KOMPAS.com - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menandatangani kerja sama pembiayaan dengan entitas anak perusahaan PT Intiland Development Tbk (Intiland) yang menangani pengembangan usaha kawasan industri, PT Intiland Sejahtera.

Melalui kerja sama tersebut, KB Bank memberikan fasilitas pembiayaan dengan total plafon hingga Rp 250 miliar kepada PT Intiland Sejahtera. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan operasional dan pengembangan proyek kawasan industri perseroan.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, Intiland merupakan perusahaan dengan rekam jejak panjang dan portofolio yang solid di industri properti Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis KB Bank dalam memperluas portofolio pembiayaan berkualitas serta mendukung pengembangan sektor properti yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Kami berharap, fasilitas pinjaman yang kami berikan dapat mendorong ekspansi bisnis Intiland dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ujar Kunardy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Direktur PT Intiland Sejahtera David Hosea pun menyambut baik kerja sama tersebut serta mengapresiasi kepercayaan yang diberikan KB Bank.

“Kolaborasi ini memiliki nilai strategis bagi kami yang sedang mengembangkan kawasan industri jangka panjang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar David.

Sebagai informasi, PT Intiland Sejahtera memayungi sejumlah proyek pengembangan kawasan industri yang merupakan salah satu segmen usaha utama Intiland. Saat ini, perusahaan memiliki dua pengembangan kawasan industri, yakni Ngoro Industrial Park di Mojokerto, Jawa Timur, dan Batang Industrial Park di Batang, Jawa Tengah.

Selain segmen kawasan industri, Intiland juga memiliki portofolio yang terdiversifikasi, mulai dari hunian tapak, apartemen, gedung perkantoran, properti komersial, hingga jaringan hotel.

Proyek-proyek monumental perusahaan tersebut antara lain adalah South Quarter, Fifty Seven Promenade, Regatta, Talaga Bestari, Serenia Hills, Graha Famili, Praxis, Graha Natura, dan Amesta Living.

Selain fasilitas pembiayaan, kerja sama tersebut juga membuka peluang cross selling yang luas antara KB Bank dan Intiland, mulai dari cash management, payroll karyawan, direct throughput dari kawasan industri, layanan priority banking bagi pengurus grup, hingga fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen proyek Intiland.

Penandatanganan kerja sama tersebut memperkuat posisi KB Bank sebagai mitra finansial strategis bagi pelaku industri properti. Hal ini juga mencerminkan fokus KB Bank dalam memperluas portofolio kredit dengan prinsip quality growth dan manajemen risiko yang kuat.

Dengan semangat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, KB Bank meyakini bahwa sinergi dengan Intiland akan menghadirkan nilai tambah jangka panjang bagi konsumen, pemangku kepentingan, dan sektor properti di Indonesia.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Koperasi (Kemenkop) membuka peluang pembentukan kembali bank khusus gerakan koperasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah akuisisi bank yang sudah ada.

Keberadaan bank tersebut untuk menggantikan Bank Bukopin (sebelumnya Bank Umum Koperasi Indonesia), setelah bank tersebut beralih kepemilikan ke investor Korea dan kini bernama KB Bank.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membeli bank yang sudah eksisting.

Meski demikian, Ferry belum mengungkapkan bank mana saja yang tengah masuk radar dan kapan proses penjajakan akan dilakukan.

“Salah satu opsinya beli. Dan kita lihat ada beberapa yang ditawarkan. Tapi nantilah, saya masih mau konsentrasi untuk koperasi desa [Koperasi Desa/Kelurahan Meraj Putih],” kata Ferry saat ditemui di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Ferry menegaskan inisiatif pembentukan bank koperasi ini bukan instruksi Presiden Prabowo Subianto, melainkan aspirasi dari gerakan koperasi nasional.

“Itu nggak ada arahan Presiden, itu hanya keinginan dari teman-teman gerakan koperasi. Karena dulu kita pernah punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Sekarang teman-teman gerakan koperasi itu pengin punya bank,” terangnya.

Menurutnya, kapasitas gerakan koperasi sebenarnya cukup kuat untuk kembali memiliki bank sendiri. Hal ini mengingat sebelumnya Indonesia pernah memiliki bank koperasi.

“Kita punya kemampuan sebenarnya untuk punya bank. Memang koperasi nggak bisa bikin bank? Bank dulu pernah punya kok,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan akan membentuk bank baru untuk koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang telah dijual kepada investor Korea.

Adapun saat ini, Bank Bukopin (sebelumnya Bank Umum Koperasi Indonesia) telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank usai mayoritas sahamnya dicaplok KB Kookmin Bank asal Korea. Pada 2021, KB Kookmin Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali KB Bank dengan total saham sebesar 67%.

Rencana ini untuk memperkuat peran koperasi dalam sistem keuangan nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut inisiatif ini muncul pada saat yang tepat, seiring dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan koperasi di Indonesia.

Menurut Ferry, perhatian Kepala Negara RI terhadap koperasi bersifat historis dan berkelanjutan, mengingat keluarga Presiden memiliki tradisi panjang sebagai pegiat koperasi.

“Kami ada keinginan dari Kementerian Koperasi untuk memiliki bank koperasi yang baru. Setelah kita kehilangan Bank Bukopin, saya berniat mengajak bapak-ibu semuanya, sekiranya ada kesempatan, ada bank yang dijual atau bagaimana caranya, kita akan bergotong royong membeli saham bank tersebut,” kata Ferry dalam acara Temu Mitra LPDB Koperasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Ferry, sejumlah koperasi dapat ikut berpartisipasi melalui skema patungan. Di sisi lain, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga akan didorong agar dapat berfungsi seperti bank koperasi, meskipun sumber dananya berasal dari anggaran pemerintah.

“Kita akan lipatgandakan kekuatan koperasi ini, bersatu mengkonsolidasikan kekuatan, dan menambah lagi kapasitasnya. Ini kesempatan yang luar biasa,” ujarnya.

Dengan adanya bank koperasi baru pengganti Bukopin, Ferry berharap sistem pembiayaan koperasi bisa lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

Lebih lanjut, Ferry menyebut pihaknya saat ini tengah menjajaki beberapa opsi yang ditawarkan. “Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. Oleh karena itu, nanti akan kami ajak pada pertemuan yang lebih spesifik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengungkap pemerintah berencana mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk dapat turut serta meramaikan industri perbankan nasional.

Ferry menyebut, usulan itu dijalankan untuk mengembalikan geliat koperasi di semua sektor termasuk keuangan. Pasalnya, sebelumnya koperasi Indonesia berhasil membentuk Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) pada 1970.

"Kemudian kami juga merasa kehilangan Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia, yang Bukopin itu semula didirikan oleh induk-induk Koperasi," kata Ferry dalam Konferensi Pers dikutip Minggu (26/10/2025).

Namun demikian, saat ini Bank Bukopin telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. atau KB Bank usai dicaplok mayoritas sahamnya oleh KB Kookmin Bank asal Korea. Pada 2021, KB Kookmin Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali KB Bank dengan total saham sebesar 67%.

Sejalan dengan hal itu, Ferry mengaku akan kembali mendorong agar koperasi Indonesia dapat kembali membentuk badan usaha keuangan di sektor perbankan.

Dalam laporannya, saat ini terdapat sejumlah koperasi yang diklaim memiliki likuiditas tebal. Di mana, koperasi tersebut dicanangkan akan dibentuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Sekarang mereka [sejumlah koperasi] mengalami kelebihan likuiditas, yang sebenarnya kalau melalui kemampuan mereka untuk membeli bank buku tiga atau BPR-BPR itu sebenarnya bisa. Ini kita lagi mau mencari saat yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) ingin Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mampu bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong koperasi agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta.

Pasalnya, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Ferry menjelaskan, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami di Kementerian Koperasi mengejar ketinggalan bagaimana caranya badan usaha koperasi bisa bersaing sejajar dengan badan usaha milik negara [BUMN] dan badan usaha milik swasta,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).