JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI (BRSI) siap memenuhi ketentuan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 15 persen. Adapun keputusan rencana strateginya yang diambil diserahkan kepada pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, BSI saat ini memiliki tiga pengendali, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51,47 persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi PPA (23,24 persen), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (15,38 persen). Ketiga bank itu dikendalikan oleh Danantara.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, perseroan optimistis mampu melampaui batas minimal kepemilikan publik sebesar 15 persen pada tahun depan. Saat ini, porsi free float BSI baru sekitar 9,33 persen.

"Nah free float itu juga, kan kita seharusnya selesai sama dengan tahun depan ya, akan ditargetkan. Jadi ya tahun depan kita akan bisa melewati yang 15 persen ya," katanya saat ditemui di The Tower, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggoro yakin proses pemenuhan ketentuan minimal free float saham BRIS berjalan mulus mengingat pengendali perseroan memiliki visi strategis yang selaras. Ihwal rencana strateginya diserahkan kepada pemegang saham pengendali yang berkoordinasi dengan Danantara.

Dia juga mengungkapkan, manajemen BSI juga ikut serta merumuskan dan membahas beberapa skema alternatif secara internal untuk kemudian diserahkan dan dieksekusi oleh pengendali.

"Itu di Danantara, call-nya (keputusannya) ada di (yang) pegang saham kan? Jadi kita lebih kepada mengikuti saja pemegang saham, mau pakai opsi yang mana. Tapi kita langsung saja sudah membahas beberapa opsi. Tapi itu kan pegang sahamlah, kepada eksekusinya," tuturnya.

Langkah BSI untuk mempercepat pemenuhan saham publik ini sejalan dengan pengetatan aturan aksesibilitas pasar yang diterapkan oleh BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BEI secara bertahap telah mereformasi ketentuan batas minimum saham yang beredar di publik (free float) bagi perusahaan terbuka di Indonesia. Regulasi terbaru menaikkan ambang batas minimal free float menjadi sebesar 15 persen, melonjak dua kali lipat dari ketentuan lama yang sebelumnya hanya dipatok sebesar 7,5 persen.

Penyesuaian aturan tersebut sengaja diberlakukan untuk mendongkrak volume likuiditas perdagangan harian di bursa, menciptakan keadilan dalam proses perdagangan, serta mengurangi potensi praktik pembentukan harga saham yang tidak wajar.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media seusai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan kepercayaan pasar melalui penyelesaian isu fundamental dinilai menjadi agenda utama yang perlu diprioritaskan oleh jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah itu dinilai penting setelah pasar modal dalam negeri mendapatkan sorotan dari penyedia indeks global, seperti MSCI dan FTSE Russel terkait dengan aspek transparansi serta kualitas saham beredar atau free float.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menyatakan kepemimpinan baru BEI harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali daya saing pasar modal Indonesia di kancah domestik maupun global.

Menurutnya, pekerjaan rumah nakhoda baru bursa tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas atau jumlah investor dan pencatatan emiten baru, melainkan berfokus pada kualitas pasar dan likuiditas.

“Langkah yang paling mendesak adalah membangun kembali kepercayaan melalui penyelesaian isu-isu fundamental terkait aksesibilitas pasar, kualitas free float, transparansi, dan kepastian regulasi,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Gilman menyampaikan bahwa respons BEI terhadap berbagai masukan dari lembaga internasional seperti MSCI dan FTSE Russell perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dikomunikasikan dengan baik.

AEI pun mengingatkan bahwa kepercayaan pasar tidak dapat dibangun secara instan melalui penerbitan regulasi baru, melainkan lewat konsistensi implementasi dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku pasar.

“Fondasi dan kolaborasi ini niscaya mendorong kembalinya kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ucap Gilman.

Selain itu, AEI juga meminta otoritas bursa untuk memperkuat engagement dengan emiten. Berbagai kebijakan baru, termasuk implementasi pemenuhan ketentuan batasan free float diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal.

Menurut Gilman, pengembangan aturan tersebut sebaiknya turut disertai dengan pemberian dukungan, fleksibilitas yang proporsional, hingga pemberian insentif bagi emiten yang berkomitmen meningkatkan tata kelola perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA – Reli pasar saham Indonesia pada semester II/2026 diperkirakan belum sepenuhnya ditentukan oleh kinerja emiten maupun kondisi makroekonomi domestik. Dua agenda besar penyedia indeks global, MSCI dan FTSE Russell, justru dinilai menjadi katalis utama yang dapat mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Tanah Air.

Pasar saham Indonesia menutup semester pertama 2026 dengan tekanan yang cukup dalam. Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi 31,81% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 5.896,14 berdasarkan penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Pada saat yang sama, investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) senilai Rp71,68 triliun.

Memasuki semester kedua, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada dua agenda penting yang diyakini akan memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia.

Agenda pertama adalah MSCI Quarterly Index Review yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

Analis KB Valbury Sekuritas Khairunnisa N. Syahfiraputri dan Anggun Rahmadani dalam risetnya yang diterbitkan pada 23 Juni 2026 menilai tinjauan tersebut menjadi evaluasi formal pertama MSCI terhadap pasar modal Indonesia sejak implementasi reformasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hasil evaluasi tersebut dinilai akan menjadi indikator awal apakah berbagai upaya peningkatan transparansi dan pembenahan struktur pasar mulai memperoleh pengakuan dari penyedia indeks global.

Berbeda dengan penyesuaian indeks yang signifikan pada Mei 2026, perubahan konstituen dalam tinjauan MSCI Agustus mendatang diperkirakan relatif terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya pembatasan terhadap penambahan saham Indonesia ke dalam indeks serta minimnya perubahan pada peringkat kapitalisasi pasar.

"Namun, perusahaan dengan free float yang tidak memadai, konsentrasi kepemilikan tinggi, atau masalah terkait investabilitas masih berpotensi mengalami penyesuaian, terutama melalui revisi asumsi free float dan bobot dalam indeks," ujar mereka, dikutip Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, analis menilai fokus utama pasar kemungkinan bukan lagi pada jumlah saham yang masuk maupun keluar dari indeks MSCI. Investor justru akan mencermati apakah penilaian terbaru MSCI mulai mencerminkan kemajuan reformasi regulasi yang telah dilakukan Indonesia.

Indikasi meningkatnya kepercayaan terhadap transparansi kepemilikan, kualitas free float, serta aksesibilitas pasar dinilai dapat menjadi sinyal awal bahwa berbagai kekhawatiran struktural yang membayangi pasar sejak akhir 2025 mulai mereda.

"Meski demikian, proses normalisasi penuh kemungkinan masih membutuhkan beberapa siklus tinjauan tambahan," ujarnya.

Selain MSCI, agenda penting berikutnya datang dari FTSE Russell Semi-Annual Review yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.

Berbeda dengan tinjauan kuartalan MSCI yang lebih berorientasi pada pemeliharaan indeks secara berkala, evaluasi FTSE Russell dipandang memiliki konsekuensi yang lebih besar karena akan menentukan apakah pembekuan proses rebalancing saham Indonesia yang diberlakukan sejak Februari 2026 mulai dapat dilonggarkan.

Analis memperkirakan evaluasi FTSE akan berfokus pada efektivitas reformasi yang diperkenalkan melalui UU P2SK, terutama terkait transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar.

Titik Pembuktian

September 2026 dinilai menjadi periode krusial bagi pasar modal Indonesia yang sepanjang semester pertama diterpa sentimen negatif.

Dalam rentang Januari hingga September 2026, investor global dinilai masih berada dalam posisi wait and see sembari mengamati efektivitas berbagai reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal.

Hasil evaluasi MSCI dan FTSE Russell yang sama-sama rampung pada September diperkirakan menjadi awal proses normalisasi bertahap bagi pasar modal Indonesia.

Kredibilitas dan konsistensi implementasi reformasi akan menjadi faktor utama yang dinilai, terutama kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan transparansi kepemilikan serta konsistensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menegakkan standar free float.

KB Valbury Sekuritas menyusun dua skenario terhadap hasil FTSE Russell Semi-Annual Review pada September mendatang.

Pada skenario pertama, FTSE Russell mencabut pembekuan rebalancing dan secara bertahap mengembalikan proses penyesuaian peringkat indeks, revisi free float, serta evaluasi kelayakan saham Indonesia di dalam indeks mereka.

"Hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap reformasi pasar Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan sentimen investor asing, terutama terhadap saham mid-cap berkualitas dan saham dengan likuiditas tinggi," ujar analis.

Sebaliknya, dalam skenario kedua, FTSE Russell mempertahankan sebagian besar pembekuan terhadap saham Indonesia sambil terus mengamati implementasi reformasi pasar modal.

Jika skenario tersebut terjadi, tekanan terhadap pasar diperkirakan masih akan berlangsung secara selektif. Investor diperkirakan tetap memprioritaskan emiten dengan tata kelola lebih baik, transparansi yang tinggi, serta karakteristik investabilitas yang lebih menarik.

"Meskipun proses rerating saham Indonesia kemungkinan berlangsung secara bertahap, dinamika pasar diperkirakan semakin didorong oleh faktor fundamental dan pertimbangan investabilitas, bukan lagi sentimen spekulatif," tandasnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi menilai menjelang semester kedua, IHSG mulai menunjukkan sejumlah sinyal perbaikan secara taktikal.

Menurut mereka, tekanan jual investor asing terhadap saham-saham berkapitalisasi besar yang sebelumnya terdampak penghapusan dari indeks MSCI mulai mereda dalam beberapa pekan terakhir. Perbaikan juga mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang perlahan menjauhi level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

"Kami melihat faktor-faktor tersebut sebagai perbaikan taktikal, karena risiko fiskal, kepastian kebijakan, dan kekhawatiran terkait peringkat sovereign masih belum terselesaikan," ujar analis.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) resmi mencatatkan sahamnya di The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) melalui skema Hong Kong Depositary Receipts (HDR). Langkah ini membuka akses yang lebih luas bagi investor global terhadap proyek Tambang Emas Pani sekaligus memperluas basis investor perseroan.

EMAS mulai diperdagangkan di Main Board HKEX pada Jumat (26/6/2026) dengan kode saham 6228. HDR perseroan ditawarkan pada harga HK$26,60 per HDR dengan satuan perdagangan sebanyak 100 HDR per lot.

Pencatatan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Transaksi ini merupakan dual listing pertama emiten Indonesia di HKEX, pencatatan HDR pertama di Bursa Hong Kong dalam lebih dari satu dekade, serta dual listing pertama yang dilakukan emiten Indonesia dalam lebih dari 20 tahun.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin mengatakan pencatatan di HKEX merupakan langkah strategis untuk memperluas akses investor internasional terhadap salah satu aset pertumbuhan emas terbesar di Indonesia, yakni Tambang Emas Pani di Gorontalo.

"Keberhasilan pencatatan di HKEX menjadi tonggak penting bagi Merdeka Gold Resources sekaligus memperkuat kehadiran Indonesia di pasar modal global. Transaksi ini juga membuka akses yang lebih luas bagi investor internasional untuk memperoleh eksposur terhadap salah satu aset pertumbuhan emas paling signifikan di Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas Tambang Emas Pani. Kami percaya pencatatan ini akan memperluas basis investor, memperkuat visibilitas global, dan mendukung fase pertumbuhan berikutnya bagi MGR," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Dalam skema tersebut, setiap HDR merepresentasikan kepemilikan manfaat atas saham biasa EMAS yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui mekanisme tersebut, investor di Hong Kong dapat memperoleh eksposur terhadap kinerja perseroan dengan tetap mempertahankan kepentingan ekonomi yang sama atas saham yang tercatat di Indonesia.

Perseroan juga memastikan tidak terdapat pemegang HDR yang memiliki kepemilikan manfaat lebih dari 5% dari total HDR yang beredar. Dengan demikian, seluruh HDR yang tercatat tetap sejalan dengan ketentuan free float yang berlaku atas saham dasar perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, aksi korporasi tersebut tidak mengubah struktur permodalan maupun kepemilikan perseroan. Pemegang saham pengendali, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), tidak menjual saham dalam penawaran global sehingga transaksi tersebut tidak menyebabkan dilusi bagi pemegang saham eksisting.

Dilirik Investor Global

Penawaran HDR EMAS mendapat sambutan dari sejumlah investor institusi global yang bertindak sebagai cornerstone investors. Kehadiran para investor tersebut dinilai mencerminkan tingginya minat terhadap prospek pertumbuhan perseroan, terutama pengembangan Tambang Emas Pani.

Dari kelompok investor strategis, partisipasi datang dari Wanguo Gold Group Limited, CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG, serta Intera Mining Investment Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh JCHX Mining Management Co Ltd.

Sementara itu, investor keuangan yang ikut dalam penawaran tersebut meliputi Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC (ORIX), Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, dan Wind Sabre Fund SPC.

Menurut manajemen, partisipasi investor strategis maupun investor keuangan global tersebut menjadi sinyal kuat atas kepercayaan pasar terhadap kualitas Tambang Emas Pani sekaligus strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Melalui dual listing di HKEX, EMAS berharap dapat memperluas jangkauan investor internasional, meningkatkan profil perusahaan di pasar modal global, serta mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan proyek-proyek pertumbuhan di masa mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Status pasar modal domestik memang terselamatkan dari ancaman degradasi sesuai harapan pelaku pasar domestik. Keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai emerging market karena keputusan tersebut belum sepenuhnya menghapus risiko penurunan peringkat di masa depan.

Dalam evaluasi terbarunya, MSCI masih menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari transparansi kepemilikan saham, validitas free float, hingga integritas perdagangan. Lembaga itu juga akan melanjutkan pemantauan reformasi pasar hingga November 2026.

Kekhawatiran investor tercermin pada pergerakan IHSG yang anjlok 3,56% ke level 5.883,88 pada 24 Juni 2026. Posisi tersebut semakin jauh dari puncak 52 minggu terakhir yang sempat menyentuh 9.174,47.

Gejolak pasar sebenarnya sudah dimulai sejak awal 2026 ketika MSCI membekukan sementara rebalancing indeks saham Indonesia dan membuka opsi peninjauan status pasar. Sejak saat itu, sentimen investor asing cenderung melemah.

Regulator dan Bursa Efek Indonesia telah memperkuat pengawasan serta mendorong transparansi pasar. Namun, berbagai langkah tersebut masih menunggu pembuktian efektivitas di mata investor global.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kewajiban kepemilikan saham publik atau free float berlaku bagi seluruh emiten perbankan, termasuk bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I.

Dalam pemenuhannya, bank dapat melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham, termasuk melalui penggabungan atau merger dua atau lebih bank.

Penegasan tersebut muncul ketika OJK menjelaskan arah penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I.

Regulator menekankan bahwa konsolidasi tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi masing-masing bank, bukan sebagai kewajiban khusus untuk memenuhi ketentuan saham publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ketentuan free float berlaku untuk seluruh emiten bank yang tercatat di pasar modal.

“Terkait dengan kewajiban free float di sektor perbankan, hal ini berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI I,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Menurut Dian, pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian struktur kepemilikan saham hingga jumlah saham publik yang dipersyaratkan terpenuhi. Salah satu opsi yang disebut regulator adalah penggabungan dua atau lebih bank.

“Kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan dua atau lebih bank,” kata Dian.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan bahwa rencana IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk sudah memenuhi kriteria minimal free float 25 persen. 

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan terkait struktur kepemilikan saham RANS Entertainment, perusahaan memiliki pemegang saham eksisting yang menjadikan calon emiten itu memenuhi kriteria free float. 

Berdasarkan prospektus RANS Entertainment,calon emiten itu berencana melantai di bursa Tanah Air dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Adapun harga penawaran awal di rentang harga Rp135 per lembar hingga Rp170 per lembar saham.

"Perseroan juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria free float. Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float Perseroan diperkirakan berkisar 28,85 persen," kata Nyoman dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/6).

Nyoman menyampaikan dokumen permohonan pencatatan saham IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada 31 Maret 2026.

Dengan begitu, proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Direksi nomor Kep-00045/BEI/03-2026 Ketetapan 5.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham Perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," jelas Nyoman

RANS Entertainment bersiap melantai di BEI dengan target mengantongi dana hingga Rp429,25 miliar. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah ekspansi bisnis, mulai dari pembangunan taman bermain Cipungland, penyelenggaraan konser, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dalam prospektusnya,RANS menyebut dana hasil IPO juga akan digunakan untuk memperkuat bisnis inti media dan hiburan, hingga mendanai sejumlah proyek ekspansi baru yang dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan pendapatan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) telah memenuhi ketentuan initial public offering (IPO) sesuai regulasi terbaru.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa dokumen permohonan pencatatan saham RANS telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada tanggal 31 Maret 2026, maka proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Direksi nomor Kep-00045/BEI/03-2026 Ketetapan 5.

"Adapun terkait struktur kepemilikan saham, selain saham yang ditawarkan kepada publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 20,02%," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Nyoman menjelaskan, RANS juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria free float.

"Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float perseroan diperkirakan mencapai sekitar 28,85%. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," tegasnya,

Sebagai informasi, ketentuan free float emiten IPO diatur di dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur ketentuan free float minimum yang harus dipenuhi emiten setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan.

Perinciannya, bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham kurang dari Rp5 triliun, wajib memenuhi free float minimum 25%. Untuk perusahaan dengan kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun free float minimum sebesar 20%. Sedangkan, bagi perusahaan dengan kapitalisasi saham lebih dari Rp50 triliun wajib memenuhi minimum free float 15%.

Sementara itu, dalam prospektus IPO-nya, RANS berencana melepas sebanyak-banyaknya 2,52 miliar saham biasa atau 20,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT RANS Entertainment Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terkait porsi saham yang dilepas kepada masyarakat sekitar 20 persen dari modal setelah IPO.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan proses evaluasi IPO RANS mengacu pada ketentuan yang berlaku saat dokumen permohonan pencatatan saham diterima Bursa.

"Dokumen permohonan pencatatan saham perseroan telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada 31 Maret 2026. Oleh karena itu, proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Nyoman menjelaskan, selain saham yang ditawarkan kepada publik melalui IPO sebesar 20,02 persen, RANS juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria saham beredar di publik atau free float.

"Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float perseroan diperkirakan mencapai sekitar 28,85 persen. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," jelas Nyoman.

Sebelumnya, IPO RANS menjadi perbincangan di media sosial setelah muncul pertanyaan mengenai kesesuaian porsi saham publik yang ditawarkan dengan ketentuan Bursa. Berdasarkan prospektus awal, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,53 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Dengan kisaran harga penawaran Rp 135 hingga Rp 170 per saham, RANS berpotensi menghimpun dana segar sekitar Rp 340,88 miliar hingga Rp 429,25 miliar.

Jika menggunakan harga penawaran terendah, kapitalisasi pasar perseroan setelah IPO diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,70 triliun. Sementara itu, pada harga tertinggi, nilai kapitalisasi pasar RANS berpotensi mencapai sekitar Rp 2,14 triliun.

Masa penawaran awal atau book building berlangsung pada 23-25 Juni 2026. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi tersebut.

RANS Entertainment bergerak di sektor barang konsumen nonprimer dengan fokus pada bisnis media dan hiburan, pengelolaan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), penyelenggaraan acara, serta investasi pada sejumlah entitas usaha pendukung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia berhasil mempertahankan statusnya dalam kelompok Emerging Markets berdasarkan MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada Rabu (24/6/2026).

Namun di balik keputusan tersebut, MSCI menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih memengaruhi kelayakan investasi (investability) pasar modal Indonesia, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham hingga dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan MSCI yang tetap menempatkan Indonesia dalam kategori pasar berkembang.

MSCI Indeks MSCI

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional dan berbagai reformasi yang sedang dijalankan di sektor keuangan.

"Keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional, stabilitas sektor jasa keuangan, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia," kata Friderica dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, MSCI juga menyampaikan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait keterbukaan struktur kepemilikan saham emiten dan indikasi adanya perdagangan yang dilakukan secara terkoordinasi.

Bagi investor institusi global, dua isu tersebut dinilai dapat menghambat proses penilaian terhadap kualitas pasar serta menyulitkan pengelola dana dalam menyusun portofolio investasi.

FREEPIK/RAWPIXEL.COM Ilustrasi investor, investasi saham, investor saham.

Kekhawatiran investor global

Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut investor institusi internasional kerap menyampaikan kekhawatiran ketika menemukan struktur kepemilikan saham yang tidak transparan dan sulit ditelusuri.

"Investor institusional internasional sering menyampaikan kekhawatiran kepada MSCI ketika mereka mengalami ketidaktransparansian yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham dan mencurigai adanya perilaku perdagangan terkoordinasi," ungkap MSCI.

Menurut MSCI, keterbatasan informasi mengenai pemegang saham sesungguhnya membuat investor kesulitan menilai besaran free float yang benar-benar tersedia di pasar.

Selain itu, dugaan perdagangan yang dilakukan secara terkoordinasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan harga saham dalam merefleksikan kondisi pasar yang sebenarnya.

"Kedua kekhawatiran tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai free float yang sebenarnya dan untuk mengandalkan harga pasar yang diamati untuk penyusunan portofolio dan replikasi indeks," jelas MSCI.

Bagi investor global, free float merupakan salah satu komponen penting dalam pengambilan keputusan investasi maupun dalam proses replikasi indeks.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham menjadi faktor yang sangat diperhatikan dalam penilaian aksesibilitas suatu pasar.

MSCI menegaskan isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan tersebut berkaitan langsung dengan dua pilar utama dalam MSCI Market Accessibility Framework, yakni Information Flow dan Market Infrastructure.

Kedua pilar tersebut menjadi dasar dalam menilai seberapa mudah investor global dapat mengakses, memahami, dan berinvestasi di suatu pasar modal.

Indonesia dinilai memiliki aksesibilitas pasar yang baik

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi,

Di tengah berbagai catatan tersebut, MSCI juga memberikan pengakuan terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2026, MSCI merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat aksesibilitas pasar terbaik di antara negara-negara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hasil penilaian tersebut menunjukkan berbagai agenda reformasi pasar modal yang dijalankan regulator mendapat pengakuan dari lembaga penyedia indeks global.

Menurut Hasan, dalam penilaian market accessibility tersebut Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil terbaik di kawasan Asia-Pasifik setelah Tiongkok dan Malaysia.

"Pengakuan terhadap capaian reformasi pasar modal ini tentu kita sambut positif. MSCI tidak hanya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Markets, tetapi juga memberikan pengakuan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dan sedang kita jalankan berada pada arah yang tepat. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian market accessibility Indonesia yang terjaga baik," kata Hasan.

Hasan menambahkan, MSCI juga telah memanfaatkan berbagai data baru yang tersedia berkat agenda reformasi pasar modal Indonesia sebagai sumber dalam proses asesmen mereka.

"Mereka telah memanfaatkan data yang semakin transparan yang dihasilkan dari reformasi pasar modal kita, sebagai sumber baru dalam asesmen mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana capaian reformasi kita mendapat recognition yang berarti, sehingga semakin mengukuhkan kredibilitas dan investability pasar modal dalam negeri," ujar Hasan.

Reformasi yang diakui MSCI

MSCI secara khusus mengakui sejumlah langkah reformasi yang telah diumumkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto IHSG

Beberapa kebijakan yang mendapat perhatian antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta roadmap peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen.

"Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar," sebut MSCI.

Hasan menjelaskan, reformasi tersebut telah mulai dijalankan sejak Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar modal Indonesia.

"Dari sisi transparansi, kita memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (UBO)," kata Hasan.

Selain itu, regulator juga memperkuat pengawasan aktivitas perdagangan dan memperkenalkan pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) untuk meningkatkan integritas pasar.

Pengawasan dan penegakan hukum diperkuat

Di tengah sorotan MSCI terhadap kualitas pasar, OJK menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

Menurut Hasan, hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal dengan nilai denda mencapai Rp 138,9 miliar kepada 329 pihak.

Jumlah tersebut terdiri atas sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 53,9 miliar dan sanksi denda kasus sebesar Rp 85 miliar.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat integritas perdagangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Meski mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan, MSCI menegaskan bahwa faktor utama yang akan diperhatikan investor internasional bukan sekadar pengumuman kebijakan, melainkan implementasi yang konsisten dan dampaknya terhadap pasar.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Karyawan mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).

"Yang terpenting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar," tulis MSCI.

MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi implementasi, serta efektivitas berkelanjutan dari berbagai reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investability pasar Indonesia.

Evaluasi November 2026 jadi penentu

MSCI mengingatkan bahwa perkembangan reformasi pasar modal Indonesia akan terus dipantau hingga MSCI Index Review pada November 2026.

Apabila kemajuan yang dianggap memadai belum terlihat pada saat evaluasi tersebut dilakukan, MSCI membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan terhadap pasar Indonesia.

"Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia," terang MSCI.

Salah satu opsi yang disebutkan adalah konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets.

Meski demikian, OJK menilai hasil review tahun ini menunjukkan arah reformasi yang ditempuh regulator mendapat pengakuan dari komunitas investasi global.

Hasan mengatakan pengakuan tersebut bukanlah tujuan akhir.

"Tentu kami melihat masih terdapat ruang perbaikan dan berbagai masukan yang perlu dicermati secara konstruktif. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat engagement dengan global index providers, investor global, serta seluruh stakeholders terkait guna semakin meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability pasar modal Indonesia ke depan," kata Hasan.

Ia menambahkan, pasar modal Indonesia masih memiliki prospek yang menarik bagi investor domestik maupun global.

"Kami meyakini pasar modal Indonesia masih sangat prospektif dan menarik, baik bagi investor domestik maupun global. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian domestik yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih sangat positif," kata Hasan.