Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan dana riset yang ideal berada di rentang Rp7 sampai Rp8 triliun. Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah yang menambah anggaran riset Rp4 triliun.

Dia mendorong agar dana riset di 2027 tidak Rp4 triliun tetapi dilebihkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, untuk membangun bangsa yang besar seperti Indonesia.

Selain itu, banyak riset yang dilakukan di berbagai sektor dan perencanaannya harus dilakukan secara matang.

"Kalau perhitungan kami belum ideal sebenarnya, karena riset ini tidak sedikit, riset ini juga meliputi banyak sektor, kemudian ya tentu di dalam perencanaannya yang memang harus betul-betul tepat sasaran," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan bahwa dana yang ideal sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun. Namun dia memahami bahwa penambahan anggaran untuk riset dan inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

"Idealnya sekitar Rp7 sampai Rp8 triliun. Tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 okelah Rp4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, akan lebih dari Rp7 sampai Rp8 triliunlah," tambahnya.

Di samping itu, dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk membentuk satgas yang berisikan dosen dan peneliti untuk mendukung program strategis pemerintah dan pengembangan riset serta inovasi.

Menurutnya, pemerintah ingin memanfaatkan potensi akademisi maupun peneliti yang memiliki kemapuan mumpuni sehingga dinilai dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

"Tidak hanya pendidikan, termasuk sektor pangan, perikanan, dan sektor-sektor lain dalam rangka menopang dan mendukung percepatan program pemerintah yang sudah tertuang di Asta Cita itu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan mengenai peningkatan anggaran riset sebenarnya telah disampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

"Di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut kini tengah ditindaklanjuti bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyatukan seluruh kegiatan riset nasional ke dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi agar pelaksanaan riset lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh riset yang dijalankan ke depan harus mengacu pada satu desain besar (grand design) nasional. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai prioritas pembangunan pemerintah.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).

"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.

Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.

Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.

"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.

Hendrik menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur.

Dia mengingatkan advokasi tidak boleh menjadi ruang bagi penyebaran fitnah, hoaks, maupun disinformasi. Dalam negara demokrasi, advokasi merupakan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bermartabat, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun harus bersandar pada data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Advokasi yang baik tidak dibangun di atas asumsi, opini, apalagi fitnah dan disinformasi. Advokasi harus berdiri di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, advokasi justru berpotensi kehilangan legitimasi, merusak kepercayaan publik, bahkan memperkeruh persoalan yang ingin diselesaikan," ungkapnya.

Menurut Hendrik, riset advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik maupun dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. "Sebab itu, setiap temuan harus melalui tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, triangulasi antarsumber, hingga analisis yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat diuji secara ilmiah," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran narasi yang tidak didukung bukti dapat memicu kesalahpahaman, memperuncing polarisasi, bahkan memperbesar potensi konflik sosial.

Karena itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan para pegiat advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses validasi yang ketat.

Hendrik menuturkan masyarakat yang terdampak konflik maupun persoalan sosial pada dasarnya tidak membutuhkan janji-janji, melainkan kepastian bahwa pengalaman mereka didengar, dicatat secara benar, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

"Korban tidak meminta untuk dikasihani. Mereka ingin hak-haknya dipulihkan. Karena itu, riset harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap data yang kita kumpulkan sesungguhnya mewakili kehidupan seseorang yang berharap memperoleh keadilan," ucapnya.

Dia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi ataupun persepsi.

Ketua Tim Peneliti MPSI ini menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki fungsi strategis, mulai dari memetakan akar persoalan, mengidentifikasi aktor dan kelompok rentan, memperkuat pembuktian melalui dokumen dan kesaksian, membangun narasi publik yang kredibel, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

"Data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diolah menjadi argumentasi yang kuat sehingga mampu menjadi dasar perubahan kebijakan," katanya.

Dalam konteks Papua, dia menilai perlindungan warga sipil harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan kemanusiaan sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai.

"Papua memiliki kekuatan besar berupa nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Modal sosial ini harus dipadukan dengan riset yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan persepsi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin memanfaatkan secara maksimal potensi para akademisi, khususnya guru besar di perguruan tinggi, untuk mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bangsa.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi," ujar Brian usai mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden menilai perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan kapasitas intelektual terbaik di Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia. Tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Ke-8 RI itu mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan akademisi sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset dan inovasi kampus agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh industri maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

"Bapak Presiden mendukung munculnya kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut sarasehan agar berbagai hasil penelitian dapat digunakan di industri, di kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," ujar Brian.

Selain itu, Brian mengatakan Presiden juga kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Presiden, perbedaan pandangan di kalangan akademisi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari kehidupan kampus.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat academic freedom. Gagasan-gagasan silakan dikaji bersama-sama, didiskusikan bersama-sama di perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Presiden berharap berbagai kajian dan diskusi akademik tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta mempercepat kemajuan dan kemandirian Indonesia.

"Harapannya adalah kajian-kajian tersebut tentunya dalam rangka mencari solusi dan mempercepat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Brian.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," kata Brian.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk memperkuat persatuan serta mengoptimalkan pemikiran dan inovasi demi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ajakan tersebut disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Presiden mengaku mengikuti jalannya sarasehan hingga malam sebelumnya dan menilai forum berlangsung dalam suasana yang positif.

Menurutnya, pertukaran gagasan dan pandangan menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing bangsa.

"Saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan. Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu dan mengeluarkan segala pemikiran serta inisiatif untuk kebaikan bersama," ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung.

Oleh karena itu, lanjutnya, berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dapat memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa konflik berskala besar, termasuk potensi perang nuklir di kawasan lain, tetap dapat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia meskipun Indonesia tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk lebih sering berdialog dengan kalangan rektor dan profesor. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dari para akademisi dalam merumuskan kebijakan strategis.

"Bagi saya, kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar," katanya disambut tawa peserta.

Lebih lanjut, Kepala negara menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar di lingkungan perguruan tinggi.

Menurutnya, kampus merupakan ruang untuk mengadu gagasan, filosofi, serta inovasi dalam semangat kebebasan akademik.

Dia mengingatkan agar kebebasan akademik dimanfaatkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kampus harus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu dan semua lembaga pendidikan," tegasnya.

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan para profesor, akademisi, profesional, pembuat kebijakan, hingga Generasi Z. Forum tersebut nantinya membahas berbagai isu strategis yang menentukan masa depan Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri pertemuan Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) di Surabaya.

Menurut AHY, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kelompok atau satu generasi. Diperlukan kolaborasi yang lebih luas agar berbagai perspektif dapat bertemu dalam satu ruang pemikiran yang produktif.

Karena itu, selain forum internal Dewan Pakar, AHY berencana mendorong lahirnya strategic forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami juga ingin menggagas forum yang lebih luas lagi, bisa seperti strategic forum, bukan hanya internal Dewan Pakar, bukan hanya IKA Unair, tetapi juga mengundang berbagai stakeholders, termasuk generasi muda dan Generasi Z,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: Dampak Perang Timur Tengah! Menko AHY Buka Suara Soal Kenaikan Tarif Tiket Pesawat | Sindo Malam



Forum tersebut nantinya diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. AHY menilai keterlibatan generasi muda menjadi semakin penting karena mereka bukan sekadar penonton perubahan, melainkan pihak yang akan menentukan arah Indonesia di masa depan.

Dalam pandangan AHY, perguruan tinggi memiliki posisi yang unik karena mampu mempertemukan pengalaman para akademisi senior dengan energi, kreativitas, dan perspektif baru yang dimiliki generasi muda.

"Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan yang tidak hanya relevan untuk menjawab persoalan hari ini, tetapi juga mampu mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan beberapa dekade mendatang," katanya.

Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian soal tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.

“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Jeffri menyampaikan, kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks.

Operasional penambangan di wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.

“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.

Jeffri juga menegaskan bahwa pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Tujuannya untuk pemetaan potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, pilihan kebijakan di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang guna meminimalisir kerugian pendapatan negara, risiko kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.

“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.

Jeffri juga menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di Indonesia. Melalui pendataan ini, pemerintah berupaya memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi, karakteristik, serta perkembangan dunia usaha yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Keberadaan data yang akurat dan mutakhir dinilai penting, terutama untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui hasil SE2026, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan, potensi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi landasan dalam merancang berbagai program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, bantuan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku usaha.

Selain mendukung program pemberdayaan, data SE2026 juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memetakan sektor usaha yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menjadi prioritas dalam berbagai program pembiayaan maupun pendampingan usaha.

Langkah tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.

SE2026 juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebutuhan pelatihan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih terukur.

Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Di sisi lain, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan.

Informasi itu menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah.

Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, data SE2026 juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Berbagai pihak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, serta menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data.

Pada akhirnya, SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan ekonomi nasional.

Melalui data yang akurat, pemerintah dapat melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang membutuhkan dukungan, serta berbagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian bertanya apakah setelah didata akan memperoleh bantuan, sementara yang lain mempertanyakan kaitan sensus dengan pajak atau manfaat langsung yang dapat dirasakan dari proses pendataan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami.

Pertama, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah pendataan pajak. Sensus ini merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, hasil yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda.

Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan beragam aktivitas ekonomi. Mulai dari pemilik warung, bengkel, usaha kuliner rumahan, toko kecil, penyedia jasa perbaikan, pelaku usaha digital, hingga pekerja mandiri lainnya yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian nasional.

Meski jarang menjadi sorotan dalam laporan ekonomi berskala besar, aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, Sensus Ekonomi pada dasarnya merupakan upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat, dan transaksi daring semakin umum digunakan.

Kemudian, banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya.

Sebab, jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru.

Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka peluang menjerat mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dengan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendapat dukungan kuat dari akademisi. Langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mematahkan modus penyamaran aset dan menjangkau seluruh pihak yang menikmati aliran dana korupsi baik pelaku pasif maupun sektor korporasi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Utama (Puskakum) sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Indra L Nainggolan mengamini instrumen hukum yang dipegang Kejagung saat ini sudah sangat memadai untuk memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hingga ke pihak pasif.

"TPPU pada dasarnya mampu memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk pihak pasif. Secara normatif sudah ada pada Pasal 607 ayat 1 huruf c KUHP Nasional," ujar Indra, Selasa (23/6/2026).

Meski memberikan dukungan penuh, dia menyertakan catatan mengenai pembuktian hukum yang harus dipenuhi oleh para penyidik di lapangan agar penegakan hukum tetap berjalan kokoh.

"Perlu dicatat dengan ketentuan sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa harta yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk menjangkau seluruh pihak termasuk pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi (pasif) dari hasil kejahatan korupsi butuh kerja keras dari penegak hukum dan harus dilakukan secara hati-hati," ungkapnya.

Ketika dimintai tanggapan mengenai seberapa efektif pasal pencucian uang ini dalam mematahkan modus penyamaran aset yang dialihkan menjadi properti, saham, atau dipindahkan ke rekening lain, Indra memaparkan bahwa regulasi di Indonesia sebenarnya sudah sangat siap. Tantangan berikutnya berada pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.

"Prinsipnya pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah ada di UU No 8/2010 dan KUHP Nasional. Tinggal penerapannya yang dilakukan penegak hukum. Bahkan dalam UU tersebut bisa menjerat korporasi yang diduga terlibat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kejahatan korupsi," kata Indra.

Dia juga mengingatkan pentingnya presisi bagi penyidik dalam menangani kasus BGN yang sedang berjalan ini. "Akan tetapi perlu diingat bahwa penerapan pihak pasif dalam dugaan kasus korupsi BGN perlu dilakukan secara hati-hati," ucapnya.

Mengenai peluang Kejagung menetapkan tersangka dari pihak korporasi atau swasta melalui penerapan TPPU ini, Indra menegaskan UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan mandat yang sangat kuat bagi penyidik untuk melakukan pelacakan transaksi keuangan yang masuk ke sistem perusahaan.

Menurut dia, tindakan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan korporasi wajib dilakukan Kejagung demi mendapatkan pembuktian solid dan objektif sebelum menetapkan status hukum sebuah perusahaan.

"Tindakan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan korporasi wajib dilakukan, karena harus ada pembuktian bahwa dana tersebut merupakan hasil korupsi. Hasil pemeriksaan transaksi mencurigakan yang dilakukan secara independen dan objektif menjadi dasar penyidik untuk menentukan memang ada dugaan korporasi atau swasta turut terlibat. Penegak hukum harus hati-hati menentukan korporasi terlibat atau tidak dalam dugaan korupsi," ujarnya.

JAKARTA - Syarat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diusulkan untuk dapat diubah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Polri. Diketahui, pembahasan terhadap beleid tersebut sudah dimulai oleh Komisi III DPR dan pemerintah.

Usulan ini disampaikan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Cecep Darmawan dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kamis (5/6/2026).

Cecep menyampaikan usulan pertama terkait perubahan itu menyangkut dengan pengalaman yang disebut memiliki keahlian atau pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam bidang hukum, keamanan, dan kepolisian.

"Apakah ini opsional tiga hal ini ataukah ini harus secara mutlak? Kalau secara mutlak, ya kalau begini berarti Kompolnas harus dari kepolisian. Saran saya ini harusnya opsional gitu. Kalau begini ya, dalam bidang hukum, keamanan, dan ini kan artinya tiga-tiganya ini kalau begini kalimatnya. Ya, tapi beda kalau hukum atau keamanan atau kepolisian itu beda," kata Cecep.

Tak hanya tiga aspek tersebut, dia minta keahlian bidangnya juga bisa diperluas. Misalnya, pemahaman tentang HAM, kebijakan publik, kriminologi, sosiologi, bahkan ilmu sosial yang relevan.

"Ya, coba mohon dipikirkan menurut saya gitu ya, mohon dipikirkan," pintanya.

Usulan berikutnya yang diajukan Cecep yakni menyangkut batas usia untuk calon anggota Kompolnas. Dia menyoroti usia minimal 50 tahun yang dinilai mempersempit ruang bagi calon-calon yang memiliki kredibilitas namun belum masuk ke syarat minimal usianya.

"Nah, menurut saya ginilah ya bahwa ada batasan usia it’s okay gitu tapi sebaiknya batasnya lebih fleksibel. Gimana ada orang yang kredibilitasnya hebat tuh bidang hukum, keamanan, kepolisian, dan bidang-bidang lain gitu Pak Pimpinan ya, tapi usianya belum sampai 50," tuturnya.

"Nah, apakah 50 itu usia yang mutlak ya atau misalnya ya kalau bisa 40 gitu nah masih memungkinkan nggak gitu. Ya. Apakah harus dipatok 50 gitu? Nah ini coba dipertimbangkan dengan baik," katanya.

Selain itu, kata dia, syarat-syarat lain perlu ditambahkan adalah seseorang yang ingin menjadi anggota Kompolnas, selain harus cakap, jujur, berintegritas, mempunyai reputasi yang baik, tapi juga harus independen.

"Yaitu tidak menjadi anggota partai, tidak sedang menduduki jabatan politik, tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi yang sedang diawasi. Nah itu tambahan tuh, monggo nanti dipertimbangkan saja pimpinan ya," pungkasnya.