Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ekspor batu bara sudah kembali normal.

Ekspor komoditas itu sempat ditahan sementara untuk mengamankan pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan nilai kalori batu bara yang disyaratkan serta kebutuhan operasional PLN. Saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (26/6).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik ke depan, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Dalam hal ini, proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Anggi menilai upaya pengawasan tersebut merupakan hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) batu bara berjalan dengan baik.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik," ujarnya.

Anggi menambahkan tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan ekspor tambahan. Pasalnya, kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah hanya perlu fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada.

Ketentuan itu termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan DMO.

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

JAKARTA - Sejumlah akademisi menyatakan dukungannya kepada pemerintah agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan terus disempurnakan. Pasalnya, Program MBG memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah serta kelompok masyarakat kurang mampu.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) Edi Hasibuan menilai Program MBG merupakan salah satu kebijakan yang memiliki dampak sosial yang sangat positif karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Walaupun ada sebagian mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi agar program ini dihentikan, kami dari kalangan akademik justru mendukung pemerintah agar Program MBG tetap dilanjutkan. Kita melihat program ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kita minta jangan dihentikan. Justru harus ditingkatkan dan dibuat semakin baik," kata Dosen Pascasarjana ini di Jakarta, Senin (16/6/2026).

Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum ini menilai Program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Selain itu, program tersebut juga dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus diperbaiki. Tetapi substansi program ini sangat baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki kualitas gizi anak-anak, dan membantu masyarakat miskin. Karena itu yang diperlukan adalah perbaikan dan penguatan program, bukan penghentian," ujarnya.

Lihat video: BGN TAK AKAN LAPORKAN WARGA! Bebas Unggah Kritik Menu Makan Bergizi Gratis

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini berharap pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Program yang baik harus kita dukung bersama. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, saya optimistis MBG akan menjadi salah satu program yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia," kata Pengamat Hukum Kepolisian ini.

JAKARTA - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta kembali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan makanan bergizi serta mengadakan senam sehat bagi warga prasejahtera di Duri Kepa, Jakarta Barat. Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) menerima manfaat dari program ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Director of Human Resources Park Hyatt Jakarta, Amih Rahayu Nuraini, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari komitmen perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

“Park Hyatt Jakarta percaya bahwa keberlangsungan dan kepedulian sosial harus berjalan seiring. Sejak dibuka pada Juli 2022, kami telah bekerja sama dengan Yayasan Emanuel, salah satunya melalui program Food Rescue,” kata Amih, Kamis (11/6/2026).

Amih menambahkan, dalam program ini pihaknya menggandeng MNC Peduli untuk menyalurkan makanan layak konsumsi dari hotel agar tidak terbuang, melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Lihat video: AKSI NYATA MNC PEDULI! Gelar Screening Katarak Gratis Untuk Warga Prasejahtera!



Selain itu, program ini juga menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan Global Hyatt Wellbeing Week yang mengusung tiga pilar utama, yaitu community, discovery, dan rejuvenation. Melalui kegiatan ini, Park Hyatt Jakarta ingin membangun hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

“Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mengurangi sampah organik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Kami percaya setiap makanan yang diselamatkan dapat menjadi sumber harapan bagi sesama,” ucap dia.

Selain pembagian bantuan pangan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kesehatan melalui senam bersama yang diikuti warga dengan penuh antusias sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup sehat.

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta berharap dapat terus menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peran Kementerian PU adalah sebagai pendukung dalam membangun dan menyiapkan sarana pendukung infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kemitraan swasta, termasuk di Jawa dan daerah 3T. Kementerian PU tidak terlibat dalam pengelolaan operasional.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dukungan akses jalan dari bandara menuju lokasi SPPG Wirolegi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan program prioritas Presiden dapat terlaksana optimal,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan dengan kapasitas yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi (pax) per siklus distribusi, dengan kapasitas operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Fasilitas ini melayani wilayah dengan jangkauan distribusi maksimal sekitar 30 menit dari lokasi operasional, guna menjaga kualitas makanan serta efisiensi logistik dan distribusi layanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan proyeksi penyerapan sekitar 50 tenaga kerja operasional. Lahan yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai selama 5 tahun.

Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain bangunan utama, instalasi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), serta sarana penunjang operasional lainnya.

Ke depan, fasilitas ini akan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti SPPG tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi serta efisiensi distribusi pangan.

Dengan dukungan infrastruktur ini, diharapkan layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kelancaran program prioritas pemerintah di bidang pangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif.

Dadan menjelaskan kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.

"Kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 kilogram, itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ujarnya.

Ia menegaskan menu dalam program MBG tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

BGN, lanjut Dadan, tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan, salah satunya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dengan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada momen libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Upaya tersebut diwujudkan dengan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026, dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan pukul 10.00-12.00 waktu setempat. Dengan layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina dan Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran.

"Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional berupa layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mempermudah jangkauan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI.

Okki menegaskan, penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang.

"BNI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati bagi nasabah di berbagai situasi, termasuk pada masa libur Lebaran," tutur Okki.

Lebih lanjut, BNI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital perbankan yang tersedia selama 24 jam, seperti aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung kelancaran transaksi selama masa libur Lebaran," kata Okki.

Dengan kombinasi layanan kantor cabang terbatas, mobil layanan perbankan, serta kanal digital yang beroperasi sepanjang waktu, BNI berkomitmen melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat secara mudah, aman, dan nyaman selama libur Idul Fitri.

Informasi lebih lanjut terkait operasional terbatas BNI dapat diakses di sini.

JAKARTA - Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dinilai penting. Hal itu sebagai langkah strategis menghadirkan layanan dasar yang adil dan merata di kawasan terdepan Indonesia–Papua Nugini.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman, saat melakukan kunjungan ke PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, guna memastikan pelayanan lintas batas berjalan optimal sekaligus menyerap langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat perbatasan, Kamis 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menempuh perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam dari pusat Kabupaten Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun. Sepanjang perjalanan, Komjen Pol Makhruzi mencermati langsung kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya pada sejumlah ruas yang belum beraspal dan beberapa titik rawan longsor di sisi tebing.

“Kita lihat bersama bahwa jalan dari Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun masih ada yang berbatu, kemudian ada juga yang sudah jadi tetapi di beberapa bagian terlihat longsor di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah pusat dan daerah, agar akses utama menuju kawasan perbatasan tetap terpelihara, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan negara.

Selain infrastruktur jalan, Sekretaris BNPP RI juga menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah Yetetkun. Selama perjalanan, sinyal komunikasi sempat terputus, yang menandakan layanan telekomunikasi belum berjalan optimal.

Lihat video: Kepala BGN: 12 Ribu SPPG Beri Manfaat ke Hampir 37 Juta Jiwa!



“Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Boven Digoel, kita akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama Kementerian Kominfo, untuk menambah titik-titik tower guna penguatan sinyal, khususnya di daerah Yetetkun,” jelasnya.

Namun demikian, perhatian utama dalam kunjungan ini mengerucut pada rencana pendirian SPPG. Dalam audiensi bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan setempat, Sekretaris BNPP RI menilai PLBN Yetetkun memiliki urgensi tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mengingat wilayah ini masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Saya melihat Yetetkun ini memang perlu. Masyarakat di sekitar perbatasan ini pantas mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

BNPP RI, lanjutnya, akan mengupayakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar rencana pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaannya berada pada kewenangan instansi teknis.

Terkait sasaran penerima manfaat, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menilai cakupan program SPPG di kawasan perbatasan idealnya bersifat menyeluruh. Dengan jumlah penduduk yang relatif tidak besar, program ini dinilai memungkinkan untuk menjangkau seluruh masyarakat sekitar PLBN.

“Kalau melihat kondisi wilayah yang terpencil, terdepan, dan terluar, saya kira pantas seluruh masyarakat di sini mendapatkan manfaat program tersebut,” tegasnya.

Di bidang keamanan, Sekretaris BNPP RI menegaskan bahwa potensi penyelundupan lintas batas, termasuk narkotika, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. BNPP RI terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah peredaran barang ilegal.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi perhatian kita selama ini. Kita bekerja sama dengan BNN untuk mencegah penyelundupan, karena pertukaran lintas batas sering kali disalahgunakan untuk peredaran barang haram,” katanya.

Menutup rangkaian kunjungannya, Sekretaris BNPP RI menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan di PLBN Yetetkun meskipun berstatus sebagai PLBN tipe C. Menurutnya, keberadaan PLBN tidak semata diukur dari jumlah pelintas, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat perbatasan.

“Fokus kita di PLBN Yetetkun adalah melayani seluruh masyarakat, baik di perbatasan Indonesia maupun Papua Nugini. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, karena saudara-saudara kita di perbatasan sangat membutuhkan pelayanan dan perhatian tersebut,” pungkas Komjen Pol. Makhruzi.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara secara terpadu, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan di wilayah terluar Indonesia berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Pegadaian menginformasikan kepada seluruh nasabah dan masyarakat bahwa emas yang dititipkelolakan di Pegadaian dijamin sepenuhnya (underlying asset) dengan rasio 1:1 (satu banding satu).

Dengan penjaminan itu, Pegadaian melalui keterangan resmi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan Dwi Hadi Atmaka menyatakan setiap gramasi transaksi produk investasi emas Pegadaian (Tabungan Emas dan Cicil Emas) dijamin dengan emas fisik yang setara.

Emas fisik tersebut disimpan dalam brankas penyimpanan emas (vault) berstandar internasional serta diaudit secara berkala oleh regulator dan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan).

Tingginya lonjakan permintaan nasabah akan emas fisik dalam waktu yang bersamaan menyebabkan terjadinya antrian panjang untuk proses pengajuan cetak dan pengambilan emas fisik.

Saat ini Pegadaian terus melakukan optimalisasi pencetakan emas fisik sesuai dengan permintaan denominasi atau gramasi emas dari nasabah, di mana membutuhkan waktu untuk proses produksi dan distribusi.

Sebagai bentuk komitmen, Pegadaian segera melakukan pemenuhan permintaan emas fisik nasabah dengan meningkatkan kapasitas produksi dan percepatan distribusi. Diharapkan pada akhir bulan Februari 2026 seluruh permintaan emas fisik yang tertunda dapat diserahterimakan kepada nasabah.

Bagi nasabah yang membutuhkan dana segera, likuiditas emas di Pegadaian aman dan terjamin, di mana nasabah dapat melakukan transaksi gadai atau buyback Tabungan Emas melalui layanan outlet maupun aplikasi TRING!.

Pegadaian menghimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap tenang, bijak dan tidak khawatir untuk berinvestasi emas, serta mengajak masyarakat untuk berinvestasi emas sesuai dengan profil finansial masing-masing, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pegadaian terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat, dengan memastikan tata kelola yang baik, taat regulasi dan berintegritas. Pegadaian menyampaikan apresiasi atas segala kritik, saran dan masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak produk petani, pelaku UMKM, maupun produsen lokal lainnya. Isu yang berkembang disebut lebih terkait dengan tantangan kontinuitas suplai, bukan penolakan produk.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan SPPG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar dan berkelanjutan agar layanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal.

Karena itu, persoalan yang muncul berkaitan dengan kemampuan penyedia lokal menjaga volume dan kesinambungan distribusi.

"Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini hanya masalah kontinuitas suplai. Jadi SPPG ini kan butuh jumlah besar, dan butuh kontinuitas," ujar Dadan saat ditemui di Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Dadan menegaskan seluruh produk yang diproduksi secara lokal justru diprioritaskan untuk masuk ke SPPG. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan bahan pangan sesuai kebutuhan gizi masyarakat setempat.

"Jadi seluruh produk yang diproduksi lokal itu memang diutamakan masuk ke SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, setiap SPPG dilengkapi dengan satu ahli gizi yang berperan memastikan menu berbasis potensi sumber daya lokal dan selera masyarakat. Dengan begitu, pengolahan makanan tetap memperhatikan nilai gizi sekaligus kearifan lokal.

"Oleh sebab itu di setiap SPPG ada satu ahli gizi. Supaya makanan itu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan proses memasak di SPPG juga mengedepankan praktik kuliner lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan setempat.

"Kemudian masaknya juga masak yang utamanya adalah kearifan lokal," pungkasnya.

PEGUNUNGAN BINTANG - Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat. Dapur tersebut menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.



Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi ini, menghadirkan konten kreator kuliner ‘masakan jumbo’, Bobon Santoso, sebagai chef di Dapur Rakyat yang diadakan di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil, yang berada di sekitar permukiman masyarakat.

“Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat, di mana seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso,” kata Bambang, Rabu (28/1/2026).

Bambang menuturkan, kegiatan Dapur Rakyat dapat menjadi sarana edukasi, sekaligus ‘benih baik’ untuk menumbuhkembangkan budaya pola hidup sehat masyarakat Papua.

Melalui Dapur Sehat, lanjut Bambang, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat bahwa gizi yang baik adalah investasi jangka panjang. Di mana dengan gizi seimbang, Papua akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, pintar dan produktif, di masa depan.

“Asupan nutrisi yang baik, sangat menentukan tingkat kognitif dan semangat belajar generasi muda Papua. Hal ini menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Papua Emas yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” tutur Bambang.

Selain Dapur Rakyat, Kogabwilhan III juga menggelar kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian paket sembako, baju seragam dan buku sekolah bagi anak-anak, pemeriksaan hingga pengobatan massal, serta kegiatan borong hasil tani (rosita) masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

“Menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah tugas suci TNI. Namun sejalan dengan itu, TNI juga hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga gizi dan kesehatan rakyat Indonesia, karena bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang sehat sebagai fondasi ketahanan nasional,” ucapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi (MBG) mendekati Rp18 triliun awal 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sejak awal tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG 2026 resmi dimulai sejak awal Januari. Peluncuran program tersebut dilakukan dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dalam waktu singkat.

"Program 2026 sudah kita mulai dan kita lakukan launching untuk pada 8 Januari 2026, dengan total SPPG 19.188," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dadan mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga pertengahan Januari 2026 mendekati Rp18 triliun. Angka tersebut menunjukkan percepatan belanja negara sejak awal tahun berjalan.

"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun per 16 Januari. Pagi ini (20/1) sudah mendekati Rp18 triliun," katanya.

Hingga pertengahan Januari, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui target awal. Operasional SPPG tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Hari ini jumlah SPPG kita per 19 Januari malam, itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 58,3 juta penerima manfaat, dengan dana operasional harian hari ini (20/1) sudah mencapai Rp855 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi saat ini dibangun dengan pendanaan mitra. Menurutnya, belum ada anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.

"Perlu saya sampaikan bahwa 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional, 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur badan gizi nasional untuk SPPG," terangnya.

Sepanjang 2026, BGN menargetkan penambahan 28 ribu SPPG, termasuk di wilayah terpencil dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat.

"Target 2026 itu kita perkirakan masih akan ada 28 ribu SPPG diaglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil, dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar," paparnya.

Pagu Anggaran MBG 2026

Anggaran program MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp355 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan (standby).

Adapun untuk dana cadangan MBG akan digunakan saat anggaran yang ditetapkan di pagu habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan alokasi anggaran 2025 yang hanya Rp71 triliun, anggaran tahun ini melonjak sangat drastis. Sejalan dengan target penerima, yakni  82,9 juta orang sepanjang 2026.