Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. Hasil itu diperoleh melalui upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, Rabu (24/6), Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

"Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," kata Kuntadi dilansir dari keterangan resminya, Kamis (25/6).

Menurut dia, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan.

Ia menjelaskan Badan Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 memiliki tugas menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

[Gambas:Youtube]

Meski baru berusia dua tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi Rp19,6 triliun pada 2025.

Tahun ini, BPA menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga Juni 2026, setoran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.

Dia mengatakan, saat ini BPA mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun berada di bawah pengendalian penuh BPA.

Untuk terus mengoptimalkan kinerja, BPA juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melacak aset para terpidana, terutama yang berasal dari tindak pidana yang telah lama terjadi. Melalui satuan tugas tersebut, BPA menorehkan capaian penting dalam penelusuran aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil.

Menurut Kuntadi, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Selain itu, BPA juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelelangan aset yang diselenggarakan Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis barang rampasan sekaligus memastikan aset tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor. Sebanyak Rp51,6 miliar di antaranya merupakan milik Eddy Tansil.

Kepala BPA Kejagung RI, Kuntadi, dalam sambutannya di Kantor BPA Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026), menyampaikan bahwa dari hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA), sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar.

Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

"Dari angka tersebut, terdapat Rp19.124.065.000 merupakan uang rampasan yang harus dikembalikan kepada korban kejahatan," ucapnya.

Dia menyampaikan PNBP dari hasil lelang mencapai Rp978 miliar. Dia menambahkan BPA berhasil menelusuri aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

"Dalam kesempatan ini juga dapat kami laporkan bahwa PPA berhasil melakukan penelusuran aset atas nama terpidana Eddy Tansil berupa uang sebanyak Rp51.682.537.000, serta kami berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30.998.000.000," jelasnya.

Oleh karena itu, total uang tunai yang diserahkan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp1,02 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh tas rampasan terkait terpidana kasus megakorupsi tata kelola timah, Harvey Moeis, yang diberikan kepada istrinya, Sandra Dewi, telah laku dilelang pada BPA Fair 2026.

Total, ada 55 lot tas bermerek dari Chanel, Hermès, Dior, hingga Balenciaga yang dilelang dalam acara tersebut. Dari puluhan lot itu ada yang dijual satuan dan paketan.

Kepala BPA, Kuntadi, menyatakan seluruh tas dan perhiasan yang dilelang dalam BPA Fair sudah habis terjual.

"Tas dan perhiasan, alhamdulillah laku semua. Habis," ujar Kuntadi di Kantornya, Kamis (21/5/2206).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pelelangan pada Kamis (21/5/2026), terlihat puluhan tas mewah disimpan di etalase dalam ruang kaca khusus.

Kemudian, dari yang tadinya masih ada keterangan tas dan harga limit, kini semuanya sudah berlabel sold. Selain itu, sejumlah perhiasan juga turut dipamerkan dalam ruang kaca itu.

Sementara itu, Kuntadi menyatakan mobil-mobil mewah Harvey Moeis masih belum dilelang. Sebab, nilai lelang mobil Rolls-Royce, Ferrari hingga Mini Cooper Harvey masih dalam proses penentuan. Oleh sebab itu, mobil tersebut baru dieksekusi pada pelelangan selanjutnya.

"Itu next pelelangan yang depan," pungkasnya.

Sekadar informasi, BPA telah melelang 300 dari 308 barang yang dilelang. Total, barang rampasan yang telah terjual sesuai total limit mencapai Rp922 miliar.

Sementara itu, kenaikan harga hasil lelang BPA Fair mencapai Rp74,7 miliar. Dengan begitu, total pelelangan dalam kesempatan ini mencapai Rp997 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI telah memamerkan aset rampasan terkait dengan perkara megakorupsi yang menyeret Harvey Moeis.

Aset-aset itu ditampilkan dalam ajang lelang BPA Fair di Kantor BPA, Jakarta Selatan, yang dimulai pada hari ini, Senin (18/5/2026), sampai dengan Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pelelangan, tampak sejumlah mobil mewah yang dipamerkan pada BPA Fair. Mobil mewah yang mejeng dalam acara tersebut mulai dari Ferrari, Rolls-Royce (RR), Lexus, hingga Mini Cooper.

Namun, mobil-mobil tersebut masih dalam kondisi coming soon atau belum dilelang. Sebab, kata Kepala BPA, Kuntadi menyatakan khusus mobil dengan keterangan "coming soon" belum dilelang lantaran nilainya masih didiskusikan.

“Rolls-Royce? Oh, yang ini, coming soon, kan memang belum dinilai. Ya, nanti kalau sudah penilaiannya seperti yang di luar itu, kan proses penilaian. Nanti setelah selesai penilaian itu baru masuk tahap penjualan," kata Kuntadi di Kantor BPA, Senin (18/5/2026).

Kemudian, BPA juga turut menampilkan puluhan tas mewah bermerek Hermes, Dior, Chanel, dan Louis Vuitton, serta sejumlah perhiasan yang dirampas dari Harvey Moeis.

Puluhan aset mewah milik Harvey Moeis untuk istrinya, Sandra Dewi, itu dipajang khusus dalam ruangan kaca BPA Fair. Tas-tas dan perhiasan ditata rapi dalam etalase acara tersebut.

"Ya, ini kan sekarang sedang ditawarkan, sedang dijual. Ya itu ada di galeri situ kan ada," pungkasnya.

Sekadar informasi, info lelang BPA Fair terlampir di situs bpafair.com. Harga lelang dan nilai jaminan uang pada setiap barang tertera di situs tersebut.

Adapun, peserta lelang juga wajib memiliki akun yang dibuat di situs bpafair.com. Setelah itu, masyarakat dapat memilih barang yang akan diikuti lelang dengan menyimpan uang jaminan.

Di samping itu, BPA Kejagung RI juga siap membantu masyarakat yang kebingungan saat mendaftar lelang ini melalui stan yang tersedia di BPA Fair.

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini menyebut mengonsumsi air dari galon guna ulang berusia tua ibarat “minum kimia”.

Hal tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum dengan Kementerian Perindustrian pada Rabu (4/2/2026).

Sontak, pernyataan tersebut memicu perhatian di tengah masyarakat. Pertanyaannya, jika risiko paparan bahan kimia berbahaya dari galon tua itu nyata, lalu apa solusinya?

Di tengah kekosongan regulasi yang membatasi usia pakai galon guna ulang berbahan polikarbonat, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) memikul tanggung jawab tersebut.

Sejumlah pakar dan lembaga perlindungan konsumen menyuarakan langkah konkret yang dapat segera diterapkan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak produsen AMDK untuk beritikad baik menarik galon tua dari peredaran tanpa menunggu paksaan hukum. Anggota BPKN Fitrah Bukhar menegaskan ini adalah seruan moral.

“Produsen punya tanggung jawab moral menjaga kesehatan konsumen, apalagi air minum termasuk hajat hidup orang banyak,” kata Fitrah dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (17/2/2026).

Desakan BPKN muncul setelah investigasi Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menemukan 57 persen galon yang beredar di Jabodetabek sudah berusia lebih dari dua tahun. Bahkan, galon berusia 13 tahun masih dijual bebas di wilayah Bogor.

Sambil menunggu kesadaran produsen, konsumen juga diimbau untuk proaktif melindungi diri. Ketua KKI, David Tobing menyerukan agar masyarakat tidak lagi pasrah saat menerima galon yang kondisinya sudah tidak layak.

“Konsumen itu mempunyai hak untuk memilih. Karena harganya sama, galon baru dan galon tua itu harganya sama. Jadi konsumen berhak menolak, minta yang baru,” ujar David.

David memaparkan, ciri galon tua bisa dikenali dari tampilannya. Menurutnya, rata-rata galon tua itu buram dan kusam. Kondisi ini juga menandakan penurunan kualitas plastik yang berpotensi melepaskan zat berbahaya ke dalam air minum.

“Karena lebih buram dan kusam, galon itu lebih berpotensi bahaya atau menimbulkan penyakit,” tambahnya.

Selain itu, langkah lain yang bisa dilakukan konsumen adalah memeriksa kode produksi yang biasanya tertera di bagian dasar galon. Dari kode tersebut, konsumen dapat mengetahui tahun pembuatan galon.

Ahli polimer dari Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid, menyarankan batas aman pemakaian galon guna ulang hanya sekitar 40 kali pengisian ulang atau setara satu tahun.

“Lebih dari itu, risiko migrasi BPA akan makin tinggi,” ujar Prof Chalid.

Dengan mengetahui usia galon, konsumen dapat memutuskan untuk menolak galon yang sudah melampaui batas tersebut.

KKI dan BPKN berharap, keberanian konsumen dalam menolak galon tua akan menekan peredaran galon tidak layak sekaligus mendorong produsen untuk menjaga standar keamanan demi kesehatan masyarakat.

Bagi konsumen yang menerima galon tua, KKI membuka kanal pengaduan di website resminya sementara BPKN melalui call center 08153153153.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk jaksa Kuntadi menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.179/TPA 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejagung RI.

Informasi pada surat itu juga telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.

"Benar [Kuntadi ditunjuk Presiden jadi Kepala BPA Kejagung]," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (26/11/2025).

Melalui penunjukan ini, Kuntadi bakal menggeser posisi Amir Yanto selaku Kepala BPA yang memasuki masa pensiun.

Adapun, Anang mengungkap bahwa mantan Dirdik Jampidsus Kejagung itu bakal menjalani pelantikan sebagai Kepala BPA pada besok Kamis (26/11/2025).

Selain Kuntadi, jaksa Syarief Sulaeman Nahdi dan Nurcahyo Jungkung Madyo juga bakal menjalani pelantikan besok.

Syarief selaku Asisten Khusus Jaksa Agung bakal menjabat Dirdik Jampidsus Kejagung RI menggantikan Nurcahyo. Sementara, Nurcahyo bakal dimutasi menjadi Kajati Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Iya [Kuntadi, Nurcahyo hingga Syarief dilantik besok]," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraup tambahan penerimaan Rp1,75 triliun berkat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Realisasi ini tercatat hingga 21 November 2025.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan penambahan itu sejalan dengan kenaikan kepatuhan pembayaran pajak sebesar 20,22 persen.

"Kami catat angka sampai dengan 21 November Rp1,75 triliun. Kenaikan 20,22 persen pada 2024 di periode yang sama di sektor NPWP melalui satgas PKH yang sebelum Rp25,8 triliun di 2024, di periode yang sama Rp31 triliun," ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/11).

Tambahan penerimaan ini berasal dari pemeriksaan PBB sebesar Rp180 juta, dari hasil pengawasan pajak Rp138,4 miliar dan yang paling besar, tercatat dari percepatan pelunasan utang pajak sebesar Rp1,6 triliun.

"Jadi, kalau kita hitung total dampak satgas PKH bulanan (sampai 21 November) sebesar Rp1,75 triliun," jelasnya.

Selain itu, Bimo juga melaporkan realisasi pembayaran dari 201 penunggak pajak. Di mana, sudah ada 104 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp11,48 triliun hingga 20 November 2025.

"Tindak lanjut 201 wajib pajak penunggak pajak terbesar untuk percepatan pencairan tunggakan, kami lakukan tagihan aktif dan lakukan sinergi di unit eselon 1 Kemenkeu, OJK, dan aparat penegak hukum dan jamdatun dan BPA terhadap WP bersinggungan dengan permasalahan hukum," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal segera melakukan lelang aset terpidana Harvey Moeis dalam kasus megakorupsi timah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset milik Harvey Moeis yang disita pihaknya telah berstatus barang rampasan.

Pasalnya, status hukum Harvey saat ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Adapun, barang rampasan dari suami Sandra Dewi itu bakal diserahkan ke Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Aset yang sudah disita dan sudah berkekuatan hukum/inkrah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti," ujar Anang saat dihubungi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, setelah diserahkan ke BPA nantinya aset Harvey Moeis itu bakal diperhitungkan nilai asetnya dan dilakukan pelelangan. Hasilnya, aset tersebut bakal disetor ke kas negara sebagai pembayaran pengganti.

"Akan diserahkan oleh Tim JPU eksekutor kepada Badan PPA untuk dilakukan penilaian nilai aset tersebut dan setelah itu dilakukan pelelangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Harvey terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Dia kemudian divonis 6,5 tahun dalam perkara itu.

Kemudian, pada persidangan kasasi, hakim agung pada MA telah memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun. Selain itu, suami Sandra Dewi itu juga dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar.

Adapun, aset terkait Harvey yang telah dirampas oleh negara yakni aset bangunan, puluhan tas mewah, perhiasan, hingga sejumlah kendaraan mewah.