MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026, momentum ini dinilai sebagai titik refleksi penting menuju usia lima abad Jakarta pada 2027. Ibu kota saat ini berada dalam fase krusial sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kota global yang dituntut tetap berpijak pada sejarah, budaya, serta keberpihakan kepada warganya.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai Jakarta membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah konsep “8B”, yang mencakup Berbudaya, Berkeadilan, Bermukim Layak, Bermobilitas Publik, Berketahanan Iklim, Berdaya Ekonomi Rakyat, Berintegritas, dan Berkolaborasi.

“Jelang HUT ke-499, Jakarta tidak boleh hanya merayakan usia, tetapi harus memperjelas wajah masa depannya. Tahun depan Jakarta memasuki usia lima abad, ini momentum besar untuk memastikan Jakarta menjadi kota global yang tetap berbudaya, adil, dan manusiawi,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Pada aspek Berbudaya, Fahira menekankan pentingnya menjaga identitas Jakarta di tengah arus globalisasi. Budaya Betawi, kawasan Kota Tua, museum, hingga ruang seni dan tradisi lokal dinilai harus menjadi kekuatan utama kota. “Jakarta boleh menjadi kota global, tetapi tidak boleh kehilangan jati diri. Budaya lokal harus menjadi wajah utama kota,” katanya.

Selanjutnya, pada pilar Berkeadilan, Fahira menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur atau investasi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti warga miskin kota, pekerja informal, lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam hal Bermukim Layak, Jakarta didorong menjadi kota yang nyaman dihuni dengan penyediaan hunian terjangkau, akses air bersih, ruang terbuka hijau, serta penataan kampung kota yang partisipatif tanpa memutus ikatan sosial warga. Sementara itu, pada aspek Bermobilitas Publik, Fahira menilai masa depan Jakarta sangat ditentukan oleh keberhasilan membangun sistem transportasi terintegrasi.

Moda seperti MRT, LRT, Transjakarta, KRL, hingga jalur sepeda dan trotoar harus menjadi satu kesatuan ekosistem yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan. “Jakarta kota global dimulai dari perjalanan harian warganya. Jika mobilitas mudah dan nyaman, maka Jakarta sedang menuju kota global yang sesungguhnya,” jelasnya.

Menghadapi tantangan lingkungan, Berketahanan Iklim menjadi aspek penting. Fahira menyoroti persoalan banjir, rob, polusi udara, hingga krisis air bersih yang harus ditangani secara komprehensif dan berbasis data. “Jakarta tidak mungkin menjadi kota global jika tidak tangguh menghadapi krisis iklim dan bencana,” tegasnya.

Di sektor ekonomi, melalui konsep Berdaya Ekonomi Rakyat, Fahira mendorong agar pertumbuhan ekonomi Jakarta juga dirasakan oleh UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pasar rakyat, serta pekerja informal. Pada pilar Berintegritas, ia menekankan pentingnya birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional melalui digitalisasi layanan publik serta keterbukaan informasi.

Adapun pada pilar Berkolaborasi, Fahira menegaskan bahwa warga harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan. “Warga Jakarta bukan penonton, tetapi kreator pembangunan. Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya,” ujarnya.

Konsep 8B ini diharapkan dapat menjadi arah bersama dalam menyongsong lima abad Jakarta. Dengan demikian, HUT ke-499 tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga jembatan menuju masa depan kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Selamat menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Momentum ini harus menjadi ikhtiar bersama untuk membangun Jakarta yang maju, manusiawi, dan dekat dengan warganya,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Dia menuturkan, permasalahan Papua harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah tersebut.

Hal tersebut dikatakan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Hutan dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang PSN”, Selasa (26/5/2026). Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.

“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” ujar Yorrys.

Dia menambahkan, DPD RI dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. “Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” imbuhnya.

Yorrys pun buka suara merespons polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurut Yorrys, substansi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif. “Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal perusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” jelasnya.

Dia berpendapat, tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Dia menilai bahwa di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan. “Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” ujar Senator asal Papua tersebut.

Dia juga turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare. “Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.

Yorrys meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat. Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi untuk transformasi Posyandu agar perannya semakin kuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer. Menurut Senator Jakarta ini, di tengah tantangan stunting, meningkatnya penyakit tidak menular, persoalan kesehatan ibu-anak, kesehatan jiwa, hingga penuaan penduduk, Posyandu justru semakin strategis karena menjadi simpul layanan yang paling dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan Fahira Idris dalam peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang mengusung fokus pada penguatan transformasi pelayanan Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar sekaligus pemberdayaan masyarakat. “Kalau ingin transformasi kesehatan primer berhasil, maka Posyandu harus diperkuat. Karena di situlah titik temu negara dan warga dalam upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pemberdayaan yang paling nyata,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Aktivis perempuan dan perlindungan anak ini menilai Posyandu hari ini tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai tempat timbang balita dan layanan ibu-anak, tetapi harus diposisikan sebagai pusat layanan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia. Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi transformasi Posyandu.

Pertama, memperkuat transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal secara substantif, bukan administratif. Menurut Fahira Idris, perlu dipastikan perluasan fungsi Posyandu benar-benar terimplementasi sebagai pusat layanan dasar yang terintegrasi—mulai kesehatan, edukasi keluarga, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat di tingkat komunitas.

Kedua, meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan kader Posyandu sebagai ujung tombak transformasi. Fahira Idris menekankan kader perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, insentif yang lebih layak, dan afirmasi kebijakan karena beban tugas kader semakin kompleks dan strategis. “Transformasi tidak akan berjalan tanpa kader yang kuat. Kader adalah tulang punggung Posyandu,” tegas Fahira Idris.

Ketiga, mendorong Posyandu berbasis data dan digitalisasi layanan. Fahira Idris mendorong penguatan sistem digital untuk pencatatan tumbuh kembang, skrining risiko kesehatan, pemantauan gizi, hingga dashboard wilayah berbasis data agar intervensi lebih presisi, cepat, dan terukur.

Keempat, memperluas fungsi Posyandu sebagai pusat pencegahan dan deteksi dini persoalan kesehatan masyarakat. Posyandu harus semakin aktif dalam skrining hipertensi, diabetes, pencegahan stunting, edukasi gizi, kesehatan jiwa, hingga promosi gaya hidup sehat, sehingga tidak hanya berorientasi kuratif tetapi benar-benar menekan faktor risiko sejak awal.

Kelima, memperkuat integrasi Posyandu dengan Puskesmas, sekolah, pemerintah daerah, dan program lintas sektor. Transformasi Posyandu, lanjut Fahira Idris membutuhkan ekosistem kolaboratif agar pembinaan, rujukan layanan, logistik, dan tindak lanjut intervensi berjalan solid, bukan bekerja sendiri-sendiri.

Keenam, mendorong inovasi Posyandu yang adaptif sesuai kebutuhan lokal. Fahira Idris mendorong pengembangan model-model inovatif seperti Posyandu remaja, Posyandu lansia, Posyandu jiwa, hingga Posyandu berbasis ketahanan keluarga yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Posyandu harus hidup dan adaptif. Tidak bisa seragam untuk semua daerah,” ujar Fahira Idris.

Ketujuh, memastikan keberlanjutan pembiayaan dan menjadikan Posyandu sebagai investasi pembangunan manusia. Bagi Fahira Idris, penguatan Posyandu perlu didukung pendanaan berkelanjutan melalui APBD, dana desa, CSR, dan kemitraan multipihak, karena Posyandu bukan sekadar program kesehatan, tetapi fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jika tujuh rekomendasi ini dijalankan serius, Fahira Idris yakin, Posyandu dapat menjadi kekuatan strategis dalam menopang agenda Indonesia Emas 2045. “Transformasi Posyandu sejatinya bukan sekadar memperbaiki layanan dasar, tetapi membangun ketahanan masyarakat dari tingkat paling bawah. Karena kesehatan bangsa yang kuat selalu dimulai dari komunitas yang kuat,” pungkasnya.

Sektor peternakan adalah masa depan Indonesia. Kalau kita serius, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi raksasa baru di bidang ini,

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui gerakan "Senator Inseminator" mendorong percepatan program inseminasi buatan (IB) sebagai strategi kunci menuju swasembada daging dan susu,

Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelo Wake Kako mengatakan, inseminasi buatan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas ternak secara cepat dan terukur.

"Sektor peternakan adalah masa depan Indonesia. Kalau kita serius, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi raksasa baru di bidang ini," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

Program tersebut, tambahnya, juga sejalan dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong “revolusi putih”, yakni target swasembada daging dan susu nasional.

Terkait hal itu, dia menyatakan telah mulai mengimplementasikan program inseminasi buatan di Nusa Tenggara Timur dan memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam rantai produksi peternakan.

“Konsepnya sederhana, kita ingin masyarakat terlibat langsung dalam agenda swasembada pangan, khususnya di sektor peternakan sapi,” ujarnya pada“Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) 2026” yang digelar Kemenko Bidang PMK di Bandung, Jawa Barat.

Melalui gerakan “Senator Inseminator”, pihaknya aktif turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi sekaligus praktik langsung inseminasi buatan.

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran (awareness) masyarakat serta pelibatan aktif peternak lokal.

"Pertama, kita bangun kesadaran bahwa swasembada itu penting. Kedua, kita libatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penonton,” katanya.

Inseminasi buatan dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari peningkatan mutu genetik ternak, peningkatan angka kelahiran secara teratur, hingga optimalisasi penggunaan bibit pejantan unggul.

Selain itu, metode ini juga dinilai efektif dalam menekan risiko penularan penyakit pada ternak.

Angelo berharap gerakan ini dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mempercepat swasembada daging dan susu. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keberpihakan kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Kalau semua bergerak bersama, target swasembada bukan hal yang mustahil,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memperkenalkan Anggota DPD RI atau Senator asal Lampung Bustami Zainudin sebagai salah satu kader terbaru. Momen itu terjadi saat Kaesang memberikan arahan dalam Rakerwil dan Pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Minggu (19/4/2026).

"Hari ini saya kenalkan dulu kader terbaru dari Lampung yakni Anggota DPD RI Pak Zainudin. Hebat juga PSI ini ada DPD RI," katanya.

Kaesang juga berharap ke depan Bustami Zainudin bisa maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari PSI. "Semoga nanti bisa maju DPR RI lewat PSI," ujar Kaesang.

Menurut Kaesang, Bustami telah menyatakan kesiapan untuk aktif membesarkan partai dengan berkeliling ke 15 kabupaten/kota di Lampung. "Beliau sudah komit kepada saya untuk loyal kepada PSI, jadi silakan dikolaborasikan dengan Pak Bustami. Saya rasa beliau orangnya terbuka," kata Kaesang.

Ia juga meminta seluruh Ketua DPC PSI di kabupaten/kota untuk tidak ragu menjalin kolaborasi dengan Bustami. Terlebih, PSI harus mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, termasuk proses verifikasi partai pada tahun depan.

"Saya minta seluruh kader siap. Kita akan menghadapi Pemilu 2029. Sebelum itu ada verifikasi partai, kemungkinan tahun depan. Tadi kita lihat di Pesawaran, DPRT-nya hampir 100 persen terbentuk. Semoga ini jadi semangat bagi DPC PSI lain," pungkasnya.

AMERIKA - Gelombang revolusi Kecerdasan Buatan (AI) yang digadang-gadang sebagai tonggak peradaban modern justru dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia oleh Senator independen Amerika Serikat, Bernie Sanders.

Dengan nada berang dari mimbar Senat pada Selasa lalu, Sanders melontarkan tudingan tajam bahwa booming AI saat ini tak lebih dari sekadar konspirasi para "Oligarki Big Tech" untuk menghisap darah kelas pekerja demi melipatgandakan kekayaan mereka yang sudah tak masuk akal.

Melalui unggahan di platform X yang menyertakan pidato lengkapnya, Sanders secara spesifik menyebut empat nama besar di Silicon Valley sebagai dalang utama. "Siapa yang mendorong AI? Musk. Bezos. Zuckerberg. Ellison. Apa yang mereka inginkan bukanlah apa yang dibutuhkan keluarga pekerja," ketik Sanders dengan tegas.

Kritik Sanders bukan isapan jempol belaka. Raksasa teknologi ini memang tengah membakar investasi gila-gilaan, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan untuk efisiensi ekstrem.

Sanders membeberkan fakta mengerikan: Jeff Bezos, sang pendiri Amazon, dilaporkan tengah berupaya menggalang dana sebesar USD100 miliar—atau setara dengan Rp1.700 triliun—secara global.

Tujuannya? Secara spesifik untuk mengotomatisasi pabrik dan menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot.

"Para oligarki menginginkan segalanya. (Itu) Tidak akan terjadi. Berdirilah dan LAWAN BALIK," seru Sanders menanggapi laporan Bezos tersebut.

Sanders juga menyoroti peringatan dari Elon Musk yang menyatakan bahwa AI dan robot pada akhirnya berpotensi menggantikan seluruh pekerjaan manusia.

Di sisi lain, ia juga mengecam visi bos Oracle, Larry Ellison, yang mendambakan sistem pengawasan AI yang bekerja konstan setiap saat, sebuah konsep yang dinilai Sanders sangat merusak privasi.

Kepanikan Sanders tidak berhenti pada retorika politik. Berdasarkan laporan staf minoritas Komite HELP Senat yang dirilis Oktober 2025 lalu, ia telah merancang agenda perlawanan yang konkret.

Sanders menuntut penerapan sistem 32 jam kerja per minggu tanpa adanya pemotongan gaji, pelarangan keras terhadap aksi pembelian kembali saham perusahaan (stock buybacks), dan mendesak agar seluruh keuntungan finansial yang dihasilkan dari efisiensi AI harus mengalir ke kantong pekerja, bukan para eksekutif dan pemegang saham.

Lebih jauh, ia bahkan menyerukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan pusat data (data center) AI baru yang dinilainya menyedot sumber daya publik secara semena-mena.

Dari kacamata makro, proyeksi masa depan akibat dominasi AI ini memang suram.

Sanders memperingatkan bahwa AI berpotensi memusnahkan hampir 100 juta pekerjaan di Amerika Serikat dalam satu dekade ke depan.

Tak hanya menghancurkan mata pencaharian, AI juga dituding akan memperparah penyebaran misinformasi politik melalui deepfake, merusak kesehatan mental anak-anak, membuat jaringan listrik kolaps akibat rakusnya konsumsi energi pusat data raksasa, dan pada skenario terburuk, menimbulkan risiko kepunahan jika sistem kecerdasan super ini lepas dari kendali manusia.

Di tengah ancaman di depan mata ini, Sanders menantang Kongres AS untuk segera bertindak membatasi kekuasaan para miliarder tersebut.

JAKARTA - Anggota DPD RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Buya Muslim Muhammad Yatim mendorong pemerintah segera menetapkan Status Bencana Nasional atas rangkaian bencana yang menimpa Sumbar. Dia menuturkan, skala kerusakan dan banyaknya warga terdampak telah melewati batas kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya secara mandiri.

Menurut dia, percepatan penanganan hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat mengambil alih koordinasi secara penuh. “Negara tidak boleh terlambat hadir,” kata pria kelahiran Sedanau, Natuna, 1 Februari 1961 ini dalam pernyataan resminya, Kamis (4/12/2025).

“Semakin cepat status Bencana Nasional ditetapkan, semakin cepat pula personel, logistik, dan pendanaan nasional bisa digerakkan. Saudara-saudara kita di Sumbar tidak boleh dibiarkan menghadapi derita ini sendirian,” sambung Buya Muslim.

Selain dorongan kebijakan, Buya Muslim juga menyerahkan bantuan personal melalui Bumi Andalas Tangguh agar distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih. Buya Muslim menyampaikan doa yang mendalam dan menyentuh bagi seluruh korban bencana di Sumatera Barat.

“Saya memohon kepada Allah Yang Maha Pengasih agar menjaga setiap keluarga yang kini kehilangan rumah, kehilangan kerabat, atau kehilangan harapan. Semoga Allah melapangkan hati mereka, menguatkan langkah mereka, dan menggantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar. Kita semua satu keluarga besar. Luka mereka adalah luka kita.”

Ia juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menyertakan Sumatera Barat dalam doa bersama, sambil ikut membantu semampunya. Menurutnya, kekuatan doa dan solidaritas nasional adalah fondasi moral untuk membangkitkan kembali daerah terdampak.

Mengapa Status Bencana Nasional Mendesak?

Buya Muslim menegaskan bahwa kondisi di lapangan telah masuk kategori krisis besar. Dengan banyaknya korban, rusaknya infrastruktur, akses logistik yang terputus, dan kebutuhan darurat yang meningkat, pemerintah daerah tak lagi memiliki kapasitas penuh untuk merespons.

Penetapan Status Bencana Nasional diperlukan untuk:

Mobilisasi cepat TNI–Polri, BNPB, dan kementerian terkait secara penuh.

Akses pendanaan darurat nasional agar rekonstruksi dapat dipercepat.

Koordinasi terpadu antar-lembaga sehingga kerja tidak saling tumpang tindih.

Distribusi merata bantuan hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Melalui Bumi Andalas Tangguh, yang kini aktif mengawal penyaluran pangan, layanan kesehatan, evakuasi, dan hunian darurat, Buya Muslim berharap seluruh bantuan pusat dapat mengalir dengan lebih efektif dan terstruktur.

Buya Muslim mengajak seluruh masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, dan diaspora Minang di mana pun berada untuk bersolidaritas membantu Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya urusan satu daerah, tetapi urusan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Ini bukan saatnya saling tunggu dan saling menyalahkan. Ini saatnya saling topang. Saat seluruh elemen bangsa bergerak bersama, Sumatera Barat tidak hanya akan pulih, tapi akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya,” ungkapnya.

SYDNEY - Seorang senator sayap kanan Australia memicu kemarahan dari rekan-rekan senatnya setelah mengenakan burka di Parlemen. Aksinya itu sebagai protes setelah dia dihalangi untuk mengajukan rancangan undang-undang yang melarang burka dan busana penutup wajah serupa di ruang publik.

Senator tersebut bernama Pauline Hanson, pemimpin partai One Nation. Sidang Parlemen ditangguhkan ketika Hanson menolak untuk melepas pakaian tersebut, yang memicu kecaman dari sesama senator dan pemimpin pemerintah.

Hanson dianggap menunjukkan rasisme secara terang-terangan. "Ini adalah senator rasis, yang menunjukkan rasisme yang terang-terangan," kata Mehreen Faruqi, senator perempuan Muslim pertama di Australia.

"Dia tidak menghormati suatu agama," ujar Senator Independen Fatima Payman, yang mengenakan jilbab.

"Itu adalah jari tengah bagi orang-orang beriman," imbuh pemimpin Partai Hijau Senator Larissa Waters.

Ini menandai kedua kalinya Hanson mengenakan burka di Parlemen, mengulangi taktik yang pertama kali digunakan pada tahun 2017 untuk mendorong rancangan undang-undang serupa.

Insiden ini memicu kembali perdebatan tentang Islamofobia dalam politik Australia dan menimbulkan kekhawatiran tentang normalisasi sentimen anti-Muslim. Partainya Hanson menggandakan perwakilannya di Senat dalam pemilihan federal Mei 2025, menandakan peningkatan dukungan untuk platform anti-imigrasi dan nasionalis.

Hanson, yang mewakili Queensland, diteriaki rekan-rekannya. Teriakan "malu padamu" dan "keluarkan dia" ramai terdengar, membuat sidang Parlemen kacau balau akibat aksi "sangat ofensif" tersebut.

Dalam sebuah video terlihat seorang senator bertanya kepada Hanson saat dia duduk, "Apakah Anda tahu betapa berbahayanya Anda bagi negara ini?". Senator lainnya menuduh Hanson sengaja mencari perhatian.

Penny Wong, Menteri Luar Negeri yang juga pemimpin Senat dari Partai Buruh yang berkuasa, berbicara langsung kepada Hanson selama keributan tersebut.

"Apa pun keyakinan kami, tindakan tidak hormat yang Anda lakukan sekarang tidak pantas bagi seorang anggota Senat Australia," katanya.

Wong kemudian mengajukan mosi resmi untuk menangguhkan Hanson, yang didukung oleh para senator dari kedua partai besar.

Anne Ruston, wakil pemimpin Senat untuk koalisi oposisi, juga mendukung kecaman untuk Hanson.

Tak lama kemudian, Hanson berkomentar di X: "Faktanya, lebih dari 20 negara di seluruh dunia telah melarang burka karena mereka menganggapnya sebagai alat yang menindas perempuan, menimbulkan risiko keamanan nasional, mendorong Islam radikal, dan mengancam kohesi sosial. Jika orang-orang munafik ini tidak ingin saya mengenakan burka, mereka selalu dapat mendukung pelarangan saya."

"Izinkan saya menjelaskannya dengan jelas. Saya sangat menghormati orang-orang, apa pun keyakinan mereka," imbuh Hanson dalam wawancara dengan Sky News Australia, Selasa (25/11/2025).

Rancangan undang-undang yang berjudul "Larangan Burka dan Penutup Wajah Penuh Lainnya di Tempat Umum" yang diajukan Hanson bertujuan untuk melarang penggunaan pakaian yang menutupi seluruh wajah, termasuk burka, di ruang publik di seluruh Australia.

Hanson berpendapat bahwa langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan publik dan mengatasi praktik budaya yang dianggapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Australia. RUU tersebut mengutip pembatasan serupa di negara lain dan membingkai larangan tersebut sebagai langkah menuju peningkatan keamanan dan mendorong transparansi dalam kehidupan publik.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bakal menggelar kegiatan Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (9/11/2025). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-21 DPD RI.

Kegiatan ini menjadi simbol komitmen DPD RI sebagai lembaga negara yang inklusif, dekat dengan masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat turut ambil bagian dalam acara yang mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju.”

“Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Jumat (7/11/2025).

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari keterbukaan DPD RI terhadap publik dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. DPD RI ingin menjadi lembaga yang inklusif, dekat, dan menyenangkan bagi masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah. Kita ingin menunjukkan solidaritas bahwa lembaga ini hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat,” kata Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memerincikan teknis kegiatan event ini. Kegiatan pra-event Green Democracy Fun Walk dimulai dengan sosialisasi digital bertema “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

Kampanye tersebut memanfaatkan video teaser, animasi countdown, dan konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, terutama kalangan muda. Selain itu, dilakukan pula aktivasi booth pra-event di pusat perbelanjaan fX Sudirman untuk memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI.

Booth tersebut juga menjadi sarana distribusi kupon doorprize kepada masyarakat dengan hadiah total ratusan juta rupiah. Saat hari pelaksanaan, ribuan peserta memulai Fun Walk dari Plaza Timur GBK pada pukul 06.00 WIB dengan rute sejauh 5 kilometer yang dilengkapi dengan zona tematik, seperti parade pelajar, tarian daerah, hingga pertunjukan musisi lokal.

Di garis akhir, peserta disambut dengan expo UMKM, hiburan musik, dan sesi pembagian doorprize serta grand prize berupa paket umrah. Di garis finish, pimpinan DPD RI bersama sejumlah duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian melakukan prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK sebagai simbol komitmen hijau lintas institusi.

“Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

Green democracy fun walk merupakan rangkaian HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, DPD RI telah melaksanakan ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di 4 Sub wilayah DPD RI (Bengkulu, NTT, Sulsel dan Papua Tengah), lalu berlanjut dengan DPD Award sebagai bentuk apresiasi pada local hero Pada 28 Oktober serta Pemilihan Duta DPD RI Pada 3 November lalu, cermin komitmen DPD RI untuk menggandeng anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

JAKARTA - Juara 1 Duta DPD RI 2025 Irhamni Malika melalui gagasannya bertajuk Aspiration Hub bertekad membangun ruang dialog antara generasi muda dengan para senator DPD RI di berbagai daerah. Dia menegaskan komitmennya untuk menjadikan anak muda sebagai mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi daerah.

“Program terdekat yang akan kami jalankan adalah menghidupkan Aspiration Hub, ruang dialog yang mempertemukan pemuda dan senator DPD untuk membahas isu-isu daerah,” ujar Irhamni kepada wartawan, Rabu (5/11/2025)

Dia sudah lebih dulu memulai gerakan serupa di Aceh bersama BP3MI melalui pelatihan public speaking yang disertai edukasi mengenai kelembagaan DPD. Ia juga menginisiasi kerja sama dengan Polda Aceh untuk menggelar kegiatan pembinaan kepemudaan dan literasi politik.

“Dalam kegiatan itu, kami tidak hanya berbicara soal pengembangan diri, tetapi juga menyelipkan pengetahuan berpolitik — khususnya tentang peran DPD dan bagaimana anak muda bisa mengambil bagian dalam menyuarakan aspirasi daerahnya,” tambahnya.

Selain itu, Irhamni juga berencana menggandeng berbagai media dan platform digital, termasuk podcast, sebagai sarana untuk mengedukasi publik tentang peran DPD RI. Menurutnya, pendekatan kreatif dan dekat dengan anak muda menjadi kunci agar DPD semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.

“Lewat ruang-ruang kreatif seperti podcast dan media sosial, kami ingin membuat DPD terasa lebih dekat dan relevan bagi generasi muda,” katanya.

Ia menilai, perkembangan DPD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan besar, salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan Duta DPD RI yang dinilai efektif meningkatkan kesadaran publik terhadap lembaga tersebut.

“Proses pemilihan ini sangat baik untuk membangun awareness di masyarakat. Saya yakin ke depan, Duta DPD akan menjadi salah satu ajang paling bergengsi di Indonesia,” tutur Irhamni optimistis.

Sebagai putri asal Aceh yang berhasil meraih juara nasional, Irhamni mengaku bangga bisa mewakili daerah paling ujung Indonesia. Ia menilai kemenangan ini membuktikan bahwa DPD RI adalah lembaga yang menghargai aspirasi seluruh daerah tanpa pandang asal.

“Dari Aceh, saya belajar bahwa semua daerah punya peluang yang sama. DPD benar-benar membuka ruang bagi seluruh suara rakyat daerah dan menjunjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Grand final Duta DPD digelar Senin (3/11/2025) di Balai Sudirman Jakarta Selatan, sebanyak 38 finalis terbaik dari seluruh daerah di Indonesia tampil pada malam itu.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, ajang pemilihan Duta DPD merupakan kelanjutan dari program DPD Awards yang sebelumnya menjaring para local hero dan local champion dari berbagai daerah di Tanah Air. Duta DPD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara DPD RI dan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Menurut Sultan, para Duta DPD nantinya akan dibekali pengetahuan tentang kelembagaan dan peran strategis DPD RI agar mereka dapat membantu memperluas pemahaman publik tentang fungsi dan tugas lembaga perwakilan daerah tersebut.

“Posisi kita sekarang berkomitmen untuk memastikan program-program Asta Cita Presiden Prabowo bisa lebih cepat berhasil. Karena itu, kegiatan dan opini DPD banyak dilakukan di daerah. Melalui para duta ini, DPD RI diharapkan makin dikenal dan makin dekat dengan masyarakat,” jelas Sultan.

WASHINGTON - Seorang senator terkemuka Amerika Serikat (AS) memperingatkan Venezuela kemungkinan akan segera menghadapi pergantian rezim dan mendesak Presiden Nicolas Maduro melarikan diri. Peringatan itu muncul saat militer AS mengumpulkan pasukan di lepas pantai negara Amerika Selatan itu.

Dalam wawancara dengan CBS News pada hari Minggu, Senator Rick Scott, yang bertugas di Komite Angkatan Bersenjata dan Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan pemerintahan Maduro hampir berakhir.

"Hari-harinya sudah dihitung," ujar Scott. "Baik internal maupun eksternal, saya pikir sesuatu akan terjadi," tambahnya, menyarankan agar pemimpin Venezuela itu "pergi ke Rusia atau China."

Ketika ditanya apakah AS akan menginvasi Venezuela, Scott menjawab ia akan "terkejut" jika itu terjadi.

Senator Republik dari Florida ini adalah seorang tokoh garis keras Venezuela terkemuka yang menyebut Maduro sebagai "seorang diktator yang tidak sah dan haus darah" dan ikut merancang Undang-Undang STOP MADURO 2024, yang menawarkan hadiah USD100 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman pemimpin Venezuela tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan AS telah melancarkan beberapa serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela yang menurut Washington terkait dengan jaringan penyelundupan narkoba, menewaskan dua lusin orang.

Para pejabat AS menuduh pemerintah Maduro memfasilitasi perdagangan narkotika skala besar dan menggambarkan Venezuela sebagai "negara narkotika".

Maduro telah membantah tuduhan tersebut, menuduh Washington menggunakannya sebagai dalih untuk pergantian rezim.

Rusia dan China juga sependapat, memperingatkan terhadap campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Venezuela.

Baik Moskow maupun Beijing telah mendukung Caracas dengan dukungan diplomatik, pinjaman, dan kerja sama pertahanan.

AS telah memperluas kehadiran militernya di Karibia selatan, mengerahkan kapal perang, pesawat pengintai, dan unit operasi khusus sebagai bagian dari apa yang disebutnya kampanye antinarkotika.

Pada hari Minggu, kapal perusak Angkatan Laut AS USS Gravely berlabuh di Port of Spain, Trinidad dan Tobago, negara kepulauan yang hanya beberapa mil dari pantai Venezuela, untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan.

Awal bulan ini, Presiden Donald Trump memberi isyarat AS dapat memperluas operasinya dari maritim ke operasi darat, meskipun ia secara terbuka membantah Washington berupaya menyingkirkan Maduro dari kekuasaan.