Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.

Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.

"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).

Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.

Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.

Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.

Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala akses yang terjadi pada laman sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) saat pengumuman hasil pemetaan.

Kadisdik Jabar Purwanto menjelaskan bahwa gangguan akses tersebut terjadi akibat tingginya antusiasme masyarakat yang mengakses sistem secara bersamaan, ditambah proses optimalisasi fitur pengumuman untuk memastikan data ditampilkan secara akurat dan presisi.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru dalam mengakses pengumuman hasil PCMB," ujar Kadisdik dalam konferensi pers Pengumuman Hasil PCMB 2026, Sabtu (13/6/2026) malam.

Kadisdik menegaskan, kendala yang muncul tidak memengaruhi keamanan data karena seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan baik.

"Kami memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman. Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini," tegasnya.

Dia menekankan, tim teknis terus bekerja untuk menyelesaikan penyempurnaan fitur pengumuman agar layanan dapat diakses secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Kadisdik pun menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan.

"Melalui pelaksanaan PCMB, pemerintah berupaya memetakan calon murid secara menyeluruh agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan pilihan yang tersedia," ungkapnya.

Kadisdik memahami bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri masih terbatas. Oleh karena itu, bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, telah disiapkan berbagai skema agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 77.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.

"Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan," ungkap Kadisdik.

Kerja sama tersebut, terangnya, terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta di setiap wilayah, khususnya di daerah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.

"Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan perluasan akses SMA Terbuka di wilayah-wilayah yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Pastikan Data Aman

Kadisdik pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir terhadap keamanan data maupun hasil pemetaan. Seluruh proses dilakukan secara akuntabel dan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan.

"Kami memastikan data calon murid tetap aman dan tidak ada manipulasi dalam proses ini. Atas berbagai kendala yang terjadi, kami kembali memohon maaf dan akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat menyusul munculnya keluhan dan kemarahan sejumlah orang tua terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah menyediakan sekolah negeri yang cukup bagi seluruh siswa merupakan tanggung jawab penyelenggara negara, bukan kesalahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi video viral seorang orang tua yang meluapkan kemarahannya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anaknya terancam tidak diterima di sekolah negeri.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, kemarahan orang tua tersebut berangkat dari keinginan agar anaknya bisa memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Namun, dalam proses pemetaan, posisi siswa bersangkutan kalah bersaing dengan pendaftar lain sehingga peluang diterima menjadi semakin kecil.

"Saya memahami ini sebagai perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," katanya.

Ia menjelaskan, pada awalnya siswa tersebut memiliki peluang diterima. Namun, setelah adanya tambahan pendaftar, termasuk siswa yang tidak lolos ke Sekolah Maung dan kemudian mendaftar ke sekolah yang sama, peringkat siswa tersebut turun dalam sistem pemetaan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan dari masyarakat selama pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga.

"Kalau ada orang tua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Dedi menegaskan, banyaknya orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri bukanlah kesalahan masyarakat.

"Hari ini apabila banyak orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan jumlah sekolah negeri dan guru negeri yang memadai untuk menampung seluruh lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan.

"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," katanya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Ia juga mengaku sependapat apabila seleksi masuk sekolah kembali mempertimbangkan nilai ujian. Namun, kewenangan pengaturan sistem penerimaan murid berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memperpanjang waktu pengisian data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026).

Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi murid untuk mengikuti PCMB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, hingga Selasa (9/6/2026) pukul 21.00 WIB, masih ada murid yang belum mengisi data PCMB.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua anak lulusan SMP dan MTs serta Paket B untuk mengikuti pemetaan calon murid baru melalui perpanjangan waktu hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Pada tahap ini, murid memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan.

"Dengan perpanjangan waktu ini, semakin banyak murid yang dapat mengikuti proses pemetaan dan memperoleh akses pendidikan jenjang menengah," ujar Purwanto, Selasa (9/6/2026).

Setelah mengisi data PCMB, selanjutnya tahap pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6/2026) pukul 14.00 WIB.

Usai pengumuman PCMB, murid yang belum diterima di sekolah mana pun jangan khawatir karena akan dilaksanakan SPMB tahap 1 dan 2. Murid bisa memilih sekolah yang memiliki kuota belum terisi.

Pendaftaran SPMB tahap 1 dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 19 Juni 2026. Adapun, pengumuman SPMB tahap 1 akan dilaksanakan pada 25 Juni 2026.

Apabila tetap masih ada juga murid yang belum mendapatkan sekolah, maka bisa mendaftar ke SPMB tahap 2 yang dimulai pada 30 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026. Pengumuman SPMB tahap 2 akan berlangsung pada 10 Juli 2026.