Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan atas hak-hak normatif pekerja sekaligus kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

“Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

“Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Cris.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda atau duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujar dia.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan MK.

“Sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. Hasil itu diperoleh melalui upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, Rabu (24/6), Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

"Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," kata Kuntadi dilansir dari keterangan resminya, Kamis (25/6).

Menurut dia, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan.

Ia menjelaskan Badan Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 memiliki tugas menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

[Gambas:Youtube]

Meski baru berusia dua tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi Rp19,6 triliun pada 2025.

Tahun ini, BPA menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga Juni 2026, setoran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.

Dia mengatakan, saat ini BPA mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun berada di bawah pengendalian penuh BPA.

Untuk terus mengoptimalkan kinerja, BPA juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melacak aset para terpidana, terutama yang berasal dari tindak pidana yang telah lama terjadi. Melalui satuan tugas tersebut, BPA menorehkan capaian penting dalam penelusuran aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil.

Menurut Kuntadi, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Selain itu, BPA juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelelangan aset yang diselenggarakan Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis barang rampasan sekaligus memastikan aset tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor. Sebanyak Rp51,6 miliar di antaranya merupakan milik Eddy Tansil.

Kepala BPA Kejagung RI, Kuntadi, dalam sambutannya di Kantor BPA Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026), menyampaikan bahwa dari hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA), sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar.

Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

"Dari angka tersebut, terdapat Rp19.124.065.000 merupakan uang rampasan yang harus dikembalikan kepada korban kejahatan," ucapnya.

Dia menyampaikan PNBP dari hasil lelang mencapai Rp978 miliar. Dia menambahkan BPA berhasil menelusuri aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

"Dalam kesempatan ini juga dapat kami laporkan bahwa PPA berhasil melakukan penelusuran aset atas nama terpidana Eddy Tansil berupa uang sebanyak Rp51.682.537.000, serta kami berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30.998.000.000," jelasnya.

Oleh karena itu, total uang tunai yang diserahkan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp1,02 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pro pekerja yang seimbang antara kepentingan tenaga kerja, keberlangsungan usaha, dan daya saing nasional.

“Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat, produktif, dan kompetitif,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh ialah penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi di masing-masing daerah.

Pemerintah, katanya, juga menata kembali pengaturan upah minimum sektoral agar tercipta keadilan bagi pekerja di sektor-sektor dengan karakteristik dan tingkat risiko kerja yang berbeda.

Di sektor ekonomi digital, pemerintah turut memperkuat pelindungan bagi pengemudi dan kurir daring melalui peningkatan Bonus Hari Raya (BHR).

Besaran BHR pun ditetapkan paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pekerja platform digital terhadap perekonomian nasional.

“Pelindungan sosial bagi pekerja informal juga terus diperluas melalui kebijakan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Kebijakan ini mencakup pengemudi daring, kurir, petani, nelayan, pedagang, hingga peternak,” kata Cris menjelaskan.

Pemerintah, lanjutnya, memperkuat manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, di sektor perumahan, lebih dari 274 ribu unit rumah subsidi disiapkan agar pekerja memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dalam bidang regulasi, pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terpadu melalui pembentukan Satgas Debottlenecking, penguatan sistem peringatan dini PHK, dan peningkatan pemantauan terhadap sektor-sektor terdampak.

Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperkuat melalui program pelatihan vokasi nasional bagi 70 ribu lulusan SMA/SMK/MA pada 2026, serta program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi guna mempercepat transisi ke dunia kerja.

Adapun pemerintah juga menyediakan pelatihan produktivitas dan sertifikasi Ahli K3 Umum gratis bagi 4 ribu pekerja, serta perluasan kesempatan kerja melalui bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan pengembangan koperasi pekerja sebagai alternatif penguatan ekonomi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara menanggapi laporan serikat pekerja terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan 10 perusahaan tiga bulan mendatang atau Juli 2026.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih dalam terkait kabar PHK tersebut demi merumuskan kebijakan yang pas.

"Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas," ujar Cris di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (29/4) dikutip Detikfinance.

Cris juga membenarkan ada beberapa perusahaan yang membuat pengaduan soal ancaman PHK. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang melakukan audiensi.

Ia hanya menjelaskan beberapa laporan dari perusahaan yang terpukul oleh perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Teluk. Perang tersebut melambungkan harga energi global dan berdampak pada bisnis di Indonesia. Perusahaan yang mengadu ke Kemnaker di antaranya industri plastik dan gas.

"Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut perang Timur Tengah.

Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai mengajak pekerjanya untuk berdiskusi soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4).

Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang dan lokasinya tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.

Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini karena industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak.

Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan alasan Provinsi Aceh tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan tetap menggunakan besaran UMP tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Aceh yang tengah terdampak bencana, sehingga situasinya dinilai berbeda dibandingkan sejumlah provinsi lain.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan tingkat keparahan bencana yang dialami Aceh menjadi faktor pembeda dibandingkan daerah lain yang juga terdampak.

"Bukankah kita semua paham bahwa bencana di Aceh lebih parah ya dari Sumbar dan Sumut?" ujar Indah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/12).

Ia menjelaskan meskipun Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga menghadapi bencana, kondisi Aceh dinilai lebih berat sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penetapan upah minimum.

Dari sisi regulasi, Indah menyebut kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

"Mengacu pada UU 6/2023 Pasal 88F," tambah Indah.

Dalam Pasal 88F UU Cipta Kerja disebutkan dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dari formula umum.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan UMP di daerah dengan kondisi khusus, termasuk wilayah yang terdampak bencana.

Sementara itu, Pasal 88D UU yang sama mengatur upah minimum pada prinsipnya dihitung menggunakan formula tertentu dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 88E menegaskan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi juga menjelaskan kondisi bencana menjadi pertimbangan utama Pemerintah Provinsi Aceh untuk tidak menetapkan UMP baru pada 2026.

"Aceh karena sedang mengalami bencana sehingga menggunakan UMP tahun lalu," ujar Cris, Senin (29/12), melansir CNBC Indonesia.

Selain Aceh, Kemnaker mencatat Papua Pegunungan juga belum menetapkan UMP 2026 secara final. Hingga kini, penetapan upah minimum di wilayah tersebut masih menunggu keputusan kepala daerah.

Di luar dua wilayah tersebut, proses penetapan UMP 2026 secara nasional pada umumnya telah rampung. Mayoritas provinsi telah menetapkan besaran upah minimum untuk tahun depan.

Secara keseluruhan, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Rekapitulasi menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional sebesar Rp5.729.876 per bulan, sementara UMP terendah tercatat di Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386.

Dari sisi kenaikan, Sulawesi Tengah mencatatkan kenaikan UMP tertinggi, yakni sebesar 9,08 persen atau setara Rp264.565 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Papua Tengah tercatat tidak mengalami kenaikan UMP dan tetap menggunakan besaran yang sama seperti 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk jaksa Kuntadi menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.179/TPA 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejagung RI.

Informasi pada surat itu juga telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.

"Benar [Kuntadi ditunjuk Presiden jadi Kepala BPA Kejagung]," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (26/11/2025).

Melalui penunjukan ini, Kuntadi bakal menggeser posisi Amir Yanto selaku Kepala BPA yang memasuki masa pensiun.

Adapun, Anang mengungkap bahwa mantan Dirdik Jampidsus Kejagung itu bakal menjalani pelantikan sebagai Kepala BPA pada besok Kamis (26/11/2025).

Selain Kuntadi, jaksa Syarief Sulaeman Nahdi dan Nurcahyo Jungkung Madyo juga bakal menjalani pelantikan besok.

Syarief selaku Asisten Khusus Jaksa Agung bakal menjabat Dirdik Jampidsus Kejagung RI menggantikan Nurcahyo. Sementara, Nurcahyo bakal dimutasi menjadi Kajati Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Iya [Kuntadi, Nurcahyo hingga Syarief dilantik besok]," pungkasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran program magang bergaji UMR jilid 2 pada Kamis (6/11) bagi lulusan baru (fresh graduate) mulai dari D-1 hingga S-1 mulai hari ini melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan penyelenggara Program Pemagangan Batch II mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.

"Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta," ujar Cris melalui keterangan resmi.

Cris menambahkan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch II terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor Food and Beverages, Industri Kreatif dan Digital, Komunikasi dan Informasi, Industri, Sektor Publik, Pariwisata, Logistik dan Transportasi, Pertanian, hingga Jasa.

Pada Batch II ini, Kemnaker menargetkan lebih dari 80 ribu peserta. Setelah, pada batch 1 lalu ditargetkan 20 ribu orang sehingga total jumlah peserta tahun ini bisa mencapai 100 ribu orang.

"Pak Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch II adalah sebagai berikut:

• 6 - 14 November 2025: Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan

• 14 - 20 November 2025: Seleksi Calon Peserta Pemagangan

• 21 November 2025: Pengumuman dan Penetapan Peserta Pemagangan

• 24 November 2025: Pelaksanaan Program Pemagangan (Batch II)

Sunardi mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat kompetensi tenaga kerja dan mendukung peningkatan produktivitas nasional.

"Program Pemagangan Nasional bukan hanya memberikan pengalaman kerja nyata, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan momentum penting ini," jelas Sunardi.

Garut, Jawa Barat (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan pihaknya memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengendalian gratifikasi.

Cris, dalam keterangannya yang diterima di Garut, Jawa Barat, Kamis, mengatakan penguatan tersebut meliputi optimalisasi perangkat pengendalian, penyebaran pesan melalui berbagai kanal media, penyelenggaraan e-learning, sosialisasi berkelanjutan, pemetaan titik rawan gratifikasi, mitigasi risiko, peningkatan kualitas pelaporan, serta berbagai inovasi dalam upaya pencegahan.

“Ke depan tentunya kami akan terus memperbaiki dan memperkuat pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin,” ujar dia.

Adapun Kemnaker baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Peringkat Terbaik ke-2 Program Pengendalian Gratifikasi pada kategori Kementerian/Lembaga tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian ini Cris sebut menjadi bukti nyata komitmen Kemnaker dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia pun melanjutkan, pengendalian gratifikasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari nilai dasar aparatur negara yang harus dijaga bersama dan hal ini sudah menjadi perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga integritas organisasi. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa budaya anti-gratifikasi telah menjadi komitmen bersama,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menilai penghargaan dari KPK tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi Kemnaker untuk terus meningkatkan integritas organisasi.

Cris mengatakan tantangan ke depan semakin kompleks sehingga pengendalian gratifikasi harus diperkuat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar proses deteksi dan pelaporan semakin efektif.

Penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi Kemnaker untuk memperluas budaya anti-gratifikasi hingga ke seluruh unit pelaksana teknis, termasuk balai latihan kerja, satuan kerja, dan layanan publik di daerah.

Cris menuturkan bahwa konsistensi pegawai dalam menolak dan melaporkan gratifikasi merupakan faktor utama tercapainya prestasi tersebut.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto menegaskan Kemnaker berkomitmen penuh mendukung program nasional pencegahan korupsi sebagaimana diarahkan pemerintah dan KPK.

Ia menilai keberhasilan pengendalian gratifikasi akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan ketenagakerjaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) menjalin sinergi strategis guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan, serta memperkuat penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan pada Jumat (24/10).

Kesepakatan yang diresmikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi bersama SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sekjen Cris Kuntadi menyampaikan bahwa Kemnaker berkomitmen memperluas kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target Asta Cita. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan.

"Kami menyambut baik dukungan Bank Mandiri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan beriringan untuk menyejahterakan rakyat," ujar Cris.

Ia berharap, kerja sama ini dapat segera diwujudkan melalui program konkret, seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, fasilitasi wirausaha muda, hingga pembiayaan mikro bagi tenaga kerja produktif di berbagai daerah.

Di kesempatan yang sama, SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemnaker bekerja sama dengan Bank Mandiri.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kemnaker, dan masing-masing kita berkomitmen untuk menjalankan kesepahaman bersama ini dengan sebaik-baiknya," pungkas Dadang.

Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab di setiap unit kerja.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemnaker telah meraih peringkat pertama dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode Semester I Tahun Anggaran 2025 lingkup KPPN Jakarta VII.

Cris menilai penghargaan ini menjadi refleksi nyata dari komitmen PPSDM dalam mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa PPSDM mampu menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab. Ini menjadi contoh positif bagi unit kerja lainnya,” ujar Cris.

Ia menambahkan, prestasi ini merupakan buah dari sinergi dan kerja kolektif seluruh tim di lingkungan PPSDM dan Kemnaker. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan yang andal.

Lebih lanjut, Cris menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sebatas kepatuhan administratif, tetapi juga harus memberi nilai tambah bagi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM.

Menurutnya, inovasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan yang efektif dan relevan dengan tuntutan zaman.

“Prestasi ini menjadi pijakan untuk terus berinovasi dalam membangun sistem keuangan yang makin modern, profesional, dan berdampak luas,” katanya lagi.

Kepala PPSDM Kemnaker Muhammad Arif Hidayat menyebut capaian ini menjadi motivasi bagi PPSDM untuk terus berinovasi dalam mendukung visi Kemnaker menuju birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat sistem pelaporan yang transparan serta akuntabel,” ujar Arif.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat kapasitas SDM dengan memanfaatkan teknologi digital agar setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia,” katanya pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru perguruan tinggi untuk segera mendaftar dalam Program Magang Nasional. Pasalnya, pendaftaran calon peserta akan resmi ditutup malam ini, Rabu (15/10) pukul 23.59 WIB. Adapun pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara magang telah berakhir sehari sebelumnya, pada 14 Oktober 2025.

"Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Biro Humas, Rabu (15/10).

Dia menegaskan bahwa program ini ditujukan bagi lulusan diploma (D1-D4) dan sarjana (S1) yang baru lulus maksimal satu tahun terakhir.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan, hingga Rabu 15 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang. Setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

"Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata," ujar Cris.

Selain itu, lanjut Cris, sebanyak 1.668 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui Aplikasi Maganghub. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya minat dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja.

Cris Kuntadi menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan peserta sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk mengenal dunia industri secara langsung," pungkasnya.

Sebagai catatan Program Pemerintah terkait magang fresh graduate di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perdana memberikan kontribusi berupa uang saku bagi para peserta magang dengan nilai sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi untuk bantuan operasional peserta magang selama 6 bulan.