Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan implementasi Program E20 akan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol per tahun. Kebutuhan tersebut muncul seiring upaya pemerintah mengurangi impor bensin melalui pencampuran etanol ke dalam bahan bakar.

Bahlil menjelaskan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 14,3 juta KL. Setelah Kilang Balikpapan beroperasi penuh pada awal 2026, produksi bensin diperkirakan bertambah 5,5 juta KL sehingga impor masih berada di kisaran 20 juta KL.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter. Begitu Kilang Balikpapan kita resmikan pada Januari 2026, produksinya bertambah 5,5 juta kiloliter sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Bahlil, sisa impor tersebut akan ditekan melalui implementasi Program E20. Etanol untuk program itu akan diproduksi dari komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengajak perguruan tinggi berkolaborasi dalam implementasi Program E20. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi diperlukan untuk mendukung pengembangan teknologi sekaligus memperkuat ekosistem produksi bioetanol di dalam negeri.

"Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20, negara yang akan menjadi opteker (penjamin pasar) untuk beli, karena E20 kita butuh 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas optekernya negara daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," ujarnya.

Selain Program E20, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM juga menyiapkan program pengadaan kompor listrik pada 2027 dengan nilai anggaran sekitar Rp600 miliar. Ia mengatakan perguruan tinggi berpeluang ikut mengembangkan produk tersebut.

"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja,"tutup Bahlil.

Pemerintah menyiapkan peluang pasar baru bagi petani tebu, singkong, dan jagung melalui implementasi program bioetanol E20 yang akan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol setiap tahun.

Kebutuhan etanol tersebut dipastikan akan diserap pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bertindak sebagai off taker atau pembeli utama etanol yang diproduksi petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL, maka kita akan menerapkan program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga membuka pasar baru yang lebih pasti bagi hasil produksi pertanian dalam negeri.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus mendorong tumbuhnya industri bioenergi nasional dari hulu hingga hilir.

Program E20 sendiri merupakan kebijakan pencampuran bensin dengan 20 persen etanol yang dikembangkan pemerintah sebagai kelanjutan dari keberhasilan program biodiesel B10 hingga B50 pada sektor solar.

Selain memberikan manfaat bagi petani, program tersebut juga dirancang untuk mengurangi impor bensin yang masih cukup besar setiap tahunnya.

Bahlil mengungkapkan kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

Sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 14,3 juta KL sebelum tambahan produksi dari Kilang Balikpapan.

Setelah kilang tersebut beroperasi penuh, kapasitas produksi bensin nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL sehingga impor diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah menilai penggunaan bioetanol melalui program E20 menjadi salah satu solusi untuk memangkas ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil secara bertahap.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani karena hasil panen mereka memiliki pasar yang jelas melalui skema pembelian pemerintah.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional menuju ketahanan energi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.

Menurutnya, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.

Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok dalam skala besar itu, Bahlil meminta perguruan tinggi turut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas off-taker-nya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat.
Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," ujar Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20. Di mana, pemerintah membutuhkan 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/6).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).

Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026 maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, dibutuhkan 4 juta kiloliter (KL) etanol untuk mendukung implementasi program E20, yakni pencampuran 20 persen etanol pada bensin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta KL, dan dari 40 juta KL itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta KL jadi impornya hampir 25 juta KL," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Namun, seiring beroperasinya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, kapasitas produksi nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL per tahun.

Alhasil, kebutuhan impor bensin RI kini menyusut menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Kendati kebutuhan impor bensin sudah berkurang, namun pemerintah perlu terus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Maka dari itu, disiapkan program E20, yang mengombinasikan bensin dengan etanol dari bahan baku pertanian. "Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL maka kita akan menerapkan program E20, yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL," ucap Bahlil.

Ia memastikan pemerintah bakal bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani maupun pelaku usaha di sektor hulu.

Menurut Bahlil, skema tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor bensin, tetapi juga membuka pasar bagi hasil produksi petani serta mendorong berkembangnya industri bioetanol di dalam negeri.

Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan bahwa kebijakan E20 ditargetkan mulai diterapkan pada 2028.

Kebijakan itu diperkirakan bakal menekan impor bensin hingga 4 juta KL per tahun.

Bahlil menyatakan, pemerintah akan terus mendorong pengurangan impor BBM, termasuk melalui pengembangan energi alternatif berbasis nabati.

Program E20 pun terinspirasi keberhasilan mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40, dan akan berkembang menjadi B50 pada Juli 2026, alias campuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan solar.

"Sekalipun lifting kita katakanlah enggak mencukupi, kita harus konversi dia untuk bauran energi dengan energi nabati. Kalau B50 (campuran solar dengan minyak sawit) bisa memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin tidak?," ucapnya dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, kebijakan penggunaan bensin bercampur etanol bukanlah hal baru, sebab sejumlah negara sudah lebih dahulu menerapkannya, seperti Amerika Serikat dan Brasil.

Bahlil bilang, penerapan campuran etanol ini bertujuan mengurangi impor BBM sehingga kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri dapat ditekan. "Ini terjadi di Amerika, di Brasil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar," ucap dia.

Kita harus konversi untuk mengurang impor. Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan kenapa bensin tidak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan Bioetanal atau E20 guna memangkas impor bensin.

"Kita harus konversi untuk mengurang impor. Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan kenapa bensin tidak," kata Bahlil di Jakarta, Kamis, saat memberi sambutan pada acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026.

Menurut dia, kebutuhan bensin saat ini mencapai 40 juta kilo liter sedangkan untuk produksi di dalam negeri mencapai 20 juta kilo liter sehingga masih ada 20 juta kilo liter yang harus diimpor.

Bahlil mengatakan meskipun lifting di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan, namun impor bensin harus ditekan seminimal mungkin agar tidak menambah beban negara.

Untuk itu, pada 2028-2029 lanjut dia, penerapan Bioetanal E20 harus dijalankan, karena saat ini B50 sudah dapat diterapkan dan ini akan mengurangi impor.

"Dari 20 juta kilo liter bensin dan nanti kita terapkan E20, berarti tinggal 16 juta. Tinggal kita dorong bagaimana bisa meningkatkan lifting untuk menghasilkan bensin," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa negara sudah menggunakan bioetanal untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

"Amerika, Brasil dan beberapa negara lain sudah menerapkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor supaya devisa kita itu tidak keluar," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa saat ini pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak mentah atau lifting dalam negeri, agar dapat mengurangi impor.

"Ada tiga pendekatan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan lifting minyak," kata Bahlil.

ESDM berupaya meningkatkan lifting minyak dengan beberapa cara, seperti penggunaan teknologi kemudian Plan of Development (PoD) yang sudah mangkrak akan dihidupkan kembali.

Selanjutnya, Bahlil menambahkan, dalam rangka meningkatkan produksi maka eksplorasi juga dilakukan kembali, agar cadangan minyak mentah dapat bertambah.

"Mau tidak mau kita melakukan eksplorasi. Kita punya sekitar 120 potensi sumur yang sekarang sudah melakukan tender eksplorasi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung oleh fondasi pertahanan keamanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Ke-8 kluster dengan total 60 program tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, penurunan jumlah orang miskin, ekonomi kerakyatan dan desa, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

“Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” katanya dalam agenda Rakorbangpus (Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat) 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2027 di Jakarta, Kamis.

Untuk kedaulatan pangan, program kerja mencakup 5 ribu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), 4.582 kapal ikan modern, 40 ribu lokasi budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin 14.090 hektare (ha) di Pantura, modeling dan replikasi 2 ribu ha tambak udang terintegrasi, pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu, mete, dan rempah), serta peningkatan produksi daging, susu, dan telur.

Dalam kemandirian energi dan air, mencakup mandatori biodiesel 50 (B50) dan bioetanol 20 (E20), Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1.000 gigawatt (GW), implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM), konversi 6 juta unit motor bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik, pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 juta Sambungan Rumah (SR), lalu peningkatan lifting minyak dan gas bumi 10 small scale green modular refinery and 6 storage (deployable mass model).

Selanjutnya ialah eksplorasi 10 blok migas baru, elektrifikasi 10 ribu desa, Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar terintegrasi, kompor listrik untuk 2-5 juta rumah tangga, optimalisasi 45 ribu sumur minyak masyarakat, optimalisasi lifting di 13.824 sumur tua, serta swasembada air.

Klaster ketiga yaitu pendidikan yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah, bantuan perlengkapan sekolah, 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), studio guru, digitalisasi pendidikan (2 juta papan interaktif digital), 20 Sekolah Garuda Baru dan 80 Sekolah Garuda Transformasi, 514 Sekolah Rakyat, lalu 10 universitas baru; medical university berbasis STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine).

Kemudian juga 500 ribu lulusan SMK go global, akademi olahraga nasional dan pusat pelatihan nasional, peningkatan kesejahteraan guru; transfer langsung tunjangan, dan perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak).

Keempat yaitu kesehatan, mencakup MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; 66 rumah sakit upgrade, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penuntasan tuberkulosis. Kelima adalah hilirisasi dan industrialisasi, yang terdiri dari hilirisasi industri strategis (18 proyek), mobil nasional, motor nasional, ekosistem industri kedirgantaraan, serta pengembangan industri semikonduktor.

Klaster ke-6 yaitu infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana yang mencakup program giant sea wall, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, gerakan ASRI (gentengisasi, pengendalian sampah, penghijauan), 3 juta rumah; 1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah, dan pengembangan jaringan kereta api nasional.

Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa dengan program 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Terakhir adalah penurunan kemiskinan dengan program PRO-KESRA (kesejahteraan rakyat) bantuan sosial terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.

Seluruh agenda delapan klaster tersebut didukung dengan pembangunan pusat data nasional, pemberantasan judi online, pemberantasan penyelundupan, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

“Ambisi ini akan segera diiringi juga dengan langkah yang terukur, yang semata-mata untuk satu tujuan: Pertumbuhan yang mendorong kesejahteraan, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Norman Ginting, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) berkomitmen memperkuat peran organisasi itu dalam mengawal percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) nasional.

Resmi ditunjuk sebagai pimpinan METI pada Senin (4/5/2026), Norman yang juga menjabat sebagai Direktur Proyek & Operasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), bakal memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung agenda strategis energi bersih Indonesia.

“METI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan transisi energi nasional yang terarah dan berdampak nyata,” kata Norman, dikutip Rabu (6/5/2026).

Norman menekankan bahwa pengembangan EBT harus menjadi fondasi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan kapasitas industri dan teknologi nasional.

Menurut dia, transisi energi tidak hanya dipandang sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis energi bersih.

Ke depan, Norman ingin METI menjadi wadah kolaborasi yang mampu mengakselerasi berbagai agenda strategis EBT nasional, mulai dari pengembangan PLTS 100 GW, implementasi bioethanol E20, Sustainable Aviation Fuel (SAF), geothermal, biomassa, co-firing, waste to energy, hingga berbagai inisiatif energi bersih lainnya.

Dia menyebut, pengembangan sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain mendorong pengembangan proyek EBT, METI juga diarahkan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung tumbuhnya ekosistem industri energi bersih nasional. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu berkembang sebagai pengembang, produsen, operator, dan inovator teknologi energi bersih yang berdaya saing.

Dia menjelaskan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan rantai pasok dan industri dalam negeri, agar pengembangan EBT dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja hijau.

“Dengan pendekatan tersebut, transisi energi diharapkan tidak hanya berorientasi pada target lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional.”

Sebagai rumah kolaborasi transisi energi nasional, METI akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan implementasi energi baru terbarukan dan mewujudkan ketahanan energi Indonesia.

Adapun, penunjukan Norman Ginting sebagai “nahkoda” METI sekaligus mencerminkan keseriusan Pertamina Group dalam mendukung agenda transisi energi nasional melalui penempatan salah satu kader terbaiknya untuk memimpin organisasi energi terbarukan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin atau E20 dapat mulai diterapkan pada 2028.

Penerapan ini untuk menekan ketergantungan impor minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E20 terinspirasi dari keberhasilan program mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40 alias campuran 40 persen minyak sawit dengan solar.

"Kalau kita mandatori 20 persen (etanol), berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter (KL)," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari atau setara 39-40 juta KL per tahun.

Sementara produksi minyak domestik baru sekitar 600.000 barrel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor BBM sekitar 1 juta barrel per hari.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi bahan baku etanol yang melimpah, mulai dari singkong, jagung, hingga tebu.

Karena itu, pemerintah menilai program pencampuran etanol dapat menjadi strategi baru dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia pun mengaku telah mempelajari penerapan campuran etanol di Brasil yang sudah lebih dulu menjalankan kebijakan tersebut.

"Bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia," kata Bahlil.

Selain pengembangan E20, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi energi lain untuk mengurangi impor, termasuk pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (elpiji) rumah tangga.

Sebab Indonesia tercatat mengimpor 7,47 metrik ton (MT) elpiji per tahun.

Kondisi ini dikarenakan produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 MT, yang mana cuma memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional.

Apalagi, subsidi elpiji menelan hampir Rp 80 triliun-Rp 87 triliun per tahun dari kas negara.

Teknologi CNG ini pun sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, serta sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi langkah menuju implementasi campuran bensin dengan bioetanol hingga 20% (E20) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa implementasi E20 bukan perkara sederhana. Dalam peta jalan resmi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah baru menargetkan implementasi E10 pada 2028.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan target tersebut bersifat batas minimal. Artinya, ruang untuk mendorong campuran yang lebih tinggi, termasuk E20, tetap terbuka.

"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi E20 terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku bioetanol (feedstock). Eniya menekankan perlunya ekspansi perkebunan dan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan seiring naiknya target blending. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas seperti tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai sumber utama bioetanol.

“Pertumbuhan hulu harus didorong, baik dari sisi tanaman maupun pabrik. Terutama di luar Jawa agar pasokan lebih merata,” kata Eniya.

Upaya percepatan implementasi E20 juga mulai terlihat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan fasilitas baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara.

Inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini mulai dari penyediaan bahan baku oleh sektor perkebunan, pengolahan industri oleh swasta, hingga hilirisasi oleh Pertamina sebagai offtaker energi.

Model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna mempercepat pencapaian target blending.

Belajar dari Biodiesel

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai roadmap bioetanol seharusnya dapat mengacu pada keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan hingga B50.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, mulai dari efisiensi teknologi blending hingga integrasi rantai pasok.

"Performance pivot: bagaimana etanol dapat menggantikan gasoline secara efisien, teknologi pengilangan untuk blending, dan sustainable farming [jagung atau tebu] saat ini blending jagung dan tebu menjadi hal yang krusial seperti di Brasil dan AS," kata Yayan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya ketahanan feedstock yang terintegrasi dengan kebutuhan blending, serta penetapan prioritas penggunaan, misalnya untuk sektor transportasi darat sebagai substitusi bensin atau bahkan pengembangan bioavtur.

Integrasi teknologi juga menjadi faktor kunci, mencakup praktik pertanian berkelanjutan di hulu, teknologi biorefinery di midstream, hingga kesiapan kendaraan berbasis bioetanol di hilir.

Dari sisi pembiayaan, Yayan menyarankan pendekatan bertahap melalui teknologi yang sudah terbukti (low hanging fruit) dengan risiko rendah hingga menengah, serta mendorong pembiayaan domestik.

“Tantangan lainnya adalah sertifikasi, regulasi, dan pembiayaan yang harus selaras,” tambahnya.

Model Klaster dan Tantangan Investasi

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pengembangan bioetanol sebagai langkah strategis yang perlu didorong lebih agresif. Dia mengusulkan model pembangunan pabrik bioetanol modular berbasis klaster di tingkat provinsi atau kabupaten.

Dengan pendekatan ini, investasi dapat ditekan dan distribusi produksi menjadi lebih merata. Menurutnya, wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi besar karena ketersediaan lahan tebu yang luas.

“Hanya perlu pabrik pengolahan bioetanol dan revitalisasi tata kelola tanam agar rendemen dan produktivitas tinggi,” katanya.

Namun, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengakui bahwa investasi tetap menjadi tantangan signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penggunaan komoditas seperti tebu dan jagung harus dikelola agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tantangannya adalah ketersedian lahan yang berkompetisi dengan lahan pangan dan konservasi. Sehingga perlu kebijakan lintas department. Bisa mencontoh Thailand, yang sudah pada posisi E95 dengan harga terjangkau," ucap Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejumlah tantangan implementasi campuran bensin dengan bioetanol 20% atau E20. Salah satunya terkait kesiapan bahan baku.
Implementasi B20 sendiri dikejar pada 2028. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peta jalan yang termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, dalam Kepmen tersebut implementasi E20 memang belum dibahas secara detil.
Adapun dalam beleid itu, pada 2028 baru implementasi E10 yang ditargetkan dieksekusi. Namun, Eniya mengatakan bahwa itu hanya minimal. Artinya, pada 2028 implementasi E10 tetap dikejar.
"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).
Eniya pun mengungkapkan tantangan implementasi E20 adalah penyiapan bahan baku bioetanol. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pembukaan lahan perkebunan dan pabrik. Ini khususnya di luar Jawa.
"Mendukung pertumbuhan hulu di tanaman dan pabrik di lokasi luar Jawa. Makin banyak bahan baku yang harus disediakan," tutur Eniya.
Implementasi E20 sendiri merupakan bagian dari strategi jangka menengah menghadapi krisis energi imbas ketidakpastian global.
Terbaru, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) telah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika pada Senin (27/4/2026).
Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.
Eniya mengatakan, implementasi bioetanol tidak bisa ditunda lagi. Target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur.
"Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, dimana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.
Sinergi ini dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional. Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.
Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.
Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik untuk merealisasikan target campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau bioetanol 20 persen (E20).

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Komitmen pengembangan bioetanol diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika.

Penandatanganan itu mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

“Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

Kolaborasi tersebut, menurut dia, menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Sinergi itu dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter (KL),” ujar CEO Pertamina NRE John Anis.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan, ujar dia.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026