Bisnis.com, BATAM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan karena sistem penjaminan simpanan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang luas bagi nasabah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Jimmy Ardianto mengatakan bahwa cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

"Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening," kata Jimmy, Senin (29/6/2026).

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

"Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80% deposan," kata dia.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku," kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS. Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial, termasuk mengenai kabar mengenai daftar bank yang akan ditutup mengatasnamakan otoritas.

Melalui media sosial Instagram resminya @ojkindonesia, otoritas mengatakan bahwa saat ini video tentang daftar bank yang akan ditutup dengan mengatasnamakan OJK marak beredar di media sosial.

“Sobat OJK, marak di media sosial video tentang daftar bank ditutup mengatasnamakan OJK. Waspada Hoax!” tulis OJK, dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Untuk itu, otoritas meminta masyarakat agar selalu cek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke Kontak OJK 157, Whatsapp 081157157157, ataupun email ke konsumen@ojk.go.id.

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Terkait dengan kondisi perbankan Tanah Air, OJK sebelumnya menyampaikan ketahanan masih solid dengan pertumbuhan kredit mencapai 9,63% secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir tahun lalu, meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 7,74% yoy, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp8.586 triliun.

Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 20,81% yoy. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 6,58% yoy dan kredit modal kerja meningkat 4,52% yoy.

Dari sisi kepemilikan, kredit bank milik negara (BUMN) tumbuh 11,61% yoy, sedangkan berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh signifikan sebesar 15,44% yoy.

Seiring dengan peningkatan penyaluran kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatat pertumbuhan solid sebesar 13,83% yoy menjadi Rp10.059 triliun. Pertumbuhan DPK didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13% yoy, deposito 14,28% yoy, serta tabungan 8,19% yoy.

Likuiditas industri perbankan tetap berada pada level yang memadai. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 126,15% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level tinggi sebesar 200,97%.

Dari sisi risiko, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,05% dan NPL net 0,79%. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi 8,77%.

Sementara itu, tingkat profitabilitas perbankan tercermin dari rasio return on assets (ROA) sebesar 2,53%, dengan permodalan yang kuat tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,89%.

Penutupan 5 BPR

Soal penutupan bank, hingga Maret 2026, OJK tercatat telah mencabut izin usaha lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang 2026. Langkah ini merupakan upaya otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat industri perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam catatan Bisnis, lima bank yang ditutup OJK yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana Bali, dan BPR Koperindo.

Mengawali 2026, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pencabutan izin dilakukan lantaran BPR Suliki Gunung Mas gagal memenuhi rasio modal minimum. Untuk diketahui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Suliki Gunung Mas kala itu kurang dari 12%.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Masih di bulan yang sama, OJK memutuskan mencabut izin BPR Prima Master Bank. Pencabutan izin BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Daftar Pencabutan Izin Usaha BPR

Adapun pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK kembali melakukan pencabutan izin usaha salah satu bank, yakni BPR Bank Cirebon. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank,” kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Kemudian pada 18 Februari 2026 OJK mencabut izin BPR Kamadana, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Pencabutan izin dilakukan lantaran OJK mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana, mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

Permasalahan tersebut dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha BPR Kamadana.

Kendati OJK telah memberikan waktu bagi manajemen untuk melaksanakan rencana tindak penyehatan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai, yang berujung pada penutupan izin usaha.

Terbaru, OJK pada 9 Maret 2026 mencabut izin usaha BPR Koperindo Jakarta Pusat. Pencabutan usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026.

Lalu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank No.20/ADK3/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan cara penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Koperindo Jaya dengan melakukan likuidasi bank.

Selain itu, LPS juga meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup dan mencabut izin bank perekonomian rakyat (BPR).

Penutupan ini menambah daftar BPR yang dihentikan kegiatannya sepanjang periode pengawasan, setelah sebelumnya OJK juga menutup BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank Surabaya, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Terbaru, OJK mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa pada 9 Februari 2026.

Dalam keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Hal ini termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Sejak awal teridentifikasinya permasalahan, OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu.

Selain itu juga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

"Namun demikian, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," tulis dalam keterangan tersebut, Selasa (10/2/2026).

Oleh karena itu, pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan.

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon.

Sebelum BPR Bank Cirebon, pada awal pekan 2026, tepatnya 7 Januari 2026, izin BPR Suliki Gunung Mas dicabut. “Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Sebelum resmi mencabut izin usaha, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Pasalnya, BPR Suliki Gunung Mas memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

OJK lantas menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 11 Desember 2025. Pertimbangannya, yakni OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Suliki Gunung Mas untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Lalu pada 27 Januari, OJK mencabut BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank, mencabut izin PT BPR Prima Master Bank yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 15-17, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (27/1/2026).

Pada 20 Desember 2024, kata dia, OJK telah menetapkan PT BPR Prima Master Bank sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan PT BPR Prima Master Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan

Namun demikian, dia menegaskan pengurus dan pemegang saham BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, dia menegaskan, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Prima Master Bank.