Sumedang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan Surat Edaran (SE) nonton bareng (nobar) Piala Dunia diterbitkan untuk mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan momentum tersebut dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Bima dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis, menyebut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tersebut menjadi upaya guna menciptakan perputaran ekonomi di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia.

“(Terkait Surat Edaran) Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah ini terus naik, ekonomi daerah berputar. Salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar,” katanya.

Ia menjelaskan bawah pemanfaatan momentum ajang olahraga internasional tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.

Menurutnya, berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan gairah aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian, targetnya ke sana,” ujarnya.

Bima juga mengungkapkan pemerintah pusat mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan kepala daerah dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah telah melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Piala Dunia yang mampu menghidupkan ruang publik sekaligus aktivitas ekonomi daerah.

“Para kepala daerah melaporkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, hal yang sederhana tapi sangat bermakna,” sambutnya.

Ia menambahkan, momentum Piala Dunia diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sebagaimana kebijakan cuti bersama dan libur panjang yang selama ini terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend itu kan mendorong ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap momentum Piala Dunia, bukan saja nontonnya tetapi ekonominya juga,” ujarnya.

Pemerintah berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional hingga lokal juga menjadi faktor yang sangat penting.

Kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan, pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup, kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siti Hawa Lari (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sedangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru e-KTP.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/4/2026).

Bima mengungkapkan bahwa untuk mencetak e-KTP memang gratis. Tetapi untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.

"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10.000. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1.500.000 saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.

"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," tuturnya melanjutkan.

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Proses pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat , Jawa Barat, terus dilakukan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pun akan dilakukan untuk mempermudah pencarian korban.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menerangkan, OMC tersebut akan dilakukan pada Minggu (25/1/2026) pagi. "Memang harus diantisipasi cuaca. Saat ini kami mendapatkan laporan dari Pak Gubernur bahwa modifikasi cuaca akan dilakukan," kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Dia menjelaskan, modifikasi cuaca akan difokuskan di kawasan Cisarua, khususnya area titik longsor. "Berpusat di daerah ini agar cuacanya kondusif untuk dilakukan evakuasi warga yang masih belum ditemukan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, tim DVI Polda Jawa Barat telah menerima 10 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak lima korban tewas telah teridentifikasi.

"Kami telah menerima 10 kantong jenazah ya. Lima sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke pihak keluarga," kata Rudi kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Rudi menerangkan, lima korban lainnya masih dilakukan identifikasi oleh Tim DVI Polda Jawa Barat.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menuturkan, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada pukul 02.30 WIB di Kecamatan Cisarua, tepatnya Desa Pasir Langu, Kampung Babakan Cibudah.

Material longsoran menimbun permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa serta warga terdampak. "Selain korban meninggal dunia, 23 jiwa dilaporkan selamat. Bencana ini berdampak terhadap sekitar 34 kepala keluarga atau 113 jiwa, sementara jumlah rumah terdampak masih dalam pendataan petugas di lapangan," kata Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat telah melakukan kaji cepat dan asesmen awal di lokasi kejadian serta melaksanakan upaya penanganan darurat dan pencarian korban.

Kabupaten Bandung Barat saat ini berada dalam Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.359-BPBD/2025 yang berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 April 2026.

Pemprov Jawa Barat juga menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang berlaku mulai 15 September 2025 hingga 30 April 2026.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut tindakan yang dilakukan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah saat bencana melanda merupakan tindakan yang fatal. Sebab, kepala daerah seharusnya melakukan koordinasi langkah-langkah darurat di lapangan pascabencana.

"Ya tentu (tindakan yang fatal) karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertera dengan jelas adanya kewajiban bagi Kepala Daerah, dalam hal ini larangan bagi Kepala Daerah dan apa saja sanksi-sanksinya.

"Sanksinya sudah diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu itu pintu-pintunya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot bupati yang kabur saat wilayahnya terdampak bencana. Awalnya, dia menyapa para bupati yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di posko terpadu penangan bencana alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

Dia mengapresiasi dan menyampaikan terima kasihnya kepada para bupati yang telah berjuang untuk rakyat masing-masing ketika terdampak bencana. “Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," ujar Prabowo.

Kemudian, dia menyindir bupati yang lari dari masalah. Prabowo pun meminta kepada Tito Karnavian untuk segera mencopot bupati yang lari dari masalah tersebut.

"Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu, Mendagri bisa ya diproses hahah. Bisa? hahaha," ucapnya.

Prabowo kemudian menjelaskan, dalam tentara hal itu dinamakan desersi, yaitu tindakan seorang anggota militer atau kepolisian yang meninggalkan tugas, kesatuan, dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan sah.

“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu," pungkasnya.

Bupati Aceh Selatan Umrah

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS viral usai pergi umrah di tengah bencana yang melanda wilayah Aceh Selatan. Foto Mirwan saat beribadah di Tanah Suci itu tersebar di media sosial.

Foto itu awalnya tersiar usai pihak travel mengunggah foto Mirwan. Dalam foto itu, Mirwan ternyata bukan hanya berangkat sendiri, namun juga bersama keluarganya.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional dan daerah.

Hal itu sampaikan Bima Arya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI Tahun 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.250 peserta alumni Menwa dari seluruh Indonesia, menandai konsolidasi besar para kader Resimen Mahasiswa dari berbagai profesi dan wilayah.

“IARMI bukan sekadar organisasi alumni. Militansi dan jejaring anggotanya adalah kekuatan nyata yang dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah,” katanya, Sabtu (22/11/2025).

Bima menjelaskan Indonesia berada pada fase penting dalam perjalanan pembangunan, di tengah perubahan geopolitik global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Risiko bonus demografi yang tidak termanfaatkan optimal dan ancaman jebakan pendapatan menengah jika Indonesia gagal melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural.

“Kita membutuhkan lompatan besar. Pertumbuhan ekonomi dua digit dalam satu dekade ke depan merupakan syarat mutlak agar Indonesia keluar dari middle income trap,” ujarnya.

Bima menekankan percepatan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk organisasi masyarakat dengan jaringan kuat seperti IARMI.

“IARMI memiliki anggota di pemerintahan, dunia akademik, usaha, hingga sektor sosial. Jejaring ini adalah modal besar untuk mendorong percepatan layanan publik, penguatan UMKM, dan inovasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Bima, pendekatan pembangunan daerah harus berbasis potensi lokal, digitalisasi, kemudahan investasi, dan pelibatan masyarakat secara luas.

"Pendekatan pembangunan daerah harus berbasis potensi lokal, digitalisasi, kemudahan investasi dan pelibatan masyarakat secara luas termasuk peran aktif alumni Menwa", tegasnya.

Bima menegaskan visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan melalui peningkatan daya saing SDM, pemerataan ekonomi, pemberantasan kebocoran anggaran, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. “IARMI tidak boleh menjadi penonton. IARMI harus menjadi penggerak. Semangat Resimen Mahasiswa harus terus menyala dan relevan bagi Indonesia hari ini,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mengendalikan kenaikan harga bahan pangan di wilayahnya untuk menekan laju inflasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Senin, mengatakan harga bahan pangan terpantau merangkak naik karena tingginya permintaan seiring beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga berisiko menaikkan inflasi.

Bima Arya mengatakan capaian inflasi nasional relatif terkendali sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025.

"Untuk inflasi nasional secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) mencapai 0,28 persen, naik dibandingkan September 2025," kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Dia merinci inflasi provinsi secara tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,97 persen dan terendah di Provinsi Papua sebesar 0,53 persen.

Adapun inflasi kabupaten/kota secara tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,70 persen dan terendah di Kota Bandar Lampung sebesar 0,43 persen. Terjadi juga deflasi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,19 persen.

Bima mengatakan kenaikan inflasi disumbang dari harga emas yang belakangan terus naik karena situasi global. Selain juga disumbang dari kenaikan harga bahan pangan, yakni bawang merah, cabai merah, dan telur ayam.

Namun, faktor yang paling signifikan terhadap inflasi tetap disumbang kenaikan harga emas.

"Emas adalah penyumbang utama inflasi pada Oktober. Namun, ada 12 daerah yang bahan pangan mengalami kenaikan, terutama telur ayam ras, karena suplai yang meningkat dari SPPG MBG. Jadi, artinya daerah harus memperbanyak suplai dan menggenjot produksi," ujarnya.

Wamendagri meminta daerah yang mengalami kenaikan bahan pangan, seperti telur ayam ras, karena meningkatnya permintaan efek dari operasional SPPG MBG, melakukan upaya peningkatan produksi agar harga telur ayam ras tidak terlampau tinggi dan kembali terjangkau bagi masyarakat.

Bima menjelaskan terdapat 11 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras dan harus segera diantisipasi, yaitu Kabupaten Sambas, Pringsewu, Sanggau, Minahasa, Mempawah, Banyuasin, Jombang, Jembrana, Bengkayang, Pidie Jaya, dan Kota Solok.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat emas perhiasan telah mengalami inflasi secara tahunan selama 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022.

Sejak Oktober 2025, inflasi emas perhiasan memiliki andil sebesar 0,68 persen.

"Inflasi emas perhiasan Oktober 2025 sebesar 52,76 persen dan andil inflasi 0,68 persen, merupakan inflasi tertinggi sejak 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022," kata Amalia pada kesempatan sama.

"Emas dianggap sebagai safe heaven, terpengaruh kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Sisi inflasi di Indonesia harga yang diterima konsumen sangat dipengaruhi fluktuasi perkembangan harga emas. Artinya harga emas yang diterima konsumen, selaras dengan harga emas di pasar internasional," jelas Amalia.

Namun, Amalia mengatakan bahwa di balik kenaikan harga emas ini, terdapat kabar baik yang memperlihat pengendalian inflasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) cukup berhasil.

Sebab, jika dicermati pada tingkat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen, sebesar 0,21 persen disumbang oleh komoditas emas.

"Artinya inflasi kita itu sebenarnya 0,7 persen jika dihitung tanpa kontribusi emas. Pengendalian inflasi kita cukup baik, dari sisi mengendalikan inflasi di luar komponen emas," katanya.

Menurut Amalia, pengendalian inflasi sebaiknya fokus konsentrasi pada komponen yang bisa dikendalikan, seperti bahan pangan dan komponen yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk kendali harga emas berada di tingkat global dan di luar kendali pemerintah.

"Tapi, jika kita bisa fokus pada komponen lain, yang berhasil kita kendalikan inflasi itu pada 0,7 persen," ujarnya.

Amalia memberi rekomendasi kepada pemda agar tetap fokus menekan harga beberapa komoditas, seperti beras, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam, terutama di daerah yang mengalami kenaikan IPH, seperti Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan Papua Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut peran pemerintah daerah (Pemda) sangat vital dalam mendongkrak ekonomi nasional. Apalagi demi mencapai Indonesia Emas 2045.Oleh karena itu, demi mencapainya dibutuhkan kerjasa sama antara semua pihak, termasuk Pemda yang harus bisa menyinkronkan dan mendukung kebijakan pusat.

Bima pun berharap ke depan Pemda bisa efektif dan efisien dalam pengelolaan dana, serta bisa merampingkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sangat mengapresiasi Pemda yang sudah melakukan relokasi anggaran dari sektor non produktif ke produktif, termasuk juga untuk Program Strategis Nasional (PSN) demi menuju Indonesia Emas," ungkap Bima Arya dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Regional Leaders', Kamis (6/11/2025).

Apalagi menurutnya ada tantangan lain dalam mencapai target Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah inovasi di daerah masing-masing. Menurutnya, sudah mulai banyak daerah yang membuka ruang inovasi untuk mendorong perekonomian wilayahnya.

"Kami mengapreasiasi, sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah demi menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Bima.

Sebagai informasi, Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada 2045. Namun menurut untuk mencapai hal tersebut ada beberapa catatan dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bila Indonesia bisa keluar dari pendapatan rendah.

Selain itu juga didukung dengan upaya peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, dengan membangun kolaborasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lain. Terutama dalam pengendalian inflasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada 2045. Namun menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya untuk mencapai hal tersebut ada beberapa catatan dan banyak syarat yang harus dipenuhi.Salah satunya keluar dari kelas menengah.

"Indonesia hanya akan jadi negara maju jika bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita akan berhasil jika keluar dari pendapatan rendah. Kita suda di kelas menengah dan punya bonus demografi, dan tenaga produktif lebih banyak dari tenaga non produktif," ungkap Bima Arya dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Regional Leaders', Kamis (6/11/2025).

Selain itu lanjut Bima, Indonesia juga butuh pertumbuhan double digit secara berkelanjutan. Oleh karena itu, demi mencapainya dibutuhkan kerja sama antara semua pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyinkronkan dan mendukung kebijakan pusat.

Bima berharap pemda bisa efektif dan efisien dalam pengelolaan dana, serta bisa merampingkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sangat mengapresiasi pemda yang sudah melakukan relokasi anggaran dari sektor non produktif ke produktif, termasuk juga untuk Program Strategis Nasional (PSN) demi menuju Indonesia Emas," tegas Bima.

Sebelumnya, Bima jugamengungkapkan bahwa upaya peningkatan efektivitas pemerintahan daerah harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lain. Terutama dalam pengendalian inflasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Bima menuturkan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan pendekatan strategis agar setiap daerah memahami perannya dalam menyumbang pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Sementara dalam konteks pembangunan wilayah dan investasi, Bima juga menyampaikan bahwa saat ini fokus pemerintah diarahkan pada penguatan titik-titik aglomerasi sebagai pusat pertumbuhan baru. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan investor dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan distribusi pertumbuhan yang lebih merata.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan jangan hanya pencitraan atau gimmick. Inovasi harus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di daerah.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.

Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, inovasi yang hanya berorientasi pada penghargaan tidak akan bertahan lama dan berisiko kehilangan makna substansialnya.

“Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Bima Arya menjelaskan ekosistem inovasi yang ideal dibangun atas lima pilar utama, yakni riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan. Menurutnya, tanpa riset yang serius dan berkelanjutan, inovasi akan sulit memberikan dampak jangka panjang. “Semua inovasi tidak akan ada artinya kalau tidak ditopang, tidak dikukuhkan, tidak dilandaskan pada riset yang serius,” tegasnya.

Selain itu, Bima Arya juga menyoroti pentingnya keberadaan regulasi yang mampu melembagakan inovasi agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah. Menurut Bima Arya, masih banyak inovasi di daerah yang berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak diintegrasikan dalam program dan kegiatan pemerintahan.

Untuk itu, Bima Arya menekankan pentingnya peran berbagai aktor di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. “Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari non-government sector. Dari sanalah kemudian ekosistem akan terbangun,” tuturnya.

Bima Arya juga menegaskan, inovasi harus memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ciri-ciri inovasi yang bukan sekadar gimmick adalah ketika inovasi tersebut menjadi solusi, memberikan efisiensi, efektivitas, serta kenyamanan lebih bagi penerima manfaat.

“Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Hanya untuk prestis, hanya untuk kebanggaan semua atau bahkan untuk popularitas kepala daerah. Kalau gak ada solusinya itu bukan inovasi,” ujarnya menegaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menekankan, kehadiran kepala daerah dalam presentasi penilaian inovasi menjadi bukti adanya integrasi antara inovasi dengan kebijakan daerah secara menyeluruh.

“Kehadiran kepala daerah secara langsung adalah menguatkan inovasi yang terintegrasi. Ini adalah political will. Ini adalah simbol bahwa inovasi yang ditawarkan di sini akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan secara keseluruhan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Bima Arya juga mengapresiasi kepala daerah yang hadir langsung, seperti Gubernur Sumatera Barat, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi yang berorientasi pada solusi nyata. Menurutnya, keberhasilan daerah dalam membangun ekosistem inovasi tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan visioner agar inovasi dapat bertransformasi menjadi budaya birokrasi.

Dirinya mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menumbuhkan semangat perubahan dan dedikasi terhadap kepentingan publik. Ia berharap agar seluruh birokrasi di Indonesia mampu berubah menjadi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“Sistem ekosistem inovasi, kemudian IGA ini, ini targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya agar seluruh ASN kita, birokrasi kita hijrah dari kiri bawah ke kanan atas semua. Dari yang kiri atas ke kanan atas semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Bangsa Indonesia saat ini tengah berada di titik penentu sejarah menuju Indonesia Emas 2045 . Dalam konteks ini, peran generasi muda sangat memengaruhi arah perjalanan bangsa.

“Hari ini Indonesia di simpang jalan. We are at the crossroads. Kita punya kesempatan untuk menjadi negara maju in 20 years' time. Dua puluh tahun lagi kita akan menjadi satu dari lima negara dengan ekonomi paling maju di dunia,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat menyampaikan keynote speech pada acara Pijar Foundation bertema Muda30 Award di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (3/11/2025) malam. Lepas dari Middle Income Trap, Indonesia Bisa Pakai Strategi Ini

Bima menjelaskan tantangan besar di hadapan bangsa saat ini adalah menghindari jebakan pendapatan menengah dan mengoptimalkan bonus demografi. Keberhasilan Indonesia, kata dia, sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda dalam mengelola momentum dan menjadi aktor utama perubahan.

Ia menyinggung bahwa bangsa ini pernah berada dalam situasi serupa pada 1998. Ketika generasi muda mesti menentukan arah, yakni melakukan reformasi untuk membangun negara demokratis dan sejahtera, atau tidak sama sekali.

“Jadi simpang jalan pertama setelah reformasi telah kita lalui. Nah, hari ini adalah simpang jalan kedua. Sekali lagi yang menentukan hari ini adalah sejauh mana kita memilih untuk menulis sejarah sendiri,” jelasnya.

Bima juga mengajak anak muda untuk bertransformasi dari bentuk aktivisme yang semata konfrontatif menjadi aktivisme kolaboratif. Ia mengutip pemikiran sosiolog Anthony Giddens mengenai era generasi kosmopolitan, yakni generasi yang hidup dalam dunia tanpa batas dan dituntut untuk berpikir global, adaptif, serta mampu bekerja lintas budaya.

Namun, ia menegaskan, keterbukaan global harus diimbangi dengan pijakan lokal yang kokoh. Menurutnya, generasi muda ideal adalah mereka yang memahami budaya dan jati diri bangsa, memiliki semangat nasionalisme, sekaligus berdaya saing global. “Atau istilah saya tadi, mentalnya mental aktivis, skill-nya global, dan hatinya nasionalis,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengutip buku The Great Wave: The Era of Radical Disruption and the Rise of the Outsider karya Michiko Kakutani, Bima menggambarkan dunia sebagai ruang penuh kejutan dan perubahan yang tak terduga. Generasi muda, katanya, harus peka terhadap dinamika besar yang bergerak di luar pakem umum.

“Jadi setiap saat kita harus siap-siap dikejutkan oleh gelombang-gelombang yang tidak biasa. Kejutan-kejutan yang di luar nalar dan kemunculan orang-orang di luar sistem. Pesan dari buku ini adalah, 'You have to really be aware of this trend'. Hari ini tidak semua berjalan sesuai dengan pakem,” jelasnya. Respons Iklan Jual Beli Pulau, Bima Arya: Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki secara Pribadi Seluruhnya

Karena itu, ia meminta generasi muda untuk terus mengasah kemampuan dan membangun daya juang. “Saya ingin memberikan keyakinan kepada teman-teman semua, skill bisa diasah ketika kita memiliki jiwa petarung,” ujarnya.

Terakhir, Bima menekankan pentingnya lingkungan pertemanan yang saling mendukung dan membangun. Ia yakin, komunitas yang tepat akan melahirkan kepemimpinan masa depan bangsa. “Kalau itu terjadi, maka Insyaallah kalian akan bisa merebut 2045 dan menjadi aktor-aktor utama ketika Indonesia menjadi negara emas,” tandasnya.