Ancaman krisis BBM yang berpotensi terjadi pada Juni mendatang diwaspadai Pemerintah Malaysia. Negeri Jiran itu menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (12/4).

Menurutnya, ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, perlu dijaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, tetapi tantangan utama akan muncul setelahnya.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

[Gambas:Youtube]

Ia yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa SPBU Malaysia. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Pemerintah Malaysia menyiapkan serangkaian kebijakan untuk meredam dampak gejolak energi global, mulai dari penyesuaian harga BBM, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan pasokan.

Namun, di tengah upaya tersebut, negara itu tetap dibayangi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan tahun ini.

Langkah awal yang ditempuh pemerintah adalah menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi besar. Malaysia menggelontorkan hampir US$1 miliar atau sekitar Rp17,1 triliun per bulan (asumsi kurs Rp17.128 per dolar AS) untuk subsidi energi guna menahan lonjakan harga di tingkat konsumen, di tengah kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mulai menaikkan harga solar non-subsidi secara bertahap, yang telah berlangsung selama empat pekan berturut-turut. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menyesuaikan harga dengan kondisi pasar.

Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN mulai 15 April 2026.

"Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Youtube]

Skema kerja fleksibel ini berlaku hingga tiga hari dalam sepekan, khususnya bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun, efektivitas WFH ASN ini dinilai terbatas. Sejumlah ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang dapat menerapkan WFH, sehingga penghematan energi yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Di sisi pasokan, Malaysia juga memperkuat peran perusahaan energi nasional Petronas dalam menjaga ketersediaan BBM dan listrik domestik. Pemerintah menegaskan prioritas utama tetap pada kebutuhan dalam negeri di tengah meningkatnya permintaan global.

Meski demikian, Malaysia tetap memainkan peran penting sebagai pemasok energi di kawasan. Negara ini menjadi salah satu sumber impor bahan bakar olahan bagi Australia, yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri untuk lebih dari 80 persen kebutuhan energinya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan dijadwalkan mengunjungi Kuala Lumpur pada pertengahan April untuk mengamankan pasokan energi.

"Melibatkan mitra regional penting seperti Brunei Darussalam dan Malaysia akan membantu memastikan pasokan energi Australia tetap aman di tengah ketidakpastian," ujar Albanese.

Upaya penguatan pasokan juga dilakukan Malaysia melalui diversifikasi sumber energi dan kerja sama dengan mitra dagang utama. Namun tetap saja berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko krisis.

Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memperingatkan periode Juni hingga Juli 2026 akan menjadi fase krusial bagi ketahanan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya.

Ia menambahkan pasokan BBM masih relatif aman untuk April dan Mei, tetapi tekanan diperkirakan meningkat setelahnya seiring ketidakpastian global. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan guna menghindari gangguan distribusi.

Peringatan ini mempertegas bahwa meski telah mengeluarkan berbagai jurus, Malaysia tetap menghadapi ancaman nyata krisis energi dalam waktu dekat.

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah alias PNS mulai 15 April 2026.

Skema kerja fleksibel bagi PNS itu sebagai upaya negara tersebut untuk menekan biaya energi di tengah melonjaknya harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan WFH tersebut akan berlaku mulai 15 April bagi pegawai di kementerian, lembaga pemerintah, serta perusahaan yang terkait dengan negara. Rincian lebih lanjut mengenai kebijakan WFH tersebut akan diumumkan kemudian.

"Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi," kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pernyataan, Rabu (1/4) dikutip Reuters.

Anwar menjelaskan upaya perusahaan minyak negara Petronas dan pihak lain sedang dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar dan listrik nasional.

Ia menegaskan pemerintah juga akan memperketat penegakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan informasi palsu tentang krisis energi secara daring.

Malaysia menghabiskan hampir US$1 miliar atau setara Rp17 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per dolar) per bulan untuk subsidi energi, guna menjaga harga eceran di masyarakat tetap rendah.

Secara terpisah, Kementerian Keuangan Malaysia mengumumkan kenaikan mingguan keempat berturut-turut untuk harga solar non-subsidi, meskipun bahan bakar transportasi lainnya, seperti bensin RON97 mengalami penurunan biaya yang sedikit.

Sebanyak tujuh kapal tanker milik perusahaan Malaysia saat ini tengah tertahan di Selat Hormuz di tengah tingginya ketegangan militer di Timur Tengah.

Pemerintah Iran dikabarkan telah memberikan izin melintas kepada kapal tanker Malaysia, namun kendala operasional memicu antrean panjang di jalur vital tersebut.

Menteri Luar Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut-termasuk milik raksasa energi Petronas dan Sapura Energy, tidak ditahan oleh otoritas setempat, melainkan sedang menunggu "jendela waktu" yang aman untuk melanjutkan pelayaran.

Mohamad Hasan menjelaskan bahwa Pemerintah Iran telah merespons positif permintaan Malaysia untuk mengizinkan kapal-kapal tersebut melintas.

Situasi terkini terkait antrean di Selat Hormuz, koordinasi tingkat tinggi terjadi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menlu Malaysia telah menghubungi pihak terkait di Iran untuk memastikan keamanan kapal.

Penundaan terjadi karena volume lalu lintas kapal yang sangat padat di Selat Hormuz. "Kapal-kapal ini harus menunggu giliran. Kami ingin memastikan semuanya lewat dengan selamat karena situasi sangat tegang," ujar Mohamad, seperti dilansir The Sun.my.

Menlu Malaysia menyebut adanya kendala komunikasi di zona konflik. "Kadang instruksi dari Teheran tidak sampai ke petugas di Selat Hormuz secara efektif karena gangguan teknis selama konflik berlangsung," tambahnya.

Selain masalah logistik, Mohamad Hasan juga memaparkan kondisi terkini warga Malaysia di kawasan konflik. Komunikasi dengan warga Malaysia di Iran saat ini sangat terbatas akibat gangguan jaringan, namun keselamatan mereka terus dipantau secara ketat.

Kemudian, Pemerintah Malaysia menegaskan tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah Umrah karena wilayah udara Arab Saudi masih dibuka.

Meski penerbangan tetap beroperasi, pemerintah menyarankan publik untuk menunda perjalanan non-esensial ke wilayah terdampak konflik.

"Jika bisa ditunda, lebih baik dilakukan di tengah situasi yang tidak menentu ini," tegasnya dalam acara Open House Idulfitri di Rantau, Sabtu (28/3).

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengevaluasi dan menyesuaikan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan kuota konsumsi BBM jenis tersebut akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per orang per bulan.

"Pemerintah akan menyesuaikan batas kelayakan (kuota) RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan, mulai 1 April 2026," kata Anwar dalam pernyataan yang dipantau di Kuala Lumpur, Kamis (26/3/2026) malam.

Keputusan ini dilakukan setelah pemerintah Malaysia meneliti bahwa rata-rata penggunaan BBM jenis RON 95 per bulan adalah 100 liter per orang. Hampir 90 persen rakyat Malaysia menggunakan BBM RON 95 kurang dari 200 liter per bulan.

Atas dasar itu kuota pembelian BBM tersebut dikurangi dari maksimal 300 liter per orang per bulan, menjadi 200 liter per orang per bulan.

Keputusan ini juga diambil untuk mengukuhkan kemampuan Malaysia dalam menghadapi potensi krisis. Keputusan juga diambil di tengah beberapa insiden viral di media sosial yang menunjukkan adanya penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan, BBM RON 95 bersubsidi seharga 1,99 ringgit (Rp8.437) per liter, hanya diperuntukkan bagi masyarakat Malaysia pemegang kartu tanda kependudukan yang sah.

Sedangkan bagi warga asing dikenakan harga RON 95 normal yakni sekitar 3,87 ringgit (Rp16.389) per liter, dan bagi kendaraan bernomor polisi non-Malaysia, misalnya Singapura, wajib membeli BBM jenis RON 97 seharga sekitar 5,15 ringgit (Rp21.812) per liter.

Insiden viral di media sosial di antaranya kendaraan bernomor polisi non-Malaysia membeli RON 95, serta seseorang warga Malaysia membeli RON 95 subsidi dan mengisinya ke dalam tong atau jeriken.

Sementara itu khusus untuk pengemudi transportasi daring, pemerintah Malaysia tetap memberikan kuota pembelian BBM RON 95 subsidi maksimum hingga 800 liter per bulan.

Pemerintah Malaysia mencatat lonjakan drastis besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), bahkan membengkak empat kali lipat lebih dalam waktu kurang dari sepekan akibat kenaikan harga minyak global.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut subsidi bulanan untuk BBM jenis RON95 dan diesel melonjak dari 700 juta ringgit Malaysia menjadi 3,2 miliar ringgit Malaysia.

"Dalam waktu kurang dari satu minggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$70 menjadi hampir US$120 per barel," ujar Anwar dalam video penjelasan yang diunggah di akun resminya melansir situs berita The Star, Senin (23/3).

Lonjakan harga minyak dipicu gangguan distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang dilalui 20 persen pasokan minyak dunia.

Meski merupakan negara produsen minyak, Malaysia tetap bergantung pada impor, dengan hampir setengah pasokan berasal dari Selat Hormuz.

"Malaysia memang memproduksi minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak dibandingkan yang kita ekspor," kata Anwar.

Ia mengungkapkan Malaysia mengekspor minyak mentah senilai sekitar US$5,5 miliar pada tahun lalu, tetapi mengimpor hingga US$12,6 miliar, sehingga mengalami defisit lebih dari US$7 miliar.

Menurutnya, minyak impor harus melalui proses pemurnian, distribusi, hingga asuransi sebelum sampai ke konsumen, yang seluruh biayanya meningkat saat konflik global.

Anwar juga menambahkan lonjakan harga energi berdampak luas terhadap perekonomian, termasuk biaya transportasi, harga pangan, hingga pengeluaran rumah tangga.

Untuk menahan dampak tersebut, pemerintah memilih meningkatkan subsidi agar masyarakat tidak menanggung sepenuhnya kenaikan harga global.

"Dalam situasi penuh tantangan ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian tekanan biaya global demi melindungi rakyat," ujarnya.

Meski demikian, ia optimistis negaranya mampu menghadapi tekanan tersebut, mengingat Malaysia pernah melalui kondisi serupa di masa lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Peritel Malaysia MR DIY Group M. Bhd., saham dengan kinerja terbaik di Asia Tenggara bulan ini, semakin menarik minat investor karena analis mengantisipasi potensi kenaikan dari prospek konsumsi yang membaik di negara tersebut.

Saham tersebut ditutup pada harga 1,88 ringgit per saham pada Senin (26/1/2026) mengakhiri kenaikan 23% bulan ini dan memimpin di antara 91 anggota Indeks MSCI Asean. BIMB Securities menetapkan target harga 12 bulan sebesar 2,40 ringgit, sementara MBSB Investment Bank memproyeksikan 2,20 ringgit.

Melansir Bloomberg, Selasa (27/1/2026), sebagai salah satu jaringan ritel terbesar di Malaysia dengan lebih dari 1.400 toko di seluruh negeri, MR DIY berencana untuk melakukan ekspansi lebih lanjut dan berada di posisi yang menguntungkan dari konsumsi domestik yang lebih kuat, didukung oleh stimulus pemerintah dan perekonomian yang membaik.

Para pembuat kebijakan mengandalkan daya beli rumah tangga yang tangguh, dibantu oleh tingkat pengangguran yang rendah, dan peningkatan pariwisata untuk mengimbangi tantangan global.

Pendorong utama bagi sektor ini berasal dari pembayaran tunai pemerintah sebesar 100 ringgit kepada warga dewasa, yang dapat dibelanjakan di toko ritel dan gerai kelontong tertentu. Perusahaan menyoroti program ini sebagai pendorong utama bagi sektor ritel, ketika melaporkan peningkatan penjualan sebesar 5,6% secara tahunan dan rencana untuk 155 toko baru dalam hasil kuartalan terbarunya.

"Dipadukan dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dan prospek makro yang kuat, MR DIY sebagai perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi non-esensial siap untuk tahun yang lebih baik ke depan," kata Jayden Vantarakis, kepala riset ekuitas ASEAN di Macquarie Capital di Singapura.

Di Indonesia, entitas anaknya PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) yang juga menggunakan merek ritel MR DIY, memiliki lebih dari 1.200 gerai di seluruh negeri. MDIY melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2024.

Hingga Selasa (27/1/2026), MDIY ditutup terkoreksi 2,56% di level Rp950. Dalam satu tahun terakhir, koreksi saham tercatat sebesar 43,28%.

Bank Dunia menyarankan Pemerintah Malaysia menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 sesuai harga pasar alias floating price.

Usul itu disampaikan World Bank Lead Economist for Malaysia Apurva Sanghi dalam beberapa kesempatan. Bahkan, ia sampai membuat thread khusus di aplikasi X mengenai argumentasinya tersebut.

Bank Dunia mengkritik harga ganda BBM RON 95 yang dinilai tidak efektif mencegah kebocoran subsidi. Warga Malaysia berhak atas harga lebih murah senilai 1,99 ringgit per liter atau setara Rp8.077 (asumsi kurs Rp4.059 per ringgit Malaysia), sedangkan warga negara asing (WNA) harus membayar 2,60 ringgit (Rp10.553) setiap liternya.

"Orang kaya Malaysia tidak dikecualikan [dari harga subsidi BBM RON 95]+mereka punya banyak mobil+lebih sering berkendara. Jadi, mereka [orang kaya Malaysia] tetap yang paling diuntungkan (secara absolut)," jelasnya dalam akun X @ApurvaSanghi, Rabu (24/9).

Oleh karena itu, Apurva Sanghi menolak penetapan harga ganda tersebut. Ia menilai Pemerintah Malaysia juga tidak bakal menerima manfaat lebih dengan hanya mematok harga mahal bagi orang asing.

Ia mengamini memang ada potensi WNA mengurangi intensitas penggunaan mobil pribadi. Akan tetapi, penduduk lokal yang termasuk orang-orang kaya, bakal cenderung berkendara lebih sering karena harga RON 95 lebih murah alias tetap disubsidi.

"Ini (harga ganda BBM RON 95) melemahkan dorongan untuk mobil pribadi yang lebih bersih dan penggunaan transportasi umum," ucap Sanghi lebih lanjut.

"Mengapa (Pemerintah Malaysia) tidak mengadopsi perbaikan (reformasi subsidi) yang sudah baku? Float prices plus bantuan tunai yang ditargetkan?" sarannya kepada Pemerintah Malaysia.

Di lain sisi, wakil dari Bank Dunia di Malaysia itu mempertanyakan dasar perhitungan Negeri Jiran yang mengklaim bisa menghemat 2,5 miliar ringgit atau setara Rp10,14 triliun dari kebijakan subsidi BBM tersebut. Sanghi menilai penghematan itu akan sangat bergantung dari orang asing yang tetap membeli BBM dengan harga lebih mahal.

Sanghi lalu mengingatkan peristiwa lonjakan harga BBM pada 2008 lalu yang akhirnya membuat Malaysia berbenah. Ia mengatakan orang-orang hanya akan mengingat kenaikan mendadak, tanpa memperhatikan kondisi harga minyak global.

"Penetapan harga ganda; bahan bakar yang lebih murah; dan subsidi untuk semua [warga Malaysia] mengundang kebocoran, penggunaan berlebihan, dan penghematan fiskal yang tidak signifikan," tuturnya.

"Jika kebijakan saat ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, mungkin ada baiknya untuk memberi tahu masyarakat. Plot twist memang bagus dalam drama Korea, tetapi tidak dalam kebijakan BBM," imbuh Sanghi.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menolak usul Bank Dunia untuk menetapkan harga pasar dalam penjualan BBM RON 95. Ia bersikukuh dengan program Budi Madani RON95 (Budi95).

Anwar mengklaim subsidi RON 95 versi Malaysia saat ini merupakan langkah bijaksana yang berhasil mengurangi belanja pemerintah tanpa membebani masyarakat.

"Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kami bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, subsidi RON 95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif," kata Anwar Ibrahim di Dewan Negara Malaysia, Selasa (2/12), dikutip dari Malaymail.