Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyambut positif implementasi kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 8% yang mulai efektif berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono memberikan apresiasi atas komitmen perusahaan aplikasi transportasi online GoTo dan Grab.

Igun menilai, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 /2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, sekaligus menjadi momentum penting dalam mewujudkan ekosistem transportasi digital yang lebih berkeadilan bagi para pengemudi ojek online di Indonesia.

“Implementasi kebijakan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di Indonesia,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Garda Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara konstruktif bersama pemerintah dan seluruh perusahaan aplikasi, sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, Garda Indonesia telah menyiapkan infrastruktur digital untuk memantau pelaksanaan implementasi potongan biaya aplikasi ojol 8% di lapangan.

Melalui website resmi Garda Indonesia, masyarakat dan para pengemudi dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan tersebut.

Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, Garda Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Implementasi 8% Perpres No. 27/2026 yang membuka kanal pengaduan melalui website resmi www.gardaindonesia.or.id.

"Garda Indonesia berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara konsisten, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi,” tambahnya.

Garda Indonesia menilai keberhasilan implementasi Perpres akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi transportasi online di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Adapun, melalui kebijakan tersebut yang mengamanatkan agar potongan aplikator turun menjadi 8%, sehingga pengemudi ojek online dapat menerima 92% pendapatan per transaksi.

Saat ini ojol harus merasakan potongan lebih dari 20% dalam setiap transaksi. Berdasarkan pengalaman Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, pengemudi hanya mendapatkan Rp22.600.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya dapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Bisnis.com, JAKARTA— inDrive Indonesia merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan aplikator menjadi 8%, sehingga pengemudi memperoleh penghasilan sebesar 92%.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan terkait langkah inDrive terhadap wacana penyesuaian komisi menjadi 8%, perusahaan berkomitmen untuk terus memprioritaskan kesejahteraan pengemudi sekaligus memastikan keberlangsungan layanan ride-hailing yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Kami juga senantiasa fokus untuk mematuhi arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Rio kepada Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Karena itu, lanjut Rio, inDrive Indonesia terbuka untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait penyesuaian komisi yang relevan dan sesuai dengan ketetapan pemerintah nantinya.

Dia menegaskan saat ini inDrive telah menerapkan standar komisi yang termasuk paling rendah di pasar, yakni sekitar 11%—12%. Menurutnya, pertimbangan utama perusahaan adalah menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kesejahteraan mitra pengemudi, serta harga yang tetap kompetitif dan berkeadilan bagi konsumen.

Terkait strategi perusahaan dalam memitigasi dampak kebijakan terhadap kinerja perusahaan, Rio mengatakan inDrive tetap mengacu pada model bisnis yang telah dijalankan sejak awal. Dalam model tersebut, perusahaan tidak bergantung pada promo atau diskon besar-besaran untuk menjaga pertumbuhan layanan.

Dengan pendekatan tersebut, menurutnya, supply dan demand cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh perubahan harga di pasar. Selain itu, struktur komisi inDrive yang sudah relatif rendah membuat dampak penyesuaian komisi dinilai tidak sebesar platform lain dengan standar komisi lebih tinggi.

“inDrive tetap memastikan tarif kepada konsumen berada pada level yang kompetitif dan berkeadilan sambil menjaga keberlangsungan operasional perusahaan,” kata Rio.

Terkait upaya perusahaan dalam memaksimalkan program kesejahteraan mitra pengemudi, inDrive juga terus berupaya menghadirkan ekosistem yang lebih adil melalui struktur komisi yang rendah, transparansi sistem, serta pendekatan bisnis yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan pengemudi, konsumen, dan perusahaan.

“Fokus utama kami adalah memastikan mitra pengemudi tetap memiliki peluang pendapatan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri ride-hailing saat ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya,” ujar Rio.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bahwa Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol) yang menetapkan batas maksimal potongan tarif bagi aplikator sebesar 8% dapat menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menekankan bahwa kebijakan itu harus berdampak pada keadilan tarif dan transparansi harga dari sisi konsumen.

“Penurunan potongan ini seharusnya memberi ruang agar tarif lebih efisien atau kualitas layanan meningkat, bukan sekadar menaikkan margin platform,” kata Mufti dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas layanan agar tetap aman dan andal. Menurutnya, kesejahteraan pengemudi yang meningkat harus berjalan seiring dengan peningkatan standar pelayanan kepada konsumen.

Selain itu, Mufti menegaskan pentingnya transparansi dalam sistem tarif digital. Konsumen dinilai harus dapat memahami secara jelas komponen biaya yang mereka bayar, termasuk biaya pokok, potongan platform, hingga perlindungan tambahan seperti asuransi.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa perusahaan aplikator tetap harus memiliki ruang yang cukup untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk untuk inovasi teknologi dan biaya operasional, agar tidak menimbulkan risiko penurunan layanan atau distorsi pasar.

BPKN pun merekomendasikan agar kebijakan tarif dan potongan platform ditetapkan secara proporsional dan berbasis kajian objektif, termasuk mempertimbangkan biaya operasional, margin wajar, serta perlindungan konsumen.

Selain itu, transparansi algoritma dan kebijakan insentif platform juga menjadi perhatian penting agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi mitra pengemudi maupun konsumen.

“BPKN juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawasi secara ketat implementasi Perpres tersebut di lapangan,” pungkas Mufti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penerbitan Perpres Ojol pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Beleid tersebut salah satunya mengatur pembagian pendapatan dengan porsi 8% untuk aplikator, turun dari sebelumnya sekitar 20%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemangkasan komisi ojek online (ojol) menjadi delapan persen tidak serta merta mengurai benang kusut sektor transportasi Indonesia. Djoko mengatakan persoalan ojol tak lepas dari ketidakcakapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

"Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Bagi Djoko, jalan keluar yang rasional yang memberikan dampak positif yang luas adalah mengurangi jumlah pengemudi ojol secara bertahap. Djoko menyebut ojol merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, tetapi karena sangat berat dan butuh waktu sehingga tidak pernah menjadi pilihan.

"Dari sisi pengemudi, kalau kemudian yang dituntut adalah kesejahteraan, ini tidak akan pernah tercapai karena memang profesi ini tidak seharusnya menjadi pekerjaan utama," ucap Djoko.

Menurut Djoko, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak dan bukan menjadikan ojol sebagai pilihan utama pekerjaan masyarakat. Djoko menyebut upaya pengurangan jumlah pengemudi ojol merupakan pekerjaan berat dan memerlukan waktu.

Namun, ia meyakini pemerintah bisa mencarikan jalan keluar jika memiliki keseriusan dengan melibatkan seluruh sektor terkait. Djoko mendorong pemerintah membuat peta jalan terukur terkait target jumlah pengemudi ojol dalam lima tahun ke depan dan mengarahkan pengemudi ojol hanya hanya sebagai kurir.

"Dari sisi pengguna (konsumen), memperlakukan ojol sebagai angkutan penumpang sampai kapan pun tidak akan pernah menjadi logis," lanjut Djoko.

Djoko mengingatkan ojol bukan angkutan penumpang lantaran tidak memenuhi berbagai indikator, seperti aspek keselamatan, aspek kesehatan, dan lingkungan berkelanjutan. Djoko menyebut kebijakan pemangkasan komisi secara signifikan juga akan memengaruhi kondisi operator.

"Bisa-bisa aplikator memilih menutup usahanya yang akhirnya pengangguran akan bertambah," kata Djoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Armada Seluruh Ojek Online Indonesia (ASOOI) Krishna Wiharnanto merespons kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini membawa harapan sekaligus menyisakan catatan bagi para pengemudi.

Pemerintah menetapkan pemangkasan komisi dari sebelumnya sekitar 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi yang kini berpeluang menerima hingga 92 persen dari tarif perjalanan, sekaligus menata ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

“Kami mengapresiasi Presiden yang telah peduli kepada ojol dengan mengeluarkan Perpres sebelum undang-undang transportasi berbasis aplikasi direalisasikan. Terkait Perpres tersebut tentunya menjadi kabar baik sekaligus kabar kurang baik,” kata Krishna melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, dikutip Ahad (3/5/2026) lalu.

Ia menjelaskan, pemangkasan komisi memberi ruang bagi pengemudi untuk memperoleh pendapatan lebih baik dari setiap transaksi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons dinamika yang dihadapi mitra ojol di lapangan.

Namun, Krishna menyoroti potensi kendala dalam implementasi aturan tersebut, terutama terkait kepatuhan perusahaan aplikator terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabar baiknya beban potongan sedikit berkurang, namun kabar buruknya apakah aplikator akan patuh terhadap regulasi tersebut. Jika tidak ditaati, sanksi apa yang bisa diberikan pemerintah kepada aplikator,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap aspek lain di luar komisi, terutama terkait tarif layanan yang dinilai belum mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir.

“Di sisi lain, bagaimana penyesuaian tarif yang seharusnya dievaluasi setiap ada perubahan UMK atau UMR. Sudah hampir empat tahun tarif ojol belum dievaluasi, sedangkan harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan di beberapa komoditas,” tutur Krishna.

Kebijakan pembatasan komisi ini diharapkan mampu memberi perlindungan yang lebih adil bagi pengemudi dalam ekosistem transportasi digital. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan efektif agar tujuan peningkatan kesejahteraan mitra dapat tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada lebih dari 50.000 mitra pengemudi ojek online (ojol) yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penyerahan BHR tahun ini merupakan salah satu langkah perusahaan dalam mendukung kesejahteraan pengemudi dalam menyambut Lebaran.

Dia menambahkan BHR tahun ini meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan Maxim serta bertambahnya jumlah mitra pengemudi aktif yang kini telah hadir di lebih dari 350 kota di Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan penyaluran BHR ini merupakan wujud apresiasi kepada mitra pengemudi yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan dan pertumbuhan Maxim di Indonesia.

“Sekaligus diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi serta memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama ini,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi pada Kamis (12/3/2026).

Adapun, pemberian BHR ditentukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni tingkat produktivitas dalam aplikasi, kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.

Dirhamsyah mengatakan pendekatan tersebut dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kinerja dan tingkat aktivitas masing-masing pengemudi, sehingga proses penyaluran dapat berjalan secara objektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, untuk mekanisme penyaluran, BHR akan diberikan ke saldo akun mitra pengemudi Maxim yang terdapat di aplikasi Taxsee Driver (aplikasi pengemudi). Saldo tersebut dapat dicairkan oleh mitra pengemudi untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri.

Selain pemberian BHR, Maxim juga menjalankan berbagai program dukungan bagi mitra pengemudi selama bulan Ramadan. Perusahaan menghadirkan program potongan aplikator sebesar nol persen bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan terhadap kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri menyampaikan BHR merupakan salah satu bentuk inisiasi sosial untuk membantu para pekerja digital. Pihaknya melihat langkah tersebut sebagai bentuk perhatian yang baik dari sektor swasta terhadap mitra pengemudi yang berperan penting dalam mendukung layanan transportasi berbasis aplikasi.

“Kami berharap inisiatif seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pekerja di sektor ekonomi digital,” katanya.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Chairul Saleh, menilai pemerintah akan terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan pekerja ojek online.

“Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim telah besaran bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan dua kali lipat. Diperkirakan, akan ada 850 ribu pengemudi ojol yang bakal mendapatkan BHR tahun ini.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap memperjuangan pemberian BHR kepada para ojol. Namun, kenaikan BHR dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dinilai masih belum layak.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp 50 ribu. Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikan dua kali lipat, yaitu jadi Rp 100 ribu saja," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, angka itu masih jauh dari kata layak, bahkan relatif tidak manusiawi. Ia menilai, pemberian BHR dengan nilai hanya sekitar Rp 100 ribu hanya meremehkan para pengemudi ojol yang selama ini bekerja tidak kenal waktu.

"Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu," kata dia.

Igun menilai, angka BHR yang layak diberikan untuk para pengemudi ojol adalah Rp 1,2 juta. Angka itu disebut belum terlalu ideal, tapi relatif lebih baik dibandingkan hanya Rp 100 ribu.

"BHR Rp 1,2 juta sangat relevan dan nilai yang masuk akal saat ini yang seharusnya dapat diberikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudinya," kata dia.

"Kami tekankan agar BHR tahun 2026 ini nilainya Rp 1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tambah Igun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pemberian BHR itu mesti dilakukan maksimal H-7 Lebaran.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengaku mengapresiasi pemerintah yang masih memperhatikan kelanjutan BHR bagi pengemudi ojol. Menurut dia, BHR itu sangat dinantikan oleh para pengemudi.

“Terlebih lagi selama hampir setahun ini para mitra telah dibebankan berbagai potongan dan skema yang tidak adil,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebutkan, selama ini potongan aplikasi oleh aplikator ada yang hampir mencapai 50 persen. Selain itu, terdapat skema berbayar lain yang diterapkan kepada para mitra pengemudi agar bisa mendapatkan pesanan prioritas.

Karena itu, Igun mengatakan, adanya SE BHR ojol dari pemerintah diharapkan dapat mendorong aplikator untuk memberikan BHR yang manusiawi dan masuk akal. Pasalnya, besaran BHR yang diterima mayoritas pengemudi ojol pada tahun lalu hanya Rp 50 ribu.

“Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikkan dua kali lipat. Rp 100 ribu saja yang akan diberikan sebagai BHR kepada para ojol? Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu,” kata dia.

Igun menuntut angka layak BHR yang semestinya diterima setiap pengemudi adalah Rp 1,2 juta. Meski angka itu dinilai masih jauh dari layak, BHR sebesar Rp 1,2 juta disebut cukup relevan dan masuk akal untuk diberikan.

“Hentikan pemberian BHR yang sifatnya hanya formalitas ataupun asal bapak senang, (Presiden) senang, seperti tahun sebelumnya yang mayoritas BHR diterima oleh pengemudi mitra ojol hanya sebesar Rp 50 ribu saja. Namun, laporan ke Istana Presiden menyebut aplikator memberikan BHR Rp 1 juta, yang ternyata faktanya nilai Rp 1 juta hanya diberikan kepada ojol-ojol yang dipilih secara kolegial atas segelintir kecil ojol pilihan aplikator sendiri, bukan kepada mayoritas pengemudi ojol,” ujar Igun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti mengenai kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online alias ojol. Pemerintah diminta untuk mengikat BHR dengan regulasi.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, meskipun pemerintah terkesan mendukung kesejahteraan pengemudi ojol, kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan.

Dengan demikian, aplikator penyedia jasa transportasi daring disebutnya tidak terikat mekanisme yang jelas dalam pemberian bonus untuk para pengemudi.

“Regulasi itu mengikat. Kalau hanya kebijakan yang diserahkan kepada aplikator itu kan tidak mengikat, aplikator yang mau memberikan itu haknya, tidak ada kewajiban,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kepastian dalam pemberian BHR ojol, mengingat terdapat potensi konflik antara aplikator dengan pengemudi bilamana besaran bonus yang diberikan dinilai tidak layak.

Dia juga menyoroti bahwa kekosongan regulasi ini belum terselesaikan meskipun tahun ini bukan kali pertama pemerintah mendorong pemberian BHR ojol.

Timboel berpendapat bahwa pemerintah semestinya telah berembuk dengan aplikator dan serikat pengemudi ojol sejak pelaksanaan pemberian BHR pertama kali pada tahun lalu.

Di samping itu, hubungan kerja sebagai mitra juga telah mengecualikan pengemudi ojol sebagai penerima tunjangan hari raya (THR) apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR keagamaan.

“Kekosongan itu harus diisi. Kepastian hukum harus disampaikan pemerintah, sehingga ada kepastian apakah pengemudi ojol dapat BHR menurut kriterianya, perusahaan aplikator harus memberikan BHR kepada siapa, dan sebagainya,” tegas Timboel.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa bonus hari raya atau BHR untuk pengemudi ojek online (ojol) akan berlanjut pada periode Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker telah duduk bersama dengan pihak aplikator ojek daring untuk mematangkan aspek teknis pemberian BHR ini.

“Kita sudah lakukan diskusi. Alhamdulillah, respons mereka baik, mereka berkomitmen [memberikan BHR untuk pengemudi ojol],” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyinggung kebijakan bonus hari raya alias BHR untuk pengemudi ojek online maupun kurir yang dinilai tidak diberikan secara layak, karena terdapat pengemudi yang hanya menerima Rp50.000.

Dia lantas mengusulkan skema perhitungan BHR ojol berbasis rerata pendapatan masing-masing pengemudi. Menurutnya, para pengemudi ojek daring bisa mendapatkan sekurang-kurangnya 75% dari rerata pendapatan bulanan selama 1 tahun.

“Jadi 75% dari rata-rata pendapatan pengemudi ojek selama setahun. Dibagi 12, dapat rata-rata sebulan, dikali 75%. Minimal itu formula yang harus diberikan, bukan Rp50.000. Itu basa-basi dan menghina,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar (paid priority/paid order) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah.

“Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol.

“Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun.

Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun.

Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi.

Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun.

Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi.

“Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

Pertemuan Prabowo dan Dasco ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada pekan ini. Sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Prabowo dan Dasco telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek daring hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Saat itu, keduanya menyoroti isu yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek daring. Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dengan menyampaikan sejumlah surat dan laporan tertulis dari berbagai daerah yang dibawa Dasco.

"Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di Tanah Air," kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pertemuan keduanya juga terjadi pada Senin (17/11/2025) di Istana Merdeka. Prabowo dan Dasco saat itu membahas sejumlah program strategis, baik di bidang olahraga, hilirisasi dan politik serta keamanan.

Untuk bidang olahraga, Presiden Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Untuk bidang ekonomi, Presiden membahas target pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Presiden juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

Untuk bidang politik dan keamanan, Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

“Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

“Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

“Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

“Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.