Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program MBG periode 2025-2026 hari ini, Rabu (3/6/2026).

Tiga tersangka itu merupakan mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Di antaranya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua bekas wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Sebelumnya, Dadan Cs terlebih dahulu dicopot jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026). Tak lama berselang, penyidik Jampidsus ternyata sudah mulai melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

Setelah melengkapi alat bukti, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, penjemputan paksa Lodewyk Pusung dilakukan di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur. Sedangkan, Sony Sanjaya dijemput paksa di sebuah hotel.

Ketiganya pun langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, pemeriksaan ketiganya tidak diketahui secara pasti. Meskipun demikian, riuh kabar persoalan terkait lembaga pelaksana program MBG ini sudah tersiar sejak pagi hari, Rabu (3/6/2026).

Kabarnya, kantor BGN digeledah. Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri pun membenarkan soal kabar tersebut. Sontak, awak media berdatangan ke kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.00 WIB.

Penggeledahan Kantor BGN

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGN ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir seperti biasa. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai pukul 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambahnya.

Namun demikian, Kejagung masih menutup rapat informasi penggeledahan maupun kasus yang menyebabkan kantor BGN dilakukan upaya paksa oleh penyidik.

Penetapan Tersangka

Setelah itu, pesan broadcast dari Puspenkum Kejagung tersebar. Isinya, Kejagung berniat untuk melakukan konferensi pers pada sore hari atau tepatnya pada pukul 17.00 WIB. Desas-desus tersangka pun sudah beredar di kalangan awak media, salah satunya soal penetapan tersangka Dadan Hindayana.

Sebagaimana istilah gosip bak fakta tertunda. Dadan Hindayana pun keluar dengan mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan RI lengkap dengan balutan borgol di tangannya.

Dadan keluar pukul 17.10 WIB dan langsung digiring ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Tak lama berselang, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dengan kondisi yang sama pun keluar dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Setelah itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi langsung mengumumkan bahwa ketiganya telah berstatus tersangka usai penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Duduk Perkara

Berdasarkan kronologinya, kasus ini naik ke penyidikan sejak Jumat (29/5/2026). Kemudian, jika ditarik ke belakang, kasus ini bermula saat pemerintah melaksanakan program MBG pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.

Secara aturan, program MBG ini wajib dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, dari aturan ini muncul peluang yang dimanfaatkan Dadan Cs sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Sebab, Dadan beserta Sony diduga telah memberikan karpet merah terhadap sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra SPPG dengan memberikan atensi khusus. Tak main-main, yayasan yang terafiliasi dengan tersangka ini masing-masing meraup insentif miliaran rupiah per harinya.

"Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarief.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Dengan dua modus kejahatan ini, negara pun dinilai telah mengalami kerugian.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Syarief.

Kerugian Negara

Meskipun sudah mengungkap perbuatan Dadan Cs dalam kasus tersebut, penyidik masih belum bisa mengungkap keuntungan yang diterima masing-masing. Sebab, aliran uang hasil dugaan korupsi masih dalam pendalaman.

"Kalau perhitungan masih berjalan. Kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus sampai sekarang, masih berjalan," ujar Syarief.

Selain melakukan perhitungan terkait keuntungan, penyidik juga turut mendalami total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Masih dihitung. Masih dihitung, masih proses," pungkas Syarief.

Meskipun demikian, Dadan Cs telah dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Para tersangka juga sudah dijebloskan ke penjara untuk kepentingan penyidikan. Sony dan Lodewyk ke Rutan Salemba Kejagung, sementara Dadan di Rutan Salemba Kejari Jakarta Selatan. Ketiganya harus menjalani bui selama 20 hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) meningkatkan status perkara dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing ke penyidikan.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan praktik manipulasi data ekspor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, serta gelar perkara," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menambahkan, dalam proses penyidikan ini Bareskrim telah menggeledah kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara.

Selain di kantor perusahaan, penggeledahan juga dilakukan di gudang perusahaan yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan," imbuhnya.

Adapun, barang bukti yang diamankan antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika terkait kasus dugaan korupsi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice korupsi minyak goreng.

“Iya benar [diperiksa],” ujar Syarief, saat dikonfirmasi, Senin (25/5/2026).

Adapun, terlihat Yeka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung pukul 10.55 WIB. Tak sendiri, Yeka nampak ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar, saat tiba di Gedung Bundar Kejagung RI.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menggeledah Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Selain kantor Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut yaitu sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap penggeledahan ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [terkait gugatan di PTUN]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memblokir rekening Samin Tan beserta keluarganya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang di Kalimantan Tengah.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemblokiran ini juga dilakukan terhadap pihak yang terafiliasi Samin Tan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.

"Dilaksanakan penelusuran aset dan pemblokiran rekening atas nama ST beserta keluarga dan pihak-pihak terafiliasi," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, penyidik juga telah melakukan upaya paksa seperti menggeledah 17 lokasi di kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Jakarta.

Selain itu, kediaman maupun kantor yang terafiliasi Samin Tan di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan juga turut dilakukan penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, turut disita sejumlah dokumen, data elektronik, serta alat berat yang diduga memiliki hubungan langsung dengan perkara dimaksud," imbuhnya.

Lebih jauh, penyidik korps Adhyaksa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi hingga berkoordinasi dengan ahli serta auditor untuk membuat terang perkara ini.

Meskipun begitu, Anang tidak menjelaskan secara lebih detail 25 saksi yang telah diperiksa tersebut.

"Hingga saat ini, telah diperiksa sebanyak 25 orang saksi, serta dilakukan koordinasi dengan para ahli dan auditor," pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 2017-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Adapun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, PATI – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Nonaktif Sudewo.
Berdasarkan pantauan langsung, penggeledahan Kantor Bupati Pati di dilakukan semenjak pagi hingga sore pukul 15.15 WIB. Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas KPK terlihat membawa satu buah koper berwarna merah dan dua kardus.
Terdapat lima unit mobil berwarna hitam dan satu unit mobil berwarna putih dengan plat berbeda-beda (B, H, dan AB) meninggalkan area Pendopo Kabupaten Pati pada pukul 15.16 WIB.
Salah seorang pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang enggan disebut namanya mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan di Kantor Bupati Pati. “Baru lihat ada mobil-mobil [petugas KPK] itu setelah sholat Ashar tadi,” ujarnya.
Pada Kamis pagi, Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penggeledahan di kantor dinas Bupati Pati. “Penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati, tim juga masih di lapangan," ujar Budi dalam keterangannya pada Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, KPK mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati nonaktif Sudewo di Kabupaten Kudus pada Senin (19/1/2026).

(Muhammad Robith Faizi)