Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengakui target pemerintah agar korban bencana Sumut tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah di barak pengungsian tidak tercapai.

Hal itu lantaran sejumlah wilayah seperti halnya Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pasca banjir besar pertama pada akhir November 2025.

"Kami sebelumnya menargetkan agar saat Ramadan dan Idulfitri tahun ini bisa zero (nol) pengungsi. Namun, ternyata bencana kembali terjadi dan menambah dampak yang harus ditangani," ujar Bobby Nasution di sela kunjungannya ke lokasi terdampak bencana Kecamatan Tukka Tapteng, Rabu (18/2/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak bencana pertama pada November 2025, Tapteng telah berulang kali dilanda banjir akibat curah hujan tinggi.

Di bulan Februari 2026, tercatat ada dua kejadian banjir di Tapteng yakni pada tanggal 11 dan 16 Februari. Rumah-rumah warga yang belum sepenuhnya bersih, serta trauma yang belum hilang pascabanjir besar akhir November lalu datang kembali. Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga dilaporkan kembali rusak, membuat upaya pemulihan terhambat.

"Kalau kemarin tidak terjadi dua kali kejadian [banjir], InsyaAllah target zero pengungsi bisa berhasil. Tapi, kita bersama tahu ada dua kali kejadian lagi," kata Bobby.

Merespon kondisi tersebut, Gubernur Sumut dan jajaran meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana banjir bertubi-tubi di Tapteng pada Rabu (18/2/2026).

Bobby menemui warga korban bencana di Kecamatan Badiri Tapteng dan melihat proses evakuasi serta pembersihan lokasi terdampak banjir. Dia juga melihat langsung kondisi permukiman yang mengalami kerusakan berat bahkan bergeser sebagian akibat luapan air Sungai Lopian dari hulu.

Tak melewatkan kesempatan, masyarakat korban bencana langsung menyampaikan keluh kesah kepada Gubernur Sumut lantaran mereka kehilangan tempat tinggal.

Kepada para korban yang sebagian besar masih mengungsi Bobby menyampaikan pihaknya telah meninjau dan mendata rumah-rumah warga yang rusak.

"Karena ada kategori kerusakannya, ringan, sedang atau berat. Untuk beberapa titik yang terdampak, sudah kami tinjau,” ujarnya.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga meyakinkan warga terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah bagi korban bencana, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).

Dia meminta pemerintah dari tingkat dusun hingga kabupaten untuk segera menyiapkan data faktual warga terdampak untuk mempercepat penanganan.

“Kita minta supaya data masyarakat yang terdampak bencana, segera bisa kami terima dari kabupaten. Begitu juga proses penanganan bencana, sudah ada skema Rencana Rekonstruksi, Rehabilitasi Pascabencana (R3P),” tegasnya.

Adapun untuk menghibur para korban, Bobby memutuskan untuk menjalankan salat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah bersama masyarakat di Tapteng, tepatnya di Masjid Al-Huda Kecamatan Tukka.

"Kita tahu masyarakat di sini sudah berulang kali merasakan bencana dalam waktu berdekatan. Kami di sini di momen awal Ramadan bersama masyarakat agar masyarakat semakin tenang dan nyaman menjalankan ibadahnya," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali dilanda banjir sejak Rabu (11/2/2026) sore akibat hujan dengan intensitas sangat deras yang mengguyur wilayah ini sore tadi.

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengonfirmasi kabar naiknya debit air di sejumlah wilayah di Tapteng yang menggenangi jalan dan permukiman warga melalui akun Instagram resminya.

Dia mengunggah beberapa video kepanikan warga mengevakuasi diri dan barang-barang berharga milik mereka saat melihat arus deras air banjir kembali menerobos permukiman.

"Kondisi di Tukka, Tapanuli Tengah, sore sampai malam ini kembali banjir," tulis Masinton dalam takarir unggahannya, Rabu (11/2/2026).

Disampaikan Masinton, Tapteng mengalami kondisi cuaca yang ekstrem. Sebelum hujan dengan intensitas sangat deras turun pada Rabu sore, wilayah ini masih diliputi cuaca cerah dan panas pada siang harinya, termasuk di daerah hulu.

Curah hujan yang tinggi membuat debit air sungai di wilayah ini meninggi. Pembersihan sungai pascabanjir bandang sebelumnya tetap tak mampu menampung debit air, begitupun dengan tanggul-tanggul darurat yang dibuat kembali jebol akibat derasnya debit air.

Akibatnya, sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah daerah terutama yang sebelumnya dilanda banjir bandang kembali banjir pada sore hingga malam ini.

"Tanggul darurat yang kami buatkan sebelumnya, jebol, sehingga air mengalir sangat deras dan dipenuhi kayu," jelasnya.

Saat ini warga telah dievakuasi ke tempat-tempat aman seperti sekolah dan GOR di Pandan.

Masinton pun mengimbau warga yang tinggal di perbukitan untuk mewaspadai potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD Tapanuli Tengah per Rabu malam pukul 20.00 WIB, titik banjir di Tapteng sudah terdeteksi di 4 (empat) kecamatan, yakni di Kecamatan Sarudik yakni di Lingkungan 2 dan Lingkungan 8 Kelurahan Pasir Bidang, serta Kelurahan Pondok Batu.

Lalu, di Kecamatan Pandang persisnya di Kelurahan Lubuk Tukko; di Kecamatan Tukka yakni di Kelurahan Hutanabolon, Bona Lumban, dan Pasar Tukka.

Serta di Kecamatan Barus tepatnya di Kelurahan Padang Masiang dan Desa Kinali.

Belum ada informasi korban jiwa akibat peristiwa banjir yang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah hari ini.

Danone Indonesia melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai bagian dari respons perusahaan terhadap bencana.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak yang diperlukan warga terdampak.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Tukka, wilayah yang mengalami gangguan akses serta kerusakan layanan dasar akibat banjir dan longsor.

Hasil peninjauan menunjukkan banyak keluarga masih bergantung pada bantuan darurat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Sejumlah warga juga masih bertahan di tempat pengungsian sementara sambil menunggu proses relokasi ke hunian yang disiapkan pemerintah.

Di titik-titik pengungsian, anak-anak dilaporkan membutuhkan layanan kesehatan karena kondisi lingkungan yang belum stabil. Sebagian diantaranya berharap dapat segera kembali bersekolah setelah situasi membaik.

Akses komunikasi dan transportasi di jalur Sibolga-Tapanuli Tengah dilaporkan berangsur pulih, meski beberapa ruas jalan masih mengalami kerusakan.

Misalnya di Kecamatan Tukka, Badiri, dan Pandan, sejumlah titik jalan yang sebelumnya amblas atau tertutup material longsor kini mulai dapat dilalui secara terbatas setelah dilakukan pembersihan awal.

Pemerintah daerah menyebut wilayah tersebut sempat terisolasi pada hari-hari awal bencana sehingga penyaluran bantuan dilakukan menyesuaikan kondisi akses yang bertahap terbuka.

Sebagai bagian dari respons awal, Danone Indonesia menyalurkan tiga truk berisi ribuan karton air minum dalam kemasan AQUA 1.500 ml.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian dukungan Danone Indonesia untuk wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

Sebelumnya, perusahaan juga melakukan kunjungan dan penyaluran bantuan ke Tanjung Pura bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Danone Indonesia telah hadir di Sumatera selama puluhan tahun melalui dua pabrik, 22 depo, dan berbagai titik kontak dengan pelanggan serta komunitas.

Selain menyalurkan bantuan, tim Danone Indonesia juga berdialog dengan warga untuk memahami situasi secara lebih mendalam.

Beberapa ibu rumah tangga menceritakan bagaimana mereka harus mengatur persediaan air bersih yang terbatas.

Warga lain menunjukkan kerusakan rumah mereka akibat longsor dan banjir bandang. Temuan ini menjadi dasar penyusunan kebutuhan jangka pendek dan menengah.

CEO Danone Indonesia Laurent Boissier mengatakan kehadiran perusahaan di lokasi bencana bertujuan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Menurutnya, dialog langsung dengan warga menjadi bagian penting dalam proses penilaian kondisi di lapangan.

"Sangat menyentuh hati melihat secara langsung bagaimana longsor dan banjir mengubah kehidupan masyarakat di sini. Saat berbicara dengan keluarga yang terdampak, saya merasakan betapa beratnya kehilangan yang mereka alami," kata Boissier dalam keterangannya, Senin (15/12).

Namun, ia juga menyaksikan ketangguhan yang luar biasa. Ada senyum yang tetap muncul di tengah kesulitan. Hal ini mendorong pihaknya untuk bergerak lebih cepat membantu pemulihan layanan dasar, terutama akses air bersih, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.

"Kami akan meninjau bantuan yang telah diberikan dan menyesuaikan langkah berikutnya agar dapat memberi dampak maksimal bagi masyarakat di Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Kami berencana untuk juga bisa hadir dan memberikan bantuan untuk saudara kita di Aceh," ujar Boissier.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi dukungan yang diberikan Danone Indonesia. Ia menyebut bantuan tersebut membantu percepatan pemenuhan kebutuhan dasar warga pada tahap awal pemulihan pascabencana.

"Kami berterima kasih atas kehadiran dan bantuan langsung dari Danone Indonesia. Dukungan ini membantu percepatan pemenuhan kebutuhan dasar warga pada tahap awal pemulihan," kata Masinton.

Danone Indonesia juga terus memantau kondisi di wilayah lain di Sumatera. Perusahaan telah menyalurkan air minum dalam kemasan, produk nutrisi anak, dan bantuan finansial untuk mendukung pemulihan awal.

Danone Indonesia juga akan berfokus pada menjalin kemitraan dengan pihak berwenang terkait untuk memulihkan fasilitas layanan kesehatan yang terdampak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyaluran bantuan akan dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

"Dialog langsung dengan warga merupakan bagian penting dari proses assessment, sehingga perusahaan dapat menyusun dukungan yang lebih tepat kebutuhan ," tutup Boissier.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyegel dan memasang plang pengawasan di area operasional kebun dan pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (SNP) di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, menyusul dugaan kontribusi aktivitas perusahaan dalam bencana banjir yang melanda kawasan tersebut.

Langkah ini diambil untuk menghentikan sementara operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan demi keselamatan masyarakat dan pemulihan ekosistem.

“Langkah ini adalah penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, saat memerintahkan penyegelan pada Minggu (7/12/2025), dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Kronologi tindakan dimulai dari pemantauan setelah curah hujan ekstrem melanda kawasan terdampak dan adanya laporan dampak lingkungan di beberapa titik di Sumatra Utara.

Tim pengawas KLH kemudian melakukan verifikasi lapangan dan menemukan indikasi praktik pengelolaan lahan yang perlu diklarifikasi. Berdasarkan temuan awal, KLH pun memasang plang pengawasan dan menyegel area operasional PT TBS untuk menghentikan kegiatan yang berisiko sampai keterangan dan dokumen lingkungan diverifikasi.

“Penyegelan ini bukan hukuman akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan seluruh kewajiban lingkungan dipenuhi dan aktivitas perusahaan tidak memperburuk kondisi ekologis di sekitarnya,” papar Hanif. Dia memastikan bahwa proses hukum dan administrasi akan berjalan sesuai ketentuan.

KLH telah meminta keterangan resmi dari PT SNP sebagai induk perusahaan dan memanggil pihak terkait untuk memberikan dokumen Amdal, izin lingkungan, serta bukti penerapan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pengawas Lingkungan Hidup akan menilai kepatuhan administratif dan teknis, termasuk penerapan praktik konservasi tanah, pengelolaan drainase, dan upaya mitigasi erosi yang relevan dengan pengendalian banjir.

Tindakan penyegelan dilaksanakan sejalan dengan kewenangan KLH untuk menegakkan peraturan lingkungan dan melindungi fungsi kawasan lindung serta tata air. KLH menegaskan bahwa penyegelan bersifat sementara dan akan dicabut apabila perusahaan dapat menunjukkan pemenuhan kewajiban lingkungan dan rencana perbaikan yang memadai.

Jika ditemukan pelanggaran serius, KLH akan melanjutkan proses administratif dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kementerian Lingkungan Hidup juga menginstruksikan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi teknis untuk mempercepat pemulihan, pembersihan material yang menghambat aliran sungai, serta penataan kembali kawasan yang berisiko.

“Kami akan terus memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap aktivitas perkebunan dan pabrik sawit yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat. Kepatuhan lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban,” kata Hanif.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara hingga saat ini belum mengusulkan penetapan status bencana yang terjadi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Ketua Harian Posko Tim Bencana Darurat Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan Gubernur Sumut Bobby Nasution belum memberi arahan untuk mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar status bencana di tiga provinsi ini dinaikkan menjadi bencana nasional.

“Provinsi Sumut sampai saat ini belum ada mengajukan permohonan itu,” kata Basarin melalui sambungan telepon, Senin (1/12/2025).

Menurut Basarin, bencana yang terjadi di Sumatra ini sejatinya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi bencana nasional karena telah terjadi di tiga provinsi sekaligus.

Namun, hingga saat ini Pemprov Sumut belum berencana untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar status bencana ini dinaikkan menjadi bencana nasional.

Dia menyebut Pemprov bersama pemerintah kabupaten/ kota se-Sumatra Utara saat ini masih fokus pada upaya penanganan darurat bencana di wilayah terdampak. Sejumlah menteri pun telah datang langsung ke Sumut untuk meninjau lokasi dan korban bencana dan melakukan assessment terhadap skala bencana.

“Kalau dilihat dari kriterianya, sudah memenuhi syarat karena lebih dari satu provinsi. Tapi Sumut memang belum mengajukan. Saya rasa, tanpa perlu diajukan [status bencana nasional], pemerintah telah punya penilaian sendiri seiring tinjauan para menteri,” ujar dia.

Adapun dalam SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Gubernur Sumut beberapa waktu lalu disebutkan bahwa biaya selama masa tanggap darurat dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja (APBD) dan Perubahan APBD Sumut tahun 2025.

Basarin mengatakan, Pemprov Sumut masih memiliki anggaran Biaya Tidak Terduga sekitar Rp60 miliar yang dapat digunakan sesuai ketentuan untuk pengadaan kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana.

“Untuk tanggap darurat, provinsi masih punya kemampuan membiayai. Untuk recovery, mungkin nanti pemerintah pusat bisa membantu,” ujarnya.

Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Sumut, per Minggu (30/11/2025) sore bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumut berdampak pada 1,3 juta jiwa yang tersebar di 18/ kabupaten/ kota.

Sebanyak 216 jiwa ditemukan meninggal dunia, korban luka-luka mencapai 602 jiwa, serta 147 lainnya dilaporkan hilang.