REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama mesin diesel lama yang tidak dirancang menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

"Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen," ujar Esther dari Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti sifat higroskopis bahan bakar nabati yang mudah menyerap air sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meski demikian, ia mengatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan. Salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak kebijakan mandatori tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit guna mendukung pengembangan industri serta meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

"Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pungutan ekspor produk sawit yang rata-rata mencapai hingga Rp 3 triliun per bulan menjadi amunisi utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga pengembangan usaha kecil, mikro, dan koperasi (UKMK).

Dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu disebut seluruhnya dikembalikan untuk mendukung keberlanjutan dan citra positif industri sawit nasional.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyebut pungutan ekspor tersebut bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan sumber pembiayaan utama program-program sawit yang berdampak langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Workshop Media Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2026 bertajuk “Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK” yang digelar Majalah Hortus di Depok, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, dana yang dikumpulkan dari eksportir sawit itu dialokasikan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat, beasiswa pendidikan, riset, hingga pengembangan UKMK berbasis sawit. Dengan rata-rata penerimaan Rp 2 triliun-Rp 3 triliun per bulan.

“Dana itu dipungut dari ekspor, namun seluruhnya dikembalikan untuk program terkait sawit, seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), beasiswa, riset, serta pengembangan UKM atau UKMK,” ujar Helmi lewat keterangan pers, Jumat (20/2/2026).

Ia menambahkan, penguatan UKMK menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab kampanye negatif terhadap industri sawit, mulai dari isu lingkungan seperti banjir dan hilangnya habitat orangutan hingga tudingan eksploitasi pekerja anak.

“Kami punya tanggung jawab bagaimana membangun narasi yang positif terhadap sawit. Salah satunya melalui penguatan UKM atau UKMK,” paparnya.

Helmi mengeklaim intensitas kampanye positif terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pada 2018 pencarian UKMK sawit masih terbatas, kini jumlah pelaku dan produk turunan sawit semakin banyak dan mudah ditemukan. Kegiatan promosi dan workshop bahkan digelar hampir setiap bulan.

“Kalau 2018 mungkin kalau kita klik UKMK sawit itu gak ada mungkin ya. Tapi kalau sekarang, kalau bapak/ibu klik cari UKMK sawit di Google itu sudah sangat banyak sekali karena kita hampir setiap bulan bahkan setiap minggu ada kegiatan-kegiatan kita untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit ini,” beber Helmi.

BPDP juga menggandeng kalangan kampus untuk menumbuhkan wirausaha muda berbasis sawit, salah satunya bekerja sama dengan Universitas Andalas.

Dari program tersebut, muncul kisah mahasiswa asal Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan pada masa pandemi 2020-2021 dan pada 2025 berhasil menjadi eksportir lidi sawit.

Ia menggandeng kelompok ibu-ibu sebagai pemasok bahan baku.

Di sisi lain, dukungan juga diberikan melalui fasilitasi pameran nasional seperti Inacraft. Tiga UKMK binaan BPDP dari Aceh, Malang, dan Yogyakarta memperoleh fasilitas booth gratis, termasuk akomodasi dan transportasi. Padahal, biaya partisipasi pameran tersebut bisa mencapai Rp 19 juta hingga Rp 24 juta per booth.

“Biasanya kalau gak dibawa bayar sendiri Rp 19 sampai Rp 23 juta. Kalau dia menjadi anggotanya Inacraft Rp 19 juta, kalau gak menjadi anggota Rp 24 juta untuk mendapatkan booth. Nah itu kemarin kita fasilitasi,” katanya.

Salah satu contoh datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana sekitar 60-70 ibu-ibu mengembangkan batik dan lilin berbahan malam sawit dengan pendampingan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dari omzet awal ratusan juta rupiah, kini usaha tersebut telah menembus miliaran rupiah.

Dalam pameran Inacraft terbaru, transaksi mereka mencapai Rp 55 juta hanya dalam dua hingga tiga hari.

“Sekarang sudah miliaran setelah kemudian mengembangkan batiknya dari sawit. Termasuk kemarin ikut kita bawa di pameran, itu transaksinya Rp 55 juta selama dua hari atau tiga hari. Itu termasuk yang sangat laku di pameran Inacraft,” ucap dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani sawit menolak rencana pemerintah menaikkan kewajiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) campuran solar dengan bahan bakar nabati sawit sebesar 50% atau biodiesel 50 (B50). Saat ini, mandatory atau yang berlaku wajib adalah campuran 40% atau B40.

Saat ini, rencana mandatory B50 ini sedang dalam tahap finalisasi dan pemerintah tengah merumuskan formulasi harga yang tepat bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit (KS), dengan target tidak membebani konsumen dan industri.

Mandatory B50 ini diharapkan bisa memangkas ketergantungan RI atas impor energi. Kementerian ESDM menargetkan mandatory B50 dapat diterapkan pada tahun 2026 nanti. Dengan proyeksi, kebutuhan FAME untuk penerapan B45 diproyeksikan sekitar 17 juta kiloliter, sementara untuk kebutuhan B50 akan meningkat menjadi sekitar 19 juta kiloliter.

Karena itu, kata Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto, pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan mandatory biodiesel dari B40 menjadi B50.

"POPSI menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan
(BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat," kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

"Kenaikan B50 akan mengganggu pasokan untuk industri pangan. Peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan CPO (Crude Palm Oil/ minyak sawit mentah) di sektor energi, sehingga pasokan untuk industri pangan berkurang," tambahnya.

Dia menambahkan, masih adanya stok tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan mandatory B50.

Bahkan, lanjutnya, meski B50 diarahkan memaksimalkan penggunaan brondolan sawit (buah kelapa sawit yang panen mentah/ busuh, berjatuhan di sekitar pohon). Memang, imbuhnya, brondolan dapat dikelola dan digunakan untuk biodiesel. Sehingga, petani tidak merugi karen tidak ada panen atau tandan buah segar (TBS) yang terbuah dibuang.

Hanya saja, sambungnya lagi, kapasitas B50 terlalu besar, sehingga tetap akan mmebantu mencegah terjadinya gangguan di rantai pasok.

"Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi," kata Mansuetus.

"Harga CPO akan naik. Sementara, banyak yang buat (produsen) minyak goreng yang tidak punya kebun. Mereka akan beli CPO, harga minyak goreng bisa terganggu. DMO (domestic market obligation/ wajib pemenuhan dalam negeri)," ucapnya.

Belum lagi, imbuh dia, subsidi biodiesel akan membengkak dan mengorbankan program petani.

"Hal ini akan memperkecil porsi dana untuk program petani seperti replanting (peremajaan sawit rakyat), sarana prasarana, dan penguatan SDM. Selama ini hampir 90% dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan," katanya.

"Dana BPDP harus lebih berpihak kepada petani, agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini, mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik. Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDPKS. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,"
tukasnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah agar 50% untuk dana BPDP untuk program petani, sebagai pengamalan Undang-Undang (UU) Perkebunan No 39/2014 Pasal 93 yang mengatur penghimpunan dana perkebunan dari pelaku usaha perkebunan.

"Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan perkebunan lainnya sesuai mandat yang diberikan oleh Undang-Undang," katanya.

"Walaupun tidak menyebut 50% tapi pasal itu tidak sebutkan sama sekali soal biodiesel," tukas Mansuetus.

Tak hanya itu, dia juga mengusulkan mandatory biodiesel di Indonesia juga sebaiknya cukup hanya sampai B30.

"Sebaiknya B30 saja. Ini belum lagi ekspansi lahan nantinya. Deforestasi lagi. Jadi isu buruk lagi," katanya.

"Maksimalkan supply dari petani, kerja sama perusahaan dan petani," ucap Mansuetus.

Konsumsi Minyak Sawit B40

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) untuk tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 7,55 juta kl untuk Public Service Obligation atau PSO dan 8,07 juta kl untuk non-PSO. Angka ini mencapai 81% dari total kapasitas pabrik biodiesel RI.

Sementara itu, mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sepanjang Januari-Juli 2025, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel domestik tercatat sudah mencapai 7,23 juta ton, naik dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6,44 juta ton. Sepanjang tahun 2024, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 11,44 juta ton.

Sedangkan untuk ekspor, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel pada periode Januari-Juni 2025 tercatat nol alias tidak ada. Sedangkan sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 73.000 ton.

Di sisi lain, konsumsi minyak sawit untuk pangan domestik sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat mencapai 5,77 juta ton, naik tipis dari periode sama tahun 2024 yang sebanyak 5,76 juta ton. Sepanjang tahun 2024 volumenya mencapai 10,20 juta ton.