JAKARTA - Tiga bank asing terbesar di Indonesia mulai menarik dana dari Indonesia sejak 2024 di tengah meningkatnya kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi. Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC tercatat mengirimkan kembali laba mereka ke kantor pusat seiring meningkatnya peran pemerintah dalam sektor ekonomi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia menghadirkan skala pertumbuhan baru bagi Asia. Ketika peta perdagangan kawasan berubah, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan modal global dan kami akan terus fokus pada pertumbuhan tersebut," ujar juru bicara HSBC dikutip dari The Japan Times dari Bloomberg, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, unit usaha Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC di Indonesia telah merepatriasi dana sebesar USD640 juta atau setara Rp11,5 triliun sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai tersebut bahkan sedikit melampaui total laba gabungan yang mereka peroleh dalam periode yang sama.

Sebelum pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, sebagian besar laba bank asing umumnya masih ditahan di Indonesia untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat modal. Namun tren tersebut mulai berubah seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai semakin berorientasi pada peran negara.

Sejumlah bankir yang mengetahui persoalan tersebut menyebut gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo turut memengaruhi keputusan bank asing mengurangi eksposur bisnis di Indonesia.

Kekhawatiran juga muncul setelah pemerintah memperluas peran sovereign wealth fund Danantara yang kini mengelola ratusan badan usaha milik negara dengan total aset diperkirakan mencapai USD900 miliar. Dalam salah satu pertemuan awal 2025, Danantara disebut meminta komitmen pinjaman hingga USD10 miliar dari sejumlah bank sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan lembaga investasi negara tersebut.

Sebagian pelaku industri perbankan menilai langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga keuangan akan menghadapi tekanan lebih besar untuk mendukung agenda pemerintah. Kekhawatiran bertambah setelah pemerintah memberikan pengecualian pemeriksaan hukum dan pajak terhadap pembelian obligasi Danantara, yang dinilai sejumlah analis dapat memicu risiko reputasi bagi Indonesia.

Dari tiga bank asing tersebut, Standard Chartered tercatat melakukan perubahan paling agresif. Pada 2024, bank tersebut mengirimkan lebih dari Rp1,1 triliun ke kantor pusatnya atau hampir empat kali lipat dari laba yang diperoleh di Indonesia pada tahun yang sama. Citigroup juga merepatriasi hampir seluruh laba gabungan tahun 2024 dan 2025 ke induk usahanya.

Sementara itu, HSBC mengirim hampir Rp3 triliun ke kantor pusat pada tahun lalu meski laba bersihnya di Indonesia kurang dari 2,2 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadi repatriasi laba terbesar HSBC sejak 2022.

Pengamat pasar modal PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah turut mengurangi daya tarik bank asing untuk menahan laba di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut membuat bank asing lebih memilih mengalihkan modal ke pasar lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

"Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan laba di Indonesia, khususnya bagi bank yang dimiliki asing. Dengan sentimen investor yang masih berhati-hati, belum ada tanda tren ini akan berbalik dalam waktu dekat," kata Harry Su.

Di sisi lain, bank-bank global tersebut memang telah mulai mengurangi bisnis ritelnya di Indonesia sebelum pemerintahan Prabowo berjalan. Citigroup menjual bisnis perbankan ritelnya di Indonesia kepada United Overseas Bank pada 2022, Standard Chartered melepas portofolio kredit ritelnya ke PT Bank Danamon Indonesia pada 2023, sedangkan HSBC kini tengah menjual aset ritel dan wealth management kepada Oversea-Chinese Banking Corporation.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keputusan penyaluran kredit tetap berada pada pertimbangan bisnis masing-masing bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator tidak melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perbankan termasuk terkait pembiayaan program pemerintah.

"Keputusan harus didasarkan pada prospek bisnis. Tentu bank akan mengevaluasi hal tersebut. Jika suatu program pemerintah dinilai memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai aktivitas bisnis biasa," ujar Dian.

JAKARTA - Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah pencalonan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal itu sebagaimana disampaikan penggugat Subhan Palal usai perwakilan pimpinan DPR sebagai pihak tergugat tidak menghadiri mediasi hari ini.

"Jadi mediator memutuskan perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, ketidakhadiran para kubu tergugat tanpa melampirkan keterangan. "Tidak ada pemberitahuan apa pun ya, jadi ya udah diputuskan tidak hadir hari ini," ujarnya.

Kendati begitu, Subhan mengaku belum mengetahui kapan sidang perdana untuk pemeriksaan pokok perkara dimulai.

"Kapan jadwalnya menunggu panggilan e-court oleh hakim nanti," ucapnya.

Subhan menjelaskan, hari ini bukan mediasi kali pertama dalam gugatan tersebut. Subhan mengaku sempat menyampaikan proposal perdamaian saat perwakilan tergugat hadir dalam mediasi sebelumnya.

Proposal perdamaian yang diajukan berupa permintaan agar DPR menyatakan pendapat bahwa Wapres saat ini tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagai yang menjadi petitum gugatan ini.

"Saya udah ajukan apa proposal perdamaian, bahwa DPR harus membentuk panitia khusus untuk menyatakan pendapat, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban," ujarnya.

Lebih lanjut, Subhan mengklaim mempunyai lebih dari 20 bukti terkait gugatannya ini. Kemudian, dua orang saksi dan ahli yang nantinya akan dihadirkan di ruang sidang.

Diketahui, gugatan ini teregister dengan nomor perkara 202/Pdt. G/2026/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi gugatan warga negara yang didaftarkan 31 Maret 2026 di mana para pihak tergugat merupakan sejumlah pimpinan DPR.

Berikut petitum yang terlampir di laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat:

1. Mengabulkan Gugatan dan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Para Tergugat menggunakan ha knya untuk menyatakan pendapat, bohwa Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden

3. Menyatakan Putusan Pengadilan ini harus dilaksanakan (witvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi da ri Para Tergugat

Sebelumnya, Subhan juga telah mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat terkait ijazah Gibran. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjadi pihak tergugat.

PN Jakarta kemudian menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Dalam pertimbangan putusannya, gugatan yang dilayangkan Subhan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertimbangan lainnya berupa UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur mekanisme khusus penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan PTUN (Pasal 467-468), bukan melalui Pengadilan Negeri.

IDXChannel - Harga minyak telah turun tajam dari level tertinggi baru-baru ini meskipun gangguan terus berlanjut di Selat Hormuz.

Analis Citigroup mengatakan kejatuhan harga minyak terjadi karena persediaan yang tinggi, pertumbuhan permintaan yang lebih lemah, dan ekspektasi penyelesaian konflik AS-Iran pada akhirnya telah meredam dampak pasar.

Minyak mentah Brent melonjak hingga mencapai USD125-USD126 per barel dalam beberapa hari terakhir sebelum turun kembali ke level USD100-USD114, tergantung pada bulan kontrak, setelah para pedagang menilai kembali durasi risiko pasokan dan tanda-tanda permintaan yang lebih lemah.

Citi mengatakan penurunan harga sekitar USD14 selama seminggu terakhir mencerminkan beberapa faktor penstabil, termasuk pelepasan cadangan minyak strategis, persediaan global yang tinggi, dan konsumsi minyak yang lebih lemah di negara-negara berkembang.

Bank tersebut juga menunjuk pada penurunan tajam impor minyak mentah China, yang diperkirakan sekitar 2,4 juta barel per hari pada April dan Mei dari rata-rata 2025 sebesar 11,6 juta barel per hari, yang menurut bank tersebut telah mengurangi tekanan pada pasokan global.

Menurut Citi, China telah berhasil mengatasi penurunan tersebut sebagian melalui pengurangan penimbunan dan pengurangan ekspor produk olahan.

Citi mempertahankan pandangan bullish jangka pendeknya, mempertahankan perkiraan harga Brent 0-3 bulan di USD120 per barel dan memperkirakan harga Brent rata-rata USD110 pada kuartal kedua, turun menjadi USD95 pada kuartal ketiga dan USD80 pada kuartal keempat.

Bank tersebut mengatakan pasar mungkin masih meremehkan risiko gangguan Selat yang berkepanjangan jika negosiasi AS-Iran tetap sulit.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha Garuda Indonesia Group, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), membukukan laba berjalan sebesar 6,76 juta dolar AS atau sekitar Rp107 miliar pada kuartal I tahun 2026.

Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan angka ini melonjak signifikan sebesar 78,28 persen dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2025 sebesar 3,79 juta dolar AS.

Pertumbuhan laba ini, kata Andi, ditopang oleh kenaikan pendapatan (revenue) perseroan yang mencapai 114,94 juta dolar AS pada akhir Maret 2026. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20,53 persen dibandingkan pendapatan pada kuartal I 2025 sebesar 95,36 juta dolar AS.

“Pencapaian di kuartal pertama 2026 ini melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya, menandakan efektivitas strategi pemulihan dan penguatan kapabilitas yang tengah kami jalankan,” ujar Andi.

Kinerja finansial yang menguat ini, lanjut dia, berjalan selaras dengan sejumlah pencapaian operasional strategis di berbagai lini bisnis.

Salah satu capaian itu adalah keberhasilan GMF merampungkan full overhaul perdana secara mandiri untuk mesin CFM56-5B milik Citilink yang didukung melalui pendanaan dari Danantara.

GMF juga turut memperkuat posisinya di pasar internasional dengan menambah basis pelanggan baru dari Korea Selatan, yakni Airzeta dan T-Way, serta menyelesaikan proyek strategis seperti overhaul pesawat A330 milik Korean Air dan landing gear change untuk Fiji Airways.

Ekspansi GMF juga merambah ke sektor non-aviasi melalui penyelesaian normalisasi PLTG MPP Balai Pungut TM2500 #3 untuk PLN Batam, yang turut mempertegas kontribusi perusahaan pada infrastruktur energi nasional.

Seiring dengan profitabilitas yang meningkat, posisi ekuitas perseroan juga mengalami perbaikan. Total ekuitas GMF tercatat naik menjadi 140,58 juta dolar AS per 31 Maret 2026, meningkat dari 114,57 juta dolar AS pada akhir tahun 2025.

Andi mengatakan, peningkatan ini didorong oleh akumulasi laba berjalan serta realisasi aksi korporasi melalui penerbitan saham baru yang memperkokoh fundamental keuangan perusahaan.

“Kami optimis momentum positif ini akan terus berlanjut. Fokus kami tetap pada keunggulan layanan, diversifikasi bisnis, dan penguatan struktur permodalan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) mencatat laba bersih Rp2,8 triliun sepanjang 2025. Laba tersebut naik sebesar 10% (year on year/YoY).

Peningkatan laba bersih ini didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 7% serta beban operasional yang efisien dan stabil.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan pencapaian laba juga didorong oleh strategi yang terfokus pada tiga lini bisnis inti yang saling terhubung, yaitu banking, markets, dan services.

“Kinerja yang baik ini mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta komitmen jangka panjang kami dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia, sejalan dengan prioritas pemerintah dan regulator perbankan,” katanya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut, Citi Indonesia sepanjang 2025 membukukan Return on Equity (ROE) sebesar 14,4% dan Return on Assets (ROA) sebesar 3,8%.

Sementara itu, rasio Liquidity Coverage (LCR) dan rasio Net Stable Funding (NSFR) Citi Indonesia tetap kuat, masing masing sebesar 264% dan 168%, di atas ketentuan minimum regulator.

“Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum [KPMM] sebesar 38,5%. Citi akan terus menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha,” sebut Batara.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Citi Indonesia telah menyalurkan fasilitas pinjaman perdagangan bilateral bergulirsenilai US$30 juta kepada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.

Kemudian, imbuh Batara, pihaknya juga menyalurkan pinjaman modal kerja bilateral bergulir senilai Rp1triliun kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Tidak sampai di situ, melalui jaringan global, Citi juga bertindak sebagai Joint Lead Manager dan Bookrunner dalam Penerbitan Obligasi Global Perdana Senilai US$1 Miliar untuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan konsultan Keuangan Eksklusif bagi XL Axiata dalam Merger Strategis dengan Smartfren untuk membentuk PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).

“Kemudian, pada bisnis Treasury and Trade Solutions [TTS], sepanjang tahun 2025, Citi Indonesia mencatat pertumbuhan positif 3% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama,” ucap Batara.

Batara berujar melalui program Pembiayaan Rantai Pasokan, TTS menyediakan bantuan modal kerja kepada pemasok lokal di seluruh Indonesia.

“Pada tahun 2025, Citi Indonesia mencatat pertumbuhan pemasok yang terdaftar ke dalam program sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Kedua faktor tersebut menentukan kemampuan BUMN untuk tumbuh, bertransformasi dan memberi manfaat bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang sehat dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kedua faktor tersebut menentukan kemampuan BUMN untuk tumbuh, bertransformasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan BUMN memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan layanan publik, hingga penguatan sektor-sektor vital.

“Karena itu, setiap perusahaan negara dituntut menjalankan bisnis secara profesional, efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar dia.

Wamenaker Ferry menilai langkah transformasi yang tengah berjalan di berbagai BUMN harus diarahkan untuk menciptakan perusahaan negara yang efisien, transparan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyebut tata kelola yang baik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha.

Selain aspek manajerial, Wamenaker juga menyoroti pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan pekerja. Menurutnya, stabilitas hubungan kerja akan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas perusahaan.

Ia pun meminta para pekerja agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan pegawai.

“Saya ingin memastikan pekerja mendapatkan perlindungan dan kepastian. Jangan mudah percaya pada isu yang belum tentu benar,” kata dia.

Salah satu contoh peran strategis BUMN, kata Wamenaker, terlihat pada PT Citilink Indonesia sebagai bagian dari grup Garuda Indonesia yang berkontribusi dalam mendukung konektivitas nasional sekaligus memperkuat sektor transportasi udara.

“Perusahaan seperti Citilink memiliki peran penting, bukan hanya dalam layanan transportasi, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Citilink Indonesia Darsito Hendroseputro mengatakan kesepahaman antara perusahaan dan pekerja yang terbangun melalui perjanjian kerja bersama (PKB) diharapkan mampu menyelaraskan arah dan tujuan perusahaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong pencapaian kinerja yang optimal.

“PKB merupakan hasil dari proses dialog yang konstruktif, dilandasi keterbukaan, serta semangat untuk saling memahami dan menghargai antara perusahaan dan serikat pekerja,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi China menguat pada kuartal I-2026 di tengah konflik Timur Tengah, itu berkat ekspor yang kuat dan dukungan kebijakan.

Namun, secara bersamaan momentum tersebut mulai mengkhawatirkan lantaran perang mendorong kenaikan biaya energi, mendinginkan permintaan global, dan mengancam akan menekan margin laba perusahaan yang sudah tipis.

Ekonomi China tumbuh sebesar 5 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data Biro Statistik Nasional pada Kamis (16/4). Angka ini melampaui perkiraan analis dalam jajak pendapat Reuters sebesar 4,8 persen dan dibandingkan dengan level terendah tiga tahun terakhir sebesar 4,5 persen pada kuartal IV, mengutip Reuters Kamis (16/4).

Selain itu, produksi industri naik sebesar 5,7 persen pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya, melambat dari pertumbuhan 6,3 persen pada Januari-Februari.

Sementara penjualan ritel atau indikator konsumsi tumbuh sebesar 1,7 persen pada bulan lalu, turun dari kenaikan 2,8 persen pada Januari-Februari.

Sebagai importir energi terbesar dunia sekaligus negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor, China rentan terhadap gejolak harga minyak. Oleh karena itu, kondisi tersebut mulai menekan kinerja perdagangan, meningkatkan biaya produksi industri, serta memperburuk prospek ekonomi sepanjang tahun ini.

[Gambas:Youtube]

"Ekspor Tiongkok tetap menjadi mesin pertumbuhan utama pada tahun 2026, tetapi guncangan energi baru-baru ini telah mengalihkan fokus ke arah keberlanjutan permintaan eksternal," kata ekonom Xinquan Chen di Goldman Sachs, dalam sebuah catatan menjelang rilis data tersebut.

"Meskipun produksi China relatif tangguh, mitra dagang utamanya, terutama negara-negara pasar berkembang berpenghasilan rendah yang menyumbang hampir 40 persen dari ekspor membuat semakin terpapar risiko stagflasi," tambahnya.

China telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur besar dan layanan publik guna membantu mencapai target pertumbuhan 2026. Adapun pengeluaran fiskal naik 3,6 persen pada Januari-Februari, meningkat dari kenaikan 1 persen pada 2025 dan menambah tanda-tanda dukungan fiskal yang lebih kuat.

Di samping itu, pemerintah telah menetapkan defisit anggaran sekitar 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2026 dan menyiapkan penerbitan obligasi dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan. 

Sementara itu, bank sentral China telah berjanji untuk mempertahankan kebijakan akomodatif meskipun ruang untuk memotong suku bunga terbatas karena inflasi yang mulai meningkat.

Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal pertama sebesar 4,7 persen. Ekspor China hanya tumbuh 2,5 persen pada Maret secara tahunan, melambat tajam dari 21,8 persen pada Januari-Februari. Hal ini karena konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya energi dan transportasi serta membebani permintaan global, meskipun para analis mengingatkan bahwa angka tersebut juga terdistorsi oleh faktor musiman.

Untuk periode Januari-Maret, ekspor masih naik 14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jauh di atas pertumbuhan tahunan sebesar 5,5 persen pada 2025.

Analis Citi mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB sebesar 5 persen untuk kuartal pertama, dengan mengutip kinerja ekspor yang solid.

"Meskipun demikian, kami semakin waspada terhadap dampak permintaan sekunder jika konflik ini berlanjut," kata mereka dalam sebuah catatan.

Lebih lanjut, harga pabrik di China naik pada bulan Maret untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Hal ini menandakan tekanan biaya yang didorong oleh energi mulai merembes ke dalam ekonomi negara tersebut dan mengancam margin perusahaan yang sudah tipis.

Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 1,3 persen pada Januari-Maret, sesuai dengan survei, dan dibandingkan dengan pertumbuhan 1,2 persen pada Oktober-Desember 2025.

Pertumbuhan investasi aset tetap melambat menjadi 1,7 persen pada kuartal pertama dari 1,8 persen pada Januari-Februari seiring investasi infrastruktur melonjak 11,4 persen year on year (yoy).

SOLO - Gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta (Solo) dipastikan kandas. Majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan yang dilayangkan dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Top Taufan dan Bangun Sutoto.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan turut tergugat. Hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara Rp537.000.

"Hari ini, sudah diputus oleh majelis hakim, dan telah diunggah di e-court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), para pihak sudah bisa membacanya," kata Humas PN Solo, Subagyo, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, gugatan CLS terkait ijazah Jokowi dilayangkan dua alumnus UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Gugatan dilayangkan kepada Jokowi sebagai tergugat I, Rektor UGM, Prof dr Ova Emilia sebagai tergugat II, Wakil Rektor UGM Prof Dr Wening sebagai tergugat III, serta Polri sebagai turut tergugat IV. Proses persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi, dengan hakim anggota, Aris Gunawan, dan Lulik Djatikumoro.

Kuasa Hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan, pertimbangan majelis hakim antara lain karena gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam kriteria gugatan CLS. Dia menegaskan bahwa Jokowi saat ini bukan penyelenggara negara, namun ditarik sebagai pihak tergugat.

"Dengan demikian seperti eksepsi yang kami ajukan, oleh majelis hakim sependapat dengan eksepsi yang kami ajukan," kata YB Irpan.

Berikutnya mengenai objek, seharusnya yang disengketakan adalah perbuatan atau kelalaian apa yang dimaksud yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga terjadi tidak terpenuhinya hak.

"Namun yang selalu dipersoalkan di dalam gugatan maupun pembuktian, selalu bicara tentang ijazah palsu atas penelitian yang dilakukan Roy Suryo. Itu pun didapat dari data yang akurat yang lengkap," tandasnya.

Kuasa hukum penggugat, Andhika Dian Prasetyo mengatakan, putusan tersebut tidak memberikan penilaian atas keaslian ijazah Jokowi. Majelis hakim lebih banyak mempertimbangkan parameter, terutama terkait penggunaan mekanisme CLS.

Dia menyebut hakim merujuk pada SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang membatasi CLS hanya untuk perkara yang menyangkut kepentingan publik, seperti lingkungan hidup atau kepentingan negara.

"Tapi ya itu pasti kami bantah. Mungkin nanti akan kami sampaikan dalam gugatan kami yang lain, atau banding yang akan kami ajukan setelah ini," kata Andhika Dian Prasetyo.

JAKARTA - Gugatan perdata melalui mekanisme citizen lawsuit yang diajukan sejumlah purnawirawan TNI terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menuai kritik. Gugatan tersebut dipicu kekecewaan atas penanganan kasus dugaan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada klaster kedua yang menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka.

Mantan Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert Parulian Sitohang menilai langkah tersebut bermasalah dari sisi kedudukan hukum hingga pemilihan jalur gugatan.

Hal itu disampaikan Ricky saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia: Antara Kepastian, Keadilan dan Kemanusiaan” di el Hotel Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Ricky, terdapat dua poin utama yang perlu dicermati dalam gugatan tersebut. Pertama, ia menyebut bahwa para purnawirawan TNI yang menggugat tidak mewakili keseluruhan purnawirawan.

“Bahwa apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, purnawirawan TNI, bukan mewakili seluruh purnawirawan,” ujar Ricky.

Selain itu, secara hukum mereka dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara yang tengah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Hubungan hukumnya apa kepada Roy Suryo. Legal standingnya apa? Yang sialnya di dalam mereka-mereka ini ada juga pengacara, ada juga yang mengerti hukum dan tahu hukum, tapi mengaburkan hukum,” ujar Ricky.

Ricky menilai gugatan yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit tidak tepat sasaran karena mencampuradukkan ranah perdata dan pidana. Ia menjelaskan bahwa citizen lawsuit sejatinya merupakan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara yang lalai menjalankan kewajiban sehingga merugikan publik dan itu berada di ranah perdata.

Sementara itu, perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan penanganan kasus pidana, sehingga menurutnya tidak tepat jika digugat melalui mekanisme tersebut.

Ricky juga mempertanyakan hubungan hukum para penggugat dengan perkara ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo. Menurutnya, tanpa keterkaitan langsung, gugatan tersebut menjadi lemah dari sisi dasar hukum.

Ia menilai langkah hukum yang ditempuh para penggugat cenderung “absurd” dan tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi membingungkan publik. Karena itu, ia mengimbau para praktisi hukum untuk lebih cermat dalam menempatkan perkara sesuai ranahnya.

“Yang namanya citizen lawsuit ini adalah tuntutan warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengakibatkan kerugian kepada warga negara dan itu berada di ranah perdata. Jadi mencoba mengarahkan ataupun mencoba mengalihkan ataupun mencoba mengaburkan pokok permasalahan antara ranah perdata dan ranah pidana,” ujarnya.

Diketahui, gugatan terhadap Ditreskrimum Polda Metro Jaya diajukan oleh 17 orang, termasuk purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dipicu kekecewaan atas penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada klaster kedua yang menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka.

JAKARTA - Tim Hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate)yang mewakili Roy Suryo dan Dokter Tifa berencana mengajukan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah dilakukan guna mendesak transparansi dan akuntabilitas KPU dalam proses verifikasi dokumen calon pemimpin negara.

Koordinator Troya, Refly Harun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah timnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam prosedur administrasi selama proses pendaftaran calon presiden yang melibatkan dokumen ijazah.

“Setelah proses di KIP [Komisi Informasi Pusat] ketahuan, bahwa KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar, baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019,” kata Refly dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Troya, kata dia, menyoroti ketidakprofesionalan KPU yang dianggap abai dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Refly, verifikasi faktual adalah tahapan krusial yang seharusnya tidak dilewatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean governance, seenaknya saja,” ujarnya.

Langkah gugatan ini juga didorong oleh temuan adanya dugaan kejanggalan pada dokumen legalisasi yang dilampirkan, termasuk terkait tanda tangan pejabat yang masa jabatannya sudah tidak relevan saat dokumen diterbitkan.

Selain itu, tim hukum menyoroti tidak adanya tanggal pasti pada dokumen legalisasi tersebut.

“Bahkan, dalam regis adalah legalisasi-legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2008-2012. Kok di 2014 masih tercantum namanya?," tuturnya.

Tim Troya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas melalui jalur litigasi. Gugatan citizen lawsuit ini diharapkan dapat menjadi preseden penting agar KPU lebih transparan dan bertanggung jawab dalam proses verifikasi dokumen administrasi seluruh calon pejabat publik di masa depan.

Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa tindakan KPU yang tidak melakukan pengujian secara transparan terhadap dokumen ijazah tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat akan informasi yang benar.

Ia menilai bahwa kerugian publik muncul karena ketidakpastian hukum atas dokumen yang menjadi dasar kepemimpinan negara.

“Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment, dan lain sebagainya, kemudian dipersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum,” tegasnya.

MAYJEN TNI (Purn) Soenarko bersama 8 Jenderal, 6 Perwira Menengah (Pamen) TNI purnawirawan dan 2 warga sipil mengajukan gugatan perdata terhadap Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melalui mekanisme Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sembilan Jenderal ini tergabung dalam 17 warga yang menggugat dugaan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum terkait penanganan perkara ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Soenarko merupakan Jenderal Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang pernah mengembang sejumlah jabatan penting. Di antaranya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 12 September 2007 hingga 1 Juli 2008.

Setahun menjabat sebagai Danjen Kopassus, kemudian dia mendapat penugasan baru sebagai Pangdam Iskandar Muda (2008-2009), kemudian Danpussenif (2009-2010).

Karier militernya dimulai saat lulus dari AKABRI (Akmil saat ini) pada 1978. Selanjutnya, Soenarko menjadi Komandan Peleton Kopassanda (Kopassus) 1979, lanjut sebagai Komandan Peleton 1/112/12/1 Kopassanda, Perwira Operasi Denpur 13/1 Kopassanda, hingga Perwira Operasi Denpur 12/1 Kopassanda Komandan Yonif Linud 503/Mayangkara (1993-1994).

Jenderal TNI Purnawirawan kelahiran Medan, 1 Desember 1953 ini juga pernah menjabat Komandan Kodim 1630/Viqueque, Komandan Kodim 1627/Dili.

Kemudian dia ditarik kembali lagi ke Kopassus, yakni sebagai Komandan Grup 1/Kopassus (1998), lalu Irdam VI/Tanjungpura, Asops Kasdam Iskandar Muda, Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad (2007), hingga mengemban amanah sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus (2007-2008).

Jenderal bintang dua ini kenyang bertugas di dalam misi operasi TNI. Di antaranya Operasi Seroja di NTT dan operasi di Bumi Rencong, Aceh. Soenarko pernah mengikuti pendidikan Susarcabif (1978), pendidikan Komando (1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988). Kemudian Seskoad (1995), Sesko TNI, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2005.

Diketahui, saat ini Mayjen (TNI) Purnawirawan Soenarko bersama 8 purnawirawan lainnya mengajukan gugatan terkait ijazah Jokowi. Sembilan Jenderal tersebut yakni Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Laksma TNI (Purn) Sony Santoso, Laksma TNI (Purn) Drg Moeryono Aladin, Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna, dan Brigjen TNI (Purn) Jumadi.

Selain purnawirawan Jenderal TNI, terdapat juga enam Perwira Menengah (Pamen) TNI Purnawirawan yang turut menggugat. Mereka yaitu Kolonel TNI (Purn) Kusumastono, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, dan Kolonel (Purn) Sopandi Ali.

Sementara, dua lainnya merupakan masyarakat sipil yakni mantan Hakim Agung Adhoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Komarudin, penggugat Universitas Gadjah Mada (UGM) ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi.

Tim kuasa hukum penggugat, Kombes Pol (Purn) Yaya Satyanegara menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan lantaran para penggugat merasa prihatin dan kecewa atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas perkara pidana ijazah palsu Jokowi pada klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo Cs.

"Bahwa gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum, yang notabene merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) yang merugikan hak publik," kata Yaya dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Masalah utama yang diangkat dan menjadi dasar gugatan ini adalah penerapan pasal-pasal berat dalam UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor.

Jauh sebelum mengajukan gugatan, kata dia, tim hukum telah mengirimkan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak dua kali pada Agustus dan November 2025. Sayangnya, dari dua somasi yang dilayangkan, tidak menunjukkan perubahan hingga saat ini.

Karena itu, dia meyakini gugatannya telah memenuhi syarat formiil usai menyampaikan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Dirreskrimum Polda Metro Jaya memperbaiki kelalaiannya.

Yaya menyampaikan bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 lalu. "Dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 6 April 2026," ujarnya.

Pada petitumnya, 17 warga negara ini meminta Majelis Hakim menyatakan tergugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai atau melakukan pembiaran dalam menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan, seperti Pasal 27A, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

Penerapan pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum. "Sehingga sepatutnya dimaknai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana," tegasnya.

JAKARTA - Sembilan Jenderal TNI Purnawirawan mengajukan gugatan perdata terhadap Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melalui mekanisme Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Sembilan Jenderal ini tergabung dalam 17 warga yang menggugat dugaan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum terkait penanganan perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Sembilan purnawirawan jenderal tersebut yakni mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Laksma TNI (Purn) Sony Santoso, Laksma TNI (Purn) Drg Moeryono Aladin, Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna, dan Brigjen TNI (Purn) Jumadi.

Selain purnawirawan Jenderal TNI, terdapat juga enam Perwira Menengah (Pamen) TNI Purnawirawan yang turut menggugat. Mereka yaitu Kolonel TNI (Purn) Kusumastono, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, dan Kolonel (Purn) Sopandi Ali.

Sementara, dua lainnya merupakan masyarakat sipil yakni mantan Hakim Agung Adhoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Komarudin, penggugat Universitas Gadjah Mada (UGM) ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi.

Tim kuasa hukum penggugat, Kombes Pol (Purn) Yaya Satyanegara menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan lantaran para penggugat merasa prihatin dan kecewa atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas perkara pidana ijazah palsu Jokowi pada klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo Cs.

"Bahwa gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum, yang notabene merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) yang merugikan hak publik," kata Yaya dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Masalah utama yang diangkat dan menjadi dasar gugatan ini adalah penerapan pasal-pasal berat dalam UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor.

Jauh sebelum mengajukan gugatan, kata dia, tim hukum telah mengirimkan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak dua kali pada Agustus dan November 2025. Sayangnya, dari dua somasi yang dilayangkan, tidak menunjukkan perubahan hingga saat ini.

Karena itu, dia meyakini gugatannya telah memenuhi syarat formiil usai menyampaikan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Dirreskrimum Polda Metro Jaya memperbaiki kelalaiannya.

Yaya menyampaikan bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 lalu. "Dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 6 April 2026," ujarnya.

Pada petitumnya, 17 warga negara ini meminta Majelis Hakim menyatakan tergugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai atau melakukan pembiaran dalam menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan, seperti Pasal 27A, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

Penerapan pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum. "Sehingga sepatutnya dimaknai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana," tegasnya.