PERATURAN Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar resmi berlaku pada 23 Desember 2025. Regulasi ini sebelumnya telah ditetapkan pada 17 November dan diundangkan pada 9 Desember 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam aturan ini menjelaskan regulasi tersebut diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

“Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar,” kata Purbaya dalam warkat lima halaman tersebut, seperti dikutip Tempo, Jumat, 26 Desember 2025.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pernah mengatakan pemerintah bisa menerima setoran Rp 1,5-2 triliun setiap tahun dari kebijakan ini.

Kementerian keuangan memaparkan ambang batas tarif ditetapkan antara 7,5-15 persen. Jika harga mineral acuan (KMA) emas berada antara US$ 2.800 hingga di bawah US$ 3.200 per troy ounce, eksportir emas akan dikenakan bea keluar 7,5-12,5 persen. Untuk HMA di atas US$ 3.200 per troy ounce, tarif yang dikenakan 10-15 persen. Pungutan ini diterapkan untuk jenis komoditas emas seperti dore, granules, emas termasuk ingot atau cast bar, serta jenis minted bars.

Febrio menjelaskan selain untuk mengerek penerimaan negara dari sisi bea cukai, kebijakan ini bertujuan mendukung penghiliran. Karena itu, pemerintah hanya fokus pada pungutan di hulu industri. “Yang hilirnya, perhiasan kan enggak kena, karena memang kami ingin hilirisasi. Jadi yang kami kenakan adalah hulunya. Nanti makin banyak hulunya di Indonesia berarti ekspornya kan berkurang,” ujarnya sesuai rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, 17 November 2025.

Perhitungan bea keluar ini ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor (ad valorem) yang dihitung berdasarkan rumus Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. Penetapan bea keluar emas berlaku sebagai berikut.

Selain mendorong hilirisasi dan smelter, pemerintah juga mempertimbangkan ekosistem bullion bank yang sudah mulai terbangun. Kementerian Keuangan menerima laporan bahwa permintaan masyarakat terhadap emas sangat tinggi namun cukup sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan emas saat ini. Sedangkan Indonesia peringkat 4 cadangan emas di dunia. Sehingga perlu diciptakan lebih banyak likuiditas emas dalam negeri.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk atau Antam Wisnu Danadi mengatakan perusahaan tidak terdampak atas implementasi bea keluar komoditas emas. Wisnu mengatakan Antam tidak terdampak aturan ini karena tidak mengekspor emas.

“Seluruh produksi emas Antam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, penerapan kebijakan bea keluar tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan Antam,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Januari 2025.

Di samping itu, Wisnu mengatakan Antam menghormati kebijakan pemerintah terkait penerapan bea keluar emas ini. Menurut dia, regulasi ini bagian dari penguatan hilirisasi dan optimalisasi nilai tambah mineral di dalam negeri.

Wisnu memastikan Antam tetap memantau implementasi kebijakan ini serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. “Perseroan berkomitmen menjaga fundamental usaha tetap solid, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan rantai pasok emas nasional dan industri pengolahan dalam negeri,” kata dia.

Secara terperinci, berikut ini tarif bea keluar emas berdasarkan jenis komoditas.

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya sebesar 12,5 persen-15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore sebesar 10 persen-12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore sebesar 7,5 persen-10 persen.

4. Minted bars sebesar 7,5 persen-10 persen.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

CORPORATE Secretary PT Aneka Tambang Tbk atau Antam Wisnu Danadi mengatakan perusahaannya tidak terdampak atas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang bea keluar komoditas emas. Peraturan ini resmi berlaku pada 23 Desember 2025.

Wisnu mengatakan Antam tidak terdampak aturan ini karena tidak mengekspor emas. “Seluruh produksi emas Antam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, penerapan kebijakan bea keluar tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan Antam,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Januari 2025.

Di samping itu, Wisnu mengatakan Antam menghormati kebijakan pemerintah perihal penerapan bea keluar emas ini. Menurut dia, regulasi ini bagian dari penguatan hilirisasi dan optimalisasi nilai tambah mineral di dalam negeri.

Wisnu memastikan Antam tetap memantau implementasi kebijakan ini serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. “Perseroan berkomitmen menjaga fundamental usaha tetap solid, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan rantai pasok emas nasional dan industri pengolahan dalam negeri,” kata dia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ini sebelumnya ditetapkan pada 17 November 2025. Setelah diundangkan pada 9 Desember, aturan dalam lima halaman itu baru berlaku pada 23 Desember 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam aturan ini menjelaskan regulasi tersebut untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Perhitungan bea keluar ini ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor (ad valorem) yang dihitung berdasarkan rumus Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Penetapan bea keluar emas berlaku sebagai berikut:

- Harga Referensi mulai dari US$ 2,800.00 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$ 3,200.00 per troy ounce, tarif bea keluar di rentang 7,5 persen-12,5 persen.

- Harga Referensi mulai dari US$ 3,200.00 per troy ounce, tarif bea keluar di kisaran 10 persen-15 persen tergantung jenis komoditas emas yang diekspor.

Secara terperinci, berikut ini tarif bea keluar emas berdasarkan jenis komoditas.

- Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya sebesar 12,5 persen-15 persen

- Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore sebesar 10 persen-12,5 persen

- Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore sebesar 7,5 persen-10 persen

- Minted bars sebesar 7,5 persen-10 persen

PT ADARO Andalan Indonesia Tbk (AADI) menahan aksi korporasi pada 2026. Emiten berkode AADI tersebut memilih fokus pada operational excellence, efisiensi biaya, dan komposisi struktur permodalan yang optimal.

Sekretaris Perusahaan Adaro Andalan Ray Aryaputra mengatakan perusahaan memprioritaskan stabilitas dan efisiensi operasional di tengah tantangan industri batu bara. Meski demikian, Adaro Andalan tidak menutup peluang adanya rencana aksi korporasi pada tahun depan. “Kami memprioritaskan stabilitas dan efisiensi operasional mengingat industri batu bara sedang menantang supaya perusahaan dapat bertahan dan menjaga kepercayaan investor,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 25 Desember 2025.

Senyampang menahan aksi korporasi, Ray mengatakan Adaro Andalan Indonesia belum menentukan target kinerja untuk tahun depan. Meski demikian, Adaro Andalan telah menyiapkan strategi agar tetap profit dengan menjaga operasional. “Kami tidak melakukan penetapan target untuk pendapatan, mengingat harga batu bara yang tidak pasti, fluktuatif, dan volatile, sehingga fokus kita adalah target volume penjualan,” ujarnya.

Di samping itu, Ray juga merespons rencana pemerintah menerapkan aturan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026. Aturan ini rencananya terbit sebelum pergantian tahun.

Ray mengatakan kebijakan itu bisa mempengaruhi daya saing batu bara dalam negeri. “Sebagai hipotesis, apabila ketentuan ini terbit, maka hal tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing batu bara Indonesia,” katanya.

Ray mengatakan perusahaannya baru mendengar pemerintah akan menerbitkan aturan ini. Dia mengatakan Adaro Andalan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. “Dengan adanya kondisi pasar batu bara yang cukup berat, mudah-mudahan ketentuan yang akan terbit dapat mendukung industri batu bara,” kata dia.

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan (aturannya). Sesuai dengan hasil di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.

SETELAH 1 Januari 2026, bisnis batu bara tak akan sama lagi, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Sebab, pemerintah mengenakan pungutan ekspor atau bea keluar untuk setiap ton batu bara yang dijual ke luar negeri. Pungutannya berupa tarif 1-5 persen dari nilai ekspor emas hitam tersebut.

PT ADARO Andalan Indonesia Tbk (AADI) merespons soal rencana pemerintah menerapkan aturan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026. Aturan ini rencananya terbit sebelum pergantian tahun.

Sekretaris Perusahaan Adaro Andalan Ray Aryaputra mengatakan kebijakan itu bisa mempengaruhi daya saing batu bara dalam negeri.

“Sebagai hipotesis, apabila ketentuan ini terbit, maka hal tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing batu bara Indonesia,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 25 Desember 2025.

Meski demikian, Ray mengatakan perusahaannya baru mendengar pemerintah akan menerbitkan aturan ini. Dia mengatakan Adaro Andalan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. “Dengan adanya kondisi pasar batubara yang cukup berat, mudah-mudahan ketentuan yang akan terbit dapat mendukung industri batu bara,” kata dia.

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan. Sesuai dengan hasil di DPR kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Senin, 8 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” kata Purbaya.

Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini

KEMENTERIAN Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan (aturannya). Sesuai dengan hasil di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyatakan bea keluar batu bara akan berlaku pada awal tahun depan. Sebelumnya, ia menyebut tarif bea keluar batu bara akan dipatok 1-5 persen. “Kami targetnya jelas. Berapa triliun harus dicapai kira-kira gitu. Jadi kami balik ke status yang awal tadi, jangan sampai kami mensubsidi industri batu bara,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 Desember 2025.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Senin, 8 Desember 2025, Purbaya menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” ujar Purbaya.

Ia menargetkan penerapan bea keluar batu bara bakal menyumbang Rp 20 triliun terhadap penerimaan negara. Sedangkan penerapan bea keluar emas ditargetkan menyumpang Rp 3 triliun. Sehingga total target penerimaan dari penerapan dua kebijakan tersebut berjumlah Rp 23 triliun.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengeluarkan aturan pengenaan bea keluar ekspor emas lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 80 tahun 2025. Kebijakan tersebut diundangkan pada 9 Desember dan mulai berlaku pada 23 Desember 2025 sampai dicabut.

Tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia. “Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar,” demikian bunyi bagian paling awal peraturan ini dikutip Rabu, 10 Desember 2025.

Selain itu dalam PMK disebutkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk mendukung program hilirisasi mineral dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas. Pungutan ekspor dikenakan ke beberapa komoditas seperti dore, granules, emas termasuk ingot atau cast bar, serta jenis minted bars.

Jika HMA emas berada antara US$ 2.800 hingga di bawah US$ 3.200 per troy ounce, eksportir emas akan dikenakan bea keluar 7,5-12,5 persen. Untuk HMA di atas US$ 3.200 per troy ounce, tarif yang dikenakan 10-15 persen. Berikut jenis dan besaran tarif bea keluarnya berdasarkan lampiran PMK 80 tahun 2025.

1. Jenis dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya (tarif yang ditetapkan 12,5 persen)

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore (10 persen)

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore (7,5 persen)

4. Minted bars (7,5 persen)

1. Jenis dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya (tarif yang ditetapkan 15 persen)

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore (12,5 persen)

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore (10 persen)

4. Minted bars (10 persen)

KEMENTERIAN Keuangan akan menerapkan bea keluar emas dan batu bara pada 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penerapan bea keluar emas akan menyumbang Rp 3 triliun per tahun terhadap penerimaan negara. Sedangkan bea keluar batu bara menyumbang Rp 20 triliun. Bila ditotal, keduanya akan menyumbang Rp 23 triliun terhadap penerimaan negara.

Purbaya mengatakan pendapatan dari bea keluar akan digunakan untuk menutup defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ini langkah pertama untuk menutup defisit dulu. Mengurangi defisit kita,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Senin, 8 Desember 2025.

Dalam rapat itu, Purbaya membeberkan sejumlah alasan diberlakukannya bea keluar untuk emas dan batu bara. Ihwal bea keluar emas, bendahara negara mengatakan cadangan biji emas di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Di saat yang bersamaan, harga emas global meningkat tajam menjadi US$ 4.706,6 per troy ounce pada November 2025.

Menteri Keuangan menyebutkan sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank, kebutuhan pasokan emas domestik pun meningkat. “Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di indonesia,” ucap Purbaya.

Sementara itu terkait dengan batu bara, Purbaya mengatakan mayoritas ekspor Indonesia masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Sehingga, Indonesia kehilangan potensi ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan bea keluar batu bara diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi.

Purbaya juga menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” ujar Purbaya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) belum akan diberlakukan pada 2026. Dia mengungkapkan penundaan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.

Purbaya mengatakan cukai MBDK baru akan diterapkan bila ekonomi sudah membaik. “Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan,” kata dia di Gedung DPR, Senin, 8 Desember 2025, dipantu dari siaran YouTube TV Parlemen.

Keputusan ini menuai pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit dari fraksi PDI Perjuangan. Dolfie menyebutkan, target penerimaan dari cukai MBDK sudah ditetapkan sebesar Rp 7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurut Dolfie, bila cukai MBDK batal diterapkan, maka APBN berpotensi defisit Rp 7 triliun. “Karena implikasinya Rp 7 triliun ada di belanja. Ketika penerimaan ini tidak tercapai, ditutup lagi oleh defisit Rp 7 triliun,” ujar Dolfie.

Merespons kritik tersebut, Purbaya mengatakan ketidakpastian pasti akan selalu ada. Namun, ia optimistis pemerintah bisa meningkatkan penerimaan, terutama dengan memberlakukan bea keluar emas dan batu bara yang ditargetkan menambah pendapatan negara sebesar Rp 23 triliun. Menurutnya, penerimaan dari bea keluar ini bisa menutup defisit dari penundaan cukai MBDK.

Pembahasan cukai MBDK sudah berlangsung sejak 2019. Target penerimaan negara bahkan sudah masuk dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sejak 2022. Namun implementasinya terus tertunda. Cukai MBDK sendiri sudah diterapkan di tujuh negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste.

Sebelumnya, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan cukai MBDK. CISDI menilai bahwa cukai MBDK sebaiknya tidak diperlakukan seperti pajak baru, melainkan sebagai instrumen fiskal berbasis kesehatan yang terbukti efektif dan telah diterapkan di 99 negara.

CISDI memperkirakan, keterlambatan penerapan cukai MBDK berpotensi menimbulkan 8,9 juta kasus baru diabetes tipe 2 dan 1,3 juta kematian akibat penyakit tersebut pada 2034. Quantitative Research Officer CISDI, Salsalbil Rifqi Qatrunnada, mengatakan bahwa kenaikan harga akibat cukai akan menurunkan permintaan produk MBDK dan membuat konsumen beralih ke air mineral serta minuman tidak berpemanis.

“Cukai MBDK tidak hanya menekan konsumsi melalui mekanisme harga, tetapi juga berfungsi mendelegitimasi MBDK sebagai produk sehari-hari yang merugikan kesehatan masyarakat,” ucap Salsabil dalam focus group discussion yang diadakan di Jakarta, Rabu, 10 September 2025. Salsabil menjelaskan, berdasarkan studi yang dilakukan CISDI, penerapan cukai yang meningkatkan harga produk sebesar 20 persen dapat menurunkan konsumsi MBDK hingga 18 persen secara rata-rata.

PARA pengusaha tambang mineral dan batu bara bersiap-siap menghadapi pungutan baru. Setelah lama mengemuka sebagai wacana, pemerintah segera mengenakan pungutan ekspor atau bea keluar terhadap produk pertambangan menjelang akhir tahun ini.

Emas, yang harganya tengah menjulang, menjadi komoditas tambang pertama yang terkena pungutan bea ekspor untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Rencana mengenakan bea keluar ekspor emas mengemuka ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan pada Senin, 7 Juli 2025, Komisi XI DPR menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap emas dan batu bara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara.

Hingga saat ini, hanya produk mineral jenis emas mentah dalam bentuk dore bullion yang dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024. Aturan itu belum berlaku untuk emas batangan dan perhiasan. Sedangkan batu bara tidak lagi dikenai bea keluar sejak 2006 dan hanya dikenai royalti sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam rapat dengan pemerintah, DPR menyepakati nilai tarif bea keluar akan diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kementerian Keuangan.

Kepingan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Antam di Pulogadung, Jakarta, 15 April 2025. Tempo/M. Taufan Rengganis

Namun tak hanya emas dan batu bara. Pemerintah ada kemungkinan menyasar komoditas lain. Dalam laporan berjudul "Indonesia Commodity and Mining Export Levies: Gold imminent, who's impacted and what's next?", JP Morgan Indonesia memperkirakan komoditas turunan nikel, seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel (FeNi), dan mixed hydroxide precipitate (MHP), akan terkena bea keluar.

Laporan itu menyatakan Indonesia memiliki tiga komoditas yang berkontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri, yaitu minyak sawit mentah, nikel, dan batu bara. Setelah memungut bea ekspor minyak sawit mentah, kata JP Morgan, komoditas berikutnya yang akan dipungut adalah nikel dan batu bara.

Pungutan ekspor untuk batu bara dan nikel telah dibahas beberapa kali sebelumnya, tapi implementasinya belum terwujud. "Kami berpendapat ada risiko yang lebih tinggi untuk mengenakan pungutan terhadap produk perantara nikel dibanding batu bara. Hal ini karena perantara tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi produk hilir, seperti baja tahan karat, nikel sulfat, dan nikel olahan, sementara permintaan domestik untuk batu bara relatif kecil terhadap total produksi," demikian pernyataan JP Morgan dalam laporan seri Asia Pacific Equity Research yang terbit pada 18 November 2025.

Mengapa pemerintah malah agresif memulung bea keluar berbagai komoditas?

Dalam rapat dengan DPR membahas bea keluar batu bara, bea keluar emas, serta cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada 17 November 2025, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperdalam penghiliran, memperkuat pendapatan negara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk tahu mengapa pemerintah memungut bea keluar berbagai komoditas, jurnalis Tempo, Han Revanda Putra, menjelaskan dalam artikel "Buat Apa Pemerintah Menerapkan Bea Keluar Ekspor Tambang" dan "Dampak Pengenaan Bea Keluar Ekspor Barang Tambang". ●

CHIEF Economist Citi Indonedia Helmi Arman berpendapat penerapan bea keluar ekspor emas bertujuan untuk mengerem impor dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Dia menduga, hal ini berkaitan dengan disrupsi atau gangguan di salah satu tambang besar di Indonesia.

“Sehingga kalau suplai dari tempat lain diekspor, tentunya kebutuhan impor untuk dalam negeri besar. Jadi dugaan saya mungkin terkait dengan disrupsi tersebut,” kata Helmi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.

Seperti diketahui, telah terjadi insiden longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia pada awal September lalu. Insiden ini berdampak pada pasokan emas yang diserap oleh PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

Di sisi lain, Helmi berpendapat harga emas dunia akan mulai menurun pada tahun depan setelah memuncak pada tahun ini. Menurutnya, ketidakpastian global—yang mendorong naiknya permintaan terhadap emas—akan surut tahun depan.

Helmi juga memprediksi pelemahan ekonomi Amerika Serikat akan dangkal dan pemulihannya akan terjadi tahun depan. “Dengan demikian, kami memperkirakan pasar komoditas akan mulai mereposisi dari precious metals ke industrial metals,” ujar Helmi.

Pemerintah akan memungut bea keluar untuk ekspor emas mulai tahun depan. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif ekspor komoditas ini bakal diterbitkan pada November 2025. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pembahasan implementasi kebijakan sudah hampir rampung. Maka, hal itu dapat menjadi sumber tambahan pendapatan negara.

“Saat ini peraturan menteri untuk penetapan bea keluar dari emas sudah dalam proses hampir pada titik akhir,” ujar Febrio dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.

Berdasarkan paparan Febrio, pungutan ekspor akan dikenakan ke beberapa komoditas, seperti dore, granules, emas termasuk ingot atau cast bar, serta jenis minted bars. Besaran tarif ditentukan berdasarkan harga emas dunia atau harga mineral acuan (HMA). Tarif yang dikenakan sebesar 7,5-15 persen.

PEMERINTAH masih menggodok kebijakan pungutan bea keluar komoditas batu bara. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan perlu waktu menentukan besaran dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tengah penurunan harga batu bara.

Dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan belum mencantumkan target penerapan pungutan ekspor batu bara. Berbeda dengan bea keluar emas yang ditargetkan dipungut pada 2026 dan sudah dihitung detail tarifnya.

Febrio menyatakan bahwa tren harga batu bara acuan (HBA) yang terus turun sejak 2022 jadi pertimbangan implementasi tarif. “Sehingga kita perlu melihat kalau tren dari harga ini akan turun, kita akan bersama-sama dengan kementerian terkait juga bisa memperkirakan kalau kita terapkan bea keluar, kira-kira berapa tarif yang efektif. Agar bisa memastikan ada tambahan pendapatan negara,” ucap Febrio di Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.

Berdasarkan catatan kementerian keuangan, proyeksi harga acuan batu bara pada kuartal keempat 2025 sekitar US$ 77,8 per ton. Sedangkan sepanjang 2025, harga rata-rata diprediksi hanya akan mencapai kisaran US$ 98 per ton. Pada 2022 HBA mencapai US$ 276,6 per ton.

Kemenkeu juga masih membahas Kementerian ESDM juga masih membahas mekanisme pemeriksaan atau pengawasannya. Dasar pengenaan tarif ekspor batu bara sudah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2028. Selain untuk mengerek penerimaan negara, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program penghiliran dan dekarbonasi Indonesia.

Pada Juli lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tarif ekspor akan diterapkan jika harga batu bara sudah membaik. “Jangan sampai pemerintah memberatkan pengusaha saat harga batu bara masih rendah. Tapi ketika harga sudah tinggi dan pengusaha untung besar, wajar dong negara mendapatkan bagiannya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini