Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

REPUBLIKA.CO.ID, TUBAN - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan meninjau sejumlah proyek strategis dan infrastruktur energi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek strategis dan fasilitas energi Pertamina berjalan andal dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Agenda diawali dengan peninjauan ke salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yakni Proyek New Grass Root Refinery (Proyek Pembangunan Kilang Baru) yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia dan diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional.

Iriawan menekankan pembangunan NGRR Tuban menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia di masa depan. Karena itu, Pertamina terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana.

"Ini merupakan aset strategis nasional. Kehadiran saya di Tuban adalah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa," kata Iriawan.

Kunjungan dilanjutkan ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, dan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa.

Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) dengan kapasitas total 305.192 kiloliter (KL), yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM. Dalam kunjungan tersebut, Iriawan menyaksikan langsung operasional FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari.

"Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja secara optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar agar tetap aman di berbagai wilayah," ujar Iriawan.

Secara geografis, FT Tuban telah berkembang menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus), sekaligus menjadi simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya melayani berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur, Iriawan mengapresiasi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut yang memegang peran penting dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan mampu menyuplai 35 hingga 40 persen kebutuhan LPG nasional.

"Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat ketahanan pasokan LPG nasional," ujarnya.

Iriawan juga memberikan arahan terkait pentingnya menjaga aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur jalur pipa yang menopang sekitar 58 persen penyaluran gas melalui Subholding Gas.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan asal Malaysia menjadi penyumbang terbesar kunjungan turis asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Bandara Lombok sepanjang Mei 2026.

"Malaysia adalah negara asal turis terbanyak yang masuk lewat Bandara Lombok. Jumlah mereka mencapai 2.812 orang," kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

Sepanjang Mei 2026, BPS mencatat total turis asing yang datang melalui Bandara Lombok sebanyak 7.987 orang. Dari jumlah itu sekitar 35 persen berasal dari Malaysia, lalu diikuti oleh Singapura sebanyak 950 orang, dan Perancis mencapai 551 orang.

Banyak turis asal Malaysia yang berlibur ke Nusa Tenggara Barat lantaran adanya penerbangan langsung dari Bandara Lombok menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya, sehingga memudahkan mereka untuk berlibur di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Berdasarkan kawasan, kata Wahyudin, kunjungan wisatawan mancanegara didominasi dari wilayah ASEAN sebanyak 4.030 orang, Eropa 2.489 orang, Asia di luar ASEAN 858 orang, Amerika 324 orang, Oseania 207 orang, Afrika 72 orang, dan Timur Tengah sebanyak tujuh orang.

"Wisatawan mancanegara paling tinggi dari ASEAN dan jika dilihat lebih detail mayoritas dari mereka berasal dari Malaysia," ujar dia.

Jadwal penerbangan langsung Lombok menuju Kuala Lumpur sebanyak satu sampai dua kali setiap hari. Biaya tiket pesawat sekitar Rp3,5 juta sampai Rp4,5 juta dengan durasi waktu tempuh dalam sekali penerbangan berlangsung selama tiga jam.

Pemerintah NTB terus berupaya menggencarkan promosi pariwisata ramah Muslim dan destinasi wisata berkualitas sebagai strategi untuk mendongkrak kunjungan turis asal Negeri Jiran.

Meski Malaysia menjadi pasar utama turis asing yang masuk melalui jalur udara, namun total kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB pada Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Jumlah wisatawan mancanegara turun 8,05 persen dibandingkan April 2026 yang mencapai 8.686 orang. Sedangkan secara tahunan, kunjungan turis asing juga tercatat menurun 7,57 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 8.641 orang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menargetkan untuk dapat naik kelas menjadi bank kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dalam dua hingga tiga tahun ke depan atau paling lambat pada 2030.

“Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI Jakarta, Rabu.

Anggoro menjelaskan kenaikan ke kategori KBMI IV merupakan sebuah keharusan bagi perseroan. Saat ini, BSI telah resmi menyandang status persero dan menjadi bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun masih berada dalam kategori KBMI 3.

Merujuk laporan keuangan perseroan per akhir Maret 2026, modal inti (Tier 1) BSI tercatat sebesar Rp46,15 triliun, tumbuh 6,24 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk naik kelas menjadi KBMI 4 dibutuhkan modal inti di atas Rp70 triliun. Dengan posisi modal inti per akhir Maret 2026 tersebut, BSI masih memerlukan tambahan sekitar Rp23,85 triliun untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketika ditanya mengenai upaya merealisasikan target tersebut, Anggoro mengatakan bahwa perseroan masih mengeksplorasi sejumlah opsi. Namun, menurutnya, pencapaian target tersebut juga masih dapat ditempuh melalui pertumbuhan secara organik.

Anggoro menambahkan bahwa target BSI menjadi bank KBMI 4 sejalan dengan ambisi perseroan untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia pada 2030.

Di samping itu, perseroan juga menargetkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dapat memenuhi ketentuan minimum 15 persen dalam waktu dekat.

Menurut Anggoro, sejumlah opsi untuk meningkatkan free float tengah dibahas bersama Danantara selaku pemegang saham. Meski demikian, keputusan mengenai skema yang akan dipilih sepenuhnya berada di tangan pemegang saham dan perseroan akan menjalankan keputusan tersebut.

Untuk diketahui, BSI secara administratif telah berstatus perusahaan persero sejak 23 Januari 2026. Perubahan status ini merupakan konsekuensi dari putusan pemegang saham pada RUPSLB yang digelar 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, perubahan ini memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 dan telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada situs IDX.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen (yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penguatan fundamental bank, termasuk untuk naik kelas.

Saat ini, tercatat baru ada empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun atau masuk dalam KBMI 4 antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menggandeng tiga mitra strategis yakni PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ) sebagai upaya memperkuat kolaborasi bisnis sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi di Jawa Barat.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Bank BJB sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung berbagai sektor usaha.

“Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif,” kata Ayi di Bandung, Rabu.

Melalui kerja sama itu, kata Ayi, Bank BJB menghadirkan berbagai layanan mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Kerja sama dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol) mencakup pemanfaatan produk dan jasa perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk layanan pembayaran gaji (payroll), penggunaan dompet digital DigiCash bank Bjnk, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 71.000 mitra pengemudi Whuush Ojol diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan transaksi digital,” kata Ayi.

Sementara itu, kerja sama dengan Kadin Jawa Barat difokuskan pada pengembangan dunia usaha dan investasi melalui edukasi bisnis, literasi keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Selain program edukasi, kerja sama tersebut juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan bagi anggota Kadin Jawa Barat.

Bank BJB juga membuka peluang pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis.

Adapun kerja sama dengan PT Migas Utama Jabar (MUJ) diarahkan pada pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung operasional perusahaan, meliputi pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran lainnya.

Bank BJB menilai ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha, hingga industri energi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menjalin kerja sama dengan PT Primajasa Perdanarayautama untuk memperluas pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sebagai upaya memperkuat sinergi bisnis sekaligus mendukung pengembangan sektor transportasi dan dunia usaha.

Divisi Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi kedua perusahaan untuk membangun kolaborasi yang memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka berbagai peluang pengembangan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan kedua perusahaan,” kata Irwan di Bandung, Rabu.

Irwan mengatakan ruang lingkup kerja sama meliputi pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti penempatan dana, pengembangan kolaborasi business to business (B2B), sinergi ekosistem bisnis, serta layanan transaksi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kedua perusahaan.

Melalui kerja sama tersebut, kata dia, Bank BJB memperluas ekosistem layanan keuangan di sektor transportasi, sementara Primajasa memperoleh akses terhadap berbagai solusi perbankan untuk mendukung pengelolaan bisnis yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

“Sebagai salah satu perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia, Primajasa memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, selain layanan pengelolaan kas, Bank BJB juga menyediakan layanan transaksi digital, sistem pembayaran, hingga solusi pembiayaan korporasi yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Primajasa.

“Di sisi lain, Primajasa memperoleh akses yang lebih luas terhadap solusi keuangan yang dapat mendukung pengelolaan bisnis secara modern, efisien, dan terintegrasi,” kata dia.

Bank BJB menyatakan kolaborasi tersebut juga membuka peluang pengembangan kerja sama baru pada masa mendatang seiring kebutuhan bisnis kedua belah pihak.

“Sebagai bank pembangunan daerah, bank BJB terus mendorong pemanfaatan layanan keuangan inovatif guna mendukung produktivitas dunia usaha, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memastikan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sejak Selasa (30/6) tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di bandar udara terbesar itu.

"Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa," kata Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan, di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, sejak terjadinya kebakaran pada Selasa, 30 Juni 2026, operasional penerbangan hingga aktivitas penumpang di Bandara Soetta masih berjalan aman dan lancar.

Lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu (runway) Bandara Soekarno-Hatta.

Dampaknya, asap pekat pun masih menyelimuti area TPA Jatiwaringin, namun tidak memiliki dampak pada jalur penerbangan. "Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdampak," kata dia lagi.

Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi melakukan monitoring kebakaran yang masih terjadi dan berpotensi meluas.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan jajaran segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan memperkuat upaya pemadaman.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.

Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu, sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi tersebut diperparah dengan embusan angin yang cukup kencang serta cuaca panas yang menyebabkan api cepat menjalar ke berbagai arah.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, ia menginstruksikan pengerahan helikopter pengebom air guna mendukung operasi pemadaman dari udara.

"Kita datangkan dua helikopter water bombing (pengebom air) dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca," katanya pula.

Selain itu, upaya pemadaman di darat terus dilakukan dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran berasal dari berbagai instansi.

Petugas memfokuskan pemadaman pada area yang dapat dijangkau untuk menahan laju penyebaran api.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026