Harapan lebih dari 14 ribu korban kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mendapatkan kembali dana mereka masih menghadapi tantangan besar. Hingga menjelang persidangan, aparat penegak hukum baru berhasil menelusuri aset senilai sekitar Rp 320 miliar, sementara total kerugian lender diperkirakan Rp 2,5 triliun.

Ketimpangan antara nilai aset yang berhasil ditemukan dan besarnya kerugian tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai peluang pemulihan dana korban secara penuh. Paguyuban Lender DSI pun mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga memaksimalkan pelacakan, penyitaan, dan pemulihan aset.

“Yang sudah pasti nilai cash-nya adalah Rp 20 miliaran. Sisanya sekitar Rp 300 miliar berupa aset yang ada di Medan, Cikarang, dan kantor pusat di SCBD, dan aset lainnya yang terkait dengan para tersangka,” kata Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad D. Pitoyo di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Achmad, angka Rp 320 miliar tersebut masih berupa estimasi berdasarkan nilai pasar. Saat proses likuidasi dilakukan, hasil penjualannya berpotensi lebih rendah dibandingkan nilai saat ini. “Nanti kalau dilikuidasi tentu akan jauh di bawah itu,” ujarnya.

Kondisi itu membuat nilai aset yang berhasil ditemukan sejauh ini masih sangat jauh dari total dana lender yang diduga digelapkan. Dengan kata lain, aset yang telah terlacak baru sekitar seperdelapan dari estimasi kerugian korban.

Asset Tracing Masih Berjalan

Achmad mengatakan proses pelacakan aset atau asset tracing masih terus berlangsung. Menurut dia, aset senilai Rp 320 miliar yang telah ditemukan baru mencakup aset yang relatif mudah diidentifikasi, seperti rekening bank, deposito, dan aset berwujud.

“Aset tracing masih berlanjut. Yang Rp 320 miliar itu baru yang kasat mata, seperti deposito, rekening bank, dan aset berwujud. Yang terkait perusahaan-perusahaan afiliasi masih terus ditelusuri,” katanya.

Ia menjelaskan penyidik masih mendalami berbagai aset yang diduga terkait dengan para tersangka maupun korporasi afiliasi, termasuk proyek properti dan aset yang diduga menggunakan nama pihak lain atau nominee.

Menurut paguyuban, proses penelusuran menjadi tidak mudah karena dugaan penyembunyian aset telah berlangsung sejak 2018 melalui berbagai skema. Karena itu, mereka berharap penyidik dapat menelusuri aliran dana hingga ke pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, atau membantu menyembunyikan aset hasil tindak pidana.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (30/6), Paguyuban Lender DSI menegaskan bahwa pelacakan aset harus menjadi prioritas utama agar peluang pengembalian dana korban dapat meningkat.

“Pelaku masuk jeruji itu penting. Tapi kalau aset masih aman, rekening masih nyaman, dan uang korban tidak kembali, maka keadilan baru setengah matang,” demikian pernyataan paguyuban.

Paguyuban juga mendesak Kejaksaan, penyidik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait untuk mengejar seluruh aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mereka meminta aparat tidak berhenti pada pihak yang menandatangani transaksi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, menyembunyikan, atau membantu mengalihkan aset.

Recovery Dana Dinilai Masih Berat

Keterbatasan aset yang berhasil ditemukan membuat proses pemulihan dana korban dinilai masih menghadapi jalan panjang. Paguyuban menilai keberhasilan penanganan perkara ini tidak hanya diukur dari penetapan tersangka dan proses persidangan, tetapi juga sejauh mana dana masyarakat dapat dipulihkan.

Dalam siaran persnya, paguyuban menyebut para korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, tenaga medis, hingga keluarga yang kehilangan tabungan pendidikan dan dana pensiun.

“Memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan hak korban hanyalah keadilan yang semu. Bagi 14.000 korban, keadilan sejati adalah ketika uang kami kembali utuh 100%,” kata Achmad.

Ketua Pengawas Paguyuban Lender DSI Muhammad Munir menilai negara perlu memastikan proses pemulihan kerugian berjalan maksimal. Menurut dia, Dana Syariah Indonesia berbeda dengan investasi ilegal karena merupakan platform pendanaan berbasis teknologi yang berizin dan berada di bawah pengawasan regulator.

“Kami berharap dana lender bisa kembali 100%. Karena ini investasi yang berizin dan diawasi OJK, negara harus hadir membantu pemulihan kerugian masyarakat,” ujar Munir.

Sidang Segera Digelar

Sementara itu, proses hukum kasus DSI memasuki tahap berikutnya. Paguyuban menyebut koordinasi antara saksi dan kejaksaan dijadwalkan berlangsung pekan ini, sedangkan persidangan diperkirakan dimulai pada awal Juli di Pengadilan Negeri Depok.

Menjelang persidangan, para korban berharap proses hukum berlangsung secara terbuka dan transparan. Namun bagi mereka, tantangan terbesar tetap terletak pada upaya menemukan aset yang belum terlacak.

Paguyuban mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah membawa perkara hingga tahap penetapan tersangka. Meski demikian, mereka menilai pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat ditemukan, disita, dan dikembalikan kepada para korban.

“Pelaku masuk jeruji, untungnya apa kalau duit korban tidak balik? Sebuah prestasi yang membanggakan dan baru layak dirayakan apabila sita aset mampu merampas habis harta yang diduga berasal dari tindak pidana dan mengembalikannya kepada lender sesuai akad dan sertifikat,” tulis paguyuban dalam siaran persnya.

Kasus Dana Syariah Indonesia sendiri telah menyeret lebih dari 14 ribu korban dengan estimasi kerugian sekitar Rp 2,5 triliun. Hingga saat ini, aset yang berhasil ditelusuri aparat penegak hukum baru mencapai sekitar Rp 320 miliar, sementara proses asset tracing terhadap aset-aset lain yang diduga terkait para tersangka masih terus berlangsung.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI) menilai kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat platform Dana Syariah Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sekadar kegagalan bisnis atau investasi. Mereka menyebut perkara yang diduga merugikan lebih dari 14 ribu lender dengan nilai kerugian Rp 2,4 triliun ini mengarah pada dugaan insider fraud atau praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal yang memahami sistem dan mekanisme pengawasan industri keuangan.

Sorotan tersebut menguat setelah penyidik menetapkan FH sebagai tersangka. FH diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pernah menduduki posisi penting di sektor keuangan digital. Ia juga tercatat memiliki jabatan di lingkungan PP Muhammadiyah.

Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Achmad D. Pitoyo mengatakan latar belakang FH menjadi alasan mengapa kasus tersebut perlu dipandang lebih serius.

“Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelaku yang tidak paham aturan. Ini justru lebih buruk, orang yang paham sistem, paham celah, paham pengawasan, tetapi diduga memanfaatkan pengetahuan itu untuk menjerat masyarakat kecil,” kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut paguyuban, kasus Dana Syariah Indonesia telah menyeret lebih dari 14 ribu korban dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), orang tua tunggal, tenaga medis, hingga keluarga yang kehilangan tabungan untuk pendidikan dan masa pensiun.

Dalam siaran pers, paguyuban menyebut para korban tidak hanya kehilangan dana investasi, tetapi juga sumber penghidupan dan rencana masa depan. Mereka menilai perkara tersebut merupakan dugaan fraud berskala besar yang memerlukan penanganan menyeluruh, tidak hanya dari sisi pidana tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Peran Mantan Pejabat OJK dalam Penyidikan

Penetapan FH merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, yakni TA selaku Direktur Utama, ARL selaku Komisaris, MY selaku mantan Direktur, dan AS selaku mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap sejumlah peran FH dalam operasional perusahaan. Selain menjabat sebagai Founder dan Advisor, FH disebut mendirikan dan menjabat pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Mediffa Barokah Internasional, PT Iqqon Triarta Mas, dan PT Duo Putra Lestari. FH juga disebut menjadi pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), serta PT Surya Ritelindo Utama (SRU).

Penyidik juga menduga FH merupakan pemilik saham nominee di PT Dana Syariah Indonesia tanpa melakukan setoran modal. Selain itu, ia disebut aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat pengembangan perusahaan, baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pertemuan mingguan perusahaan.

Dalam keterangannya, penyidik menyebut FH diduga aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal, serta super lender bagi PT Dana Syariah Indonesia. Ia juga disebut mengetahui adanya kampanye proyek fiktif yang diunggah melalui situs web dan aplikasi perusahaan untuk menarik lender menempatkan dana investasi.

Seiring penetapan tersangka tersebut, penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH dan menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka.

Desakan Telusuri Aliran Dana dan Penikmat Aset

Paguyuban lender meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada proses pidana terhadap para tersangka, tetapi juga mengoptimalkan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan, dan pemulihan aset (asset recovery).

Achmad menegaskan pengembalian dana korban merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan proses pemidanaan pelaku.

“Memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan hak korban hanyalah keadilan yang semu. Bagi 14 ribu korban, keadilan sejati adalah ketika uang kami kembali utuh 100%,” ujarnya.

Paguyuban juga mendesak penyidik, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan pihak terkait untuk menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, menyembunyikan, atau membantu mengalihkan aset.

Mereka menilai penyelidikan perlu dilakukan hingga ke pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari dana korban, sehingga proses pemulihan kerugian dapat dilakukan secara maksimal.

Asset Tracing Capai Rp 320 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menyatakan terus berkoordinasi dengan PPATK, OJK, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan berbagai pihak terkait untuk mengoptimalkan proses asset tracing.

Hingga saat ini, nilai aset yang berhasil ditelusuri mencapai sekitar Rp 320 miliar. Nilai tersebut meliputi aset bergerak, aset tidak bergerak, aset keuangan, rekening, deposito, piutang, serta berbagai aset lain yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Meski demikian, nilai tersebut masih jauh di bawah total kerugian korban yang tercatat mencapai Rp 2,4 triliun.

Ketua Pengawas Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Muhammad Munir berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap perkara tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan peer-to-peer lending syariah di Indonesia.

Menurut dia, pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola industri keuangan syariah sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut tetap terjaga.

“Kami harapkan ke depan tidak akan memberi dampak yang signifikan dan peer-to-peer lending syariah ini tetap berkembang, khususnya masyarakat ekonomi syariah ini dapat berkembang,” kata Munir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar pinjaman daring (pindar) berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai babak baru dengan pelaporan nilai sitaan aset dan munculnya tersangka baru.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak mengatakan, total nilai aset yang telah disita dalam perkara ini senilai kurang lebih Rp 320 miliar.

Padahal total kerugian pemberi pinjaman (lender) DSI ditaksir mencapai Rp 2,4 triliun. Total kerugian ini juga masih berpotensi bertambang seiring masih berjalannya kasus fraud ini.

Sementara itu, barang bukti lainnya berupa aset senilai kurang lebih Rp 130 miliar masih dalam proses verifikasi, pendalaman, dan penelusuran lebih lanjut serta akan disita dalam berkas perkara dengan tersangka yang lain.

"Terkait berkas perkara korporasi, penyidik sedang melakukan penelusuran aset di beberapa lokasi guna mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery)," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia menambahkan, dalam penanganan perkara ini, penyidik juga terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta pihak terkait lainnya.

Hal tersebut berguna mengoptimalkan upaya penelusuran aset (asset tracing) untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban atau lender," ungkap dia.

Sampai dengan saat ini, Ade memerinci, hasil asset tracing yang telah dilakukan mencapai nilai kurang lebih Rp 320 miliar.

Jumlah aset tersebut terdiri dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aset keuangan, rekening, deposito, piutang, serta aset lainnya yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

"Asset tracing ini akan terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian para korban," ungkap dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ade bilang, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses permohonan restitusi bagi para korban perkara PT DSI dan memfasilitasi para korban agar hak-haknya dapat terpenuhi dan terakomodir melalui mekanisme restitusi sesuai dengan amanat pada Pasal 179 KUHAP.

Secara rinci, Ade menjabarkan, beberapa barang bukti yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, antara lain sebelas objek aset tidak bergerak berupa kantor, ruko, rumah tinggal, apartemen, tanah dan bangunan, serta kavling tanah kosong yang tersebar di empatprovinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, dengan total nilai mencapai kurang lebih Rp 143 miliar.

Kemudian, terdapat 642 sertifikat hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik para borrower PT DSI dengan nilai hak tanggungan mencapai kurang lebih Rp 153 miliar.

Barang bukti selanjutnya adalah 13 deposito milik PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) dan PT Multiguna Cipta Mandala (PT MCM) dengan total nilai mencapai kurang lebih Rp 18 miliar.

Sealin itu, terdapat uang tunai dan saldo rekening dengan total nilai mencapai kurang lebih Rp 7 miliar, termasuk dana dalam mata uang asing sebesar 1.092 dollar AS.

Barang bukti terakhir yakni empat unit kendaraan bermotor, dengan total estimasi nilai mencapai kurang lebih Rp 500 juta.

Tiga tersangka segera menjalani persidangan

Sementara itu, tiga tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) segera menjalani persidangan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Ketiga tersangka itu adalah Direktur Utama Taufiq Aljufri (TA), mantan Direktur Mery Yuniarni (MY) dan Komisaris Arie Rizal Lesmana (ARL).

"Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Depok Nomor: B/2225/M.2.20/Eoh.1/06/2026 tanggal 9 Juni 2026, hasil penyidikan perkara pidana untuk 3 (tiga) orang Tersangka atas nama TA, MY, dan ARL dinyatakan sudah lengkap (P21)," ujar Ade.

Tersangka baru kasus gagal bayar PT DSI

Bareskrim juga menetapkan satu tersangka baru berinisial FH yang merupakan pendiri dan penasihat PT DSI.

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017-2018, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

Penyidik menduga FH terlibat dalam dugaan penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan penyaluran pendanaan masyarakat menggunakan proyek fiktif melalui data borrower existing pada periode 2018-2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, FH disebut memiliki sejumlah peran penting dalam operasional PT DSI.

Ia diduga aktif memberikan masukan dalam rapat perusahaan, mencari investor atau super lender, hingga mengetahui adanya proyek-proyek fiktif yang ditampilkan pada situs dan aplikasi PT DSI untuk menarik pendanaan dari masyarakat.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH selama 20 hari, terhitung sejak 8 Juni hingga 27 Juni 2026.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan FH sebagai tersangka pada 17 Juni 2026 di Gedung Bareskrim.

Sementara itu, Bareskrim menegaskan fokus penyidikan tidak hanya pada pembuktian pidana, tetapi juga upaya pemulihan kerugian para korban atau lender PT DSI.

Pengembalian dana lender difasilitasi LPSK

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman mengatakan, mengingat saat ini kasus DSI dalam proses penegakan hukum, upaya pengembalian dana lender dilakukan melalui mekanisme permohonan restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap dia.

Agusman bilang, OJK terus berkoordinasi dengan LPSK dalam upaya penyelesaian hak lender DSI, termasuk mendukung proses verifikasi permohonan restitusi.

Berdasarkan informasi, jumlah pemohon yang telah melakukan pendaftaran tercatat sebanyak 5.832 pemohon.

Selanjutnya, proses pengembalian dana lender akan mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelindungan saksi dan korban.

Modus Ponzi Berkedok Syariah

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, gagal bayar Dana Syariah Indonesia terjadi karena adanya skema ponzi.

Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan, DSI selama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun.

"Nah, kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," kata dia dalam Raker, RDP, dan RDPU terkait Permasalahan Hukum bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/2026).

Sebagai catatan, dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis skema ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Danang menambahkan, PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Gagal bayar DSI bermula dari Oktober 2025

Kasus gagal bayar DSI mencuat sejak awal Oktober 2025. Fintech lending syariah ini mengalami gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Direktur Utama DSI waktu itu Taufiq Aljufri menyebut perusahaan telah mengidentifikasi penyebab utama gagal bayar.

Salah satu pemicunya berasal dari kondisi ekonomi yang menekan bisnis penerima pembiayaan atau borrower.

“Memang ada kondisi ekonomi di 2024–2025 yang menyebabkan borrower ini bisnisnya terganggu. Itu salah satu sebabnya,” ujar Taufiq.

Ia mengakui terdapat faktor lain yang masih perlu dibahas bersama paguyuban lender. Data perusahaan mencatat sekitar 14.000 lender masih memiliki outstanding dana di DSI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka baru dalam perkara gagal bayar pemberi dana alias lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Tersangka baru ini berinisial FH yang merupakan mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penetapan tersangka dilakukan pada Senin (8/6) berdasarkan fakta penyidikan yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, serta rekomendasi hasil gelar perkara.

Dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Bareskrim Polri menyebut FH pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK periode 2014-2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017-2018, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

FH diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dugaan tindak pidana itu berkaitan dengan penyaluran pendanaan masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia melalui proyek fiktif yang menggunakan data atau informasi borrower existing pada periode 2018 hingga 2025.

Penetapan FH merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap para tersangka sebelumnya, yakni TA selaku Direktur Utama, ARL selaku Komisaris, MY selaku mantan Direktur, dan AS selaku mantan Direktur. Para tersangka tersebut sebelumnya telah menjalani proses penyidikan dan penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

Dalam penyidikan, polisi mengungkap sejumlah peran dan keterlibatan FH dalam operasional PT DSI. Selain menjabat sebagai Founder dan Advisor, FH disebut mendirikan dan menjabat pada sejumlah perusahaan afiliasi PT DSI.

Perusahaan tersebut antara lain PT Mediffa Barokah Internasional, PT Iqqon Triarta Mas, PT Duo Putra Lestari, serta menjadi pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), dan PT Surya Ritelindo Utama (SRU).

Penyidik juga menduga FH merupakan pemilik saham nominee tanpa melakukan setoran modal di PT Dana Syariah Indonesia. Selain itu, FH disebut aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat pengembangan perusahaan, baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pertemuan mingguan perusahaan.

FH juga diduga aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal, maupun super lender bagi PT Dana Syariah Indonesia. Penyidik menyebut FH mengetahui adanya campaign proyek fiktif yang diunggah melalui situs web dan aplikasi PT DSI untuk menarik para lender menginvestasikan dana mereka.

Selain itu, FH disebut aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Dana Syariah Indonesia.

Seiring penetapan tersangka tersebut, penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencegahan berlaku selama 20 hari, mulai 8 Juni hingga 27 Juni.

Penyidik juga akan mengirimkan surat panggilan kepada FH untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Rabu, 17 Juni.

Asset Tracing Capai Rp 320 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, Bareskrim Polri menyatakan terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan sejumlah pihak terkait untuk mengoptimalkan penelusuran aset atau asset tracing.

Upaya tersebut dilakukan guna menemukan, mengidentifikasi, dan melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana maupun aset yang disembunyikan atau dialihkan, sekaligus mengamankannya sebagai barang bukti untuk memaksimalkan pemulihan kerugian korban atau lender.

Hingga saat ini, hasil asset tracing yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp 320 miliar. Nilai tersebut mencakup aset bergerak, aset tidak bergerak, aset keuangan, rekening, deposito, piutang, serta aset lain yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Penyidik menyatakan penelusuran aset akan terus dilakukan guna mengoptimalkan pemulihan kerugian para korban.

Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses permohonan restitusi bagi para korban perkara PT DSI. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan Pasal 179 KUHAP.

Berkas Tiga Tersangka Dinyatakan Lengkap

Dalam perkembangan lain, Kejaksaan Negeri Depok melalui surat tertanggal 9 Juni 2026 menyatakan berkas perkara tiga tersangka, yakni TA, MY, dan ARL telah lengkap atau P21.

Penyidik kemudian melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum pada Selasa (9/6) di Kejaksaan Negeri Depok.

Barang bukti yang dilimpahkan antara lain 11 aset tidak bergerak berupa kantor, ruko, rumah tinggal, apartemen, tanah dan bangunan, serta kavling tanah kosong yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara dengan nilai sekitar Rp 143 miliar.

Selain itu, penyidik menyerahkan 642 sertifikat hak atas tanah berupa SHM dan SHGB milik para borrower PT Dana Syariah Indonesia dengan nilai hak tanggungan sekitar Rp 153 miliar.

Barang bukti lainnya meliputi 13 deposito milik PT Dana Syariah Indonesia dan PT Multiguna Cipta Mandala senilai sekitar Rp 18 miliar, uang tunai dan saldo rekening sekitar Rp 7 miliar termasuk dana dalam mata uang asing sebesar US$ 1.092, serta empat unit kendaraan bermotor dengan estimasi nilai sekitar Rp 500 juta.

Secara keseluruhan, nilai aset yang telah disita dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 320 miliar. Sementara aset lain senilai sekitar Rp 130 miliar masih dalam proses verifikasi, pendalaman, dan penelusuran lebih lanjut untuk kemudian disita dalam berkas perkara tersangka lainnya.

Terkait tersangka AS, penyidik saat ini masih melakukan pengecekan dan penyitaan aset serta melengkapi berkas perkara yang direncanakan akan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada minggu ketiga Juni 2026.

Sementara itu, untuk berkas perkara korporasi, penyidik masih melakukan penelusuran aset di sejumlah lokasi guna mengoptimalkan pemulihan aset atau asset recovery.

Bareskrim Polri menegaskan proses penyidikan perkara PT Dana Syariah Indonesia akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Founder dan Advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), FH, sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan yang merugikan Rp2,4 triliun.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penetapan tersangka FH berdasarkan lima alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan bukti elektronik.

“Maka pada Senin 8 Juni 2026, melalui hasil gelar perkara utk kepentingan penetapan tersangka, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara aquo atas nama FH,” kata Ade Safri, Kamis (11/6/2026).

Ade Safri menjelaskan, FH diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan. FH membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah.

Selain itu, FH juga diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT. DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Existing yang terjadi pada periode Tahun 2018 sampai dengan 2025.

Lihat video: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Syariah Rp2,5 Triliun! Polisi Geledah Kantor PT DSI

“Penetapan tersangka FH merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu TA (Dirut), ARL (Komisaris), MY (Eks Direktur) dan AS (Eks Direktur),” ujar Ade Safri.

Adapun peran FH adalah mendirikan dan menjabat pada beberapa perusahaan afiliasi dari PT. DSI antara lain: Komisaris pada PT. Mediffa Barokah Internasional, Dirut pada PT. Iqqon Triarta Mas, Komisaris pada PT. Duo Putra Lestari dan Pemegang Saham Mayoritas pada PT. BPRS Albarokah, PT. Surya Finansial Utama (SFU) dan PT. Surya Ritelindo Utama (SRU).

Kemudian, pemilik saham nominee tanpa setor modal di PT. DSI, aktif mengikuti dan memberikan saran masukan pada saat rapat untuk pengembangan PT. DSI baik RUPS maupun Weekly Meeting.

Selain itu, aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal dan super lender untuk PT. DSI. “Mengetahui terkait adanya Campaign Project Fiktif yang diunggah ke website dan aplikasi PT. DSI untuk menarik para Lender menginvestasikan dananya serta mengikuti event yang diselenggarakan oleh PT. DSI,” ucap Ade Safri.

Untuk kepentingan penyidikan, FH telah dimintakan pencegahan keluar negeri melalui Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI selama 20 hari ke depan mulai tanggal 8 Juni 2026 hingga 27 Juni 2026.

FH adalah Eks Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi Periode tahun 2014 - 2017 dan Eks Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Periode tahun 2017 - 2018 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Eks Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko periode 2018-2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Puteranegara

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berupaya menyelesaikan penanganan kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui jalur hukum, sembari menelusuri aset perusahaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menelusuri aset PT DSI untuk pengembalian dana para pemberi pinjaman (lender) yang belum dibayar.

"OJK terus mendukung proses pendekatan hukum yang melibatkan Dana Syariah Indonesia tersebut, yaitu melalui koordinasi yang sangat baik dengan Bareskrim Polri serta stakeholder terkait dalam rangka penanganan kasus dimaksud, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan kemudian pengembalian dana lender sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Sejalan dengan itu, OJK juga memperpanjang waktu pendaftaran korban PT DSI melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai dengan 15 Mei 2026, dari semula hanya sampai 1 Mei kemarin.

Perpanjangan ini memberi kesempatan lebih luas bagi para korban untuk mengajukan permohonan perlindungan, yang selanjutnya akan didalami oleh OJK dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengungkapkan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang terlibat dalam aspek audit laporan keuangan Dana Syariah Indonesia.

Pada 2 April 2026, OJK membekukan pendaftaran Akuntan Publik Danang Rahmat Surono terkait audit Laporan Keuangan Tahunan Audited (LKTA) Tahun 2024 PT DSI.

Sanksi tersebut diberikan karena yang bersangkutan dinilai belum menerapkan 12 standar audit secara memadai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dalam Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023.

"OJK terus mendukung proses penegakan hukum yang melibatkan Dana Syariah Indonesia (DSI) antara lain melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta stakeholders terkait dalam rangka penanganan kasus dimaksud, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan pengembalian dana lender sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Agusman.

Sebagai informasi, total dana para lender yang belum dikembalikan PT DSI diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun untuk jangka waktu selama 2018 hingga 2025.

Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap dan menahan empat tersangka, yaitu AS mantan Direktur PT DSI; TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI; MY selaku mantan direktur dan pemegang saham; serta ARL yang menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menahan eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia (DSI) inisial AS pada 8 April 2026 di Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim Polri, Jakarta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pelacakan aset para tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menelusuri aset-aset harta kekayaan para tersangka yang disembunyikan.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Selain itu, kata Ade, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan LPSK terkait kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia tersebut. Hal itu dilakukan untuk kepentingan ganti rugi atau restitusi para korban.

"Berkaitan dengan hal tersebut Penyidik telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses permohonan restitusi bagi para korban perkara PT DSI," ujar Ade.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK, dan para korban dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon restitusi, serta selanjutnya dilakukan proses verifikasi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

JAKARTA - Bareskrim Polri meminta para korban penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa, pihaknya telah bekerja sama dengan LPSK untuk mendata seluruh korban penipuan PT DSI.

"Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK," kata Ade kepada wartawan dikutip Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan para korban dapat mendaftar pengajuan restitusi lewat laman simpusaka.lpsk dan e-restitusi.lpsk untuk pengajuan klaim kerugian korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

Ade Safri menerangkan aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

Akibat aksi penipuan itu terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan. Serta menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri langsung melakukan penahanan terhadap eks Direktur PT. DSI berinsial AS. Hal itu dilakukan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu, 8 April 2026.

AS ditahan terkait kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penahanan itu berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka AS," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Kamis (9/4/2026).

Ade menuturkan, AS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. AS ditahan di Rutan Bareskrim Polri. "Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari Rabu, tanggal 8 April 2026 di Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim Polri," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

Lihat video: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Syariah Rp2,5 Triliun! Polisi Geledah Kantor PT DSI



Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan fraud atau penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri selaku Kepala Tim (Katim) penyidikan kasus PT DSI Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut, pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi termasuk pasangan artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono selaku brand ambassador.

"Kami dari tim penyidik penanganan perkara DSI dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, saat ini telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi ya, dan memblokir hampir 80 rekening," kata Susatyo, dikutip Jumat (3/4/2026).

Penyidik juga sudah menyita sejumlah aset dengan total mencapai Rp300 miliar. Adapun aset yang disita mencakup properti mewah, lahan luas di berbagai daerah, hingga uang tunai dalam puluhan rekening, dengan rincian sebagai berikut:

A). Aset bergerak:

- 1 unit kendaraan roda 4 inventaris PT DSI

- 2 unit kendaraan roda 2 inventaris PT DSI

B) Aset tidak bergerak (dalam bentuk objek tanah dan bangunan maupun SHM/SHGB) baik yang telah dilakukan penyitaan maupun dalam proses penyitaan :

- 3 (tiga) unit : Unit A, B dan unit J kantor PT Pusat DSI yang berlokasi di District 8, Prosperity Tower Lantai 12 (Unit A, B, J), Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52–53, SCBD, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) unit ruko yg berlokasi di Buncit Jakarta Selatan,

- Tanah dan bangunan dengan luas 11.576 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi

- Tanah kosong dengan luas 401 M2 yang berlokasi di Jakarta Selatan

- Tanah kosong dengan luas lahan kurang lebih 5,3 Ha yang berlokasi di Kota Bandung (sudah status quo dlm proses penyitaan)

- Tanah dan bangunan dengan luas lahan sekitar 5480 M2 yg berlokasi di Kabupaten Deli Serdang (sudah status quo dlm proses penyitaan)

C) Aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM/SHGB.

D) Aset uang tunai telah dilakukan pemblokiran/penyitaan :

- Pemblokiran terhadap 31 rekening senilai Rp4.000.000.000

- Uang tunai sebesar Rp2.159.050.000

- Pemblokiran terhadap 13 rekening dana deposito senilai Rp18,8 miliar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia. Mereka yakni TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Selanjutnya, pejabat yang ditetapkan tersangka adalah ARL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik pun kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus itu. Ia adalah AS yang merupakan mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.

JAKARTA - Bareskrim Polri memberikan 30 pertanyaan terhadap pasangan Artis Dude Herlino dan Alyssa Soebandono di kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Mereka telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung selama hampir lima jam

Susatyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran Dude Herlino maupun Alyssa Soebandono yang pernah menjadi brand ambassador untuk mempromosikan bisnis PT DSI.

"Apakah sebagai profesional ya, bagaimana mereka, karena brand ambassador tentunya kan harus menyampaikan pada masyarakat bagaimana bisnis plan yang dijalankan oleh PT DSI," kata Susatyo, Jumat (3/4/2026).

Nantinya, hasil pemeriksaan keduanya akan menjadi dasar kajian bagi penyidik untuk menentukan apakah ada atau tidak keterlibatannya di kasus penipuan Rp2,4 triliun itu.

"Dan kemudian ketika bisnis plan ataupun dari DSI ini terlibat fraud dan sebagainya, tentunya itu ya menjadi objek pemeriksaan kami," imbuhnya.

Lihat video: Kasus Dana Syariah Indonesia Memanas, Mengapa Polisi Panggil Dude Harlino?



Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menyebut materi pemeriksaan yang didalami mulai dari soal kontrak hingga honor yang diterima keduanya ketika menjadi brand ambassador pada 2022-2025.

"Itu semuanya menjadi objek pemeriksaan dan bagaimana mereka memahami bisnis plan daripada DSI ini untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas," tutupnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 82 orang saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dua di antaranya pasangan suami istri Dude Herlino dan Alyssa Soebandono.

Dude Herlino dan Alyssa merupakan brand ambassador PT DSI atau Dana Syariah Indonesia. "Total 82 saksi sudah diperiksa," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak dikutip dari Antara, Kamis (2/4).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut pemeriksaan Dude dan Alyssa merupakan pemeriksaan yang pertama kali sebagai saksi.

Dude dan Alyssa membenarkan pemanggilan ini merupakan pertama kalinya bagi mereka. Hal ini bertujuan mendukung upaya penyidikan dalam perkara yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun itu. "Mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat," kata Dude. Ia menyebut pernah menjadi brand ambassador PT DSI atau Dana Syariah Indonesia pada 2022 - 2025.

Dalam perkara itu, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni:

1. Pendiri PT DSI atau Dana Syariah Indonesia berinisial AS yang juga pernah menjabat sebagai direktur periode 2018 - 2024
2. Direktur Utama PT DSI dan pemegang saham, TA
3. Mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham, Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, berinisial MY
4. Komisaris PT DSI serta pemegang saham, ARL

Tiga dari keempat tersangka telah dilakukan penahanan, untuk tersangka AS yang baru ditetapkan sebagai tersangka, penyidik menjadwalkan pemanggilannnya untuk pemeriksaan pada Rabu (8/4) pukul 10.00 WIB di Ruang Dittipideksus Bareskrim Polri.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah, serta TPPU penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing (peminjam aktif).

Sebelumnya, penyidik pada Dittipideksus Bareskrim Polri telah menyita uang Rp 4.074.156.192 dalam kasus ini yang berasal dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir. Selain uang, penyidik menyita sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik borrower (peminjam) yang dijaminkan di PT DSI atau Dana Syariah Indonesia.