Masa depan Indonesia bisa menghadapi tantangan berat jika pertumbuhan ekonomi gagal dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan melontarkan peringatan keras bahwa pemimpin Indonesia di masa mendatang berpotensi hanya mengelola populasi lansia apabila negara terjebak dalam middle income trap.

Peringatan itu disampaikan Luhut saat menyoroti pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 hingga 6 persen sampai tahun 2028. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut dapat menghambat Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah.

Luhut menjelaskan ancaman tersebut berkaitan langsung dengan berakhirnya bonus demografi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bonus demografi akan mulai habis pada 2042.

Saat bonus demografi berakhir, struktur penduduk Indonesia akan berubah dan didominasi kelompok usia lanjut. Kondisi itu dinilai bisa menjadi beban besar apabila fondasi ekonomi tidak cukup kuat sejak sekarang.

Karena itu, Luhut menilai periode saat ini merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, masa yang sering disebut sebagai masa emas Indonesia justru menyimpan risiko besar apabila seluruh pihak gagal bekerja sama menghadapi berbagai tantangan.

“Kalau kita tidak tumbuh 5-6% sampai tahun 2028, itu saya bilang tadi, middle income trap kita masuk. Karena apa? Bonus demografi akan habis 2042,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Ia kemudian menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Menurut Luhut, Indonesia bisa menghadapi situasi sulit jika masih terjebak dalam middle income trap ketika bonus demografi berakhir.

“Kalau kita masih middle income trap siapa pun nanti presidennya setelah itu, ya maaf, kalau saya bilang innalillahi aja, dia akan mengelola orang-orang tua, kita tidak mau terjadi,” ujarnya.

Untuk menghindari skenario tersebut, Luhut mendorong berbagai langkah percepatan reformasi. Ia menilai efisiensi birokrasi, deregulasi, dan penerapan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari solusi yang harus segera dijalankan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi kontak langsung dalam pelayanan publik sehingga potensi pelanggaran aturan dan praktik yang tidak efisien dapat ditekan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait modernisasi tata kelola pemerintahan.

Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga mengandalkan sejumlah program strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pengembangan family office disebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Meski memberikan peringatan keras, Luhut tetap optimistis Indonesia mampu keluar dari berbagai tantangan tersebut. Ia bahkan meyakini ekonomi nasional berpotensi tumbuh hingga 7 sampai 9 persen dalam beberapa tahun mendatang apabila seluruh elemen bangsa mampu bergerak bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, menyebut Indonesia harus bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Pesan itu Rachmat sampaikan saat membuka Sustainable Development Goal (SDGs) Center Conference 2026.

Rachmat mengatakan, pemerintah memiliki waktu sekitar 19 tahun untuk membereskan ketimpangan sosial, kemiskinan, kelaparan hingga masalah lingkungan guna mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

SHUTTERSTOCK/METAMORWORKS Ilustrasi Sustainable Development Goals atau SDGs.

“Di dalam konteks ekonomi, Indonesia harus lepas dari middle income trap guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045,” kata Rachmat di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Adapun SDGs merupakan agenda pembangunan yang disepakati 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia.

Program itu menetapkan 17 tujuan yang harus ditangani guna mewujudkan kehidupan yang baik dengan sejumlah indikator seperti ekonomi, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan lainnya.

Agenda SDGs itu kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rahmat menyebut, laporan The Sustainable Development Goals Report 2025 menyebut hanya 18 persen negara yang dinilai berhasil mencapai target.

Sementara, sebagian besar anggota, termasuk di kawasan Asia Pasifik tidak memenuhi target.

“Di regional Asia Pasifik situasi semakin menantang dengan estimasi pencapaian SDGs bisa mundur 32 tahun jika tidak ada upaya transformatif,” ujar Rachmat.

DOK. PRASASTI Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy di acara Prasasti Economic Forum, di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Untuk mengejar target SDGs tahun 2030, Bappenas menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Pemerintah berharap perguruan tinggi bisa menghasilkan riset yang berdampak dan bisa terlibat dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Makin efisien secara energi dan juga penggunaan-penggunaan air dan juga makin ramah lingkungan,” ujar Rachmat.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno, menyebut saat ini beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) sudah berkomitmen mendukung agenda SDGs.

Beberapa kampus sudah memiliki SDGs Center tersendiri dan dua di antaranya sudah masuk majalah Times Higher Education.

Amien mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

Selain itu, pihaknya juga menerapkan metodologi Asset-Based Community Development (ABCD).

“Sebagai langkah bagaimana pendampingan penguatan ekonomi berbasis ekonomi syariah,” tutur Amien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah berada dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap selama lebih dari tiga dekade.

Meski berhasil keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah dan naik menjadi negara berpendapatan menengah atas, Indonesia hingga kini belum mampu melakukan lompatan menjadi negara maju.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia sudah berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah sejak 1993.

"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujar Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Artinya, selama sekitar 33 tahun, Indonesia belum berhasil menembus kelompok negara berpendapatan tinggi yang selama ini menjadi target pembangunan nasional.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun pertanyaannya, mengapa Indonesia begitu lama tertahan di middle income trap?

Berbagai kajian pemerintah, akademisi, hingga lembaga internasional menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang belum cukup tinggi.

Masalah utamanya justru terletak pada transformasi struktural yang berjalan lebih lambat dibanding negara-negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju.

Deindustrialisasi Dini Jadi Salah Satu Penyebab

Salah satu penyebab yang paling sering disorot adalah fenomena deindustrialisasi dini atau premature deindustrialization.

Data Bappenas menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, dari sekitar 30 persen pada awal 2000-an menjadi hanya 18,67 persen pada 2023.

Padahal dalam pengalaman banyak negara maju, sektor manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Ketika manufaktur melemah, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian tidak sepenuhnya mengalir ke industri pengolahan yang lebih produktif. Sebaliknya, banyak pekerja beralih ke sektor jasa berproduktivitas rendah dan ekonomi informal.

Fenomena ini semakin terlihat dengan berkembangnya ekonomi gig atau pekerjaan berbasis platform digital. Meski mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sejumlah akademisi menilai sektor tersebut belum mampu menggantikan peran manufaktur sebagai pendorong utama produktivitas nasional dalam jangka panjang.

Produktivitas dan Daya Saing Masih Menjadi PR

Persoalan berikutnya adalah rendahnya daya saing industri Indonesia. Berbagai studi menunjukkan biaya logistik dan biaya produksi domestik masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing di Asia Tenggara.

Akibatnya, produk Indonesia kesulitan bersaing di pasar global, baik dari sisi harga maupun nilai tambah.

Sejak awal 2000-an, daya saing ekspor manufaktur Indonesia juga cenderung stagnan. Produk berteknologi rendah maupun tinggi belum menunjukkan peningkatan daya saing yang signifikan dibandingkan negara-negara yang berhasil menjadi basis manufaktur dunia.

Investasi Riset Sangat Rendah

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya investasi pada riset dan pengembangan (research and development/R&D). Kajian Bappenas menunjukkan pengeluaran Indonesia untuk kegiatan penelitian masih berada di kisaran 0,05 persen hingga 0,07 persen dari PDB.

Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap.

Korea Selatan, misalnya, mengalokasikan lebih dari 4 persen PDB untuk kegiatan penelitian dan inovasi. Sementara China telah menginvestasikan lebih dari 2 persen PDB untuk R&D.

Minimnya investasi pada inovasi membuat Indonesia sulit menghasilkan produk dengan teknologi tinggi dan nilai tambah besar yang mampu bersaing di pasar internasional.

Tantangan itu diperparah oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas sumber daya manusia.

Di tengah kebutuhan tenaga kerja teknik dan manufaktur yang terus meningkat, proporsi lulusan perguruan tinggi dari bidang tersebut masih relatif rendah. Sebaliknya, lulusan ilmu sosial dan bidang non-teknis masih mendominasi pasar tenaga kerja.

Ketergantungan Komoditas Jadi Hambatan

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi apa yang sering disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Sebagai negara yang kaya komoditas, Indonesia kerap menikmati lonjakan pertumbuhan ekonomi ketika harga batu bara, minyak, gas, maupun mineral meningkat di pasar global.

Namun ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sering kali mengurangi dorongan untuk membangun industri manufaktur yang lebih kompetitif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bergantung pada siklus harga komoditas dunia.

Kelemahan Institusi dan Kepastian Hukum

Hambatan berikutnya berasal dari kualitas institusi. Berbagai indikator internasional masih menunjukkan tantangan Indonesia dalam aspek pengendalian korupsi, efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, hingga kepastian hukum.

Padahal kepastian regulasi dan tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang, terutama pada sektor manufaktur dan teknologi yang membutuhkan modal besar.

Kelas Menengah Mulai Tertekan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, muncul tantangan baru berupa tekanan terhadap kelas menengah.

Sejumlah penelitian menunjukkan kelompok masyarakat dengan pendapatan setara kelas menengah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Terbatasnya lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi membuat sebagian masyarakat rentan turun kembali ke kelompok rentan miskin.

Jika tren tersebut terus berlanjut, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia berpotensi kehilangan daya dorongnya.

Middle Income Trap Indonesia

Berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia per 2024, negara dikelompokkan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita. Kategori ini menjadi salah satu acuan utama untuk menentukan apakah suatu negara masih berada dalam kelompok berpendapatan menengah atau telah masuk kategori negara maju.

Negara berpendapatan menengah terbagi menjadi dua kelompok:

• Pertama: negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income) dengan GNI per kapita antara 1.136 dolar hingga 4.465 dolar atau setara sekitar Rp 18,5 juta hingga Rp 72,8 juta per tahun (asumsi kurs Rp 16.300 per dollar AS).
• Kedua, negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income) dengan GNI per kapita 4.466 dolar hingga 13.845 dolar, setara sekitar Rp 72,8 juta hingga Rp 225,7 juta per tahun.

Dengan demikian, sebuah negara masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country) apabila memiliki GNI per kapita di rentang 1.136 dolar hingga 13.845 dolar atau sekitar Rp 18,5 juta sampai Rp 225,7 juta per tahun.

Sementara itu, suatu negara baru dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi (high income country) atau yang sering diasosiasikan sebagai negara maju apabila memiliki GNI per kapita minimal 13.846 dolar atau sekitar Rp 225,7 juta per tahun.

Dalam konteks Indonesia, Bank Dunia saat ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). GNI per kapita Indonesia tercatat berada di kisaran 4.580 dolar atau sekitar Rp 74,7 juta per tahun.

Meski telah berhasil keluar dari kategori negara berpendapatan rendah, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai status tersebut pada rentang 2036-2038, sebagai bagian dari roadmap menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai perbandingan, ambang batas negara berpendapatan tinggi terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Pada 2009, Bank Dunia menetapkan batas negara berpendapatan tinggi sebesar 12.196 dolar per kapita atau sekitar Rp 198,8 juta per tahun dengan asumsi kurs saat ini.

Kini, batas tersebut telah meningkat menjadi 13.846 dolar per kapita, mencerminkan perubahan tingkat pendapatan global dan inflasi internasional selama lebih dari satu dekade terakhir.

Indonesia Bisa Keluar Sebelum Bonus Demografi Berakhir?

Karena itu, pemerintah menargetkan Indonesia keluar dari middle income trap pada rentang 2036 hingga 2038, sebelum bonus demografi berakhir pada 2041.

Target tersebut dinilai krusial untuk menghindari risiko "growing old before getting rich", yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia lanjut meningkat sebelum tingkat kesejahteraan masyarakat mencapai level negara maju.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai strategi transformasi ekonomi, mulai dari hilirisasi industri, penguatan manufaktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga investasi pada riset dan inovasi.

Pemerintah telah menyiapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari 60 program dan terbagi dalam delapan klaster utama, yakni pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, 60 program itu terbagi dalam delapan klaster tersebut dirancang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya menurunkan jumlah orang miskin," ujarnya.

Namun berbagai kajian menilai keberhasilan Indonesia keluar dari middle income trap tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga pada kemampuan melakukan reformasi struktural secara konsisten.

Tanpa perbaikan produktivitas, penguatan industri bernilai tambah tinggi, dan pembenahan kualitas institusi, Indonesia berisiko tetap tertahan dalam jebakan pendapatan menengah yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8% hingga 6,5% pada 2027. Hal ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang telah berlangsung selama 33 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia sebenarnya telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun hingga kini, Indonesia belum berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Indonesia sudah terlalu lama masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Sejak tahun 1993, Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi,” ujar Rachmat dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (10/6).

Ia menilai,krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi nasional masih rentan terhadap guncangan global. Karena itu, pemerintah menilai akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional.

“Tanpa akselerasi, target 2029 akan makin berat dicapai,” katanya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai US$ 5.800 hingga US$ 5.840. Pendapatan tersebut diraih dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditargetkan mencapai 8% sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun untuk mencapai seluruh target tersebut, pemerintah menyiapkan Program Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri atas 60 program dalam delapan klaster pembangunan.

Klaster tersebut meliputi pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Rachmat menegaskan delapan klaster itu dirancang saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pangan berhubungan dengan gizi, gizi berhubungan dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin menjadikan RKP 2027 sebagai ekosistem pembangunan yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan program tahunan/

Sebagai contoh, dalam pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pemerintah tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga memastikan standar mutu, pendampingan petani, peningkatan produktivitas kawasan, hingga dukungan infrastruktur dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah juga menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Program itu akan didukung digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan rantai nilai, hingga pelatihan kelembagaan agar koperasi mampu menjadi motor ekonomi masyarakat.

Selain mengejar pertumbuhan, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5%, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0%, dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,3% sampai 4,87%.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas dan merata antarwilayah. Rachmat menyebut pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sangat beragam, mulai dari 4,1% hingga 24,2%.

“Tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak bisa tumbuh tinggi. Justru kalau tumbuh rendah, ini ada pertanyaan kenapa tumbuh rendah,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan tinggi belum tentu otomatis menurunkan ketimpangan. Hal itu tercermin dari rasio gini di berbagai daerah yang masih bervariasi, mulai dari 0,2 hingga 0,42.

“Nah, dalam konteks seperti ini barangkali kita harus menata kembali pembangunan nasional kita,” katanya.

Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif," kata Staf Ahli Menko PM Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya dalam seminar nasional bertema "Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Sugeng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun demikian ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

"Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country menurut Bank Dunia.

Namun posisi tersebut, lanjutnya, dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

"Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan," kata Sugeng Bahagijo.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Selama lebih dari satu dekade, ekonomi Indonesia bergerak dalam pola yang relatif sama: tumbuh stabil di kisaran 5%, tetapi sulit melompat lebih tinggi. Karena itu, ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,5% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pertanyaannya bukan lagi apakah target tersebut ambisius, melainkan apakah Indonesia benar-benar siap keluar dari zona pertumbuhan 5%?

Target itu memang tidak kecil. Dunia masih dibayangi perang, fragmentasi perdagangan, suku bunga tinggi, dan perlambatan ekonomi global. Namun ambisi bukan sesuatu yang salah. Dalam pembangunan ekonomi, target tinggi sering dibutuhkan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi yang lebih besar.

Di titik inilah arah RKP 2027 menjadi menarik. Pemerintah mencoba membangun pertumbuhan melalui pendekatan yang lebih luas dibandingkan sekadar mengandalkan konsumsi rumah tangga. Delapan klaster prioritas—mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, ekonomi desa, hingga pengurangan kemiskinan—menunjukkan upaya membentuk mesin pertumbuhan baru.

Artinya, pemerintah tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga fondasi kapasitas ekonomi nasional.

Selama ini, pertumbuhan Indonesia relatif bertumpu pada konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Model ini membuat ekonomi Indonesia cukup tahan terhadap guncangan global, tetapi juga menciptakan keterbatasan. Ketika konsumsi melemah, pertumbuhan ikut tertahan.

Inilah salah satu alasan mengapa pertumbuhan Indonesia dalam jangka panjang cenderung tertahan di kisaran 5%. Investasi tumbuh, tetapi belum sepenuhnya mendorong lompatan produktivitas nasional. Industrialisasi berjalan, tetapi belum cukup dalam menciptakan nilai tambah tinggi. Ekspor masih didominasi komoditas mentah dan berbasis sumber daya alam. Sementara itu, kontribusi manufaktur terhadap PDB cenderung menurun dibandingkan era sebelumnya.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja meningkat tetapi belum secepat negara-negara Asia yang berhasil melakukan akselerasi pertumbuhan. Kualitas pendidikan, riset, teknologi, logistik, dan efisiensi birokrasi masih menjadi tantangan struktural.

Kondisi inilah yang sering disebut sebagai middle income trap. Pada fase ini, sebuah negara tidak lagi cukup murah untuk bersaing dengan upah rendah, tetapi juga belum cukup produktif untuk bersaing melalui teknologi dan inovasi tinggi.

Banyak negara mampu tumbuh cepat pada tahap awal, tetapi melambat ketika memasuki level pendapatan menengah. Dalam situasi seperti ini, stabilitas saja tidak lagi cukup. Negara yang hanya stabil biasanya bertahan, tetapi tidak melompat.

Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tinggi selama satu atau dua tahun, melainkan melakukan transformasi ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Dorongan besar pada sektor pangan dan energi menjadi salah satu langkah paling terlihat. Kedua sektor ini bukan sekadar isu produksi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi nasional. Ketika geopolitik global makin tidak pasti dan rantai pasok makin rapuh, kemampuan menjaga pangan dan energi menjadi faktor strategis.

Program revitalisasi tambak, pengembangan kawasan pangan, biodiesel B50, bioetanol E20, eksplorasi migas, hingga pembangunan PLTS 100 GW menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kapasitas produksi domestik.

Jika dijalankan konsisten, dampaknya bisa besar. Defisit transaksi berjalan lebih terjaga, tekanan nilai tukar berkurang, dan efek berganda terhadap industri domestik meningkat.

Namun tantangan terbesar bukan pada daftar programnya, melainkan eksekusi. Semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, swasta, perbankan, dan BUMN. Pengalaman menunjukkan banyak program berjalan baik di tahap perencanaan, tetapi melambat ketika masuk implementasi.

Tantangan Indonesia ke depan adalah memastikan berbagai program strategis dapat berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan hingga tahap implementasi.

Oleh sebab itu, kualitas belanja negara menjadi sangat menentukan. Dalam ruang fiskal yang terbatas, setiap Rupiah anggaran harus menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Belanja tidak cukup hanya terserap. Belanja harus produktif dan tepat guna.

Tantangan lain adalah kebutuhan investasi yang sangat besar. Giant Sea Wall, tiga juta rumah, elektrifikasi desa, industrialisasi, sekolah baru, hingga hilirisasi industri merupakan proyek jangka panjang dengan kebutuhan dana besar.

Artinya, APBN tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi swasta yang jauh lebih besar. Dunia usaha harus melihat bahwa arah kebijakan cukup konsisten, regulasi cukup jelas, dan iklim investasi cukup menarik untuk menempatkan modal jangka panjang di Indonesia.

Dalam konteks ini, stabilitas menjadi sangat penting. Bagi investor, target besar bukan masalah utama. Yang lebih penting adalah konsistensi arah, kepastian kebijakan dan hukum.

Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi penentu utama. Ketika pemerintah mendorong ekspansi ekonomi besar-besaran, stabilitas inflasi, nilai tukar, dan biaya dana harus tetap dijaga agar akselerasi pertumbuhan tidak justru menciptakan tekanan baru.

Pertumbuhan tinggi juga membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi. Karena itu, klaster pendidikan dan kesehatan menjadi sangat strategis. Program makan bergizi gratis, digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, hingga pembangunan universitas berbasis STEMM—sains, teknologi, teknik, matematika, dan kedokteran—bukan sekadar program sosial. Ini adalah investasi produktivitas jangka panjang.

Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah hampir selalu memiliki pola yang sama: meningkatkan produktivitas secara agresif dan konsisten.

Korea Selatan, misalnya, pada awal 1960-an masih merupakan negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita sekitar US$1.038-US$1.088. Namun melalui industrialisasi berbasis ekspor, investasi besar di pendidikan, dan penguasaan teknologi manufaktur, ekonominya tumbuh rata-rata hampir 10% per tahun selama hampir tiga dekade. Kini Korea Selatan telah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas US$37.000.

Cina menunjukkan transformasi yang lebih besar lagi. Sejak reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, ekonomi Cina tumbuh sangat tinggi (umumnya dobel digit) selama lebih dari tiga dekade, bahkan puncaknya sekitar 15%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh industrialisasi masif, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta integrasi yang semakin dalam dengan rantai pasok global.

Vietnam juga memberikan pelajaran penting. Sejak reformasi Doi Moi pada akhir 1980-an, Vietnam mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-10% dalam jangka panjang melalui pembukaan perdagangan, penguatan industri manufaktur ekspor, dan masuknya investasi asing. Kini Vietnam menjadi salah satu basis manufaktur penting di Asia Tenggara.

Ada satu pola yang hampir selalu sama dari negara-negara tersebut. Mereka tidak hanya membangun proyek, tetapi membangun kapasitas produksi nasional. Mereka memperkuat industri, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki logistik, menjaga stabilitas kebijakan, dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

Indonesia tidak bisa hanya membangun jalan, bendungan, atau pabrik. Indonesia juga harus membangun manusia yang mampu mengoperasikan ekonomi modern.

Karena itu, keberhasilan target 7,5% tidak cukup diukur dari besarnya proyek atau tingginya investasi. Yang lebih penting adalah apakah produktivitas nasional benar-benar naik.

Hilirisasi dan industrialisasi juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Pemerintah tampak ingin mendorong transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah lebih tinggi.

Namun industrialisasi modern membutuhkan lebih dari sekadar proyek. Ia membutuhkan ekosistem. Industri tidak tumbuh hanya karena ada pabrik. Industri tumbuh ketika tersedia energi yang cukup, logistik yang efisien, tenaga kerja terampil, kepastian hukum, pembiayaan yang sehat, dan pasar yang kuat.

Jadi, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya membangun banyak proyek sekaligus, tetapi memastikan seluruh proyek tersebut saling terhubung menjadi satu ekosistem ekonomi yang produktif.

Di sisi lain, fokus pada ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan menunjukkan pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Ini penting karena pertumbuhan tinggi tanpa distribusi manfaat yang luas sering menciptakan ketimpangan baru.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya memang sederhana: bisakah Indonesia keluar dari zona pertumbuhan 5%?

Jawabannya bukan tak mungkin. Indonesia memiliki pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan posisi strategis dalam rantai ekonomi global. Namun modal besar saja tidak otomatis menghasilkan lompatan ekonomi.

Sejarah menunjukkan banyak negara mampu tumbuh cepat selama beberapa tahun. Tetapi hanya sedikit yang berhasil mengubah momentum menjadi transformasi jangka panjang. Kuncinya hampir selalu sama: produktivitas, industrialisasi, kualitas SDM, kepastian kebijakan/regulasi, dan keberanian melakukan reformasi secara konsisten.

Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar mengejar angka 7,5%, melainkan membangun fondasi agar ekonomi mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan dan inklusif.

Jika transformasi berjalan konsisten dan persisten, Indonesia bukan hanya bisa keluar dari zona 5%, tetapi juga berpeluang naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia. Namun keberhasilan transformasi akan sangat ditentukan oleh konsistensi reformasi dan kesinambungan implementasi kebijakan Di situlah pertaruhan besar Indonesia sebenarnya dimulai.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga tembaga akan naik sampai dengan tahun 2032 yang disebabkan oleh ketimpangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).

“Sampai dengan tahun 2032, maka suplai tembaga dibanding dengan demand tembaga itu sudah mulai nggak imbang, maka harga pasti naik,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data London Metal Exchange, harga tembaga pada 2022 berada di kisaran 7 ribu hingga sekitar 8 ribu dolar AS per ton. Harga tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga tembaga pada 2026 yang sempat mencapai level 13 ribu dolar AS per ton pada rentang Januari–Februari 2026.

Proyeksi serupa juga berlaku untuk bahan baku lainnya, sehingga Tri memandang industri pertambangan masih memiliki peluang untuk berkembang ke depannya, utamanya melalui industrialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tri juga mengingatkan bahwasanya negara-negara yang saat ini merupakan negara maju, misalkan negara-negara G7, memanfaatkan bonus demografi dengan melakukan industrialisasi.

“Material berupa bahan baku dan lain sebagainya itu masih diperlukan bagi negara-negara di dunia ini. Kecuali mereka menggunakan daur ulang, pasti industri ini (pertambangan) masih dibutuhkan ke depannya,” ujar Tri.

Pernyataan tersebut menanggapi permasalahan deindustrialisasi yang dikhawatirkan mengganggu kebijakan hilirisasi Indonesia. Tri optimistis Indonesia masih memiliki peluang ke depannya.

Selain memiliki bahan baku, Tri juga menyampaikan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung industrialisasi di Indonesia, sehingga Indonesia tidak terjebak di dalam middle income trap.

“Pengembangan untuk SDM itu sendiri, sekarang ini sudah mulai. Sudah mulai berkembang,” ucap Tri.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan fenomena deindustrialisasi ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya dorongan investasi dan inovasi dalam kemitraan dengan Jepang guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan hubungan panjang antara Indonesia dan Jepang perlu ditingkatkan dengan langkah yang lebih progresif agar mampu menjawab tantangan ekonomi global ke depan.

“Indonesia harus keluar dari middle income trap. Dan salah satu caranya ialah dengan investasi dan inovasi supaya pertumbuhan bisa lebih daripada sebelumnya,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya ketahanan dunia usaha dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik yang berimbas pada stabilitas ekonomi.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dituntut lebih adaptif sekaligus berani mengambil langkah strategis.

“Kita mengerti dan sensitif, bahwa sekarang pada saat ini kita fokus bergerak ke mana dengan berani hasil daripada perang di tengah-tengah. Tapi kami yakin masih ada jalan. Nah, jadi ini juga suatu hal yang bisa dibicarakan antara kedua negara untuk mengembangkan lebih baik lagi. Intinya bagaimana kita bisa bertahan dalam bisnis ini,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Kadin Indonesia menggelar Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum di Tokyo, Jepang, bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto. Forum tersebut mengangkat tema penguatan kolaborasi nilai (value co-creation) dalam pengembangan sektor energi, industri, dan rantai pasok global.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kadin dengan berbagai mitra strategis Jepang, termasuk Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), serta Japan Business Federation (Keidanren), dengan dukungan KBRI Tokyo dan sejumlah organisasi bisnis lainnya.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang dalam pidatonya menekankan pentingnya Jepang sebagai mitra strategis Indonesia. Dia mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang yang telah lama berinvestasi dan berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jepang secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak di antara Anda di ruangan ini telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Anda telah lama berada di Indonesia. Anda mengenal Indonesia dengan baik masyarakatnya, pasarnya, budayanya, dan potensinya,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kemitraan kedua negara perlu terus ditingkatkan di tengah dunia yang semakin terhubung. Ia menilai kerja sama ekonomi yang kuat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Jepang Kadin IndonesiaMuhammad Lutfimenekankan bahwa arah kemitraan ke depan harus berfokus pada penguatan investasi yang konkret. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kemitraan Indonesia–Jepang ke depan harus terus mendorong investasi, menuju value co-creation yang konkret, di mana kolaborasi industri, energi, dan rantai pasok global secara langsung akan mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing Indonesia,” ujar Lutfi.

Dalam forum tersebut, sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis juga diumumkan, mencakup sektor energi, industri, keuangan, hingga teknologi. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang saat ini tercatat mencapai sekitar US$23,6 miliar yang mencerminkan besarnya potensi kerja sama yang masih dapat dikembangkan.

Berikut daftar kerja sama Indonesia-Jepang:

1. MoU antara Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) dan Kadin Indonesia tentang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

2. MoU antara INPEX dan PT Pertamina (Persero) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia.

3. MoU antara INPEX dan PT Pertamina Hulu Energi terkait potensi kerja sama di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara.

4. MoU antara Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan PT Eblo Teknologi Indonesia Development tentang pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik dan AI.

5. MoU antara INPEX dan PT Supreme Energy Rajabasa terkait pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi Rajabasa.

6. MoU antara PT Bank SMBC Indonesia dan PT Pegadaian untuk mendukung ekosistem emas nasional dan inklusi keuangan.

7. MoU antara 2Way World dan PT Nose Herbal Indo dalam pengembangan Indonesia–Japan Strategic Beauty Partnership.

8. MoU antara SMBC Aviation Capital, Danantara, dan Mandiri Investment Management terkait pembentukan dana leasing aviasi.

9. MoU antara JETRO dan Danantara Investment Management untuk memperkuat hubungan kerja sama investasi.

10. MoU antara PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur tentang produksi metanol berbasis pemanfaatan emisi CO2 (carbon capture utilization/CCU).

11. MoU antara JICA dan Pemerintah Indonesia tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hulula

Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan tentang kapan negara perlu campur tangan untuk mendorong industri tertentu bukanlah hal baru.

Sejak era kekaisaran hingga negara modern, pemerintah selalu tergoda untuk "memiringkan timbangan" demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perdebatan ini kembali relevan di tengah ambisi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis: Sejauh mana intervensi industri perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan dalam jangka panjang?

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebijakan industri bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, menggunakan instrumen ini dalam berbagai bentuk. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 180 negara memiliki strategi yang secara eksplisit menargetkan sektor tertentu, mulai dari manufaktur, energi, hingga teknologi digital. Indonesia sendiri telah lama melakukannya, dari hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, hingga pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi digital.

Namun, keberhasilan kebijakan industri tidak pernah otomatis. Sejarah menunjukkan banyak kegagalan, terutama di negara berkembang yang menggunakan instrumen kebijakan secara terlalu luas dan kurang tepat sasaran.

Di sinilah letak tantangan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan berbagai insentif fiskal mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga subsidi energi dan pembiayaan industri. Pada 2024, misalnya, total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai lebih dari Rp350 triliun.

Di sisi lain, subsidi energi masih berada di kisaran Rp300 triliun per tahun. Pertanyaannya: Apakah semua ini benar-benar mendorong transformasi ekonomi, atau justru menciptakan ketergantungan?

Masalah utama kebijakan industri di banyak negara berkembang adalah kecenderungan menggunakan "instrumen tumpul" seperti tarif tinggi dan subsidi luas yang dampaknya menyebar ke seluruh perekonomian.

Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap masalah ini. Tarif impor untuk beberapa komoditas strategis masih relatif tinggi, sementara kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah, seperti nikel, memicu respons negatif dari mitra dagang. Memang, kebijakan hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2015 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan risiko: Kebergantungan pada satu komoditas, tekanan lingkungan, serta potensi sengketa dagang internasional.

Bukti empiris

Di sisi lain, bukti empiris global menunjukkan bahwa dampak kebijakan industri terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas jika berdiri sendiri. Rata-rata kontribusinya hanya sekitar 1 persen terhadap PDB.

Dalam konteks Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen per tahun, tambahan 1 persen tentu signifikan tetapi tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan 7–8 persen yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Artinya, kebijakan industri harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti reformasi struktural yang lebih luas. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?

Pertama, pemerintah harus beralih dari pendekatan "luas dan mahal" ke pendekatan yang lebih presisi dan berbasis kapasitas. Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran, kebijakan seharusnya difokuskan pada penyediaan infrastruktur industri, kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Data menunjukkan bahwa produktivitas pekerja Indonesia hanya sekitar 60 persen dibanding Malaysia dan 40 persen dibanding Singapura. Tanpa peningkatan kualitas SDM, kebijakan industri apa pun akan sulit berhasil.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan industri adalah lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga. Program insentif sering kali tidak dievaluasi secara sistematis, sehingga sulit mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak.

Indonesia perlu membangun mekanisme evaluasi berbasis data yang transparan. Misalnya, setiap insentif fiskal harus memiliki indikator kinerja yang jelas: berapa banyak investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa besar peningkatan ekspor yang dihasilkan.

Ketiga, disiplin fiskal harus menjadi pertimbangan utama. Ruang fiskal Indonesia relatif terbatas dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih di bawah 11 persen. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan subsidi atau insentif harus benar-benar selektif. Negara tidak bisa "membeli pertumbuhan" secara terus-menerus. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran justru membebani anggaran tanpa menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata.

Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan industri tidak menggantikan reformasi fundamental. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas makroekonomi tetap menjadi fondasi utama. Indonesia telah membuat kemajuan dalam beberapa aspek, misalnya inflasi yang relatif terkendali di kisaran 2–4 persen dan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen PDB.

Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam kualitas pendidikan dan efisiensi logistik. Biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang berada di bawah 10 persen. Tanpa perbaikan di sektor ini, daya saing industri akan tetap terbatas.

Kelima, kebijakan industri harus bersifat sementara dan adaptif. Salah satu kesalahan umum adalah menjadikan kebijakan ini sebagai solusi permanen. Padahal, tujuan utamanya adalah “membeli waktu” untuk membangun daya saing. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas, misalnya 5 hingga 10 tahun untuk setiap program insentif. Setelah itu, industri yang didukung harus mampu bersaing tanpa bantuan negara. Jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi atau dihentikan.

Keenam, Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan instrumen makro seperti manipulasi nilai tukar atau pembatasan perdagangan yang luas. Negara dengan kapasitas fiskal dan administratif terbatas sering kali gagal mengelola kebijakan semacam ini. Dalam era globalisasi dan rantai pasok internasional, langkah proteksionis yang berlebihan justru dapat merugikan ekspor dan investasi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan tetap terbuka terhadap perdagangan global.

Pada akhirnya, kebijakan industri bukanlah “peluru ajaib” yang bisa menyelesaikan semua masalah pembangunan. Ia hanyalah salah satu alat dalam kotak kebijakan ekonomi. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan, apakah dengan presisi seperti pisau bedah atau secara kasar seperti palu godam.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar memilih sektor mana yang akan didukung, tetapi memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Ambisi untuk menjadi negara maju pada 2045 membutuhkan lebih dari sekadar intervensi industri; ia membutuhkan negara yang mampu mengelola kebijakan secara cerdas, disiplin, dan adaptif.

Sejarah memberikan pelajaran penting: ketika jangkauan pemerintah melampaui kapasitasnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat menjadi beban. Oleh karena itu, kehati-hatian, pragmatisme, dan fokus pada fondasi ekonomi harus menjadi prinsip utama. Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 sejatinya adalah sebuah prestasi di tengah kelesuan global. Namun angka ini sekaligus menjadi lonceng pengingat bahwa kita sedang berjalan di tempat dalam jebakan pertumbuhan yang medioker.

Jika ambisi menuju Indonesia Emas 2045 ingin tetap relevan, target pertumbuhan delapan persen bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan kebutuhan eksistensial untuk meloloskan diri dari middle income trap.

Tantangan utamanya ada pada trilema anggaran: kebutuhan belanja besar untuk infrastruktur dan kesejahteraan, menjaga defisit agar tetap aman, serta ruang pajak yang terbatas agar rakyat tidak terbebani.

Menghadapi hal ini, Indonesia memerlukan resep ekonomi yang lebih berani, sebuah manifestasi "Soemitronomiks" modern yang mampu mengorkestrasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto secara terukur.

Pembedahan terhadap rumus fundamental PDB = C + I + G + (X - M) memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Variabel pertama, konsumsi rumah tangga (C). Konsumsi rakyat tidak akan naik jika mereka masih terjebak utang konsumtif.

Di sinilah urgensi memutus rantai pinjaman daring yang destruktif menjadi langkah fundamental. Transformasi dari perilaku konsumsi berbasis utang menuju kemandirian sipil melalui literasi keuangan keluarga yang kokoh adalah fondasi utama.

Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi kerangka pengambilan keputusan yang menjaga lima pilar utama: agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dengan terjaganya pilar-pilar ini, konsumsi yang tercipta bukan lagi sekadar belanja impulsif yang menguntungkan platform asing, melainkan konsumsi produktif yang menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan domestik terhadap gejolak global.

Variabel kedua, investasi (I). Investasi seringkali terhambat oleh kredit menganggur di perbankan nasional.

Perbankan Indonesia harus bertransformasi menjadi pure intermediary sejati yang tidak hanya pasif menunggu nasabah, tetapi aktif menjemput bola dan melakukan mitigasi risiko yang lebih cerdas.

Salah satu hambatan utama investasi di sektor UMKM adalah lemahnya akuntabilitas keuangan yang membuat mereka sulit mengakses permodalan. Solusinya adalah standardisasi model pelaporan keuangan yang mampu menyajikan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dan sederhana bagi pelaku usaha mikro.

Ketika UMKM menjadi bankabel, aliran investasi akan mengalir deras ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memberikan efek pengganda yang jauh lebih besar daripada sekadar investasi di pasar modal yang spekulatif.

Dalam konteks keadilan produktif, instrumen keuangan syariah seperti wakaf saham sementara dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepemilikan aset di tangan pekerja.

Dengan mengintegrasikan wakaf saham dalam struktur korporasi, kita tidak hanya mendorong investasi yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh mereka yang berada di garis depan produksi. Ini adalah antitesis dari kapitalisme predator yang selama ini memperlebar jurang ketimpangan.

Sinkronisasi

Selain itu, sinkronisasi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijadikan ujung tombak untuk menggerakkan ekonomi dari pinggiran. Desa mandiri yang mampu mengelola potensinya sendiri secara profesional akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mendesentralisasikan PDB sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pulau Jawa.

Variabel Belanja Pemerintah (G) harus dinavigasi dengan ketajaman yang luar biasa melalui semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran yang membabi buta, melainkan pengalihan belanja dari pos seremonial yang tidak produktif menuju penguatan sektor-sektor strategis seperti kedaulatan pangan.

Pembentukan holding pangan yang solid adalah warisan ekonomi terpenting bagi generasi mendatang. Kita harus belajar dari tren global di mana tokoh-tokoh besar mulai berinvestasi secara masif di sektor pertanian.

Indonesia, dengan kekayaan agrarisnya, harus mampu mentransformasi sektor pertanian dari cara tradisional menuju korporatisasi pertanian modern yang efisien. Kedaulatan pangan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal menjaga stabilitas harga domestik yang secara langsung akan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi pangan.

Sementara itu, untuk memperkuat variabel Net Ekspor (X - M), penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara fundamental melalui hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Kita tidak boleh lagi merasa puas hanya dengan menjual kekayaan alam mentah.

Strategi ini harus didukung oleh kualitas layanan publik yang efisien dan biaya logistik yang kompetitif. Penghematan biaya layanan melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi insentif non-fiskal yang sangat kuat bagi para eksportir.

Rupiah yang stabil bukan didapat dari intervensi pasar uang semata, melainkan dari neraca perdagangan yang sehat dan kemandirian industri dalam negeri yang mampu mensubstitusi barang impor secara berkualitas.

Menggabungkan dua mesin penggerak ekonomi; sektor swasta yang lincah dan negara yang hadir sebagai penjamin keadilan, adalah kunci utama untuk mencapai target delapan persen.

Strategi "dua mesin" ini memungkinkan terciptanya pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang nyata. Stabilitas nasional yang dinamis hanya akan terwujud jika setiap warga negara merasakan manfaat langsung dari kenaikan angka PDB di atas kertas.

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat.

Pada akhirnya, keluar dari pusaran trilema anggaran membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit namun tetap membumi. Lompatan dari 5,11 persen menuju delapan persen memang nampak bombastis, namun ia sangat realistik jika seluruh instrumen ekonomi diarahkan pada penguatan fundamental rakyat dan efisiensi birokrasi yang radikal.

Dengan mengintegrasikan kemandirian sipil, optimalisasi intermediasi perbankan, kedaulatan pangan melalui sinergi desa, dan efisiensi belanja negara, Indonesia akan memiliki napas baru untuk berlari kencang.

Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sebagai pembuktian bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

*) Baratadewa Sakti P, praktisi keuangan keluarga & pendamping keuangan bisnis UMKM

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.