REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengevaluasi dan menyesuaikan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan kuota konsumsi BBM jenis tersebut akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per orang per bulan.

"Pemerintah akan menyesuaikan batas kelayakan (kuota) RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan, mulai 1 April 2026," kata Anwar dalam pernyataan yang dipantau di Kuala Lumpur, Kamis (26/3/2026) malam.

Keputusan ini dilakukan setelah pemerintah Malaysia meneliti bahwa rata-rata penggunaan BBM jenis RON 95 per bulan adalah 100 liter per orang. Hampir 90 persen rakyat Malaysia menggunakan BBM RON 95 kurang dari 200 liter per bulan.

Atas dasar itu kuota pembelian BBM tersebut dikurangi dari maksimal 300 liter per orang per bulan, menjadi 200 liter per orang per bulan.

Keputusan ini juga diambil untuk mengukuhkan kemampuan Malaysia dalam menghadapi potensi krisis. Keputusan juga diambil di tengah beberapa insiden viral di media sosial yang menunjukkan adanya penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan, BBM RON 95 bersubsidi seharga 1,99 ringgit (Rp8.437) per liter, hanya diperuntukkan bagi masyarakat Malaysia pemegang kartu tanda kependudukan yang sah.

Sedangkan bagi warga asing dikenakan harga RON 95 normal yakni sekitar 3,87 ringgit (Rp16.389) per liter, dan bagi kendaraan bernomor polisi non-Malaysia, misalnya Singapura, wajib membeli BBM jenis RON 97 seharga sekitar 5,15 ringgit (Rp21.812) per liter.

Insiden viral di media sosial di antaranya kendaraan bernomor polisi non-Malaysia membeli RON 95, serta seseorang warga Malaysia membeli RON 95 subsidi dan mengisinya ke dalam tong atau jeriken.

Sementara itu khusus untuk pengemudi transportasi daring, pemerintah Malaysia tetap memberikan kuota pembelian BBM RON 95 subsidi maksimum hingga 800 liter per bulan.

Bank Dunia menyarankan Pemerintah Malaysia menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 sesuai harga pasar alias floating price.

Usul itu disampaikan World Bank Lead Economist for Malaysia Apurva Sanghi dalam beberapa kesempatan. Bahkan, ia sampai membuat thread khusus di aplikasi X mengenai argumentasinya tersebut.

Bank Dunia mengkritik harga ganda BBM RON 95 yang dinilai tidak efektif mencegah kebocoran subsidi. Warga Malaysia berhak atas harga lebih murah senilai 1,99 ringgit per liter atau setara Rp8.077 (asumsi kurs Rp4.059 per ringgit Malaysia), sedangkan warga negara asing (WNA) harus membayar 2,60 ringgit (Rp10.553) setiap liternya.

"Orang kaya Malaysia tidak dikecualikan [dari harga subsidi BBM RON 95]+mereka punya banyak mobil+lebih sering berkendara. Jadi, mereka [orang kaya Malaysia] tetap yang paling diuntungkan (secara absolut)," jelasnya dalam akun X @ApurvaSanghi, Rabu (24/9).

Oleh karena itu, Apurva Sanghi menolak penetapan harga ganda tersebut. Ia menilai Pemerintah Malaysia juga tidak bakal menerima manfaat lebih dengan hanya mematok harga mahal bagi orang asing.

Ia mengamini memang ada potensi WNA mengurangi intensitas penggunaan mobil pribadi. Akan tetapi, penduduk lokal yang termasuk orang-orang kaya, bakal cenderung berkendara lebih sering karena harga RON 95 lebih murah alias tetap disubsidi.

"Ini (harga ganda BBM RON 95) melemahkan dorongan untuk mobil pribadi yang lebih bersih dan penggunaan transportasi umum," ucap Sanghi lebih lanjut.

"Mengapa (Pemerintah Malaysia) tidak mengadopsi perbaikan (reformasi subsidi) yang sudah baku? Float prices plus bantuan tunai yang ditargetkan?" sarannya kepada Pemerintah Malaysia.

Di lain sisi, wakil dari Bank Dunia di Malaysia itu mempertanyakan dasar perhitungan Negeri Jiran yang mengklaim bisa menghemat 2,5 miliar ringgit atau setara Rp10,14 triliun dari kebijakan subsidi BBM tersebut. Sanghi menilai penghematan itu akan sangat bergantung dari orang asing yang tetap membeli BBM dengan harga lebih mahal.

Sanghi lalu mengingatkan peristiwa lonjakan harga BBM pada 2008 lalu yang akhirnya membuat Malaysia berbenah. Ia mengatakan orang-orang hanya akan mengingat kenaikan mendadak, tanpa memperhatikan kondisi harga minyak global.

"Penetapan harga ganda; bahan bakar yang lebih murah; dan subsidi untuk semua [warga Malaysia] mengundang kebocoran, penggunaan berlebihan, dan penghematan fiskal yang tidak signifikan," tuturnya.

"Jika kebijakan saat ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, mungkin ada baiknya untuk memberi tahu masyarakat. Plot twist memang bagus dalam drama Korea, tetapi tidak dalam kebijakan BBM," imbuh Sanghi.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menolak usul Bank Dunia untuk menetapkan harga pasar dalam penjualan BBM RON 95. Ia bersikukuh dengan program Budi Madani RON95 (Budi95).

Anwar mengklaim subsidi RON 95 versi Malaysia saat ini merupakan langkah bijaksana yang berhasil mengurangi belanja pemerintah tanpa membebani masyarakat.

"Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kami bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, subsidi RON 95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif," kata Anwar Ibrahim di Dewan Negara Malaysia, Selasa (2/12), dikutip dari Malaymail.