Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menggeledah lima gudang barang impor ilegal di wilayah Jakarta pada Rabu (15/4/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penindakan dilakukan oleh Satgas Gakkum Penyelundupan itu pihaknya berhasil menyita ribuan handphone impor ilegal.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ribuan ponsel berasal dari impor ilegal itu hendak dijual di Indonesia. Adapun, penindakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan aksi penyelundupan.

"Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Bareskrim Polri berhasil menyita ribuan handphone ilegal dari 5 gudang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dari lima gudang yang digeledah itu tiga diantaranya berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara dan dua lainnya berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Lebih lanjut, menurutnya, penyidik saat ini masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk menutup celah kebocoran negara dari penyelundupan barang ilegal.

"Sesuai tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan. Celah kebocoran sektor kepabeanan harus ditutup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar merespons langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

Mahendra menyebut bahwa perkara itu merupakan masalah hukum. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan polisi dan akan melihat hasilnya nanti.

“Nah itu sudah masalah hukum ya, nanti kita lihat hasilnya dan koordinasi dengan polisi,” katanya usai rapat dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Kantor Kemenkeu pada Jumat (23/1/2025).

Sekadar informasi, Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI. Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

“Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

“Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).