Bisnis.com, CIREBON- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan Tahap 1 sebesar Rp89,5 miliar kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon.

Keputusan ini diambil hanya 4 hari setelah izin usaha Bank Cirebon dicabut otoritas pada 9 Februari 2026, menandai percepatan proses verifikasi dan rekonsiliasi data nasabah.

Dana Rp89,5 miliar tersebut dialokasikan bagi 14.918 nasabah atau sekitar 81% dari total 18.493 rekening simpanan yang tercatat. LPS menyatakan bahwa seluruh simpanan yang dibayarkan pada tahap awal ini telah memenuhi syarat penjaminan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menjelaskan proses verifikasi dilakukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam aturan tersebut, simpanan dinyatakan layak bayar apabila memenuhi kriteria 3T.

"3 syarat itu meliputi tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta tidak terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank," kata Jimmy Ardianto, Sabtu (14/1/2026).

Langkah cepat LPS dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). LPS juga mengapresiasi sikap kooperatif nasabah yang dinilai membantu kelancaran proses verifikasi.

Menurut Jimmy, percepatan pembayaran klaim diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat serta mencegah potensi kepanikan yang dapat berdampak sistemik.

"Dengan pembayaran yang segera, kepercayaan terhadap sistem penjaminan simpanan tetap terjaga," katanya.

Untuk memfasilitasi pencairan dana, LPS menunjuk Bank Mandiri Kantor Cabang Yos Sudarso, Kota Cirebon, sebagai bank pembayar. Nasabah yang namanya telah ditetapkan dalam Tahap 1 dapat mengecek status simpanan melalui kantor eks operasional BPR maupun laman resmi LPS.

Proses pembayaran resmi dimulai pada 13 Februari 2026. LPS menegaskan, pengajuan klaim tetap dapat dilakukan hingga 5 tahun sejak pencabutan izin usaha atau sampai 8 Februari 2031. Dengan rentang waktu tersebut, nasabah diimbau tidak perlu berdesak-desakan saat pencairan.

Saat proses pencairan, lanjut Jimmy, nasabah wajib membawa identitas diri asli dan salinan, bukti kepemilikan simpanan seperti buku tabungan atau bilyet deposito, serta dokumen tambahan bagi nasabah berbadan hukum. Apabila pengambilan diwakilkan, diperlukan surat kuasa beserta identitas penerima kuasa.

Bagi nasabah organisasi atau perusahaan, tambahan dokumen seperti anggaran dasar dan susunan pengurus juga menjadi persyaratan administratif. Bank pembayar berhak meminta dokumen pendukung lain guna memastikan validitas klaim.

Sementara itu, bagi nasabah yang belum masuk daftar pembayaran Tahap 1, LPS memastikan proses verifikasi masih berlanjut. Sesuai ketentuan undang-undang, rekonsiliasi dan verifikasi seluruh simpanan ditargetkan rampung maksimal 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha.

Selain mengurus pembayaran klaim simpanan, LPS juga membentuk tim likuidasi untuk menangani penyelesaian kewajiban debitur. Nasabah peminjam dana diimbau tetap melunasi kewajibannya melalui tim tersebut agar proses likuidasi berjalan tertib.

LPS mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dana. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur resmi tanpa pungutan di luar ketentuan.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui telepon 154 atau 021-154, WhatsApp 08111-154-154, maupun surat elektronik resmi lembaga tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup dan mencabut izin bank perekonomian rakyat (BPR).

Penutupan ini menambah daftar BPR yang dihentikan kegiatannya sepanjang periode pengawasan, setelah sebelumnya OJK juga menutup BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank Surabaya, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Terbaru, OJK mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa pada 9 Februari 2026.

Dalam keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Hal ini termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Sejak awal teridentifikasinya permasalahan, OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu.

Selain itu juga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

"Namun demikian, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," tulis dalam keterangan tersebut, Selasa (10/2/2026).

Oleh karena itu, pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan.

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon.

Sebelum BPR Bank Cirebon, pada awal pekan 2026, tepatnya 7 Januari 2026, izin BPR Suliki Gunung Mas dicabut. “Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Sebelum resmi mencabut izin usaha, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Pasalnya, BPR Suliki Gunung Mas memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

OJK lantas menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 11 Desember 2025. Pertimbangannya, yakni OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Suliki Gunung Mas untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Lalu pada 27 Januari, OJK mencabut BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank, mencabut izin PT BPR Prima Master Bank yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 15-17, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (27/1/2026).

Pada 20 Desember 2024, kata dia, OJK telah menetapkan PT BPR Prima Master Bank sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan PT BPR Prima Master Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan

Namun demikian, dia menegaskan pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, dia menegaskan, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Prima Master Bank.