Transformasi digital UMKM bukan sekadar hadir di platform online, tetapi bagaimana pelaku usaha mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui teknologi.

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Grab Indonesia dan OVO mempercepat digitalisasi pelaku UMKM di berbagai daerah melalui Program Kota Masa Depan: Berani Digital, untuk meningkatkan daya saing dan perluasan pasar.

“Program Kota Masa Depan UMKM mencakup pelatihan, pendampingan usaha, akses pembiayaan digital, serta penguatan pemanfaatan teknologi,” kata Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM Yogia Prihartiny pada kegiatan Program Kota Masa Depan UMKM yang digelar Grab dan OVO, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa program ini mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

“Transformasi digital UMKM bukan sekadar hadir di platform online, tetapi bagaimana pelaku usaha mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui teknologi,” ujarnya.

Yogia mengapresiasi Grab Indonesia yang secara konsisten berkolaborasi dengan pemerintah maupun dengan stakeholder lainnya dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital, memperluas akses pasar, serta membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Head of Expansion Operations Territory Grab Indonesia Yose Tireza Arizal mengatakan, Banjarmasin menjadi kota ke-17 pelaksanaan Program Kota Masa Depan: Berani Digital hasil kolaborasi Grab, OVO, dan Kementerian UMKM.

Program ini telah membantu lebih dari 200 ribu UMKM masuk ekosistem digital serta menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp6 triliun kepada mitra UMKM dan pengemudi melalui GrabModal by OVO Finansial sejak 2021.

Pada kegiatan di Banjarmasin, Yose mengatakan sebanyak 25 UMKM terpilih menerima dukungan modal melalui Program GrabModal Mantul setelah melalui proses seleksi berbasis risiko dan performa usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta membuka peluang kerja baru di daerah.

Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anggana Bunawan mengatakan, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan akses pasar, pembiayaan, dan keterhubungan dengan rantai nilai, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing dan mendorong UMKM naik kelas.

Asisten Deputi Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan serta Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel Andy Rahman Yuliman menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan, agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal, sekaligus menjaga keamanan data dan kewaspadaan terhadap penipuan digital.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyambut baik program tersebut, karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya sektor perdagangan dan ekonomi kreatif, dengan lebih dari 26 ribu UMKM berperan aktif serta pertumbuhan ekonomi Banjarmasin sebesar 5,66 persen pada 2025.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 244.873 hektare, atau setara 60,7% dari target tahunan sebesar 402.802 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Kalsel, Masliyana, menyatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari dua arus kegiatan tanam yang berjalan beriringan.

“Data luas tambah tanam yang tercatat merupakan gabungan dari kegiatan tanam reguler petani dan program-program strategis pemerintah yang berjalan di kabupaten dan kota,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Program strategis tersebut mencakup cetak sawah baru, optimasi lahan eksisting, hingga pengembangan padi gogo di sejumlah daerah.

Sementara itu, pemantauan progres dilakukan setiap hari melalui pendataan bersama dinas pertanian kabupaten dan kota se-Kalsel untuk memastikan setiap hektare lahan yang ditanami tercatat dan terukur.

Empat Kabupaten Jadi Penopang

Ia menyebut tidak semua wilayah berkontribusi sama. Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, dan Tapin menjadi penyumbang terbesar realisasi LTT provinsi, ditopang hamparan sawah baku yang lebih luas dibandingkan daerah lain.

Tren historis juga menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Data DPKP mencatat LTT Kalsel naik dari 334.400 hektare pada 2023, menjadi 410.932 hektare pada 2024, dan kembali meningkat ke 478.837 hektare pada 2025.

Menariknya, target 2026 yang ditetapkan sebesar 402.802 hektare justru lebih rendah dibanding realisasi dua tahun sebelumnya. Namun, Masliyana menilai kondisi tersebut bukan sebagai kemunduran.

“Target yang disusun pada awal tahun masih bersifat dinamis karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi iklim. Namun dengan dukungan program pemerintah, bukan tidak mungkin capaian luas tambah tanam tahun 2026 bisa melampaui target yang telah ditetapkan,” katanya.

Memasuki musim kemarau, DPKP Kalsel juga menyalurkan bantuan benih padi varietas unggul dan padi lokal kepada kelompok tani, sekaligus mengoptimalkan serapan program dari APBN.

Di sisi hulu, petani didorong untuk segera mengolah lahan setelah panen agar tidak terlalu lama dibiarkan kosong. Masliyana menekankan jeda antara panen dan pengolahan lahan idealnya tidak lebih dari dua pekan.

“Setelah panen, kami anjurkan petani segera melakukan olah lahan. Idealnya dalam waktu maksimal 20 hari lahan sudah siap ditanami kembali. Langkah ini penting untuk mempercepat pertambahan luas tanam dan menjaga produktivitas pertanian,” ujarnya.

Harapan tambahan datang dari kawasan pertanian rawa di Alabio, Daha, dan Amuntai yang diperkirakan turut menyumbang peningkatan LTT pada Juli–Agustus seiring surutnya genangan air di wilayah tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi PT Brantas Abipraya (Persero) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tetap berjalan sesuai target pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan perseroan berkomitmen menjaga tata kelola proyek secara profesional, termasuk memastikan mitra kerja menjalankan kewajiban terhadap tenaga kerja.

“Brantas Abipraya senantiasa memastikan proses pembayaran kepada mandor dan pekerja dilakukan tepat waktu serta tidak diperkenankan melakukan penundaan pembayaran yang dapat berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja dan kelancaran operasional proyek,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan Brantas Abipraya tidak memiliki kebijakan untuk menahan ataupun tidak membayarkan upah pekerja.

Menurut dia, seluruh kewajiban pembayaran menjadi perhatian perusahaan sesuai ketentuan kontraktual serta mekanisme kerja sama yang berlaku.

Dian menjelaskan perseroan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kontrak kerja sama.

Ia menyebut perusahaan akan mengambil langkah percepatan penyelesaian apabila dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan kendala administratif yang berdampak terhadap keterlambatan penyelesaian pembayaran upah pekerja.

“Kami juga melakukan evaluasi serta penegasan terhadap seluruh mitra kerja agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Perseroan menyatakan koordinasi dan penyelesaian di lapangan telah dilakukan secara intensif sehingga aktivitas proyek kembali berjalan normal dan kondusif.

Salah satu pekerja proyek menyebut Brantas Abipraya cukup responsif dalam melakukan koordinasi sehingga pekerjaan dapat kembali berjalan.

Hal serupa disampaikan salah satu mandor pekerja yang menilai koordinasi di lapangan berjalan baik dan progres proyek tetap terjaga.

Program Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah menargetkan pembangunan 93 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2026 mendatang sebagai bagian dari target pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029.

Sekolah Rakyat Banjarbaru dirancang dengan konsep asrama terpadu yang dilengkapi fasilitas pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, rumah susun guru, asrama siswa, masjid, gedung serbaguna, kantin, hingga sarana olahraga.

“Brantas Abipraya berkomitmen menjalankan seluruh kewajiban sesuai ketentuan kontraktual serta memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Banjarbaru tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” ucap Dian.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Soto Banjar sebagai kuliner khas Kota Banjarbaru memiliki potensi besar untuk dipromosikan sebagai identitas gastronomi Indonesia di pasar global.

Pnguatan identitas kuliner lokal tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi perkembangan usaha UMKM dari sektor terkait. Ini disampaikan Menteri Maman saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kota Banjarbaru yang dirangkaikan dengan Festival Soto Banjar Menuju Kota Gastronomi, Senin (20/4/2026).

“Soto banjar sebagai makanan khas Banjar memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional. Ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM sektor kuliner untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar Maman saat menyapa masyarakat yang mengantre dalam pembagian 15.000 porsi soto banjar gratis di Lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru, dikutip dari siaran pers Kmenterian UMKM, Selasa (21/4).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, Banjarbaru memiliki 42.114 unit usaha, yang terdiri atas 41.552 usaha mikro, 491 usaha kecil, dan 71 usaha menengah. Struktur ini menunjukkan dominasi usaha mikro sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dari sisi inklusivitas, kepemilikan usaha antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, mencerminkan peran signifikan perempuan dalam menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, terdapat 1.073 pengusaha UMKM dari kalangan disabilitas, yang memperkuat karakter ekonomi Banjarbaru yang terbuka dan inklusif.

Menteri Maman juga menyoroti kekayaan budaya Banjarbaru yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif, seperti batik sasirangan dan tradisi lisan Madihin. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya identitas daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk UMKM melalui narasi budaya yang kuat.

“Kuliner khas Banjarbaru tidak hanya soto banjar, tetapi juga beragam produk lainnya yang perlu terus diperkuat pemasarannya. Pemerintah akan mendorong dukungan permodalan dan kemudahan perizinan agar pengusaha UMKM dapat berkembang lebih optimal,” katanya.

Menurut Maman, Banjarbaru memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berbasis ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini didukung oleh tata kota yang tertata, ekonomi kerakyatan yang kuat, serta nilai kebersamaan masyarakat yang tercermin dalam semangat “bubuhan”.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan Rp1.580 triliun untuk pembiayaan UMKM dari total Rp8.149 triliun kredit perbankan. Namun demikian, Menteri Maman mengingatkan bahwa efektivitas pertumbuhan UMKM masih menghadapi tantangan, salah satunya maraknya produk impor ilegal yang mengganggu pasar domestik.

“Salah satu tantangan utama adalah masuknya produk impor ilegal yang menghambat daya saing produk lokal. Kita perlu memastikan pasar dalam negeri tetap aman dan berpihak pada pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Banjarbaru, untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi yang tangguh.

Kementerian UMKM juga terus mendorong penguatan usaha berbasis kekhasan daerah, termasuk soto banjar, melalui perluasan akses pasar serta fasilitasi pembiayaan melalui perbankan Himbara guna mendukung pengembangan usaha.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dalam berbagai situasi, sektor ini selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan,” ujar Maman.

Pada kesempatan tersebut, Menteri UMKM turut menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, atas dedikasinya dalam pemberdayaan pengusaha UMKM di Banjarbaru.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Lingkungan HidupHanif Faisol Nurofiq mendorong Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar bisa menjadi percontohan nasional pengelolaan sampah.

Hal ini dilakukan guna mengakselerasi capaian nasional yang baru menyentuh 26% dari target 63,41% tahun ini menjelang tenggat 100% pada 2029.

Keduanya dipilih karena dinilai memiliki komitmen anggaran memadai dan capaian penanganan sampah yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Kalimantan Selatan.

Namun, Banjarbaru yang mengklaim penanganan sampah mencapai 93% dan tertinggi di Kalsel, ternyata masih mempraktikkan open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Kita harus segera meninggalkan praktik open dumping. Ini tidak hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang," kata Hanif Faisol dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Kabupaten Banjar yang telah menghentikan open dumping sejak awal 2025 dan beralih ke sistem controlled landfill di TPA Cahaya Kencana justru masih menyisakan pekerjaan rumah besar, yaitu 27% dari 365 ton sampah harian atau sekitar 100 ton belum terkelola optimal.

Jalan Berliku Menuju Target 2029

Hanif menegaskan penanganan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan prasyarat utama mewujudkan Indonesia Maju.

Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penyelesaian masalah mendasar ini, menurut menteri asal Kalsel tersebut, menjadi ujian nyata kapasitas pemerintah daerah.

"Jika persoalan mendasar seperti sampah tidak mampu kita selesaikan, maka akan sulit bagi kita mencapai Indonesia maju," katanya.

Untuk mengejar target ambisius 100% pada 2029, pemerintah pusat menetapkan roadmap bertahap yang memaksa daerah melakukan transformasi.

Pertama, menghentikan total praktik open dumping. Kedua, mengalihkan pengelolaan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan agar diselesaikan di sumbernya melalui pemilahan mandiri, bukan diangkut ke TPA.

"Ke depan, sampah organik tidak lagi diperkenankan masuk ke TPA. TPA hanya diperuntukkan bagi residu dan sampah anorganik, sehingga beban lingkungan dapat berkurang," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan perubahan perilaku masif di tingkat masyarakat dengan tantangan yang jauh lebih kompleks ketimbang sekadar membangun infrastruktur TPA modern.

Lebih lanjut, Hanif menaruh harapan besar kepada kedua daerah untuk meraih penghargaan Adipura 2026, dengan catatan sejumlah aspek teknis segera diperbaiki, antara lain perencanaan pengelolaan sampah yang lebih terukur, peningkatan alokasi anggaran APBD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemkot Banjarbaru sendiri telah mengalokasikan lebih dari 6% APBD untuk pengelolaan sampah.

"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan dukungan masyarakat, kami yakin Kabupaten Banjar bisa menghadirkan kota yang bersih dan meraih Adipura pada tahun 2026," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendukung upaya Kota Banjarbaru untuk menjadi pusat gastronomi dunia melalui penguatan kuliner khas daerah, khususnya soto banjar sebagai identitas unggulan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Soto Banjar Menuju Kota Gastronomi di Banjarbaru, Kalimatan Selatan, Senin.

Maman, dikutip dari keterangan pers di Jakarta, menekankan bahwa penguatan identitas kuliner lokal dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan pengusaha UMKM.

“Soto banjar sebagai makanan khas Banjar memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional. Ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM sektor kuliner untuk terus tumbuh dan berkembang,” kata dia.

Menurut data Kementerian UMKM, Banjarbaru memiliki 42.114 unit usaha, terdiri atas 41.552 usaha mikro, 491 usaha kecil, dan 71 usaha menengah. Selain itu, terdapat pula 1.073 pengusaha UMKM dari kalangan disabilitas.

Maman juga mendorong penguatan usaha berbasis kekhasan daerah, termasuk soto banjar, melalui perluasan akses pasar serta fasilitasi pembiayaan melalui perbankan bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendukung pengembangan usaha.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong dukungan permodalan dan kemudahan perizinan agar pengusaha UMKM dapat berkembang lebih optimal.

Ia menyampaikan di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan Rp1.580 triliun untuk pembiayaan UMKM dari total Rp8.149 triliun kredit perbankan.

Namun, Maman mengingatkan bahwa tantangan masih ada, terutama maraknya produk impor ilegal yang mengganggu pasar domestik.

"Kita perlu memastikan pasar dalam negeri tetap aman dan berpihak pada pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Banjarbaru, untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi yang tangguh.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang oleh oknum KPP Madya Banjarmasin . Hal itu dilakukan saat penyidik memeriksa 4 saksi kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Senin (13/4/2026).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang oleh oknum di KPP Madya Banjarmasin terkait pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam proses restitusi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).

Saksi yang dimaksud yakni Moch Mochib Bullah selaku Tim Pemeriksa Pajak KPP Madya Banjarmasin, Eko Riswanton selaku Tim Pemeriksa Pajak KPP Madya Banjarmasin, Zakiyah selaku ASN KPP Madya Banjarmasin, dan Rosalinda selaku swasta.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Bisnis.com, JAKARTA - Lebaran selalu identik dengan melaksanakan Salat Idulfitri di pagi hari dan berziarah, dan keluarga biasanya kembali ke rumah untuk menikmati hidangan Lebaran bersama.

Tradisi makan bersama pada Hari Raya bukan sekadar kegiatan menikmati hidangan.

Ini menjadi ruang sosial yang mempertemukan anggota keluarga lintas generasi, sekaligus menghidupkan kembali kenangan yang mungkin jarang hadir di hari-hari biasa.

Menurut Amanda Katili Niode, Ketua Omar Niode Foundation makan bersama memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas makan.

“Makan bersama merupakan cerminan perilaku sosial, ekonomi, dan budaya sebuah masyarakat. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang dari sekadar kebutuhan nutrisi menjadi bagian dari identitas kuliner dan gaya hidup,” ujarnya.

Buku tersebut pada akhir tahun lalu dinobatkan sebagai Best Book in the World pada ajang Gourmand World Cookbook Awards, salah satu penghargaan internasional paling bergengsi di bidang buku kuliner.

Di banyak rumah di Indonesia, meja makan Lebaran hampir selalu dihiasi hidangan klasik seperti ketupat, opor ayam, sambal goreng ati, dan rendang.

Di berbagai daerah, menu tersebut sering dilengkapi dengan kuliner khas setempat seperti Soto Banjar dari Kalimantan Selatan, Selat Solo dari Jawa Tengah, seruit dari Lampung, pallumara dari Sulawesi Selatan, hingga pindang patin dari Palembang.

Ragam hidangan ini mencerminkan kekayaan sistem pangan Nusantara yang berkembang dari pengetahuan masyarakat selama berabad-abad.

“Teknik memasak tradisional Indonesia banyak memanfaatkan bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, santan, serta bahan segar yang tersedia secara lokal. Tradisi ini menunjukkan kekayaan pengetahuan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ujar Mei Batubara, peneliti kuliner sekaligus Direktur Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia.

Menurut Amanda Katili, memilih bahan pangan lokal juga memiliki dimensi keberlanjutan.

“Mengonsumsi makanan lokal dapat menjadi langkah yang lebih ramah bumi. Selain mengurangi jejak karbon dari distribusi pangan jarak jauh, pilihan ini juga mendukung petani kecil, nelayan tradisional, serta produsen lokal yang menjaga keberlanjutan ekosistem pangan,” jelasnya.

Di berbagai daerah di Indonesia, makan bersama bahkan berkembang menjadi tradisi khas, seperti nyeruit di Lampung atau ngidang di Palembang, yang menekankan kebersamaan dan berbagi hidangan dalam satu meja.

Pada akhirnya, makan bersama saat Lebaran bukan hanya tentang hidangan yang tersaji. Ia adalah cara sederhana untuk merawat hubungan keluarga, menghidupkan kembali tradisi, dan menumbuhkan rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki.

Formulasi kebijakan untuk mengungkit potensi ekonomi di Kalimantan Selatan kini bertumpu pada pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD),

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkuat penetrasi akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan guna memacu nilai tambah sektor produktif dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah.

“Formulasi kebijakan untuk mengungkit potensi ekonomi di Kalimantan Selatan kini bertumpu pada pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD),” kata Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas Rosy Wediawaty saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel 2026 di Banjarmasin, Senin.

Ia menyampaikan bahwa potensi desa dan berbagai sektor di Kalimantan Selatan perlu dijembatani dengan akses keuangan yang inklusif agar pelaku di sektor produktif dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data profil daerah, struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ucapnya.

Namun, Rosy menyoroti besarnya peluang pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 10,95 persen.

Menurut dia, kekuatan ekonomi akar rumput di provinsi tersebut terlihat dari sebaran 849 desa yang berbasis tanaman pangan dan 634 desa di sektor perkebunan.

Selain itu, tercatat sebanyak 119 desa fokus pada perikanan dan 30 desa pada sektor hortikultura.

"Data ini menjadi basis bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mengoptimalkan potensi desa yang sangat beragam ini," katanya.

Guna mendukung ekosistem ekonomi tersebut, Rosy memaparkan bahwa infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan telah tersedia cukup masif, mencakup 1.054 pasar, 822 mini market, serta 1.647 restoran atau rumah makan.

Selain itu, sisi penguatan modal juga didukung oleh kehadiran 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

“Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah untuk memastikan transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan beriringan dengan kearifan lokal,” ujar Rosy.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

"KPK mengamankan tiga orang. Salah satunya Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Tiga orang yang terjerat OTT tengah berada di perjalanan menuju Jakarta. Pihaknya berhasil mengamankan lebih dari Rp1 miliar dalam operasi senyap itu.

OTT ini karena diduga ada praktik lancung dalam restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin.

"Kemudian ada dugaan pengaturannya dalam proses restitusi. Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan para oknum di KPP Madya Banjarmasin," ucapnya.

Atas dasar itu, KPK melakukan operasi senyap lalu meringkus 3 orang. Dari jumlah itu, dua orang merupakan ASN dan satu orang pihak swasta.

"Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta," kata Budi.

Sungai Tabuk: Banjir yang kembali melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menjadi pengingat bahwa bencana ini masih menjadi persoalan tahunan bagi masyarakat setempat.

Hingga kini, genangan air belum sepenuhnya surut, membuat aktivitas warga terhenti dan memaksa sebagian dari mereka mengungsi demi keselamatan keluarga.

Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk turun tangan membantu. Salah satunya Jhonlin Group yang menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program Solidarity for Humanity bagi warga terdampak banjir.

Penyaluran bantuan di tengah situasi darurat

Penyaluran bantuan dilakukan di Aula Kecamatan Sungai Tabuk dengan melibatkan aparat kepolisian dan relawan.

Warga yang terdampak banjir berkumpul untuk menerima bantuan sesuai data yang telah diverifikasi.

“Kami dari Jhonlin Grup. Kami menyampaikan amanah bantuan dari perusahaan kami untuk bapak ibu. Untuk teknis pengambilannya, kita panggil sesuai nama. Kemudian isi datanya. Terus serah terima. Terus nanti bapak ibu boleh memperlihatkan KTP bukti penerimanya,” jelas kordinator.

Warga belum bisa beraktivitas normal

Banjir yang berlangsung cukup lama membuat warga belum bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan bersekolah.
Ketinggian air yang sempat mencapai lutut orang dewasa membuat rumah dan perabotan terendam.

“Di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sangat membantu untuk belanja hari-hari. Di rumah saya masih masuk sepaha padahal rumah sudah tinggi. Dua hari ini sudah surut. Semoga cepat surut nggak usah mengungsi,” kata Nurul, warga Sungai Tabuk.

Hal serupa disampaikan warga lain yang terdampak cukup parah akibat banjir berkepanjangan.

“Banjir sudah sekitar setangah bulan lebih, tingginya selutut kaki orang dewasa. Ya jadi enggak bisa beraktivtas, jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa anak sekolah. Bantuan Jhonlin Grup ini untuk perbaikan rumah buat beli alat rumah yang hanyut,” ucap M Rifani.

Bantuan jadi penopang kebutuhan harian

Di tengah keterbatasan akses dan aktivitas, bantuan yang diterima warga ini mayoritas digunakan sebagai penopang utama untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

"Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dulu bantuan ini, bantuan ini untuk makan sehari-hari karena untuk beraktivitas itu belum bisa. Jalan masih terendam. Karena saya kan jualan ikan tapi untuk turun itu nggak bisa. Sudah 15 hari di rumah aja,” kata Pathul.

Seperti diketahui, melalui program Solidarity for Humanity, Jhonlin Group menyalurkan bantuan senilai Rp1 miliar sebagai bentuk dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Banjar.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi warga sekaligus menjaga ketahanan kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat, terutama saat aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih.

(ANN)