Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dalam penegakan regulasi perlindungan anak di ruang siber dengan memasukkan sekitar 16.000 platform digital ke dalam profil berisiko tinggi jika belum melakukan pendaftaran secara mandiri.

Keputusan ini berimplikasi pada pelabelan otomatis sistem elektronik tersebut sebagai platform yang tidak ramah digunakan oleh anak-anak sekaligus memicu pengetatan pengawasan operasional oleh pemerintah.

Otoritas pengawas ruang digital bergerak cepat untuk mengklasifikasikan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak kunjung memberikan laporan pemenuhan standar Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas). Hingga saat ini baru sebagian kecil pelaku industri digital yang menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi baru tersebut.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan ketimpangan angka kepatuhan ini menunjukkan masih banyak pelaku industri yang belum mengintegrasikan sistem keamanan anak dalam platform mereka. Ketidakhadiran laporan mandiri ini memaksa pemerintah mengambil tindakan preventif demi keselamatan publik.

“Total masih ada 16.000 yang belum mendaftar. Mereka yang belum mendaftar akan otomotif ditetapkan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi,” ujar Alexander saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Alexander juga mengatakan bahwa platform digital terus melakukan deaktivitas akun pengguna yang di bawah 16 tahun. Salah satunya dilakukan oleh META.

Induk Facebook, Instagram, dan Whatsapp itu telah menonaktivkan 185.000 akun sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama platform global lainnya seperti YouTube dan TikTok, total konten yang ditindak telah mencapai kisaran 4,8 juta hingga 4,9 juta unit. Tingginya angka intervensi digital pada tiga platform utama ini memperkuat urgensi penerapan standardisasi perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2026 Komdigi mencatat sebanyak 175 platform digital telah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS hingga 9 Juni 2026.

Self-assessment bagi penyelenggara platform digital tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mulai diterapkan secara penuh pada akhir Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan 175 PLF tersebut berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Komdigi untuk dievaluasi lebih lanjut.

“Sudah tepat tiga bulan sejak PP TUNAS diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Meutya.

Sejumlah platform yang telah menyampaikan hasil self-assessment berasal dari berbagai kategori layanan digital. Pada kategori layanan over-the-top (OTT) atau streaming terdapat Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney+. Sementara itu, kategori gim mencakup Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empires Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.

Adapun pada kategori e-commerce, platform yang telah melaporkan hasil penilaian mandiri antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Sementara pada kategori sistem pembayaran terdapat DANA, GoPay, dan Flip.id. Adapun ChatGPT dan Grab masuk dalam kategori layanan lainnya.

Meutya menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang wajib dievaluasi dalam self-assessment tersebut. Aspek tersebut meliputi identifikasi tingkat risiko platform terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perundungan, kesiapan serta akurasi sistem verifikasi usia, mekanisme moderasi konten, hingga ketersediaan fitur pengawasan orang tua (parental control).

Setelah seluruh dokumen self-assessment diterima, Komdigi akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan antrean laporan yang masuk. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kategori risiko masing-masing platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.

Meutya menjelaskan bahwa karena PP TUNAS menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko yang muncul harus ditelaah secara individual sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah mengukur berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi anak saat menggunakan platform digital.

“Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” katanya.

Menurut Meutya, Indonesia memilih mekanisme yang tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mendorong platform melakukan perbaikan fitur dan tata kelola agar semakin aman bagi pengguna anak. Pendekatan tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial. Dalam pendekatan Indonesia, platform juga didorong untuk melakukan perubahan dan peningkatan sistem perlindungan.

“Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” kata Meutya.

Dia juga mengingatkan platform yang belum menyampaikan hasil self-assessment agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, platform tersebut berpotensi otomatis dikategorikan sebagai platform dengan risiko tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Adapun tenggat akhir penilaian adalah 6 Juni 2026.

PSE nantinya akan dihadapkan dengan lebih dari 50 pertanyaan guna mengetahui profil risiko dari masing-masing platform. Terhadap beberapa tingkatan profil mulai dari rendah hingga tinggi.

Untuk profil risiko tinggi, Komdigi menegaskan bahwa hal itu bukan berarti platform memiliki citra buruk, namun artinya platform tersebut tidak layak dikonsumsi oleh anak.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (1/6/2026).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk platform media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Threads, Meta belum dapat memastikan jumlah akun pengguna di bawah usia 16 tahun yang telah dinonaktifkan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, memastikan pihaknya telah menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan tersebut.

“Belum kami bisa sampaikan update [angkanya]. Jadi kami baru sampaikan juga compliance plan kami kepada Komdigi dan ini sekarang lagi diskusikan,” kata Berni ditemui usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Berni mengatakan pihaknya memastikan akan mematuhi PP Tunas. Saat ini, Meta telah menyampaikan langkah-langkah kepatuhan (compliance) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan masih terus berdiskusi terkait implementasi aturan tersebut.

Dia menambahkan, kolaborasi dan diskusi dengan Komdigi masih terus dilakukan hingga saat ini.

Terkait kemungkinan sudah adanya akun yang diblokir, Berni mengaku belum dapat memberikan jawaban. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi bagian dari diskusi bersama Komdigi terkait compliance plan yang telah disampaikan perusahaan.

“Tapi kalau sudah ada informasi lebih lanjut, tentunya kami akan sampaikan juga,” katanya.

Pihaknya juga memastikan akan mengikuti seluruh proses yang berjalan. Selain itu, Meta berharap hasil terbaik dari proses self-assessment yang dilakukan.

Sejumlah platform Meta yang masuk kategori profil risiko tinggi antara lain Facebook, Instagram, dan Threads. Pada April lalu, Meta akhirnya berkomitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Setelah sempat mendapat sanksi pemanggilan dari Kementerian Komdigi, Meta sepakat melakukan penutupan bertahap dan menonaktifkan akses akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta juga telah mengubah Panduan Komunitas mereka. Platform tersebut mengizinkan pengguna berusia minimal 13 tahun, tetapi kini batas usia minimum dinaikkan menjadi 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Sebelumnya, Meta mengakui tantangan teknis dalam mengeksekusi kebijakan tersebut cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia telah menembus 100 juta akun.

Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik, Rafael Frankel, telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap. Targetnya, pembersihan akun yang tidak memenuhi kriteria usia diharapkan dapat rampung sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji kebijakan lanjutan bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga tenggat 6 Juni 2026.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum Beyond Regulation: Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital di Kantor Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2025).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Sementara itu, seluruh PSE atau platform digital lainnya juga diwajibkan melakukan penilaian mandiri implementasi PP Tunas paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital Indonesia.

Namun secara keseluruhan, Komdigi sebelumnya telah mengungkapkan formula skema denda administratif bagi pelanggaran terhadap implementasi PP Tunas.

Skema denda tersebut menggunakan pendekatan proporsional berbasis indeks pelanggaran serta skala usaha PSE.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran yang menjadi dasar penetapan denda. Keempat komponen tersebut meliputi dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PSE, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

“Kemudian ini ada batas maksimumnya juga, jadi ketika dia usaha mikro maksimumnya Rp100 juta,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan untuk usaha kecil, denda maksimum mencapai Rp500 juta. Sementara itu, untuk skala menengah maksimum Rp10 miliar, dan untuk skala besar atau global dikenakan denda maksimum sebesar 6% dari pendapatan global.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar tersebut. Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat.

Dalam PSE lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari, e-commerce dan marketplace, layanan fintech, perbankan, hingga layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Dengan skema tersebut, Komdigi menargetkan adanya efek jera bagi platform yang tidak patuh terhadap ketentuan. Meski demikian, Mediodecci menegaskan aturan itu masih dalam tahap pembahasan, khususnya terkait mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sedang dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh platform digital untuk segera melakukan penilaian mandiri atau self assessment dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian mandiri tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2026.

“Kami juga izin reminder [mengingatkan] teman-teman platform untuk melaksanakan penilaian mandiri dan menyampaikannya kepada kami melalui sekretariat.tunas@komdigi.go.id,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum dikutip Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas untuk memetakan tingkat risiko platform digital terhadap anak. Menurutnya, kategori risiko tinggi dalam regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum ataupun label negatif terhadap suatu platform.

Hendro menekankan kategori risiko tinggi menunjukkan bahwa suatu platform memiliki tingkat risiko tinggi apabila digunakan oleh anak pada kelompok usia tertentu sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Adapun kategori tinggi berlaku untuk anak usia hingga 18 tahun dengan pendampingan orang tua, kategori menengah untuk usia 16—18 tahun, dan kategori rendah untuk anak di bawah 16 tahun.

Hendro menegaskan prinsip utama dalam PP Tunas adalah memastikan setiap aktivitas anak di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Regulasi itu juga mendorong platform menerapkan pendekatan safety by design dan privacy by design.

Menurut Hendro, tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi ketika mengakses ruang digital.

Dalam implementasinya, Komdigi telah menetapkan sejumlah platform dengan profil risiko tinggi, salah satunya Roblox. Hendro mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kajian internal pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan di Indonesia.

“Di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ. Selain melihat itu, maka kami menetapkan Roblox sebagai salah satu media sosial,” kata Hendro.

Dia menambahkan banyak gim saat ini telah memiliki fitur chat, komunikasi video, live streaming, sistem komunitas, hingga user-generated content yang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Adapun pemerintah menggunakan tujuh indikator dalam menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan cakupan PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Menurutnya, regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia menjelaskan seluruh platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh indikator yang telah ditetapkan pemerintah.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Mediodecci menambahkan PP Tunas membedakan dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis masuk dalam cakupan regulasi. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Jika suatu layanan memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban regulasi.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pembatasan akses yang dapat menjadi indikator suatu platform tidak diperuntukkan bagi anak, seperti autentikasi berlapis maupun persyaratan identitas dan metode pembayaran tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu. Menurutnya, mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 guna memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi dan wajib melakukan penilaian profil risiko.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap alasan platform game Roblox diwajibkan menonaktifkan akun pengguna anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan Roblox telah ditetapkan sebagai platform dengan profil risiko tinggi dalam implementasi PP Tunas meskipun bukan media sosial seperti platform lain yang masuk kategori serupa. Penetapan tersebut menjadi dasar pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Dia menjelaskan penetapan Roblox sebagai platform berprofil risiko tinggi dilakukan berdasarkan kajian internal Komdigi yang mempertimbangkan tingginya jumlah pengguna anak di Indonesia serta adanya dampak terhadap anak di platform tersebut.

“Kami tidak berbicara di luar negeri, untuk di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ,” kata Hendro.

Menurut dia, status profil risiko Roblox dapat berubah sesuai hasil evaluasi dan pembaruan data berbasis bukti maupun dokumen pendukung. Jika dalam penilaian ulang Roblox dinilai memiliki profil risiko rendah, maka platform tersebut berpeluang kembali dapat diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun.

Hendro mengatakan platform game lain yang belum ditetapkan sebagai berprofil risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri terhadap profil risiko layanan mereka. Hasil penilaian tersebut harus disampaikan kepada pemerintah paling lambat 6 Juni 2026 untuk menentukan apakah suatu platform masuk kategori risiko tinggi atau rendah.

Dia menjelaskan, apabila suatu platform nantinya masuk kategori risiko tinggi, maka platform tersebut harus menyesuaikan sistem dan konfigurasi layanan, termasuk membatasi kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap diwajibkan memenuhi ketentuan perlindungan anak lainnya yang diatur dalam PP Tunas. Hendro menuturkan proses penentuan profil risiko dimulai dari penilaian mandiri oleh platform, kemudian diverifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen yang disampaikan.

“Jadi kami memahami bahwa tidak mungkin pemerintah juga harus membuka seluruh rahasia perusahaan yang ada di platform. Namun demikian kami juga memahami tidak fair jika platformnya itu hanya self-declared, maka dari itu perlu diadakan proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjutnya.

Menurut Hendro, pemerintah dapat mempertahankan profil risiko yang diajukan platform game apabila bukti, data pendukung, dan dokumen yang disampaikan dinilai telah menunjukkan kondisi sebenarnya.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk profil risiko tinggi antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mematangkan skema murur bagi jemaah haji Indonesia menjelang fase puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Lewat skema ini, jemaah lanjut usia, risiko tinggi (risti), dan pendampingnya akan langsung diberangkatkan menuju Mina tanpa turun dan mabit di Muzdalifah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Puji Raharjo mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan jemaah di Muzdalifah sekaligus menjaga kondisi kesehatan jemaah rentan selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

“Karena keterbatasan space di Muzdalifah, nanti sebagian jemaah kita yang risiko tinggi, lansia, punya komorbid dan pendampingnya akan langsung kita bawa ke Mina,” ujar Puji di Makkah, Jumat (16/5/2026).

Menurut dia, jemaah yang masuk kategori murur nantinya tetap menjalani wukuf di Arafah, tetapi setelah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Mina menggunakan bus tanpa turun di Muzdalifah.

“Ini yang mereka tidak harus turun di Muzdalifah dan tidak harus menunggu tengah malam untuk melewati Muzdalifah,” katanya.

Sementara itu, jemaah yang dalam kondisi sehat tetap akan menjalani mabit di Muzdalifah sebelum diberangkatkan menuju Mina setelah lewat tengah malam sebagaimana skema reguler.

Puji yang juga menjabat Wakil Penanggung Jawab II PPIH Arab Saudi, menjelaskan bahwa saat ini Satgas Armuzna bersama PPIH masih memfinalisasi mekanisme teknis pelaksanaan murur dan tanazul, termasuk pembagian kategori jemaah serta standar operasional di lapangan.

Koordinasi juga dilakukan dengan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk memastikan seluruh skema berjalan lancar saat puncak haji nanti.

“Kita berharap semua jemaah bisa mengikuti puncak ibadah haji secara normal, sehat, dan tanpa terkendala hal-hal yang menghambat ibadah,” ujarnya.

Menurut Puji, kepatuhan jemaah terhadap arahan petugas menjadi faktor penting dalam kelancaran pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). PPIH tidak ingin persoalan keterlambatan pergerakan dan kepadatan ekstrem seperti musim haji sebelumnya kembali terulang.

“Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang kesiangan keluar dari Muzdalifah atau sampai harus berjalan kaki karena kepadatan,” katanya.

Selain mematangkan skema murur, PPIH juga menyiapkan petugas lebih awal di Arafah dan Mina untuk membantu pengaturan kedatangan jemaah. Sejumlah petugas bahkan disiagakan khusus di Mina sebelum fase Armuzna dimulai agar jemaah tidak tersesat dan dapat langsung menempati tenda sesuai kloter.

“Ada petugas yang memang kita dedikasikan khusus di Mina supaya jemaah tidak tersesat dan bisa terlayani dengan baik,” ujar Puji.

Dia menyebut sebagian petugas yang ditempatkan khusus di Mina merupakan personel berpengalaman yang telah beberapa kali mengikuti operasional haji. Mereka diprioritaskan membantu pelayanan dibanding melaksanakan ibadah haji.

Di sisi lain, PPIH Arab Saudi juga tetap menyiapkan layanan safari wukuf bagi jemaah lansia dan disabilitas. Namun jumlah peserta safari wukuf tahun ini direncanakan lebih sedikit dibanding musim haji sebelumnya.

“Arahan Pak Menteri dan Pak Wamen sekira 300 sampai 400 orang. Tahun lalu sekira 525 orang,” katanya.

Menurut Puji, berkurangnya jumlah peserta safari wukuf menunjukkan proses pengawasan kesehatan jemaah sejak di Indonesia hingga tiba di Arab Saudi kini berjalan lebih ketat. Menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah, Puji kembali mengingatkan jemaah agar menjaga stamina dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas berat seperti umrah berulang kali maupun ibadah sunnah yang menguras tenaga.

Puncak ibadah haji 2026 dijadwalkan dimulai pada 8 Zulhijah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 ketika jemaah mulai bergerak dari Makkah menuju Arafah untuk menjalani wukuf pada 9 Zulhijah.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jemaah haji lansia dan risiko tinggi di Terminal Ajyad, Makkah, untuk mempermudah akses menuju bus shalawat di tengah meningkatnya kepadatan jemaah menjelang puncak ibadah haji 2026.

Jalur prioritas tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Ajyad dan dikhususkan bagi jemaah lansia maupun pengguna kursi roda, terutama yang tinggal di kawasan Misfalah.

Kepala Pos Terminal Ajyad, M. Rif’at Sitorus, mengatakan pengaturan itu dilakukan agar jemaah lansia tidak bercampur dengan antrean umum yang lebih padat dan berisiko menimbulkan dorong-dorongan.

“Untuk pengaturan lansia kita di Terminal Ajyad ada 3 pintu. Pintu 3A itu kita khususkan untuk lansia atau risti,” ujar Rif’at saat ditemui tim Media Center Haji (MCH), Kamis (14/5/2026) malam.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah jemaah lansia tampak duduk di kursi roda sambil didampingi keluarga dan petugas. Mereka diarahkan langsung menuju jalur khusus sebelum naik bus shalawat menuju hotel pemondokan.

Menurut Rif’at, petugas terminal akan membantu mengarahkan jemaah lansia ke rute bus sesuai sektor dan wilayah hotel masing-masing.

“Ketika mereka sudah diarahkan ke pintu 3 khusus lansia, nanti petugas akan mengarahkan ke rute bus yang seharusnya dinaiki,” katanya.

Terminal Ajyad menjadi salah satu titik utama layanan bus shalawat bagi jemaah haji Indonesia yang tinggal di kawasan Misfalah dan sekitarnya. Terminal ini berada di area dekat Masjidil Haram dan melayani arus kepulangan jemaah menuju hotel setelah menunaikan ibadah.

Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah, PPIH juga menerapkan sistem buka tutup akses terminal saat jam sibuk. Pola tersebut dilakukan untuk mengendalikan kepadatan antrean di area keberangkatan bus.

“Sehingga jemaah itu dapat masuk ke dalam bus dengan nyaman. Tidak ada dorong-dorongan, sehingga tidak harus khawatir jemaah tertinggal oleh bus,” ujar Rif’at.

Petugas transportasi tampak berjaga di sepanjang lorong terminal sambil membantu mengatur arus jemaah dan memberikan aba-aba saat proses naik bus berlangsung.

Selain pengaturan jalur khusus lansia, PPIH juga mengingatkan jemaah terkait penghentian sementara operasional bus shalawat setiap Jumat pagi menjelang salat Jumat di Masjidil Haram.

Rif’at mengatakan seluruh operasional bus di Terminal Ajyad akan dihentikan mulai pukul 08.00 waktu Arab Saudi sesuai kebijakan pengamanan otoritas setempat.

“Terminal Ajyad akan ditutup pukul 08.00, jadi tidak ada pergerakan armada bus ke pondokan,” katanya.

Karena itu, jemaah diimbau berangkat lebih pagi menuju Masjidil Haram agar tidak tertahan penutupan terminal dan kepadatan jemaah menjelang salat Jumat.

Saat ini, sebanyak 109 armada bus shalawat telah beroperasi di Terminal Ajyad. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah menuju Makkah.

“Untuk jumlah armada saat ini berjumlah 109 armada yang sudah beroperasi. Dan akan bertambah terus ketika jemaah sudah mulai berdatangan nanti dari Jeddah sampai 140 armada,” tutup Rif’at.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh platform digital untuk segera melakukan penilaian mandiri atauself assessmentdalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian mandiri tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2026.

“Kami juga izin reminder [mengingatkan] teman-teman platform untuk melaksanakan penilaian mandiri dan menyampaikannya kepada kami melalui sekretariat.tunas@komdigi.go.id yang jika melihat regulasinya terakhir adalah di 6 Juni 2026,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat pada Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas untuk memetakan tingkat risiko platform digital terhadap anak. Menurutnya, kategori risiko tinggi dalam regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum ataupun label negatif terhadap suatu platform.

Hendro menekankan kategori risiko tinggi menunjukkan bahwa suatu platform memiliki tingkat risiko tinggi apabila digunakan oleh anak pada kelompok usia tertentu sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Adapun kategori tinggi berlaku untuk anak usia hingga 18 tahun dengan pendampingan orang tua, kategori menengah untuk usia 16—18 tahun, dan kategori rendah untuk anak di bawah 16 tahun.

Hendro menegaskan prinsip utama dalam PP Tunas adalah memastikan setiap aktivitas anak di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Regulasi itu juga mendorong platform menerapkan pendekatansafety by designdanprivacy by design.

Menurut Hendro, tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi ketika mengakses ruang digital.

Dalam implementasinya, Komdigi telah menetapkan sejumlah platform dengan profil risiko tinggi, salah satunya Roblox. Hendro mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kajian internal pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan di Indonesia.

“Di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ. Selain melihat itu, maka kami menetapkan Roblox sebagai salah satu media sosial,” kata Hendro.

Dia menambahkan banyak gim saat ini telah memiliki fiturchat, komunikasi video,live streaming, sistem komunitas, hinggauser-generated contentyang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Adapun pemerintah menggunakan tujuh indikator dalam menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan cakupan PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Menurutnya, regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia menjelaskan seluruh platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh indikator yang telah ditetapkan pemerintah.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Mediodecci menambahkan PP Tunas membedakan dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis masuk dalam cakupan regulasi. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Jika suatu layanan memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban regulasi.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pembatasan akses yang dapat menjadi indikator suatu platform tidak diperuntukkan bagi anak, seperti autentikasi berlapis maupun persyaratan identitas dan metode pembayaran tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu. Menurutnya, mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 guna memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi dan wajib melakukan penilaian profil risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menegaskan penolakannya terhadap undangan diseminasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Sikap tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @presidium_nasional_fib pada Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, FIB memilih tidak menghadiri forum sosialisasi karena menilai substansi aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Menurut FIB, regulasi tersebut juga dinilai berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker dalam praktik kefarmasian. Organisasi itu menegaskan ketidakhadiran mereka bukan sekadar absen dalam forum, melainkan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Selain itu, FIB menilai keikutsertaan dalam forum diseminasi berisiko ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi atau dukungan terhadap aturan yang dipandang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut mereka, hal itu dapat berdampak pada praktik profesi apoteker di lapangan.

Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dia menegaskan bahwa PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 telah melalui tahapan penyusunan yang sesuai prosedur.

Menurut Taruna, proses penyusunan aturan dimulai dari tahap konseptual, kajian akademik, konsultasi publik, harmonisasi, hingga persetujuan dari berbagai pihak. Dia menyebut pembahasan regulasi tersebut tidak hanya melibatkan BPOM, tetapi juga asosiasi profesi, termasuk kalangan apoteker dan farmasi.

“Silakan sampaikan aspirasi kepada kami. Kalau memang ada hal yang perlu diperhatikan, tentu akan kami evaluasi. Yang penting, aturan ini dibuat untuk mengayomi masyarakat luas, terutama untuk memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas obat tetap terjamin,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam keamanan obat adalah distribusi. Distribusi itu, kata dia, mencakup penyimpanan, legalitas produk, hingga kepastian bahwa obat sampai ke masyarakat dalam kondisi yang sesuai standar.

Taruna menuturkan selama ini obat bebas dan obat bebas terbatas telah banyak dijual di berbagai tempat tanpa aturan teknis yang rinci. Karena itu, BPOM menyusun aturan distribusi agar proses penyimpanan dan penyaluran obat memiliki kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

Menurut dia, aturan tersebut saat ini telah resmi diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum. Dengan demikian, peraturan tersebut sudah berlaku meski tetap terbuka untuk dievaluasi jika ada masukan dari masyarakat.

Di sisi lain, Taruna membantah anggapan bahwa kehadiran tenaga terlatih dalam distribusi obat akan mengurangi kewenangan apoteker. Menurut dia, tenaga terlatih hanya ditugaskan pada penanganan obat berisiko rendah dan tidak akan menggantikan kompetensi profesi apoteker.

“Untuk obat berisiko tinggi seperti obat keras, antibiotik, dan obat tertentu, kewajiban adanya apoteker tetap tidak berubah. Apoteker tetap berada pada posisi profesi yang memiliki kompetensi penuh dalam penyiapan dan pengawasan obat-obatan dengan risiko tinggi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tenaga terlatih hanya dibekali kemampuan dasar seperti memahami suhu penyimpanan, tata letak obat, dan cara memastikan produk tidak rusak. Keterampilan tersebut, kata dia, cukup diperoleh melalui pelatihan sederhana dan tidak setara dengan pendidikan profesi apoteker.

“Jadi tenaga terlatih tidak mungkin menggantikan apoteker. Kapasitas dan kualitasnya jelas berbeda. Pekerjaan apoteker tidak akan tergantikan,” tambahnya.

Selain menanggapi polemik PerBPOM, Kepala BPOM juga menyoroti kasus dugaan praktik facelift ilegal oleh finalis Putri Indonesia Riau yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, penindakan terhadap praktik medis ilegal menjadi ranah Kementerian Kesehatan dan kepolisian.

Namun, Taruna menegaskan bahan obat atau kosmetik yang digunakan dalam tindakan tersebut tetap menjadi kewenangan BPOM. Dia mengatakan tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan langkah penanganan dan siap memberikan keterangan ahli apabila perkara itu berlanjut ke pengadilan.

“Kalau ada penggunaan bahan obat atau kosmetik yang tidak sesuai standar, tentu BPOM akan bertindak sesuai kewenangan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti itu, apalagi sudah ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan seluk-beluk verifikasi pengguna anak yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang perlu dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Verifikasi pengguna anak telah diatur dalam Pasal 7 PM Tunas, di mana platform tidak dapat sekadar membiarkan pengguna mencentang pernyataan usia di atas 13 tahun tanpa bukti yang memadai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan PSE harus memastikan adanya mekanisme verifikasi dengan menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna.

Menurutnya Komdigi juga telah bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik untuk menyiapkan teknologi operasional yang andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

“PP Tunas tidak berdiri sendiri. Regulasi ini merupakan bagian dari tata kelola digital kita,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun berikut ketentuan verifikasi pengguna anak sesuai Pasal 7 PM Tunas:

- PSE wajib menyediakan mekanisme verifikasi bagi pengguna anak.

- PSE harus menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna sesuai dengan batas minimum Produk, Layanan, dan Fitur (PLF).

- Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tertentu.

- Teknologi verifikasi dapat dikembangkan sendiri oleh PSE atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga penyedia layanan teknologi.

- PSE wajib memastikan teknologi verifikasi yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kerja sama dengan pihak ketiga harus menjamin pelindungan anak serta keandalan teknologi yang digunakan.

- Menteri berwenang menetapkan teknologi verifikasi yang dinilai andal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Pendaftaran Akun Anak

Selain itu, Komdigi juga mengelompokkan pendaftaran akun anak ke dalam tiga kategori usia diantaranta anak di bawah usia 13 tahun dapat memiliki akun hanya pada PLF yang secara khusus dirancang untuk anak dan memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua.

Lalu untuk anak usia 13 hingga di bawah 16 tahun hanya dapat memiliki akun pada PLF dengan profil risiko rendah, juga dengan persetujuan orang tua.

Sementara bagi remaja usia 16 hingga di bawah 18 tahun dapat mengakses PLF dengan profil risiko tinggi, tetap dengan persetujuan orang tua.

Lustarini menjelaskan kategori profil risiko tidak menunjukkan kualitas aplikasi. Profil risiko tinggi bukan berarti aplikasi tersebut buruk, melainkan karena tidak dirancang untuk anak, sehingga target penggunanya bukan anak-anak.

“Profil risiko tinggi itu berarti tidak diperuntukkan bagi anak, sehingga memang perlu ada pembatasan,” jelasnya.

Media Sosial Masuk Kategori Risiko Tinggi

Berdasarkan Pasal 30 PM Nomor 9 Tahun 2026, layanan jejaring sosial dan media sosial secara default termasuk dalam kategori profil risiko tinggi. Artinya, sejak awal platform-platform tersebut dianggap memiliki potensi risiko besar bagi anak, kecuali jika penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya melalui penilaian khusus.

Lustarini menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada karakteristik media sosial yang membuka berbagai potensi risiko. Pertama, platform memungkinkan interaksi dengan siapa saja, termasuk pihak yang identitasnya tidak jelas, baik melalui pesan pribadi maupun ruang publik seperti komentar dan forum.

Kedua, media sosial memungkinkan interaksi banyak pengguna secara bersamaan, sehingga dinamika percakapan menjadi kompleks dan sulit dikendalikan.

Ketiga, pengguna dapat mengunggah konten sendiri, sehingga berperan sebagai produsen informasi. Namun, moderasi konten belum sepenuhnya efektif, sehingga konten yang tidak sesuai, termasuk untuk anak, masih dapat lolos.

Selain itu, perbedaan standar moderasi antarnegara dan budaya menyebabkan perlindungan tidak selalu konsisten, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna, khususnya anak-anak.

“Jadi ada beberapa risiko yang muncul akibat konfigurasi teknis media sosial, seperti risiko kontak, risiko konten, risiko ketergantungan, dan risiko sebagai konsumen. Jumlahnya sangat banyak,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan berarti platform tersebut buruk, melainkan tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan ketika suatu penyelenggara sistem elektronik (PSE) dinyatakan memiliki profil risiko tinggi, hal itu tidak serta-merta menunjukkan produknya berbahaya.

“Jadi ada semacam apa ya moral judgment di masyarakat, ‘Oh dia profil risiko tinggi berarti dia berbahaya nih buat kita.’ Nggak, belum tentu,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Mediodecci menjelaskan suatu layanan seperti media sosial dapat dikategorikan berisiko tinggi karena memang tidak didesain untuk anak-anak. Oleh karena itu, penilaian risiko tidak dimaksudkan untuk menilai baik atau buruknya suatu produk digital, melainkan untuk menentukan apakah layanan tersebut ditujukan bagi anak atau bukan.

Jika suatu platform dinilai memiliki risiko tinggi terhadap anak, hal itu menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak dirancang untuk mereka sehingga perlu menetapkan batas usia minimum pengguna.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube yang telah dikategorikan berisiko tinggi.

Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat. Dalam lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan teknologi finansial (financial technology/fintech), perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu. Dia merinci industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar. Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus

“Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.