REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menegaskan percepatan transisi energi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Tanpa langkah konkret dalam lima tahun ke depan, target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berisiko hanya menjadi angka tanpa implementasi nyata.

Ia mengatakan komitmen menuju emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) harus segera diwujudkan melalui berbagai strategi, terutama pada sektor energi yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

“Ke depan, komitmen net zero emission harus segera dituntaskan. Karena kalau tidak bergerak dalam lima tahun ini, sebetulnya target NDC kita hanya menjadi angka, jadi tidak berarti ke depannya,” ujar Eniya dalam Ministerial Dialogue yang digelar di sela Envirotech, Kamis (11/6/2026).

Indonesia dalam target NDC terbaru menargetkan penurunan emisi sebesar 466 juta ton karbon dioksida (CO2). Namun, Eniya mengatakan pendekatan NDC berikutnya tidak lagi hanya berbasis persentase penurunan emisi, melainkan membutuhkan langkah nyata untuk mengubah sistem energi nasional.

“Sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) dan energi merupakan sektor terbesar. Peak emission kita ada pada 2035, dan untuk sektor energi sudah bergeser. Sektor energi menjadi sektor yang sangat penting untuk segera kita turunkan,” katanya.

Eniya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong transisi energi, termasuk melalui regulasi sektor energi bersih. Indonesia, menurut dia, memiliki modal besar karena hampir seluruh sumber energi terbarukan tersedia di dalam negeri.

“Semua jenis renewable energy itu sebetulnya Indonesia punya. Negara lain belum tentu memiliki semuanya. Kita punya panas bumi, energi laut, angin, tenaga surya, bioenergi, bioetanol, dan biodiesel,” ujarnya.

Eniya mengatakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi strategi utama untuk menurunkan emisi sektor energi. Pemerintah menargetkan sektor EBT mampu mengurangi emisi sekitar 82,47 juta ton CO2 hingga 2030.

Selain EBT, efisiensi energi menjadi strategi kedua yang dinilai penting. Eniya mengatakan efisiensi energi dapat dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga melalui penggunaan peralatan listrik hemat energi. Ia mengimbau masyarakat memilih peralatan elektronik dengan tingkat efisiensi tinggi, seperti perangkat dengan label bintang lima.

“Kalau membeli kulkas, AC, atau kipas angin, itu harus diperhatikan. Ada label bintang lima yang menunjukkan alat tersebut efisien. Memang mungkin harga awal lebih mahal, tetapi satu-dua tahun ke depan akan lebih murah karena konsumsi listriknya rendah,” katanya.

Efisiensi energi, lanjut Eniya, berpotensi menyumbang penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO2. Penggunaan lampu LED sebagai pengganti lampu konvensional juga menjadi bagian dari upaya penghematan energi.

Strategi berikutnya adalah pembangunan pembangkit energi bersih, termasuk konversi pembangkit yang masih menggunakan batu bara ke teknologi yang lebih maju sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Pemerintah juga mendorong penggunaan gas sebagai energi transisi karena memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan batu bara.

“Kementerian ESDM sangat berupaya mendapatkan pasokan gas, karena gas merupakan salah satu energi low carbon. Ini salah satu upaya kita menurunkan emisi,” ujar Eniya.

Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar rendah karbon, termasuk pengembangan jaringan gas rumah tangga, konversi energi, hingga kompor listrik. Program reklamasi pascatambang juga akan diarahkan untuk mendukung transisi energi.

Menurut Eniya, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait pembangunan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt.

“Lahan pascatambang bisa menjadi salah satu lokasi untuk menghadirkan PLTS. Jadi, lahan yang sudah selesai digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk energi bersih,” katanya.

Eniya juga menyampaikan perkembangan bauran energi terbarukan Indonesia yang terus meningkat. Pada kuartal I 2026, bauran EBT telah mencapai 18,3 persen, melampaui batas bawah target pemerintah.

“Target yang ditetapkan berada pada kisaran 17 hingga 21 persen. Alhamdulillah sudah mencapai 18,3 persen,” ujar Eniya.

Namun, untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030, bauran EBT perlu terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan bauran EBT sekitar 33 persen agar target penurunan emisi dapat tercapai.

Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi bauran energi pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 17,89 persen per April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

“Bauran EBT mengalami kenaikan melampaui target, yaitu dengan realisasi 17,89 persen. Di atas target 16,46 persen,” ucap Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Tri menilai capaian tersebut cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja positif dari energi baru dan terbarukan.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” kata Tri.

Secara keseluruhan, produksi listrik nasional sampai dengan April 2027 mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Komposisi bauran energi dari produksi listrik nasional tersebut yakni 64,87 persen dari batu bara; sebesar 13,86 persen dari gas; kemudian 3,38 persen dari bahan bakar minyak (BBM); dan 17,89 persen dari EBT.

Wilayah dengan bauran EBT tertinggi berasal dari Sumatera, yakni 41,76 persen. Adapun total produksi listrik di pulau Sumatera sebesar 32,42 TWh. Sementara itu, batu bara menduduki posisi kedua di kawasan tersebut dengan komposisi bauran 38,40 persen; lalu gas sebesar 17,79 persen; dan BBM sebesar 2,05 persen.

Untuk produksi listrik di Pulau Jawa-Bali masih didominasi oleh batu bara. Dari 87,43 TWh listrik yang diproduksi di kawasan Jawa-Bali, sebesar 70,99 persen berasal dari batu bara; kemudian 16,66 persen berasal dari gas; sebesar 10,01 persen berasal dari EBT; dan 2,34 persen dari BBM.

“(Upaya transisi energi) masih memerlukan akselerasi untuk mengurangi dominasi fosil di dalam sistem tenaga listrik nasional,” kata Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membenarkan bahwasanya terdapat peningkatan bauran energi baru terbarukan.

Ia pun menyampaikan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menunjukkan 76 persen dari target penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW) berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Dalam satu tahun sejak RUPTL diterbitkan, Darmawan memaparkan PLN telah mengeksekusi kurang lebih 22,57 GW atau 43 persen pembangkit berbasis EBT, termasuk 0,78 GW yang telah berhasil beroperasi.

“Jadi, dari 52,8 GW, itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses eksekusi. Kami diminta untuk laporan setiap dua minggu,” kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bauran energi baru dan terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan telah mencapai 16,3 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 15,9 persen.

“Kalau khusus di ketenagalistrikan, itu (bauran EBT) tercapai 16,3 persen. Itu di atas RUKN yang hanya menargetkan 15,9 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui setelah Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Akan tetapi, apabila dihitung bauran energi secara keseluruhan yang meliputi penerapan biodiesel dan lain-lain, bauran EBT-nya sebesar 15,75 persen. Angka tersebut naik 1,1 persen apabila dibandingkan dengan bauran EBT pada 2024 yang sebesar 14,65 persen.

Eniya meyakini pada 2026, pelaksanaan Commercial Operation Date (COD) pembangkit EBT yang meliputi PLTA Merangin, PLTA Batang Toru, dan lain-lainnya dapat mendongkrak bauran EBT Indonesia.

“Itu nanti pasti mendongkrak jadi 16 sekian, target di renstra itu 17 (persen),” ucap Eniya.

Secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan penambahan bauran EBT sepanjang 2025 sebenarnya cukup besar. Capaian total kapasitas pembangkit terpasang EBT sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar 15.630 MW.

Tambahan kapasitas pembangkit EBT tersebut merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir.

“Sebenarnya penambahan EBT ini cukup besar di tahun 2025, tetapi kalau dikonversi menjadi turun persentasenya karena ada penambahan (pembangkit) dari gas dan batu bara,” ucap Bahlil.

Bahlil dalam kesempatan tersebut memaparkan terdapat tambahan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 7 GW sepanjang 2025, dari 100,65 GW menjadi 107,51 GW. Dari 7 GW yang terpasang, pembangkit yang menggunakan energi fosil seperti batu bara dan gas masih mendominasi.

“Tumbuh 6,8 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Dalam analisa kami di tahun 2026, kita harus genjot karena seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan porsi bauran pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menjadi penopang peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional. Saat ini, porsi bauran EBT dalam sistem kelistrikan Indonesia mencapai 14,4%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menyebutkan bahwa hingga Oktober 2025 total kapasitas terpasang pembangkit nasional telah mencapai 107 giga watt (GW) yang menopang kebutuhan listrik seluruh sektor, dari rumah tangga hingga industri.

Kontribusi PLTA berada di atas 7%, menjadikannya penopang terbesar dalam bauran EBT nasional. Biomassa menyusul dengan 3%, panas bumi 2,6%, surya 1,3%, bayu 0,1%, serta jenis EBT lain yang masih relatif kecil.

"Terkait komposisi, porsi pembangkit berbasis energi baru terbarukan mencapai 14,4%, dan dari total angka tersebut tenaga air masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi lebih dari 7%," kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Adapun, besarnya potensi EBT Indonesia belum diimbangi percepatan pembangunan. Masalahnya, seperti contoh: proyek PLTA membutuhkan waktu lama karena lokasi di pedalaman, panas bumi memerlukan eksplorasi penuh risiko, sementara PLTS dan turbin angin bersifat intermiten.

Meski begitu, produksi listrik EBT terus menunjukkan kenaikan konsisten. Sejak Januari hingga Oktober 2025, produksinya naik dari 3,72 TWh menjadi 37,48 TWh, atau 12,9 persen dari total produksi listrik nasional.

"Meskipun persentasenya belum melesat, tetapi tren kenaikan yang stabil menandakan bahwa fondasi dari EBT sistem kita semakin kuat," ujarnya.

Di sisi lain, dominasi energi fosil masih sangat kuat. Hingga Oktober 2025, batubara menghasilkan 193,22 TWh atau 66,52 persen, sementara gas 47,46 TWh atau 16,34 persen. Peran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dinilai masih krusial untuk menjaga keandalan sistem.

"Sistem tenaga listrik kita tidak bisa serta merta meninggalkan PLTU, tetapi perannya untuk menjaga keandalan ini cukup signifikan," imbuhnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan listrik, proyeksi akhir 2025 menunjukkan kenaikan produksi menjadi 354 TWh, dengan porsi EBT diperkirakan mencapai 12,67%. Meski belum dominan, tren kenaikan menunjukkan upaya transisi energi yang meningkat. "Produksi listrik pada tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah terus mendorong percepatan capaian Net Zero Emission (NZE) melalui transisi penggunaan energi dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

Langkah ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi multisektor untuk mencapai target 21,32% bauran EBT pada akhir tahun ini.

Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa hingga tahun 2024 Jawa Tengah telah berhasil memanfaatkan 18,55% EBT dalam penggunaan energinya. Pemanfaatan EBT terus ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi kewilayahan yang dimiliki Jawa Tengah.
Jawa Tengah sendiri saat ini sedang mengembangkan potensi mikrohidro di wilayah aliran sungai seperti Banyumas, energi bayu atau angin di Demak dan Brebes, serta energi panas bumi di Wonosobo dan Tegal.

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu berjalan beriringan dengan upaya pelaku industri seperti Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) yang mulai memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLST) Atap di fasilitas produksinya.

"(Apa yang dilakukan CCEP Indonesia) ini pas dengan apa yang terus kita dorong. Mulai menggunakan air sebagai sumber bahan baku yang berkelanjutan, sambil memelihara Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga suplai airnya tetap ada, industrinya juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Langkah-langkahnya bagus," ucap Sujarwanto pada Kamis (6/11/2025).

Dari sisi infrastruktur, PT PLN (Persero) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan instalasi PLTS Atap dari sektor industri.

Hal ini terlihat dalam rekomposisi kuota PLTS Atap yang diakomodasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN di mana hingga 2028 terdapat kuota pembangkitan PLTS Atap hingga 2 GWp.

"Kami punya daftar tunggu sekitar 375 MWp. Artinya, demand-nya itu sudah ada dan harus bisa kami angkut semua, supaya bisa ter-cover. Harapan kami, industri-industri lain bisa mengikuti (langkah) CCEP Indonesia karena energi bersih itu menjadi tanggungjawab kita sendiri," ucap Daniel Lestanto, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero).

Daniel mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelanggan PLTS Atap di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Hingga September 2025, daya terpasang dari fasilitas PLTS Atap telah mencapai 708 MWp, 567 MWp di antaranya berasal dari sektor industri.

Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 2.000-2.500 industri yang telah memanfaatkan PLTS Atap tersebut dengan beban puncak sekitar 88 MWp.

"PLN pada prinsipnya sangat commit, untuk mendukung terciptanya energi bersih. Sesuai arahan Presiden dan Direksi. Dukungan itu diwujudkan lewat berbagai parameter yang sudah kami siapkan. termasuk di dalamnya penambahan kuota untuk PLTS Atap," tegas Daniel.

Komitmen Industri untuk Bisnis Berkelanjutan

Keputusan perusahaan untuk beralih ke energi bersih didorong oleh strategi keberlanjutan jangka panjang dan tuntutan pasar global.

Natasha Gabriella, Head of Sustainability CCEP Indonesia, menjelaskan bahwa motivasi ini didorong oleh dua faktor utama.

Faktor pendorong internal mencakup inovasi produk PLN seperti Green Tariff dan Renewable Energy Certificate (REC) yang menjanjikan beban investasi EBT yang jauh lebih rendah.

Sementara faktor penarik eksternal adalah regulasi internasional, seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mewajibkan perhitungan emisi karbon dan potensi penerapan pajak karbon.

"Kami percaya jika kami ingin bisnis kami bertahan untuk jangka panjang, bukan hanya 5-10 tahun tapi mungkin hingga 100 tahun dari sekarang, memang harus dilakukan secara berkelanjutan," ujar Natasha.

Komitmen keberlanjutan itu dilakukan dengan mendorong pemanfaatan PLTS Atap di fasilitas produksi yang dimiliki CCEP Indonesia di Pabrik Semarang.

Instalasi itu dibangun di atas lahan 13.722 m² dengan 2.197 modul surya. Dengan kapasitas 1,2 MWp, sistem ini mampu memenuhi sekitar 17% kebutuhan energi harian pabrik dan menurunkan emisi hingga 1.700 ton CO₂e per tahun.

Peresmian PLTS Atap ini menandai komitmen keberlanjutan yang dijalankan CCEP Indonesia masih akan terus berlanjut. Director of Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia, Lucia Karina, memastikan bahwa inisiatif energi bersih tidak hanya terbatas pada pemanfaatan panel surya, tetapi perusahaan terus menilai opsi lain.

"(Pemanfaatan) solar panel kami sedang mencoba kolaborasi dengan kawasan industri, karena ada satu pabrik lagi di kawasan industri yang coba kami kerjasamakan untuk memasang PLTS Atap. Tetapi yang pasti, inisiatif keberlanjutan itu tetap ada, tidak cuma di solar panel, mungkin juga yang lain akan terus kami coba, kami asses kira-kira mana yang paling pas," tutup Karina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Energi Nasional (DEN) membeberkan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia melonjak signifikan dalam waktu satu tahun ini. Capaian bauran EBT tercatat mencapai angka dua digit di tahun 2025 ini.

Anggota DEN 2020-2025 Satya Widya Yudha mengungkapkan tahun 2025 menjadi tahun yang signifikan dalam penerapan EBT bahkan saat ini tercatat bauran EBT sudah mencapai 16% di Indonesia dari target 17-19%.

"Tadi Ibu Eniya menyampaikan 16% sudah dicapai pada tahun 2025. Walaupun di dalam kebijakan energi nasional kita, kita menginginkan 17-19%. Tapi ini luar biasa karena sudah mendekati daripada target yang ada di dalam kebijakan energi nasional," ujar Satya dalam program Prabowonomics CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Satya menekankan bahwa lonjakan bauran energi bersih kali ini berbeda dari tren sebelumnya yang cenderung datar.

"Kita mengikuti betul dari waktu ke waktu bahwasannya bauran energi bersih ini lompatannya tidak se-signifikan hari ini. Jadi kalau kita melihat hari ini luar biasa dengan 2 digit tadi, bisa sampai 2% yang di eskalasi," tambahnya.

Pencapaian tersebut juga dinilai sebagai menjadi bukti bahwa arah transisi energi Indonesia mulai berjalan di jalur yang benar.

"Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti bahwa net zero emission di tahun 2060 jalannya sudah bisa dimulai dengan cara yang baik. Paling tidak ada optimisme di sini untuk kita bisa net zero pada tahun 2060," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan target bauran EBT di Indonesia sekitar 19-23% pada 2030 mendatang. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Semula, target bauran EBT sebesar 23% ditetapkan pada tahun 2025 dan tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Target ini juga sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebelumnya yang telah diatur dalam PP Nomor 79 tahun 2014.

Pasal 10, di dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 menyebutkan bahwa penyediaan energi primer Indonesia pada 2030 ditargetkan antara 368 hingga 454 juta tonnes of oil equivalent (TOE) dengan porsi EBT yang ditargetkan sebesar 19% hingga 23%.

Sementara pada tahun 2040, penyediaan energi primer ditargetkan antara 468 sampai 596 juta TOE dengan target bauran EBT antara 36% sampai dengan 40%.

Kemudian pada tahun 2050, penyediaan energi primer ditargetkan antara 595 juta TOE sampai dengan 712 juta TOE dengan bauran EBT antara 53% sampai dengan 55%.

Selanjutnya pada tahun 2060, penyediaan energi primer ditargetkan antara 665 juta TOE sampai dengan 775 juta TOE dengan bauran EBT antara 70% sampai dengan 72%.