Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menyepakati rencana merger Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, kebijakan penggabungan dua bank daerah tersebut mulai memunculkan kekhawatiran terkait risiko berkurangnya kendali Kabupaten Cirebon terhadap lembaga keuangan milik daerah itu.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui proses merger telah diputuskan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama pemerintah provinsi. Menurut dia, keputusan itu diambil setelah melalui sejumlah pembahasan dan kajian.

“Kalau keuntungan kan sudah ada mekanismenya. Kemarin sebelum merger saham dari kabupaten sekitar 55%, terus dari provinsi 45% atau 40% segitulah. Nanti pembagian hasilnya sesuai saham itu,” kata Imron, Jumat (15/5/2026).

Meski demikian, merger tersebut memunculkan pertanyaan terkait posisi Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah penggabungan berlangsung. Sebab, sebelum merger, kepemilikan saham mayoritas berada di tangan pemerintah kabupaten.

Selama ini, kata Imron, BKC dan BCJ disebut menjadi salah satu badan usaha milik daerah yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Imron juga mengakui kondisi BPR di Kabupaten Cirebon relatif masih baik dibanding sejumlah daerah lain.

“Ada kontribusi. Justru saya lihat yang lain-lain ada masalah. Kami koordinasi dengan OJK dan macam-macam, masukannya lebih baik dimerger,” ujar Imron.

Di sisi lain, kata Imron, muncul kekhawatiran kalau bank daerah dinilai masih sehat justru akan ikut menanggung risiko dari BPR lain yang sebelumnya mengalami persoalan.

Imron menegaskan keputusan merger tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan kajian akademik serta berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menyepakati penggabungan.

“Kami merger ini tidak cuma sekadar merger. Ada kajian akademik, terus kita tanya ke OJK, kita tanya ini itu. Banyak yang memutuskan dan memberi arahan itu di-merger,” katanya.

Namun hingga kini, pemerintah daerah belum memaparkan secara terbuka hasil kajian akademik tersebut, termasuk dampak merger terhadap pengelolaan aset daerah, struktur pengambilan keputusan, hingga potensi perubahan kontribusi dividen bagi kas daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR. "Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, CIREBON — Rencana merger Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) terus bergerak setelah mendapat restu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebut proses penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) itu kini masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk pembahasan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti regulasi yang berlaku terkait penguatan sektor perbankan daerah, termasuk skema merger BPR.

"Kalau pemerintah daerah kan mentaati regulasi yang ada. Kalau regulasinya seperti itu ya kita harus tetap memenuhi regulasi tersebut," kata Agus saat ditemui di Cirebon, Selasa (12/5/2026).

Menurut Agus, rencana penggabungan BKC dan BCJ sejauh ini dinilai tetap memberikan keuntungan bagi daerah. Ia menyebut kondisi kedua bank masih berada dalam kategori berkelanjutan atau sustainable dibanding sejumlah BPR lain di Jawa Barat.

Meski demikian, Agus menegaskan realisasi merger belum dipastikan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah daerah masih menunggu tahapan pembahasan berikutnya, termasuk evaluasi dalam forum RUPS dan pembicaraan lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian.

"Ini masih ada tahapan RUPS. Jadi masih ada feedback untuk pemerintah daerah," katanya.

Rencana merger BKC dan BCJ mencuat seiring dorongan penguatan industri BPR di Jawa Barat. Penggabungan bank dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat modal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pemprov Jawa Barat sebelumnya disebut telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi BPR milik pemerintah daerah.

Merger BPR juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penguatan kelembagaan perbankan daerah agar lebih sehat dan kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BPR di berbagai daerah menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya operasional, hingga tekanan transformasi digital. Konsolidasi melalui merger dinilai menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan usaha perbankan daerah.

Agus memastikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap akan memperhatikan dampak merger terhadap kepentingan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keputusan final nantinya akan mempertimbangkan hasil pembahasan bersama para pemegang saham dan regulator.

Ia juga mengklaim, kondisi BPR milik Kabupaten Cirebon saat ini masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. "Masih menguntungkan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan OJK terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR. "Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR.

"Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, CIREBON - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Ayum alias Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menunjukkan tren positif sepanjang triwulan I/2026. Penyaluran kredit, aset, dan penghimpunan dana masyarakat tercatat meningkat, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2.162 triliun per Maret 2026. Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year on year). Nilai ini juga setara 7,55% sejak awal tahun (ytd) dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah,” ujar Agus, Jumat (1/5/2026).

Perbaikan kualitas kredit ditunjukkan oleh penurunan rasio non-performing loan (NPL) masing-masing sebesar 2,15 yoy secara tahunan dan 2,19% sejak awal tahun. Hal ini mencerminkan pengelolaan risiko kredit yang semakin baik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di wilayah Ciayumajakuning mencatat total Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara tahunan, 3,16% sejak awal tahun, dan 1,14% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun, meningkat 0,98% secara tahunan dan 0,52% secara bulanan. Kenaikan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap terjaga.

Meski demikian, dari sisi rentabilitas, kinerja BPR menghadapi tekanan. Return on assets (ROA) per Maret 2026 tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara tahunan dan 1,23% sejak awal tahun. Namun secara bulanan, rasio tersebut meningkat 0,99%.

Penurunan rentabilitas sejalan dengan meningkatnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang naik 1,81% secara tahunan dan 5,8% sejak awal tahun menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara tahunan. “Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif,” kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 40,74% atau Rp871,75 miliar, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga menyumbang 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024, serta konsolidasi kelembagaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

“Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan tiga pejabat Perumda BPR Bank Cirebon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pencairan kredit.

Penetapan tersebut dilakukan pada Senin (13/4/2026) setelah penyidik meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DG (58) selaku direktur utama, AS (59) selaku direktur operasional, dan ZM (54) selaku kepala bagian kredit. Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari di Rutan Kelas I Cirebon untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andhika S Sembiring mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil audit kerugian negara.

"Tim penyidik telah meningkatkan status tiga orang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda BPR Bank Cirebon," ujar Roy, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pemberian kredit pada periode 2017 hingga 2024. Penyimpangan tersebut mencakup penyaluran kredit konsumtif dan kredit modal kerja yang diduga tidak sesuai ketentuan perbankan.

“Penyimpangan terjadi dalam pemberian kredit kepada 17 pegawai internal Perumda BPR Bank Cirebon. Prosesnya diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait,” kata Roy.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp17.358.703.318. Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 05/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Roy menjelaskan, dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan primair, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan dakwaan subsidiair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Penerapan pasal primair dan subsidiair ini merupakan bagian dari strategi pembuktian dalam proses penegakan hukum, agar seluruh perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal," ujar Roy.

Lebih lanjut, ia menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kejaksaan juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana serta aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan,” kata Roy.

Bisnis.com, CIREBON- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan Tahap 1 sebesar Rp89,5 miliar kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon.

Keputusan ini diambil hanya 4 hari setelah izin usaha Bank Cirebon dicabut otoritas pada 9 Februari 2026, menandai percepatan proses verifikasi dan rekonsiliasi data nasabah.

Dana Rp89,5 miliar tersebut dialokasikan bagi 14.918 nasabah atau sekitar 81% dari total 18.493 rekening simpanan yang tercatat. LPS menyatakan bahwa seluruh simpanan yang dibayarkan pada tahap awal ini telah memenuhi syarat penjaminan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menjelaskan proses verifikasi dilakukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam aturan tersebut, simpanan dinyatakan layak bayar apabila memenuhi kriteria 3T.

"3 syarat itu meliputi tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta tidak terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank," kata Jimmy Ardianto, Sabtu (14/1/2026).

Langkah cepat LPS dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). LPS juga mengapresiasi sikap kooperatif nasabah yang dinilai membantu kelancaran proses verifikasi.

Menurut Jimmy, percepatan pembayaran klaim diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat serta mencegah potensi kepanikan yang dapat berdampak sistemik.

"Dengan pembayaran yang segera, kepercayaan terhadap sistem penjaminan simpanan tetap terjaga," katanya.

Untuk memfasilitasi pencairan dana, LPS menunjuk Bank Mandiri Kantor Cabang Yos Sudarso, Kota Cirebon, sebagai bank pembayar. Nasabah yang namanya telah ditetapkan dalam Tahap 1 dapat mengecek status simpanan melalui kantor eks operasional BPR maupun laman resmi LPS.

Proses pembayaran resmi dimulai pada 13 Februari 2026. LPS menegaskan, pengajuan klaim tetap dapat dilakukan hingga 5 tahun sejak pencabutan izin usaha atau sampai 8 Februari 2031. Dengan rentang waktu tersebut, nasabah diimbau tidak perlu berdesak-desakan saat pencairan.

Saat proses pencairan, lanjut Jimmy, nasabah wajib membawa identitas diri asli dan salinan, bukti kepemilikan simpanan seperti buku tabungan atau bilyet deposito, serta dokumen tambahan bagi nasabah berbadan hukum. Apabila pengambilan diwakilkan, diperlukan surat kuasa beserta identitas penerima kuasa.

Bagi nasabah organisasi atau perusahaan, tambahan dokumen seperti anggaran dasar dan susunan pengurus juga menjadi persyaratan administratif. Bank pembayar berhak meminta dokumen pendukung lain guna memastikan validitas klaim.

Sementara itu, bagi nasabah yang belum masuk daftar pembayaran Tahap 1, LPS memastikan proses verifikasi masih berlanjut. Sesuai ketentuan undang-undang, rekonsiliasi dan verifikasi seluruh simpanan ditargetkan rampung maksimal 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha.

Selain mengurus pembayaran klaim simpanan, LPS juga membentuk tim likuidasi untuk menangani penyelesaian kewajiban debitur. Nasabah peminjam dana diimbau tetap melunasi kewajibannya melalui tim tersebut agar proses likuidasi berjalan tertib.

LPS mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dana. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur resmi tanpa pungutan di luar ketentuan.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui telepon 154 atau 021-154, WhatsApp 08111-154-154, maupun surat elektronik resmi lembaga tersebut.

Bisnis.com, CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda BPR Bank Cirebon tetap berjalan, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha bank tersebut sejak 9 Februari 2026.

Pencabutan izin dinilai tidak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang saat ini tengah ditangani kejaksaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika Stevanus Sembiring menegaskan kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara pidana berdiri sendiri dan terpisah dari keputusan administratif di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, langkah OJK mencabut izin operasional BPR tidak menghentikan atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penegakan hukum merupakan ranah yang berbeda. Pencabutan izin usaha oleh OJK tidak mempengaruhi penanganan perkara pidana yang saat ini ditangani kejaksaan,” ujar Roy, Rabu (11/2/2026).

Ia menyampaikan, perkara dugaan korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon hingga kini masih terus berproses. Kejaksaan, kata dia, saat ini tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Penanganan perkaranya masih berjalan. Saat ini kami menunggu hasil audit dari BPK,” katanya.

Roy menjelaskan, Kejari Kota Cirebon juga terus menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia kemudian menegaskan bahwa keputusan OJK terkait pencabutan izin usaha BPR merupakan kebijakan administratif di sektor keuangan yang tidak berkaitan langsung dengan proses pidana.

“Kalau pencabutan izin itu merupakan kewenangan OJK. Sementara proses hukum pidana adalah kewenangan kejaksaan,” ujarnya.

Terkait perkembangan kondisi internal BPR Bank Cirebon pasca pencabutan izin usaha, Roy mengaku belum memantau secara rinci. Termasuk mengenai pengelolaan manajemen maupun administrasi bank daerah tersebut setelah penanganannya beralih ke lembaga terkait sesuai ketentuan perbankan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon telah masuk ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi tersebut menjadi fokus utama kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di sektor perbankan daerah.

“Secara garis besar, perkara ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi dan sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Roy.

Kejari Kota Cirebon, lanjut dia, berkomitmen untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk rincian materi perkara, kejaksaan masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim penyidik.

Sebagai informasi, pada Oktober 2025 lalu, Kejari Kota Cirebon sempat mengembalikan dana sekitar Rp3,5 miliar kepada BPR Bank Cirebon. Dana tersebut berasal dari pengembalian bertahap kredit bermasalah milik nasabah yang terungkap dalam proses penyelidikan sejak 2024.

Selain itu, kejaksaan juga menyita dana sekitar Rp1,04 miliar yang merupakan hasil penyelidikan perkara tersebut. Dana itu kini ditempatkan di rekening penitipan sebagai barang bukti guna kepentingan proses hukum yang sedang berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah. Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Bisnis.com,BANDUNG — Nasib BPR Cirebon Jabar yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar justru berkebalikan dengan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Deni Hermawan mengatakan pascapenutupan BPR Cirebon pihaknya turut disibukan dengan konfirmasi sejumlah pihak terkait kepemilikan saham Pemprov Jabar.

“Pemprov Jabar memiliki saham di PT BPR Cirebon Jabar Perseroda yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” katanya dihubungi Selasa (10/2/2026).

Menurutnya berbeda dengan BPR Cirebon, BPR Cirebon Jabar berada dalam kondisi sehat dan menghasilkan laba yang terbilang fantastis. “Alhamdulillah kondisi dan kinerja PT BPR Cirebon Jabar Perseroda pada akhir tahun 2025 kondisinya sehat dan menghasilkan laba bersih Rp20 miliar,” tuturnya.

Deni juga mencatat jika BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 telah menghimpun tabungan dan deposito masyarakat senilai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar.

Sementara itu, aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. "Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar Rp3,2 miliar,” ujarnya.

Adapun BPR Cirebon Jabar juga menerima penghargaan dari Infobank atas Kinerja Keuangan Bank yang Sangat Baik Kategori aset bank Rp250 miliar hingga Rp500 miliar. Juga pada tahun 2025 menerima penghargaan Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) atas penilaian BPKP Provinsi Jawa Barat.

“Jadi terkait berita penutupan BPR Cirebon yang berada di Kota Cirebon, tidak ada keterkaitan dengan Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dengan dicabutnya izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Bisnis.com, CIREBON - PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) milik Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat penyaluran kredit sebesar Rp279 miliar sepanjang 2025. Realisasi kredit tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan terjadi saat aktivitas sebagian bank perkreditan rakyat (BPR) di berbagai daerah menunjukkan tren perlambatan.

Direktur Operasional BPR Cirebon Jabar Dini Rahmawati menyampaikan hingga akhir Desember 2025 total kredit yang disalurkan bank mencapai Rp279 miliar, atau naik 7,31% YoY dari Rp260 miliar pada 2024.

Penyaluran kredit tersebut mencerminkan fungsi intermediasi perbankan daerah yang masih berjalan di tengah kondisi sektor keuangan mikro yang menghadapi tekanan.

Selain kredit, kinerja keuangan BPR Cirebon Jabar juga tercatat mengalami pertumbuhan pada sejumlah indikator. Total aset bank meningkat dari Rp443 miliar pada 2024 menjadi Rp476 miliar pada 2025. Sementara dana simpanan nasabah naik dari Rp376 miliar menjadi Rp392 miliar pada periode yang sama.

Dini mengatakan, capaian tersebut menunjukkan aktivitas operasional bank masih berlangsung normal. “Kinerja keuangan hingga Desember 2025 menunjukkan peningkatan dari sisi aset, kredit, dan simpanan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Dari sisi laba, BPR Cirebon Jabar mencatat lonjakan pada 2025. Laba bersih tercatat sebesar Rp20,19 miliar, meningkat signifikan dibandingkan laba tahun 2024 yang berada di angka Rp8,15 miliar.

Namun, manajemen tidak merinci faktor pendorong kenaikan laba tersebut, baik dari pendapatan bunga, efisiensi biaya operasional, maupun sumber pendapatan lainnya.

Di tengah dinamika industri BPR yang menghadapi tantangan, Dini menegaskan seluruh kegiatan operasional bank tetap berada dalam koridor regulasi.

Dia menyampaikan dana nasabah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.“Operasional bank berjalan normal dan dana nasabah berada dalam skema perlindungan regulator,” katanya.

Berdasarkan data OJK, industri BPR secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari peningkatan risiko kredit, penurunan daya beli masyarakat, hingga kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan aktivitas penyaluran kredit di sejumlah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup dan mencabut izin bank perekonomian rakyat (BPR).

Penutupan ini menambah daftar BPR yang dihentikan kegiatannya sepanjang periode pengawasan, setelah sebelumnya OJK juga menutup BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank Surabaya, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Terbaru, OJK mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa pada 9 Februari 2026.

Dalam keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Hal ini termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Sejak awal teridentifikasinya permasalahan, OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu.

Selain itu juga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

"Namun demikian, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," tulis dalam keterangan tersebut, Selasa (10/2/2026).

Oleh karena itu, pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan.

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon.

Sebelum BPR Bank Cirebon, pada awal pekan 2026, tepatnya 7 Januari 2026, izin BPR Suliki Gunung Mas dicabut. “Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Sebelum resmi mencabut izin usaha, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Pasalnya, BPR Suliki Gunung Mas memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

OJK lantas menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 11 Desember 2025. Pertimbangannya, yakni OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Suliki Gunung Mas untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Lalu pada 27 Januari, OJK mencabut BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank, mencabut izin PT BPR Prima Master Bank yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 15-17, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (27/1/2026).

Pada 20 Desember 2024, kata dia, OJK telah menetapkan PT BPR Prima Master Bank sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan PT BPR Prima Master Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan

Namun demikian, dia menegaskan pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, dia menegaskan, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Prima Master Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (Perumda BPR) Bank Cirebon. Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut efektif per 9 Februari 2026.

Perumda BPR Bank Cirebon beralamat di Jalan Talang No. 43, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seiring pencabutan izin usaha tersebut, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lain yang diperlukan untuk menetapkan simpanan yang layak dibayarkan.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon sepenuhnya bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat mengetahui status simpanannya melalui kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau mengakses laman resmi LPS setelah pengumuman resmi pembayaran klaim penjaminan disampaikan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan maupun likuidasi bank.

Dia juga meminta nasabah untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan dengan imbalan tertentu.

“Tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2026).

LPS menegaskan bahwa masih banyak BPR, BPRS, maupun bank umum lain yang beroperasi di Indonesia. Sebab itu masyarakat bisa kembali menyimpan dana di perbankan karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

Agar simpanan dijamin LPS, nasabah diminta memastikan simpanannya memenuhi ketentuan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026 setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Cirebon, Senin, mengatakan pencabutan dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon.

“Keputusan pencabutan izin usaha ini ditetapkan OJK setelah adanya permintaan dari LPS yang memutuskan tidak menyelamatkan bank dan menempuh proses likuidasi,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Pihaknya sebelumnya menemukan permasalahan serius dalam aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan.

Permasalahan tersebut, kata dia, berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank, sehingga OJK melakukan serangkaian langkah pembinaan dan pengawasan intensif.

Ia menuturkan upaya yang dilakukan antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah tindakan korektif, serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan rencana penyehatan bank.

“Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi permodalan dan kesehatan bank tidak menunjukkan perbaikan memadai sehingga status pengawasan ditingkatkan secara bertahap,” katanya.

Agus menuturkan pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan di bawah ketentuan dan tingkat kesehatan berpredikat tidak sehat.

Pada 1 Agustus 2025, lanjut dia, statusnya meningkat menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi kebutuhan penyehatan permodalan sesuai aturan.

Ia menyampaikan berdasarkan keputusan LPS tanggal 3 Februari 2026, lembaga tersebut menetapkan tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha serta melanjutkan proses likuidasi.

“Dengan pencabutan izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon dilarang melakukan seluruh kegiatan usaha dan operasional perbankan, serta penanganan selanjutnya berada di bawah kewenangan LPS,” katanya.

OJK Cirebon pun mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang, karena dana simpanan dijamin oleh LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026