Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia membuka kanal aduan khusus bagi para mitra pengemudi yang belum merasakan penyesuaian biaya aplikasi sebesar 8% pada hari pertama pemberlakuan aturan baru tersebut hari ini, Rabu (1/7/2026).

Implementasi kebijakan potongan tarif secara terpusat sekaligus memastikan seluruh perusahaan aplikasi pelaksana mematuhi ketentuan batas maksimal biaya layanan demi melindungi kesejahteraan pendapatan para pekerja digital.

Posko pengaduan virtual ini disiapkan sebagai respons langsung terhadap masa transisi perubahan tarif per 1 Juli 2026.

Otoritas asosiasi bergerak cepat mengumpulkan data dari lapangan untuk memitigasi potensi pelanggaran atau keterlambatan penyesuaian sistem algoritma pemotongan pendapatan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pergerakan data pada awal pemberlakuan regulasi ini akan menjadi basis evaluasi organisasi dalam menentukan langkah advokasi selanjutnya.

“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres No.27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%,” ujar Igun kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Garda Indonesia mengonfirmasi tim internal mereka masih terus memonitor pelaksanaan hari pertama dan sepanjang minggu pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

Saat ini pusat data organisasi sudah mulai menampung laporan-laporan teknis dari para pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh platform, termasuk mengompilasi notifikasi-notifikasi resmi yang diterbitkan secara digital oleh korporasi aplikasi mengenai pemberlakuan pemotongan pendapatan baru tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR. Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyambut positif implementasi kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 8% yang mulai efektif berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono memberikan apresiasi atas komitmen perusahaan aplikasi transportasi online GoTo dan Grab.

Igun menilai, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 /2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, sekaligus menjadi momentum penting dalam mewujudkan ekosistem transportasi digital yang lebih berkeadilan bagi para pengemudi ojek online di Indonesia.

“Implementasi kebijakan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di Indonesia,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Garda Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara konstruktif bersama pemerintah dan seluruh perusahaan aplikasi, sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, Garda Indonesia telah menyiapkan infrastruktur digital untuk memantau pelaksanaan implementasi potongan biaya aplikasi ojol 8% di lapangan.

Melalui website resmi Garda Indonesia, masyarakat dan para pengemudi dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan tersebut.

Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, Garda Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Implementasi 8% Perpres No. 27/2026 yang membuka kanal pengaduan melalui website resmi www.gardaindonesia.or.id.

"Garda Indonesia berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara konsisten, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi,” tambahnya.

Garda Indonesia menilai keberhasilan implementasi Perpres akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi transportasi online di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Adapun, melalui kebijakan tersebut yang mengamanatkan agar potongan aplikator turun menjadi 8%, sehingga pengemudi ojek online dapat menerima 92% pendapatan per transaksi.

Saat ini ojol harus merasakan potongan lebih dari 20% dalam setiap transaksi. Berdasarkan pengalaman Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, pengemudi hanya mendapatkan Rp22.600.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya dapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026 diperkirakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya operasional para driver sektor transportasi daring atau ojek online (ojol).

Kendati demikian, asosiasi pengemudi mendesak pemerintah untuk segera memberikan relaksasi beban utang perbankan akibat kenaikan suku bunga serta melipatgandakan subsidi pembelian motor listrik guna mengamankan kelas ekonomi para mitra pengemudi.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengungkapkan fluktuasi harga BBM nonsubsidi saat ini tidak berpengaruh besar pada operasional riil di lapangan. Berdasarkan data asosiasi, mayoritas pengemudi ojol masih mengandalkan bahan bakar penugasan atau subsidi untuk menjalankan aktivitas usaha mereka sehari-hari.

Diperkirakan ada 95% pengemudi ojol sebagai pengkonsumsi BBM subsidi di dalam struktur pengeluaran harian mereka, dengan sebagian kecil menggunakan Pertamax.

“Hanya sekitar 5% pengemudi ojol pengguna BBM non subsidi termasuk Pertamax, sehingga relatif stabil biaya operasional pengemudi ojol,” ujar Igun kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Meski pengeluaran untuk komponen bahan bakar nonsubsidi cenderung aman, Garda menyoroti tekanan ekonomi lain yang bersumber dari sektor makro, khususnya tren kenaikan suku bunga acuan.

Kondisi tersebut dinilai memicu fluktuasi kenaikan pengeluaran modal (capital expenditure) serta pengeluaran operasional (operational expenditure) para pengemudi yang memiliki kewajiban cicilan pada lembaga keuangan.

Igun berharap pemerintah memberikan relaksasi atas beban hutang-hutang bank para pengemudi ojol yang terdampak naiknya suku bunga. Langkah intervensi ini dinilai krusial agar risiko kredit macet pada sektor informal tidak meluas.

Di samping kebijakan fiskal perbankan, hal yang dinilai lebih substansial oleh asosiasi adalah penambahan alokasi subsidi pembelian sepeda motor elektrik khusus bagi pengemudi ojol. Garda meminta skema bantuan yang telah direncanakan sebesar Rp5 juta ditingkatkan menjadi Rp10 juta per unit.

Langkah agresif ini dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi roda dua secara masif. Insentif yang lebih besar diharapkan mampu memacu daya beli para pengemudi untuk segera beralih dari ketergantungan energi fosil ke komputasi hijau.

“Agar terjadi migrasi signifikan dari ojol pengguna BBM subsidi ke motor elektrik, agar pengemudi ojol tidak mengalami penurunan kelas ekonomi,” kata Igun.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mendorong pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik. Langkah ini diusulkan sebagai strategi efisiensi energi di tengah ancaman krisis pasokan global dan risiko kenaikan harga BBM.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel mengancam ketersediaan BBM nasional. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan disrupsi ekonomi jika tidak segera dimitigasi melalui penguatan ketahanan energi.

“Oleh karena itu, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia secara tegas mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring, disertai penyediaan fasilitas pembiayaan yang terjangkau untuk program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak,” ujar Igun kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Igun menilai ekosistem ojek daring saat ini telah menjadi pilar utama dalam rantai pasok barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta transportasi penumpang. Perubahan moda transportasi ke kendaraan listrik dipandang akan meningkatkan efisiensi biaya operasional logistik secara signifikan.

Dia menambahkan, terdapat estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia yang menjadi target sasaran kebijakan tersebut. Transformasi ini diklaim mampu mengurangi ketergantungan pada impor bensin sekaligus menekan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi.

“Dengan estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia, pengalihan subsidi BBM ke sepeda motor listrik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran, guna mengurangi ketergantungan impor BBM, menekan emisi gas rumah kaca, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” lanjutnya.

Untuk itu, Garda Indonesia menghimbau pemerintah untuk segera mengimplementasikan skema pembiayaan kredit berbunga rendah guna mempermudah akses kepemilikan kendaraan listrik. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi katalisator transformasi ekonomi berkelanjutan di sektor gig economy.

Selain itu, asosiasi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait, perusahaan aplikator, hingga sektor pembiayaan. Sinergi ini diperlukan untuk mematangkan kajian teknis terkait program penukaran motor berbahan bakar minyak ke motor listrik secara nasional.

“Asosiasi siap menjalin kerja sama serta kajian bersama dengan instansi pemerintah terkait, platform ojek daring, sektor pembiayaan serta produsen sepeda motor listrik untuk realisasi program sebagai bentuk mitigasi potensi krisis BBM di Indonesia,” pungkas Igun.

Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mendesak Bantuan Hari Raya (BHR) 2026 dibayarkan langsung sebesar Rp1,2 juta per driver ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan angka tersebut sebenarnya masih jauh dari kata ideal. Sebab, ojol cuma dapat Rp100 per bulan dari nilai BHR tersebut.

"Menurut kami sebenarnya masih jauh dari kelayakan bonus yang seharusnya diterima lebih besar dari Rp1,2 juta dibandingkan dengan margin profit atau margin kelebihan potongan dan skema ojol membayar ke aplikator agar mendapatkan order," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).

Namun, ia menilai besaran BHR Rp1,2 juta cukup relevan dan rasional untuk saat ini, dan seharusnya dapat direalisasikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudi.

"Harapan kami agar BHR tahun 2026 ini nilainya langsung Rp1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," ucap Igun.

Igun tidak ingin pemberian BHR sama seperti tahun lalu yang sifatnya hanya formalitas. Pada 2025, mayoritas besaran BHR yang diterima driver ojol hanya sebesar Rp50 ribu. Angka ini dinilai tidak manusiawi dan masuk akal.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp50 ribu, yang hanya formalitas untuk laporan ke presiden dan pemerintah bahwa aplikator telah melaksanakan pembagian BHR," ujar Igun.

Ia juga memberikan catatan mengenai kondisi pengemudi setelah pencairan BHR. Usai menerima bantuan tersebut, para mitra justru mengeluhkan adanya peningkatan tekanan, baik melalui potongan bagi hasil maupun penerapan skema baru yang memangkas pendapatan ngojol.

Karena itu, Garda Indonesia meminta pemerintah memonitor hal tersebut karena BHR pada dasarnya merupakan hak para mitra yang dipotong oleh aplikator.

"BHR juga pendapatan para mitra pengemudi ojol yang dipotong oleh aplikator yang melanggar regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 yang mencantumkan bagi hasil biaya potongan aplikator 15 persen + 5 persen, namun setahun penerapannya melebihi 15 persen + 5 persen," kata Igun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkap bahwa sebanyak 850 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bantuan Hari Raya (BHR) dengan total mencapai Rp220 miliar pada Lebaran tahun ini. Empat perusahaan aplikasi turut hadir dalam konferensi pers tersebut, yakni GoTo, Grab, Maxim, dan InDrive.

Airlangga mengatakan pemberian BHR tersebut telah melalui koordinasi intensif dengan para aplikator, sebagaimana ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

"Bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini," kata Airlangga.

"Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal. H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim telah besaran bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan dua kali lipat. Diperkirakan, akan ada 850 ribu pengemudi ojol yang bakal mendapatkan BHR tahun ini.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap memperjuangan pemberian BHR kepada para ojol. Namun, kenaikan BHR dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dinilai masih belum layak.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp 50 ribu. Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikan dua kali lipat, yaitu jadi Rp 100 ribu saja," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, angka itu masih jauh dari kata layak, bahkan relatif tidak manusiawi. Ia menilai, pemberian BHR dengan nilai hanya sekitar Rp 100 ribu hanya meremehkan para pengemudi ojol yang selama ini bekerja tidak kenal waktu.

"Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu," kata dia.

Igun menilai, angka BHR yang layak diberikan untuk para pengemudi ojol adalah Rp 1,2 juta. Angka itu disebut belum terlalu ideal, tapi relatif lebih baik dibandingkan hanya Rp 100 ribu.

"BHR Rp 1,2 juta sangat relevan dan nilai yang masuk akal saat ini yang seharusnya dapat diberikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudinya," kata dia.

"Kami tekankan agar BHR tahun 2026 ini nilainya Rp 1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tambah Igun.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan agar setiap pengemudi ojek online (ojol) menerima Bonus Hari Raya atau BHR sebesar Rp500.000 per orang pada Lebaran 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan BHR bagi pengemudi ojol masih dibutuhkan untuk membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran 2026.

“Pada prinsipnya mempersilakan dan tidak keberatan apabila program Bonus Hari Raya untuk pengemudi ojol dilanjutkan pada Lebaran 2026, sepanjang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi,” kata Igun kepadaBisnis, Minggu (25/1/2026).

Igun menyampaikan mayoritas pengemudi ojol mengharapkan skema BHR yang lebih adil. Pasalnya, skema lama dianggap menimbulkan ketimpangan karena hanya mengandalkan algoritma dan kebijakan sepihak platform.

“Garda mengusulkan skema BHR yang bersifat flat dan merata, misalnya setiap pengemudi ojol yang aktif mendapatkan BHR sebesar Rp500.000 per orang,” ujarnya.

Menurutnya, besaran BHR tersebut wajar dan proporsional sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi sepanjang tahun. “Yang secara nyata telah menyumbangmargindangross profitratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi platform digital,” lanjutnya.

Igun menilai, substansi kesejahteraan pengemudi jauh lebih penting dibandingkan nomenklatur pemberian tunjangan. Menurutnya, selama status hubungan kerja pengemudi ojol belum diatur secara hukum yang jelas, skema BHR masih dapat diterapkan sebagai solusi sementara, meski tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Untuk itu, Garda Indonesia mendorong pemerintah segera menyusun dasar hukum yang jelas, rigid, dan permanen yang mengatur hak pengemudi terkait bonus atau tunjangan hari raya, sekaligus mengakhiri polemik tahunan menjelang Lebaran.

Dia menambahkan, apabila pemerintah tetap mempertahankan skema BHR, Garda Indonesia meminta nilai BHR harus adil, transparan, dan merata, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi antarpengemudi.

Selain itu, lanjut Igun, skema BHR juga bebas dari algoritma sepihak dan tidak dijadikan pengganti kewajiban kesejahteraan jangka panjang bagi pengemudi ojol.

“Dengan perbaikan tersebut, BHR tidak hanya menjadi kebijakan populis tahunan, tetapi bagian dari sistem perlindungan sosial yang berkeadilan bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi sinyal berlanjutnya BHR untuk pengemudi ojol seperti Grab, Gojek, Maxim Cs pada Lebaran 2026. Namun, skema pemberian BHR tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh Kemnaker.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/1/2026).

“Insya Allah. Insya Allah [BHR 2026 lanjut],” kata Indah.

Pada tahun lalu, Kemnaker mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk tunai ke pengemudi ojol hingga kurir.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, pengemudi dan kurir daring yang produktif dan berkinerja baik dinyatakan berhak mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai.

Adapun, besaran bantuan dihitung sebanyak 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Skema pemberian juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

“Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

“Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

“Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

“Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyoroti kontrasnya peningkatan laba perusahaan transportasi daring seperti Grab dan GoTo dengan pendapatan para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai stagnan bahkan cenderung menurun.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan wajar jika perusahaan menginginkan margin pendapatan yang positif.

Namun, dia menilai kenaikan laba tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dia menyebut untuk saat ini, pendapatan rata-rata sebagian besar ojol hanya bisa mendapatkan Rp100.000–Rp300.000 per hari secara bruto, belum termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operating expenditure/Opex).

“Jadi, rata-rata pendapatan bersih [netto] yang diterima seorang pengemudi ojol hanya sekitar Rp50.000–Rp150.000,” kata Igun kepadaBisnis, Sabtu (8/11/2025).

Igun menambahkan, para pengemudi harus bekerja 12 hingga 18 jam per hari untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Di sisi lain, perusahaan aplikator justru menikmati margin keuntungan yang dinilainya sangat signifikan.

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengawasi praktik bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Garda Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengatur skema pembagian hasil yang lebih adil antara aplikator dan pengemudi.

Menurut Igun, pihaknya mengusulkan agar pengemudi memperoleh 90% hasil pendapatan, sementara perusahaan aplikator hanya berhak atas 10% komisi.

“Cukup sudah bertahun-tahun pengemudi ojol dipotong pendapatannya sebesar 20% sampai hampir 50%,” katanya.

Asosiasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembagian hasil bagi ojol sebesar 90% dan aplikator 10%. Igun menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa apabila pemerintah dan perusahaan aplikator tidak menanggapi aspirasi para pengemudi.

“Kami sebagai asosiasi akan terus perjuangkan melalui berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan bagi hasil tersebut hingga ojol menang melawan arogansi perusahaan aplikator yang terus memotong secara sepihak hingga mencapai hampir 50%,” pungkasnya.

Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkanGross Merchandise Value(GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi profitabilitas,adjustedEBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementaraadjusted free cash flowtercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

GoTo juga mencatatadjustedEBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

Selain itu, GoTo membukukanadjusted free cash flowpositif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari linie-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.