sektor teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu penggerak utama sentimen pasar.

Perubahan arah pergerakan saham teknologi tersebut dinilai dapat memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko, termasuk aliran modal ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS pada awal pekan depan.

Sementara itu, Direktur Trive Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah masih cukup besar seiring menguatnya dolar AS yang ditopang oleh sejumlah data ekonomi Negeri Paman Sam.

Menurutnya, revisi final produk domestik bruto (PDB) AS kuartal I yang lebih baik dari perkiraan, penurunan klaim pengangguran, serta inflasi inti berdasarkan Personal Consumption Expenditures (Core PCE) yang masih menunjukkan tekanan harga.

Hal itu memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga acuan tahun ini.

Pasar bahkan mulai memperhitungkan peluang dua kali kenaikan suku bunga, yakni pada Juli atau September dan kembali pada Desember 2026. Ekspektasi tersebut mendorong indeks dolar AS menguat menuju kisaran 102,6 sehingga memberikan tekanan terhadap mayoritas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Rupiah berpeluang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS pada akhir pekan cukup besar. Penguatan dolar masih didukung oleh data ekonomi Amerika yang relatif solid," kata Ibrahim.

Selain sentimen eksternal, Ibrahim mengatakan pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi domestik pada awal Juli.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan mengalami penurunan seiring langkah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dan pasar obligasi. Meski demikian, posisi cadangan devisa dinilai masih berada pada level yang aman karena masih mampu membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri dalam beberapa bulan ke depan.

Dari sisi sektor riil, PMI manufaktur Indonesia diperkirakan kembali berada di bawah level 50 atau masih berada dalam fase kontraksi di tengah tekanan terhadap sektor industri yang ditandai oleh gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, Indonesia diproyeksikan tetap membukukan surplus neraca perdagangan. Namun, besarnya surplus diperkirakan menyusut akibat perlambatan ekonomi China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Menurut Ibrahim, pasar juga akan mengamati perkembangan defisit anggaran pemerintah. Apabila defisit terus melebar dan mendekati batas 3% terhadap PDB, kondisi tersebut berpotensi menjadi sentimen negatif tambahan bagi pergerakan rupiah.

Pada perdagangan Jumat, pelemahan rupiah juga sejalan dengan mayoritas mata uang Asia. Baht Thailand melemah 0,14%, yuan China turun 0,05%, dolar Taiwan 0,02%, dan dolar Hong Kong 0,01%. Sebaliknya, ringgit Malaysia menguat 0,66%, diikuti won Korea Selatan 0,43%, dolar Singapura 0,16%, yen Jepang 0,10%, dan peso Filipina 0,03%.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan Jumat (26/6/2026). Pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting pada awal pekan depan.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% ke level Rp17.970 per dolar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah sebenarnya berpotensi menguat seiring meredanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Sentimen positif tersebut didorong oleh penurunan harga minyak mentah dunia yang berlanjut. Kondisi itu membuat pelaku pasar mulai menurunkan proyeksi kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif, sehingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mulai mereda.

Meski demikian, menurut Lukman, pergerakan rupiah diperkirakan kembali diwarnai volatilitas pada perdagangan Senin (29/6).

Investor diperkirakan akan mengambil sikap lebih berhati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, pelaku pasar juga terus mencermati dinamika pasar saham global, khususnya volatilitas saham-saham sektor teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu penggerak utama sentimen investor.

Perubahan arah pergerakan saham teknologi dinilai berpotensi memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko, termasuk aliran modal ke pasar negara berkembang.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif pada awal pekan depan di kisaran Rp17.900-Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia.

Baht Thailand memimpin pelemahan dengan turun 0,14%, disusul yuan China sebesar 0,05%, dolar Taiwan 0,02%, dan dolar Hong Kong 0,01%.

Sebaliknya, ringgit Malaysia menguat 0,66%, diikuti won Korea Selatan 0,43%, dolar Singapura 0,16%, yen Jepang 0,10%, dan peso Filipina 0,03%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melanjutkan pelemahan dalam beberapa hari terakhir. Diprediksi, pada akhir pekan ini, Mata Uang Garuda berpotensi kembali menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

“Pagi ini sesuai prediksi rupiah melemah, pelemahannya cukup tajam sebesar 47 poin, diperdagangkan di level Rp 17.990 per dolar AS. Kemungkinan besar di akhir pekan ini rupiah akan menyentuh level Rp 18.000 per dolar AS,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Jumat (26/5/2026).

Ibrahim menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terkoreksinya rupiah, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal diantaranya adalah data ekonomi AS yang menyokong penguatan indeks dolar AS, sehingga menekan mata uang emerging markets seperti rupiah.

“Memang ada beberapa data yang cukup menguatkan indeks dolar AS. Salah satunya data di AS sendiri, karena tadi malam memang banyak sekali data yang dirilis di AS, yang kita tahu bahwa data tersebut sangat menentukan fluktuasi harga indeks dolar,” tuturnya.

Data AS yang dirilis diantaranya, data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2026 yang direvisi naik menjadi 2,1 persen secara tahunan, meningkat signifikan dari sebelumnya 1,6 persen. Sementara itu, data pengangguran di AS yang mengalami penurunan. AS merilis, klaim awal tunjangan pengangguran turun 12 ribu menjadi 215 ribu klaim, jauh lebih baik dibandingkan perkiraan ekonom di angka 225 ribu.

Kemudian, data Indeks Harga Pengeluaran Konsumen Pribadi Inti (Core PCE) AS berada di angka 3,41 persen secara tahunan untuk periode Mei 2026, naik dari 3,3 persen pada bulan sebelumnya.

“Data-data ini membuat dolar terjadi gap up, sehingga dolar menguat cukup tajam,” tegasnya.

Indeks dolar AS saat ini terpantau berada di kisaran 101,40—101,50. Secara teknikal, diperkirakan pergerakannya akan menguat ke level 102.

Faktor lainnya yang memengaruhi penguatan indeks dolar adalah spekuasi mengenai kebijakan suku bunga Bank Sentral AS/The Federal Reserve. Kebijakan Bank Sentral AS di bawah kepemimpinan Kevin Warsh dinilai lebih hawkish.

“Spekulasi tentang Bank Sentral AS yang akan kembali menaikkan suku bunga di tahun 2026 dua kali, bulan Juli atau September, kemudian di bulan Desember,” terangnya.

Prediksi tersebut tak terlepas dari pengamatan terhadap data inflasi AS yang terus naik. Juga harga-harga pokok, termasuk gasoline yang mengalami kenaikan. Dikabarkan Presiden AS Donald Trump sudah menunjuk Jaksa Agung untuk melakukan investigasi tentang kenaikan harga.

Diketahui, tingkat inflasi tahunan AS naik menjadi 4,2 persen pada Mei 2026, melonjak dibandingkan bulan sebelumnya di angka 3,8 persen (yoy). Angka tersebut jauh dari target inflasi The Fed sebesar 2 persen.

“Trump mengatakan bahwa pascaperang usai antara AS dan Iran, harga-harga akan kembali stabil, inflasi akan mendekati 2 persen,” ujar Ibrahim.

Sementara itu, dari dalam negeri, Ibrahim menerangkan beberapa sentimen internal yang membuat rupiah mengalami tekanan. Pasar tengah menyoroti berbagai data ekonomi Indonesia, mulai dari data inflasi hingga neraca perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun membuka bengkel kecil di ujung gang. Tidak pernah meminta bantuan pemerintah. Tidak pernah meminjam ke bank. Semua dari keringat sendiri, dari nol, sampai sekarang punya tiga karyawan dan pelanggan setia dari seluruh kelurahan. Ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 mengetuk pintunya bulan ini, refleks pertamanya adalah menolak.

Tapi tahukah Pak Hendra - dan mungkin juga Anda - bahwa yang mengetuk pintu itu adalah petugas sensus, bukan petugas pajak.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga statistik negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik secara tegas menyatakan bahwa data yang dikumpulkan BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Sensus Ekonomi dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Ini bukan sekadar ritual administratif melainkan ini adalah satu-satunya kesempatan Indonesia memotret dirinya sendiri secara menyeluruh: seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal.

Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah: seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan oleh investor. Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapa pun. Itu bukan hal kecil - itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir: jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi yang lebih kuat untuk tumbuh. Mungkin bahkan bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar.Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di Indonesia. Melalui pendataan ini, pemerintah berupaya memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi, karakteristik, serta perkembangan dunia usaha yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Keberadaan data yang akurat dan mutakhir dinilai penting, terutama untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui hasil SE2026, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan, potensi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi landasan dalam merancang berbagai program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, bantuan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku usaha.

Selain mendukung program pemberdayaan, data SE2026 juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memetakan sektor usaha yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menjadi prioritas dalam berbagai program pembiayaan maupun pendampingan usaha.

Langkah tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.

SE2026 juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebutuhan pelatihan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih terukur.

Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Di sisi lain, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan.

Informasi itu menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah.

Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, data SE2026 juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Berbagai pihak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, serta menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data.

Pada akhirnya, SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan ekonomi nasional.

Melalui data yang akurat, pemerintah dapat melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang membutuhkan dukungan, serta berbagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini merupakan investasi informasi yang membantu Indonesia memahami bagaimana perekonomian bergerak, sektor usaha apa yang berkembang, di mana peluang baru muncul, serta tantangan apa yang perlu diantisipasi pada masa depan.

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa cepatnya lanskap ekonomi berubah. Teknologi digital melahirkan jenis usaha yang sebelumnya tidak dikenal. Perdagangan elektronik berkembang pesat. Ekonomi kreatif tumbuh menjadi sumber nilai tambah baru. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti ini, asumsi tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta.

Melalui SE2026, Indonesia memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh wilayah, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami arah perubahan ekonomi dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat tersebut juga relevan bagi generasi muda.

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah. Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting.

Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data adalah cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Dari data yang baik, lahir perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.

KOMPAS.com - Ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mengetuk pintu, sebagian masyarakat mungkin masih menyimpan keraguan.

Pertanyaan yang muncul pun beragam. Apakah setelah didata masyarakat akan mendapat bantuan? Apakah data sensus akan berkaitan dengan pajak? Mengapa pendataan terus dilakukan jika kondisi hidup terasa tidak banyak berubah?

Sikap skeptis itu dapat dipahami. Namun, salah kaprah mengenai SE2026 perlu diluruskan agar masyarakat tidak menolak pendataan yang menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan.

SE2026 bukan pendataan pajak dan bukan pula pendaftaran penerima bansos. Sensus ini merupakan upaya untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tercatat dalam peta kebijakan negara.

Dengan demikian, usaha, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak luput dari perencanaan pembangunan.

Bukan untuk pajak dan bansos

Ada dua misinformasi yang perlu diluruskan sebelum masyarakat menerima petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertama, SE2026 bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ekonomi dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Statistik.

Tujuan sensus adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh karena itu, kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Data yang dipublikasikan pun bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, SE2026 bukan daftar penerima bansos. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu.

Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun, kebijakan dan program publik akan sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung data yang memadai.

Dalam konteks tersebut, SE2026 menjadi penting karena menyediakan dasar data untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.

Pentingnya data untuk peta kebijakan

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk.

Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya.

Sebagian besar aktivitas tersebut mungkin tidak selalu muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar. Padahal, dari kegiatan itu, jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan ikut menggerakkan perekonomian daerah.

Masalahnya, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat akan lebih sulit diperhitungkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Jika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berisiko tidak sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, sensus pada dasarnya merupakan upaya memastikan aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus dapat memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dukungan usaha, dan peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan begitu, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi juga pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Memotret usaha di era digital

SE2026 menjadi krusial karena cara masyarakat Indonesia mencari penghasilan telah berubah dibandingkan 10 tahun lalu.

Transaksi daring semakin umum. Banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial, mulai dari menjadi kreator konten, pelaku usaha daring, hingga host live TikTok.

Pada saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Perubahan tersebut perlu tecermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Sebaliknya, data yang tidak lengkap dapat membuat sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan.

Jika data tidak akurat, kebutuhan riil masyarakat dapat terbaca keliru. Karena itu, ketika petugas SE2026 datang, masyarakat diharapkan dapat menerima dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner, melainkan bagian dari upaya memastikan usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tercatat dalam peta pembangunan.