PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran, lansia asal Lampung yang didakwa mengambil getah karet milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), berujung sorotan publik dan memicu respons dari Badan Pengelola (BP) BUMN.

Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memerintahkan PTPN menghentikan seluruh proses hukum serta tindakan intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Kasus Kakek Mujiran menjadi perhatian luas setelah kisah di balik perkara tersebut viral di media sosial. Lansia berusia 72 tahun itu disebut nekat mengambil getah karet karena tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” kata Dony dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Dony menilai pendekatan pidana terhadap warga miskin yang berupaya bertahan hidup mencederai nilai dasar perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu,” ujar Dony.

BP BUMN beri tiga instruksi untuk PTPN

Merespons kasus tersebut, Dony Oskaria mengeluarkan tiga instruksi kepada direksi PTPN.

Pertama, menghentikan seluruh proses hukum dan intimidasi terhadap Mujiran.

Kedua, memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Mujiran dan keluarganya.

Ketiga, memberikan pekerjaan yang sesuai kondisi fisik Mujiran atau menyediakan pekerjaan bagi anggota keluarganya agar memiliki penghasilan yang layak.

“Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan,” kata Dony.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mujiran dan keluarganya.

Dony meminta manajemen PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, mendatangi keluarga Mujiran untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan perkara tersebut sebagai peringatan bagi seluruh direksi BUMN.

Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan juga akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restorative justice lebih dikedepankan.

“BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony.

Duduk perkara kasus kakek Mujiran

Kasus yang menjerat Mujiran bermula pada Februari 2026 saat ia bekerja sebagai penyadap karet di areal PTPN I Regional VII Kebun Bergen Afdeling I, Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.

Dalam dakwaan jaksa, Mujiran disebut menyembunyikan getah karet hasil sadapan di semak-semak perkebunan untuk kemudian dijual.

Getah karet itu rencananya diangkut menggunakan sepeda motor oleh rekannya, Nur Wahid (33).

Namun, saat Nur Wahid mengambil dua karung getah karet pada dini hari, petugas keamanan kebun memergokinya.

Pemeriksaan lanjutan kemudian dilakukan di sekitar lokasi. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan delapan karung getah karet lain yang disembunyikan di area perkebunan.

Secara keseluruhan terdapat 10 karung getah karet dengan total berat sekitar 550 kilogram.

PTPN I mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 8,8 juta akibat kejadian tersebut.

Meski demikian, Mujiran hanya mengakui dua karung getah karet yang hendak dijual.

Perkara itu kemudian berlanjut hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda. Mujiran bahkan sempat ditahan dalam proses hukum yang berjalan.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul cerita mengenai kondisi ekonomi keluarga Mujiran.

Kakek Mujiran disebut nekat mengambil getah karet demi memenuhi kebutuhan makan istri dan cucunya.

Restorative justice belum tercapai

Di tengah proses hukum berjalan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah dua kali mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Ferdy Andrian menyampaikan mekanisme penyelesaian belum berhasil karena belum tercapai perdamaian antara pihak terkait.

Meski begitu, peluang penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan masih terbuka.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti mengatakan pihaknya tetap berupaya mendorong restorative justice selama persyaratan terpenuhi.

“Upaya keadilan restoratif akan terus kami dorong, dan alhamdulillah atas dukungan Bapak Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo pihak PTPN telah membuka ruang untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif,” kata Suci, Sabtu (23/5/2026).

Upaya itu turut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Suci menegaskan penyelesaian melalui restorative justice bukan berarti pihak yang berperkara dinyatakan tidak bersalah.

“Semangat hukum modern saat ini adalah menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, dengan mengedepankan rasa keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegur keras manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

Kasus tersebut mencuat setelah Kakek Mujiran diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan milik PTPN.

Dony mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran. BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Dony melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/5).

"Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," imbuhnya.

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Sebagai langkah tindak lanjut, terang dia, BP BUMN dan Danantara telah mengeluarkan tiga instruksi tegas kepada Direksi PTPN.

Pertama menyangkut penghentian proses hukum. PTPN diinstruksikan untuk segera mencabut laporan dan menghentikan segala bentuk proses hukum atau intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu. Dia juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, untuk turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya guna menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

"Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat," kata Dony.

Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN diminta untuk memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan. Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," tambahnya.

BP BUMN dan Danantara disebut akan menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

"BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat," pungkas Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan segala bentuk proses hukum dan intimidasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

“Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Ahad (24/5/2026).

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai marwah BUMN. Penghentian proses hukum merupakan salah satu dari tiga instruksi yang diberikan Dony kepada direksi PTPN. Instruksi lainnya adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN akan memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarganya agar memiliki sumber penghasilan yang layak.

“Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan,” kata Dony.

Dony juga melayangkan teguran keras kepada manajemen PTPN menyusul ramainya kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

“Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran,” ujar Dony.

Dony Oskaria secara tegas mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu,” kata Dony.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan tersebut.

Dony juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

“BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony menegaskan.

Mujiran merupakan seorang lansia berusia 72 tahun di Lampung yang nekat mengambil getah karet milik PTPN untuk dijual guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Mujiran kemudian disidang di Pengadilan Negeri Kalianda akibat kasus penggelapan getah karet PTPN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menghentikan segala bentuk proses hukum dan intimidasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Dony menekankan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Penghentian proses hukum merupakan salah satu dari tiga instruksi yang diberikan oleh Dony kepada Direksi PTPN.

​Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN akan memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

​”Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," kata Dony.

Dony juga melayangkan teguran keras kepada manajemen PTPN menyusul ramainya kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

​"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran,” ujar Dony.

​Dony Oskaria secara tegas mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," kata Dony.

Dony menyampaikan ​permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu.

Dony juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, diwajibkan turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

​Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

“​BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony menegaskan.

Mujiran merupakan seorang lansia berumur 72 tahun di Lampung yang nekat mengambil getah karet milik PTPN untuk dijual guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Mujiran lantas disidang di Pengadilan Negeri Kalianda akibat kasus penggelapan getah karet PTPN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ancaman krisis BBM yang berpotensi terjadi pada Juni mendatang diwaspadai Pemerintah Malaysia. Negeri Jiran itu menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (12/4).

Menurutnya, ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, perlu dijaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, tetapi tantangan utama akan muncul setelahnya.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

[Gambas:Youtube]

Ia yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa SPBU Malaysia. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melakukan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jombang 03. Perbaikan tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang aman dan nyaman.

Kepala UPTD SDN Jombang 03 Widiastuti menjelaskan, setiap hujan, air kerap menggenang di sekolah, sementara di dalam gedung, struktur bangunan yang menua perlahan menunjukkan tanda-tanda bahaya. Plafon pernah runtuh, cor lantai dua mulai rapuh, bahkan tulangan besi terlihat jelas menjadi pengingat bahwa keselamatan anak-anak sekolah tidak lagi bisa ditawar.

Menurut Widiastuti, kegiatan belajar dengan fasilitas terbatas ini sudah puluhan tahun terjadi, dan semakin memprihatinkan. Saat itu, bangunan sekolah masih didominasi gedung satu lantai yang berdiri sejak tahun 1975, dengan sejumlah bagian yang sudah mengalami penurunan kualitas struktur.

“Beberapa titik bangunan harus ditopang dengan besi besar karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Bahkan saat kursi dibawa ke lantai dua, sering muncul puing-puing yang berjatuhan,” cerita Widi, Rabu (4/2/2026).

Widi menceritakan, sebelumnya posisi lapangan yang sejajar dengan jalan serta sistem drainase yang kurang baik kerap menyebabkan genangan air saat hujan deras. Bahkan, pernah terjadi insiden plafon runtuh dan struktur bangunan lantai dua yang mulai rapuh, hingga tulangan besi terlihat jelas.

Beberapa bagian bangunan harus ditopang dengan besi besar karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Saat kursi dibawa ke lantai dua, puing-puing sering berjatuhan.

Lihat video: Presiden Prabowo Percepat Renovasi 60.000 Sekolah, Harus Rampung Akhir Tahun 2026



"Jadi meski ada 10 ruang kelas, tapi cuma sembilan yang bisa digunakan untuk belajar, karena satu ruangan udah rapuh sampai harus ditopang tulangan besi dan sudah sering puing-puingnya jatuh," tuturnya.

Di tengah kondisi fisik gedung yang memprihatinkan, sekolah ini juga menghadapi keterbatasan ruang belajar. Dengan 21 rombongan belajar, SDN Jombang 03 hanya memiliki sembilan ruang kelas yang layak digunakan. Situasi itu memaksa kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam tiga sesi setiap hari, dari pagi hingga sore.

Pertimbangan keselamatan dan kebutuhan ruang itulah yang akhirnya mendorong Dinas Pendidikan bersama Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan menetapkan SDN Jombang 03 sebagai salah satu sekolah prioritas untuk dibangun ulang.

Bangunan lama pun dirobohkan, dan proses pembangunan gedung baru dimulai sejak akhir Agustus 2025. Selama pembangunan berlangsung, seluruh siswa dan guru harus berpindah sementara ke SDN Jombang 05.

Meski harus menumpang dan menyesuaikan jadwal belajar, semangat belajar tetap dijaga agar proses pendidikan tidak terhenti. Kini, perubahan besar mulai dirasakan. SDN Jombang 03 hadir dengan wajah baru, ada 21 ruang kelas yang memadai, ruang guru yang lebih luas, laboratorium, lapangan olahraga, kamar mandi, perpustakaan, dan sarana prasarana lainnya.

Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan dalam satu sesi, memberi ruang yang lebih manusiawi bagi siswa dan guru. Dia mengaku kebahagiaan dan antusiasme terlihat jelas dari wajah para guru, siswa, hingga orang tua.

"Kita ingin mempunyai lingkungan belajar yang aman-nyaman, kemudian dengan sarana, prasarana dan fasilitas yang tentunya lebih memadai daripada sebelumnya. Insya Allah antusiasme anak-anak, orang tua, kemudian bapak ibu guru luar biasa dengan dibangunnya gedung baru UPTD SDN Jombang 03 ini," tuturnya.

Atas terwujudnya pembangunan tersebut, keluarga besar UPTD SDN Jombang 03 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, serta seluruh dinas terkait yang telah berperan dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi generasi masa depan.

"Insya Allah dengan dibangunnya gedung baru ini, semangat kami lebih semangat lagi luar biasa," ucapnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai Indonesia kebanjiran produk impor karena ulah perusahaan ekspedisi atau kargo.

Ia mengatakan tidak ada pengawasan yang ketat terhadap perusahaan ekspedisi atau kargo yang memasukkan produk impor.

"Selama ini ter-framming di dalam kepala kita bahwa ini ulah mafia impor, tetapi ternyata salah satu penyebabnya adalah tidak ada pengawasan yang ketat dan baik terhadap perusahaan ekspedisi dan kargo. Karena ini semua masuknya ini melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo kita," ungkap Maman saat ditemui di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12).

Maman mengatakan importir bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi untuk mengimpor barang dari China dalam jumlah banyak. Praktik itu katanya sudah dilakukan terang-terangan.

"Kalau kalian mau beli baju, celana, semua produk itu, tinggal kerja sama dengan perusahaan importir, kargo barang, ekspedisi, udah selesai. Begitu mudahnya," kata Maman.

Maman menambahkan pihaknya dan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, akan bekerja sama untuk menindak hal tersebut. Pasalnya jumlah produk impor yang masuk RI katanya sangat banyak.

"Kita tidak anti ya kepada barang-barang impor ya sekali lagi. Maksud saya harapannya, kalau barang-barang yang kita sudah bisa produksi dalam negeri, ya itu dibatasi lah," ujarnya.

Bank Dunia menyarankan Pemerintah Malaysia menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 sesuai harga pasar alias floating price.

Usul itu disampaikan World Bank Lead Economist for Malaysia Apurva Sanghi dalam beberapa kesempatan. Bahkan, ia sampai membuat thread khusus di aplikasi X mengenai argumentasinya tersebut.

Bank Dunia mengkritik harga ganda BBM RON 95 yang dinilai tidak efektif mencegah kebocoran subsidi. Warga Malaysia berhak atas harga lebih murah senilai 1,99 ringgit per liter atau setara Rp8.077 (asumsi kurs Rp4.059 per ringgit Malaysia), sedangkan warga negara asing (WNA) harus membayar 2,60 ringgit (Rp10.553) setiap liternya.

"Orang kaya Malaysia tidak dikecualikan [dari harga subsidi BBM RON 95]+mereka punya banyak mobil+lebih sering berkendara. Jadi, mereka [orang kaya Malaysia] tetap yang paling diuntungkan (secara absolut)," jelasnya dalam akun X @ApurvaSanghi, Rabu (24/9).

Oleh karena itu, Apurva Sanghi menolak penetapan harga ganda tersebut. Ia menilai Pemerintah Malaysia juga tidak bakal menerima manfaat lebih dengan hanya mematok harga mahal bagi orang asing.

Ia mengamini memang ada potensi WNA mengurangi intensitas penggunaan mobil pribadi. Akan tetapi, penduduk lokal yang termasuk orang-orang kaya, bakal cenderung berkendara lebih sering karena harga RON 95 lebih murah alias tetap disubsidi.

"Ini (harga ganda BBM RON 95) melemahkan dorongan untuk mobil pribadi yang lebih bersih dan penggunaan transportasi umum," ucap Sanghi lebih lanjut.

"Mengapa (Pemerintah Malaysia) tidak mengadopsi perbaikan (reformasi subsidi) yang sudah baku? Float prices plus bantuan tunai yang ditargetkan?" sarannya kepada Pemerintah Malaysia.

Di lain sisi, wakil dari Bank Dunia di Malaysia itu mempertanyakan dasar perhitungan Negeri Jiran yang mengklaim bisa menghemat 2,5 miliar ringgit atau setara Rp10,14 triliun dari kebijakan subsidi BBM tersebut. Sanghi menilai penghematan itu akan sangat bergantung dari orang asing yang tetap membeli BBM dengan harga lebih mahal.

Sanghi lalu mengingatkan peristiwa lonjakan harga BBM pada 2008 lalu yang akhirnya membuat Malaysia berbenah. Ia mengatakan orang-orang hanya akan mengingat kenaikan mendadak, tanpa memperhatikan kondisi harga minyak global.

"Penetapan harga ganda; bahan bakar yang lebih murah; dan subsidi untuk semua [warga Malaysia] mengundang kebocoran, penggunaan berlebihan, dan penghematan fiskal yang tidak signifikan," tuturnya.

"Jika kebijakan saat ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, mungkin ada baiknya untuk memberi tahu masyarakat. Plot twist memang bagus dalam drama Korea, tetapi tidak dalam kebijakan BBM," imbuh Sanghi.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menolak usul Bank Dunia untuk menetapkan harga pasar dalam penjualan BBM RON 95. Ia bersikukuh dengan program Budi Madani RON95 (Budi95).

Anwar mengklaim subsidi RON 95 versi Malaysia saat ini merupakan langkah bijaksana yang berhasil mengurangi belanja pemerintah tanpa membebani masyarakat.

"Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kami bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, subsidi RON 95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif," kata Anwar Ibrahim di Dewan Negara Malaysia, Selasa (2/12), dikutip dari Malaymail.

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan puluhan RT di wilayah Jakarta Selatan masih kebanjiran pada Jumat pagi (31/10/2025). Ketinggian genangan air bervariasi terdalam di Duren Tiga mencapai 1,5 meter.

"Saat ini genangan terjadi di 33 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Jumat pagi (31/10/2025).

Yohan menyebut bahwa 40 jiwa mengungsi usai terdampak banjir di sejumlah lokasi. "Mushola Al Hinayah Kel. Pejaten Barat 10 KK 30 Jiwa dan Masjid Al Ridwan 10 Jiwa," ujarnya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Data Wilayah Terdampak Banjir:

Jakarta Selatan terdapat 33 RT yang terdiri:

- Kel. Bangka: 1 RT

Ketinggian: 110 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

- Kel. Kuningan Barat 11 RT

Ketinggian: 35 s.d. 110 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

- Kel. Pela Mampang 10 RT

Ketinggian: 30 s.d. 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Duren Tiga 5 RT

Ketinggian: 40 s.d. 150 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Pejaten Barat 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Jati Padang 5 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali PHB dan Jebolnya Tanggul Baswedan

Sedangkan Wilayah yang sudah surut sebagai berikut:

1. Kel. Tengah: 1 RT

2. Kel. Cilandak Timur: 3 RT

3. Kel. Cilandak Barat: 1 RT

4. Kel. Pondok Labu: 1 RT

5. Kel. Kebagusan: 2 RT

6. Kel. Lenteng Agung: 3 RT

7. Kel. Cipete Utara: 3 RT

8. Kel. Bangka: 1 RT

9. Kel. Petogogan: 27 RT