REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 4,3 juta ton. Jumlah tersebut dapat memastikan ketahanan pangan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"(Untuk) sektor pangan, alhamdulillah hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta ton. Tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2 juta ton. Hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan (bisa mencapai) 5 juta ton. Kapasitas gudang 3 juta ton, kita sewa gudang 2 juta ton kapasitasnya. Ini selesai, pangan selesai," kata Amran di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Swasembada beras Indonesia yang dicapai tahun 2025 menjadi salah satu strategi dalam menghadapi dinamika geopolitik secara global. Ia menekankan Indonesia harus mampu menjadi negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto, bagaimana menjadi negara yang berdaulat dan mandiri termasuk di sektor pangan.

"Di saat kondisi geopolitik yang memanas, kita butuh langkah cepat. Bapak Presiden betul-betul visioner. Pada saat beliau dilantik, langsung mengatakan pangan diselesaikan, harus mandiri pangan dan mandiri energi," ujarnya.

Menurut Amran, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog di Maret tahun ini sudah kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang telah mencapai 4,3 juta ton. Ia memastikan kuantitas CBP semakin tebal di bulan selanjutnya karena penyerapan setara beras asal produksi dalam negeri terus berlanjut.

Bapanas mencatat perolehan CBP di akhir Maret tahun 2026 yang mencapai 4,3 juta ton, meningkat pesat hingga 274,9 persen jika dibandingkan CBP pada Maret 2024. Saat itu, CBP pada Maret 2024 masih berada di angka 1,1 juta ton dengan realisasi pengadaan beras dalam negeri di kisaran 24,6 ribu ton.

Sementara terhadap stok CBP pada Maret 2025, juga meningkat hingga 87,3 persen. Hal itu karena CBP pada Maret 2025 dalam catatan Bapanas berada di angka sekitar 2,3 juta ton dengan realisasi pengadaan beras produksi dalam negeri di kisaran 610,2 ribu ton.

Sebagai implikasi kuatnya stok CBP yang mengutamakan penyerapan produksi beras dalam negeri turut mempengaruhi kestabilan inflasi beras.

"Jadi Alhamdulillah, bulan suci Ramadhan bukan harga beras menjadi penyumbang inflasi. Dan 10 sampai 20 tahun terakhir, biasanya nomor satu penyumbang inflasi adalah beras," jelas Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia dengan beras dalam negeri, agar dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj Jaenal Effendi menjelaskan bahwa pada Senin (26/1/2026) pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementan untuk mendorong kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama. Indonesia berkomitmen untuk berhenti bergantung kepada pasokan beras negara lain dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji.

"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat," ujar Jaenal, Senin (26/1/2026).

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU Kemenhaj, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.

Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.

Pembahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Kemenhaj Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun legacy baru.

"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," ujarnya.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis bahwa pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menyebut kebutuhan beras Kepulauan Riau (Kepri) bisa dipenuhi beras hasil produksi dalam negeri.

Adapun Amran sebelumnya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) dan menemukan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepri pada Senin (19/1/2026).

Ia menyatakan pemerintah berkomitmen mensuplai kebutuhan Kepri yang diketahui bukan wilayah penghasil beras.

"Kita supply di sini. Kita sudah komitmen men-supply. Kita akan bangun gudang di sini. Ini Bulog yang bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras. Kenapa? (karena) sekarang (stok) nasional kita surplus,” kata Amran dalam keterangan resminya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Amran, stok Beras Cadangan Pemerintah (CBP) di gudang PT Perum Bulog mencapai 3,2 juta ton, paling tinggi sepanjang sejarah.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, pada 15 Januari stok beras di Bulog bahkan mencapai 3,35 juta ton.

Ia memastikan, Bulog siap memenuhi kebutuhan pasokan beras Kepri, sebagaimana kesepakatan dalam rapat koordinasi di Batam pada Kamis (15/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Kepri menyebut, kebutuhan beras konsumsi di wilayahnya sekitar 202,6 ribu ton atau 16,9 ribu ton per bulan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah meminta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) membantu distribusi beras ke Kepri.

Bertolak pada kondisi beras yang surplus itu, Amran menegaskan Indonesia tidak membutuhkan impor beras pada 2026 sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, stok beras nasional bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Stok (beras) di horeca, hotel restoran katering, itu 12,5 juta ton Tertinggi selama merdeka. Tidak ada alasan kekurangan beras. Jadi kami minta, ini dikirim terus (pasokan beras), gudangnya harus penuh, agar tidak ada alasan kekurangan beras," tegas Amran.

Menteri Pertanian itu mengatakan, stok 12,5 juta ton beras itu merupakan jumlah keseluruhan beras dalam negeri, termasuk di gudang Bulog.

Stok tersebut melonjak tajam hingga 203,05 persen dibandingkan dua tahun terakhir.

Bapanas mencatat, pada stok awal beras 2024 berada di angka 4,1 juta ton.

Sementara, stok awal 2025 8,4 juta ton.

"Yang jelas, Bapak Presiden itu melaksanakan apa yang terbaik untuk rakyat. Itu yang dilakukan presiden kita sekarang. Luar biasa, perhatiannya sektor pertanian. Luar biasa, HPP (Harga Pembelian Pemerintah) naik, itu mensejahterakan pertanian," tutur Amran.

Keganjilan Beras Ilegal Kepri

Sebelumnya, Amran Amran mengendus keganjilan dalam temuan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepri.

Ribuan ton beras itu dikirim dari Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang.

Adapun Tanjung Balai Karimun juga merupakan kawasan FTZ di Batam, Kepri.

Pola distribusi 1.000 ton beras itu ganjil karena dikirim dari Tanjung Pinang yang tidak memiliki sawah sehingga bukan produsen beras ke daerah pusat penghasil beras seperti Riau dan Palembang.

Hasil pemeriksaan Kementerian Pertanian, 1.000 ton beras ilegal itu tidak melalui prosedur karantina.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin.

Amran pun memastikan, penanganan temuan 1.000 ton beras ilegal itu akan melibatkan Satgas Pangan dari Mabes Polri, Polda Kepri, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia.

Penindakan kepada mafia pangan, kata dia, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” ucap Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemerintah yang belum merestui imporberas industri pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain, sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industri makanan atau horeka, khususnya yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.

“Karena memang setiap jenis beras itu ada varietas khususnya yang itu tidak akan sama jika dipaksakan di produksi di dalam negeri,” imbuhnya.

Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri akan melimpah dan mencapai 34,77 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan perkiraan produksi beras dalam negeri yang melimpah itu sejalan dengan potensi produksi beras subround III, yaitu di September—Desember 2025 yang akan mencapai 9,50 juta ton.

Sepanjang September—Desember di tahun ini, BPS memperkirakan produksi beras bakal meningkat sebanyak 0,76 juta ton atau 8,73% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yang sebanyak 8,74 juta ton beras.

“Dengan demikian, potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 [sebanyak 30,62 juta ton beras],” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pudji menuturkan, peningkatan potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 itu utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu pada Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,54% menjadi 14,01 juta ton.

Adapun, potensi produksi 34,77 juta ton beras hingga akhir 2025 itu sejalan dengan potensi luas panen padi subround III yang mencapai 3,04 juta hektare. Luasnya mengalami peningkatan seluas 0,27 juta hektare atau 9,77% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Alhasil, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 11,35 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 1,30 juta hektare atau 12,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

BPS mencatat, peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I yang meningkat sebesar 25,82%.

Meski begitu, Pudji mengingatkan bahwa angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Oktober—Desember 2025, mulai dari adanya serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu pelaksanaan panen oleh petani.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan, potensi produksi padi subround III diperkirakan sebesar 16,48 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 1,32 juta ton GKG atau 8,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Dengan demikian, potensi produksi padi sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 60,34 juta ton GKG. Produksinya diperkirakan naik 7,20 juta ton GKG atau 13,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Pudji menjelaskan, peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I yang meningkat sebesar 26,57%.

Lebih jauh, sepanjang Oktober—Desember 2025, BPS mengungkap, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi di beberapa wilayah. Untuk Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Berikutnya, di Pulau Sumatra, yaitu di Lampung, Aceh, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Serta, Bali dan Nusa Tenggara Barat, juga Kalimantan Selatan.