Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.

Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.

"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).

Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.

Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.

Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.

Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program ini mengalokasikan total anggaran sebesar Rp48,077 miliar yang ditujukan untuk investasi jangka panjang pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim.

Peluncuran program yang berlangsung di Surabaya pada Rabu (10/12/2025) malam tersebut dihadiri Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan ini bukan sekadar transfer dana, tetapi merupakan investasi untuk masa depan generasi Jatim. Program ini ditargetkan mampu menekan angka putus sekolah dan memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata.

"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, memaparkan bahwa total sasaran penerima bantuan tahun 2025 adalah sebanyak 48.077 peserta didik dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2). Masing-masing peserta didik akan menerima bantuan sebesar Rp1.000.000.

Dana tersebut akan disalurkan melalui transfer ke virtual account masing-masing siswa, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, paket data, serta biaya transportasi.

"Program ini wujud hadirnya pemerintah Provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries.

Selanjutnya, Khofifah menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 (kategori tinggi), meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional (75,90). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim juga berada di angka 8,39 tahun pada 2025," jelasnya.

Namun, Khofifah menambahkan untuk memastikan angka RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat, harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

Di tempat yang sama, Direktur SUPD IV Kemendagri RI, Paudah, mengapresiasi komitmen Jatim yang dinilai sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana penanganan anak tidak sekolah.

Khofifah juga mengajak seluruh elemen untuk bersinergi agar program bantuan ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Terdapat aturan tegas bahwa bantuan akan dibatalkan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal, atau menikah di usia dini," tuturnya.