Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.

Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.

"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).

Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.

Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.

Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.

Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat berbagi kisah latar belakang dirinya yang berasal dari Banyumas dan Sulawesi saat memberikan pidato dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Senin (12/1/2026).

“Saya ini, saya ini orang Jawa tapi dari Banyumas, setengah Banyumas setengah Sulawesi jadi kalau orang Banyumas itu agak beda dengan orang Solo. Mana ada orang Solo di sini? Kalau orang Solo itu bicaranya halus ya kan? Kalau Banyumas itu 'prep prep',” ujarnya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia menggambarkan karakter orang Banyumas yang dikenal lugas dan apa adanya dalam menyampaikan pendapat.

“Saya ini orang Jawa tapi dari Banyumas, setengah Banyumas setengah Sulawesi. Kalau orang Banyumas itu apa adanya. Kalau tidak benar, saya bilang tidak benar. Tapi kalau baik saya bilang baik, kalau hebat saya bilang hebat,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu mengaku kagum melihat penampilan baris-berbaris para siswa Sekolah Rakyat yang tampil dalam acara peresmian. Menurutnya, prestasi sekecil apa pun patut diapresiasi secara nyata, termasuk dengan pemberian beasiswa.

“Saya kagum tadi luar biasa baris-berbarisnya. Mungkin kita kasih beasiswa juga anak itu. Kita lihat umurnya berapa,” katanya.

Prabowo menilai salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah masih rendahnya budaya memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

Dia menekankan bahwa penghargaan seharusnya diberikan secara cepat dan tanpa ragu.

“Salah satu kekurangan bangsa kita adalah pelit memberi penghargaan. Padahal kalau berprestasi, hormati, beri penghargaan, cepat,” tegasnya.

Presiden juga menyinggung praktik penghargaan di institusi TNI dan Polri yang dinilainya sudah berjalan baik, seperti pemberian kenaikan pangkat bagi personel berprestasi.

Di mendorong pendekatan serupa diterapkan di sektor sipil, khususnya pendidikan.

“Kalau yang sipil-sipil, berprestasi kalau masih sekolah kasih beasiswa. Yang nakal-nakal dibina lagi, enggak apa-apa,” tandas Prabowo.