Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak produk petani, pelaku UMKM, maupun produsen lokal lainnya. Isu yang berkembang disebut lebih terkait dengan tantangan kontinuitas suplai, bukan penolakan produk.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan SPPG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar dan berkelanjutan agar layanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal.

Karena itu, persoalan yang muncul berkaitan dengan kemampuan penyedia lokal menjaga volume dan kesinambungan distribusi.

"Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini hanya masalah kontinuitas suplai. Jadi SPPG ini kan butuh jumlah besar, dan butuh kontinuitas," ujar Dadan saat ditemui di Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Dadan menegaskan seluruh produk yang diproduksi secara lokal justru diprioritaskan untuk masuk ke SPPG. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan bahan pangan sesuai kebutuhan gizi masyarakat setempat.

"Jadi seluruh produk yang diproduksi lokal itu memang diutamakan masuk ke SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, setiap SPPG dilengkapi dengan satu ahli gizi yang berperan memastikan menu berbasis potensi sumber daya lokal dan selera masyarakat. Dengan begitu, pengolahan makanan tetap memperhatikan nilai gizi sekaligus kearifan lokal.

"Oleh sebab itu di setiap SPPG ada satu ahli gizi. Supaya makanan itu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan proses memasak di SPPG juga mengedepankan praktik kuliner lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan setempat.

"Kemudian masaknya juga masak yang utamanya adalah kearifan lokal," pungkasnya.