biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Saptadi Darmawan menilai tanaman aren berpotensi menjadi salah satu sumber bioetanol nasional karena mudah diolah, memiliki produktivitas yang berkelanjutan, serta dapat tumbuh di lahan marginal.

Dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Bogor, Jabar, Jumat, Saptadi mengatakan nira aren merupakan bahan baku bioetanol yang relatif mudah diproses karena mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang tinggi.

Berbeda dengan bioetanol berbahan pati maupun biomassa kayu yang memerlukan proses pengolahan lebih kompleks, bioetanol dari nira aren menurutnya cukup diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan.

Selain itu, menurut dia, bioetanol berbasis aren memiliki angka oktan sekitar 108, lebih tinggi dibandingkan bensin beroktan tinggi.

Pohon aren juga mampu menghasilkan nira hingga sekitar 20 tahun sehingga menjadi sumber bahan baku energi terbarukan yang berkelanjutan.

"Nilai ekonominya cukup bagus. Sifatnya juga terbarukan,” ujar dia.

Saptadi menjelaskan aren dapat dikembangkan di lahan marginal atau lahan yang kurang produktif untuk pertanian sehingga tidak bersaing dengan komoditas pangan.

Di sisi lain, tanaman ini juga berkontribusi terhadap konservasi karena memiliki sistem perakaran yang membantu menjaga tanah dan air, mengurangi risiko erosi, serta menghasilkan nektar sebagai sumber pakan lebah.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan bioetanol aren masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Saptadi, kualitas bahan baku dan proses produksi bioetanol masih perlu lebih distandarkan. Selain itu, di sejumlah daerah nira aren juga bersaing dengan pemanfaatannya sebagai bahan baku minuman beralkohol tradisional yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Ia menilai pengembangan aren untuk kebutuhan bioetanol perlu dibedakan dari pemanfaatan untuk pangan agar tidak terjadi persaingan penggunaan bahan baku.

Menurut dia, pengelolaan aren untuk kebutuhan pangan dapat tetap dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pengembangan aren sebagai sumber energi memerlukan kawasan budidaya dengan skala yang ekonomis agar pasokan nira tersedia secara berkelanjutan.

"Untuk pengembangannya kita harus membuat dua klaster, yaitu aren untuk pangan dan aren untuk energi. Kalau tidak dipisahkan, pengembangannya tidak akan berjalan dengan lancar," katanya.

Dari sisi keekonomian, Saptadi menilai usaha bioetanol aren layak dikembangkan pada skala koperasi maupun industri kecil.

Berdasarkan hasil penelitian timnya, harga pokok produksi (HPP) bioetanol aren berkisar Rp8.500-Rp10.000 per liter, sedangkan harga jual diperkirakan mencapai Rp14.000-Rp16.000 per liter, dan margin kotor diperkirakan mencapai 35-45 persen.

Ia menambahkan pengembangan industri bioetanol juga perlu didukung pemanfaatan seluruh bagian tanaman aren agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Selain nira sebagai bahan baku bioetanol, buah aren dapat diolah menjadi kolang-kaling, ijuk dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, sedangkan limbahnya dapat diolah menjadi biopelet maupun biobriket aren.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tanaman aren tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan luas areal aren terbesar, disusul Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang juga memiliki potensi pengembangan aren cukup besar.

Saptadi juga menyoroti tren penyusutan areal tanaman aren di Indonesia. Berdasarkan data BPS, luas areal tanaman aren sedikit menyusut dari 64.544 hektare pada 2019 menjadi 60.557 hektare pada 2023.

Produksi juga turun dari puncaknya sebesar 107.415 ton pada 2021 menjadi 100.273 ton pada 2023, sementara produktivitas menurun dari 2,8 ton per hektare menjadi 2,7 ton per hektare pada periode yang sama.

Menurut Saptadi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian apabila aren akan dikembangkan sebagai salah satu sumber bioetanol nasional.

Sebagai bagian dari pengembangan bioenergi berbasis aren, Kementerian Kehutanan pada Desember 2025 telah meresmikan Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Garut, Jawa Barat.

Saat peresmian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan proyek tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren yang sejalan dengan agenda transisi energi pemerintah.

Menurut Raja Juli, aren merupakan salah satu komoditas yang berpotensi menopang kebutuhan bioetanol nasional karena dapat tumbuh dengan baik di kawasan hutan maupun lahan berlereng.

Proyek percontohan tersebut memanfaatkan nira aren yang dipasok oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong di Desa Bojong, Garut. Fasilitas itu memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dengan kebutuhan bahan baku 300-500 kilogram nira aren per hari.

Kementerian Kehutanan memperkirakan satu hektare tanaman aren mampu menghasilkan sekitar 24.000 liter bioetanol per tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pelaksanaan mandatori biodiesel 50 persen (B50) perlu diiringi dengan perhatian kepada petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini penting agar harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa terjaga dan tidak menambah tekanan baru.

“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” kata Darto.

Sementara itu, ia menyebut petani di lapangan saat ini masih harus menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun yang terus meningkat.

Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, lanjutnya, maka kesejahteraan petani sawit akan semakin tergerus.

“Karena itu, POPSI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional,” ujar Darto.

Evaluasi tersebut ia sebut harus mencakup dampaknya terhadap harga TBS, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.Darto menambahkan, ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto

Lebih lanjut, POPSI mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum.

Sementara, peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi minyak sawit (CPO) nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai, pendekatan tersebut dinilai jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.

Di sisi lain, peneliti dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah.

"Pilihannya bukan B50 'ya atau tidak'; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable," kata Yayan.

Ia menilai, mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi dari sisi fiskal, hingga tekanan harga pangan.

"Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita harus konversi untuk mengurang impor. Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan kenapa bensin tidak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan Bioetanal atau E20 guna memangkas impor bensin.

"Kita harus konversi untuk mengurang impor. Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan kenapa bensin tidak," kata Bahlil di Jakarta, Kamis, saat memberi sambutan pada acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026.

Menurut dia, kebutuhan bensin saat ini mencapai 40 juta kilo liter sedangkan untuk produksi di dalam negeri mencapai 20 juta kilo liter sehingga masih ada 20 juta kilo liter yang harus diimpor.

Bahlil mengatakan meskipun lifting di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan, namun impor bensin harus ditekan seminimal mungkin agar tidak menambah beban negara.

Untuk itu, pada 2028-2029 lanjut dia, penerapan Bioetanal E20 harus dijalankan, karena saat ini B50 sudah dapat diterapkan dan ini akan mengurangi impor.

"Dari 20 juta kilo liter bensin dan nanti kita terapkan E20, berarti tinggal 16 juta. Tinggal kita dorong bagaimana bisa meningkatkan lifting untuk menghasilkan bensin," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa negara sudah menggunakan bioetanal untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

"Amerika, Brasil dan beberapa negara lain sudah menerapkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor supaya devisa kita itu tidak keluar," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa saat ini pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak mentah atau lifting dalam negeri, agar dapat mengurangi impor.

"Ada tiga pendekatan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan lifting minyak," kata Bahlil.

ESDM berupaya meningkatkan lifting minyak dengan beberapa cara, seperti penggunaan teknologi kemudian Plan of Development (PoD) yang sudah mangkrak akan dihidupkan kembali.

Selanjutnya, Bahlil menambahkan, dalam rangka meningkatkan produksi maka eksplorasi juga dilakukan kembali, agar cadangan minyak mentah dapat bertambah.

"Mau tidak mau kita melakukan eksplorasi. Kita punya sekitar 120 potensi sumur yang sekarang sudah melakukan tender eksplorasi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menilai, implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani sekaligus pengurangan impor BBM.

“Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik,” kata dia.

Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan.

“Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover,” jelas Bahlil.

“Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mulai 1 Juli 2026, Indonesia memasuki fase baru dalam kebijakan energi nasional, melalui penerapan biodiesel B50 yang memiliki menu campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil.

Dengan penegasan dari pemerintah pada 1 Juli mendatang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mandat pencampuran biodiesel tertinggi di dunia, setelah berakhirnya masa penerapan B40 yang sudah dimulai sejak 2025.

Dalam hal ini, pemerintah sudah memulai persiapan yang cukup matang melalui berbagai macam uji coba terhadap kelayakan B50 tersebut. Diketahui, pemerintah melakukan uji coba B50 terhadap berbagai jenis kendaraan dan alat berat.

Dengan begitu, pemerintah memiliki keyakinan dan memutuskan untuk meningkatkan kadar campuran biodiesel menjadi 50 persen untuk pengalaman berkendara yang lebih ramah lingkungan dan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini memiliki dampak ekonomi yang besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau setara sekitar 9,18 miliar dolar AS pada 2026.

Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6) mengakui bahwa di 2026 ini, dengan implementasi B50, Indonesia bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun.

Penggunaan biodiesel B50, diyakini dapat memangkas konsumsi solar berbasis fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Sehingga, tekanan terhadap neraca perdagangan juga dapat berkurang.

Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat ditekan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global.

Perhatian global

Pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, melalui teknologi biodiesel B50 dapat menarik perhatian dunia. Di saat sejumlah negara masih menerapkan campuran biodiesel pada level B10 hingga B20, Indonesia justru melompat ke B50.

Bahkan, negara tetangga, seperti Malaysia, saat ini masih menjalankan mandat biodiesel B15. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu pelopor penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit dalam skala besar.

Bagi industri kelapa sawit nasional, kebijakan B50 diperkirakan akan meningkatkan penyerapan crude palm oil (CPO) di pasar domestik.

Selama ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia, dengan produksi mencapai lebih dari 46 juta ton per tahun.

Peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel berpotensi memberikan pasar yang lebih besar bagi industri sawit nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Otonom HIPMI Otomotif Hastriansyah mengatakan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam industri biodiesel masa depan, melalui B50.

Bahka, menurut dia, apabila berlebih, negara kita bisa menjadi eksportir, paling tidak untuk region Asia Pasifik.

Kebijakan energi terbarukan ini, diyakini dapat memantik masuknya investor-investor baru untuk masuk atau bekerja sama dengan Indonesia.

Hal itu dikarenakan, Indonesia masih membutuhkan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah sukses di bidangnya.

Ketersediaan bahan baku

Ketersediaan jangka panjang menjadi salah satu perhatian besar untuk suksesnya B50 di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tercatat memiliki total produksi minyak sawit mencapai 56.553 ribu ton.

Dari catatan yang ada, produksi CPO berhasil menyumbang sekitar 51,66 juta ton. Itu tidak terlepas dari adanya dukungan luas areal perkebunan kelapa sawit nasional yang tercatat sebesar 16,83 juta hektare.

Dengan demikian, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu produsen biofuel global, dengan memastikan ketersediaan dan ketahanan energi di dalam negeri, memiliki pijakan yang kuat.

Tidak hanya ketersediaan bahan baku, pelaku industri juga menaruh perhatian terhadap aspek keandalan jangka panjang, terutama pada kendaraan diesel generasi terbaru yang memiliki teknologi injeksi bertekanan tinggi.

Produsen kendaraan dan asosiasi industri otomotif diperkirakan akan terus melakukan pemantauan terhadap performa mesin dan sistem bahan bakar seiring dimulainya implementasi B50 secara nasional.

Di kesempatan berbeda, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu yang kerap meneliti terkait industri otomotif menjelaskan bahwa kendaraan diesel yang beredar saat ini sudah kompatibel menggunakan B50.

Hanya saja, terdapat beberapa komponen pada kendaraan lama perlu mendapat perhatian lebih karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibandingkan solar konvensional.

Bagi dia, secara teknis, kendaraan diesel lama dengan injeksi mekanis memerlukan perhatian khusus.

Terdapat beberapa komponen yang harus bisa menyesuaikan biodiesel B50 tersebut, seperti selang karet, seal, dan gasket yang berpotensi mengalami degradasi lebih cepat akibat sifat pelarut B50 yang lebih kuat perlu disesuaikan mengikuti rekomendasi bengkel resmi.

Kesiapan implementasi B50 juga perlu ditopang oleh kualitas distribusi bahan bakar dan edukasi yang memadai kepada pengguna kendaraan.

Hal tersebut penting agar manfaat penggunaan biodiesel dapat diperoleh tanpa menimbulkan gangguan pada operasional kendaraan.

Tidak bertumpu pada EV

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan penggunaan B50, menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kendaraan listrik.

Di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang semakin pesat, pemerintah tetap memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam negeri untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

Biodiesel berbasis sawit menjadi salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai target bauran energi nasional, sekaligus mendukung agenda pengurangan emisi karbon.

Penerapan B50 pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak penting bagi sektor energi Indonesia.

Jika program ini berjalan sesuai target, Indonesia bukan hanya mampu menekan impor bahan bakar dan menghemat devisa, hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara dengan kebijakan biodiesel paling progresif di dunia.

Dengan kata lain, mulai pertengahan 2026, Indonesia tidak hanya memasuki era baru bahan bakar diesel.

Akan tetapi, Indonesia juga memasuki fase baru dalam upaya membangun kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang berasal dari dalam negeri.

Sebuah langkah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan ketahanan energi di masa depan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menggunakan biomassa jenis serbuk sorgum, yang merupakan hasil produksi masyarakat, sebagai campuran bahan bakar (co-firing) batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biomassa berbasis masyarakat.

Menurut dia, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, pelibatan masyarakat untuk memproduksi serbuk sorgum ini sebagai wujud nyata sinergi antara sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi sekaligus pemberdayaan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus.

Bernadus mengatakan pemanfaatan tanaman sorgum memberikan nilai tambah yang luas yakni bulirnya mendukung ketahanan pangan, sedangkan batang dan daunnya diolah menjadi serbuk sorgum untuk bahan bakar co-firing batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu.

Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan para petani, program ini turut menjawab tantangan kepastian pasar dengan hadirnya PLN sebagai pembeli siaga (off-taker), yang jelas bagi hasil panen masyarakat.

PLN Indonesia Power berharap sinergi ini dapat terus dijaga dan diperluas agar semakin banyak masyarakat di Kabupaten Sukabumi merasakan dampak ekonomi langsung dari rantai pasok energi hijau, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung implementasi transisi energi bersih di Indonesia.

Bernadus menambahkan keberhasilan program di Pelabuhan Ratu ini menjadi model yang dapat direplikasi di unit-unit PLN IP lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," sebutnya.

Sebelumnya, Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu telah melakukan panen raya tanaman sorgum di Perkebunan Sorgum Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas ini menandai keberhasilan inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025, mulai dari tahap penanaman, masa panen raya hingga pengiriman serbuk sorgum perdana ke PLTU Pelabuhan Ratu.

Langkah strategis ini merupakan gerakan transformatif, yang memadukan sektor pertanian dan energi guna memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo menegaskan Pertamina sangat siap menerapkan mandatori Biodiesel 50 (B50) pada Juli 2026.

“Kami, Patra Niaga, insyaallah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50,” ujar Hari di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Hari menyampaikan bahwa secara infrastruktur, Pertamina memastikan dari Sabang sampai Merauke sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mandatori B50.

Secara volume, tutur dia melanjutkan, tidak ada perubahan dari distribusi pada program mandatori B40.

Hari menjelaskan, perbedaan dari kedua program itu terletak pada perbedaan komposisi rasio, dari yang semula 40 persen campuran minyak kelapa sawit dan 60 persen campuran solar, menjadi 50 persen campuran minyak kelapa sawit dan 50 persen campuran solar.

“Kalau terkait dengan harga, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan,” ujar Hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan B50 yang akan diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bisa mengurangi impor solar jenis C48.

Dia memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang baik.

Per Kamis (18/6), kadar air B50 lebih sedikit bila dibandingkan dengan B40 dan telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, eksavator, dan alat pertanian.

Di sisi lain, kebijakan B50 diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkenalkan Warehouse Hilirisasi Perkebunan dengan inovasi teknologi bioreaktor yang mampu mengubah minyak sawit mentah (CPO) menjadi bahan bakar nabati 100 persen atau B100, dalam Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Gorontalo.

Teknologi bioreaktor tersebut diperkenalkan Kementan melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), bersama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyatakan teknologi tersebut menawarkan solusi energi alternatif berbasis minyak sawit mentah atau CPO untuk menghasilkan biosolar B100.

"Inovasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transisi energi nasional berbasis sumber daya domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak," katanya.

Dia menegaskan pengembangan teknologi hilirisasi perkebunan sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian sektor pertanian Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan energi dan pangan ke depan.

Modernisasi pertanian tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produksi, tambahnya, tetapi juga pada hilirisasi dan pemanfaatan teknologi agar komoditas perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

"Inovasi seperti bioreaktor CPO menjadi B100 adalah contoh nyata bagaimana riset dan teknologi dapat menjawab kebutuhan energi nasional,” ujar Fadjry Djufry.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Warehouse Hilirisasi Perkebunan di ajang PENAS XVII menjadi sarana penting untuk mempercepat transfer teknologi kepada petani, penyuluh, dan pelaku usaha di seluruh daerah.

"Melalui Gelar Teknologi ini, kami ingin memastikan bahwa inovasi tidak berhenti di laboratorium atau pameran, tetapi benar-benar sampai dan dapat diadopsi oleh petani di lapangan. Hilirisasi harus menjadi gerakan bersama agar perkebunan kita semakin berdaya saing dan berkelanjutan," katanya.

Pada hari pertama (Sabtu, 20/6) sebelum acara pembukaan oleh Wapres Gibran dimulai, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau sejumlah stan Gelar Teknologi yang ditampilkan dalam PENAS XVII, salah satu Gelar Teknologi Hilirisasi Perkebunan yang dikemas dalam sebuah Warehouse Hilirisasi Perkebunan.

Beberapa teknologi yang ditampilkan antara lain pengolahan B100 (biosolar) berbahan baku Crude Palm Oil (CPO) serta teknologi produksi Virgin Coconut Oil (VCO) menggunakan metode kering yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain teknologi hilirisasi, Warehouse Hilirisasi Perkebunan juga menampilkan berbagai produk inovatif berbasis komoditas perkebunan yang mendukung program pangan bergizi dan pencegahan stunting.

Produk yang dipamerkan antara lain Minyak Makan Merah, Oleofood Sawit, Jamur Sawit, Gula Merah Sawit, serta berbagai produk pangan berbasis sawit yang kaya akan Vitamin A dan Vitamin E.

Menurut sejumlah pengunjung, kehadiran teknologi bioreaktor CPO menjadi gambaran konkret bagaimana sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dapat berperan lebih luas dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Selain B100, pengunjung juga diperkenalkan pada pengembangan biodiesel bertahap seperti B35 hingga B50 yang tengah didorong pemerintah sebagai bagian dari penguatan bauran energi nasional.

Selain itu, pemanfaatan limbah perkebunan untuk energi terbarukan seperti biogas dan biopelet juga turut menjadi materi edukasi yang menarik perhatian.

Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII yang digelar selama 20 – 25 Juni 2026 di kawasan GORR David-Tony, Desa Hepu Hulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ini menjadi ajang temu karya, inovasi, kemitraan, serta penguatan kolaborasi antara petani, nelayan, penyuluh pertanian, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Wahyudi mengingatkan pentingnya memperhatikan kesiapan teknologi kendaraan serta konsistensi mutu biodiesel menjelang penerapan mandatori B50 pada 1 Juli 2026.

Wahyudi di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan bahwa peningkatan kandungan biodiesel menjadi 50 persen merupakan langkah progresif pemerintah dalam memperkuat transisi energi terbarukan di sektor transportasi.

"B50 merupakan campuran 50 persen solar dan 50 persen biodiesel berbasis sawit. Peningkatan kandungan ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam mendorong energi berkelanjutan," kata Wahyudi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa karakteristik biodiesel yang memiliki viskositas dan densitas lebih tinggi dibandingkan solar murni memerlukan perhatian teknis, terutama bagi pemilik kendaraan diesel.

Ia menjelaskan, kendaraan keluaran terbaru umumnya telah dirancang untuk beradaptasi dengan campuran biodiesel tinggi. Sebaliknya, kendaraan diesel yang lebih lama berpotensi mengalami penurunan performa jika tidak disertai perawatan rutin.

"Karakteristik biodiesel yang lebih kental dapat mempengaruhi proses pembakaran. Pada kendaraan lama, kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan tenaga dibandingkan menggunakan solar murni," jelasnya.

Wahyudi menambahkan penggunaan B50 juga menuntut perhatian ekstra pada kebersihan sistem bahan bakar, terutama pada filter. Selain itu, beberapa komponen berbahan karet pada sistem bahan bakar kendaraan lama berisiko mengalami keausan lebih cepat.

Menurutnya, tantangan utama dalam implementasi B50 bukan terletak pada sisi pengguna, melainkan pada konsistensi kualitas biodiesel yang diproduksi dan didistribusikan.

Ia menekankan bahwa pemerintah dan produsen harus menjamin mutu bahan bakar untuk mencegah oksidasi yang dapat merusak kualitas selama masa penyimpanan.

"Pengguna kendaraan pada dasarnya tidak perlu melakukan penyesuaian khusus. Yang terpenting adalah memastikan kualitas biodiesel yang beredar sesuai standar agar dampak negatif terhadap mesin dapat diminimalkan," tambahnya.

Terlepas dari tantangan teknis tersebut, Wahyudi menilai pengembangan B50 sebagai langkah positif dalam mendukung ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Tujuan utama pengembangan teknologi bahan bakar adalah transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Implementasi B50 merupakan langkah strategis untuk masa depan energi Indonesia," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 . Dalam hal ini, biomassa diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini. Hokkop menjelaskan, Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Senada, anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060. Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata dia.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. "Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

Komut PLN EPI Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi Suplai Biomassa



PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.

PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.