Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta mengungkapkan salah satu faktor pendorong ekonomi Jakarta kuartal IV/2025 bisa melejit hingga 5,71% (year on year/yoy).

Kepala KPw BI DKI Jakarta Iwan Setiawan menyatakan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, menjadi salah satu indikator kebangkitan ekonomi Jakarta pada akhir tahun lalu.

Mengacu dari data badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sempat berada di bawah 5% atau tepatnya 4,9% (yoy) pada kuartal III/2025.

"Kenapa DKI Jakarta bisa keluar dari koreksi pertumbuhan ekonomi yang dalam pada saat itu sampai 4,9% kemudian naik menjadi 5,71%? Salah satu [faktor pendorong] yang utama karena DKI Jakarta punya strong leadership (kepemimpinan kuat dari Gubernur dan Wagub)," kata Iwan saat media briefing di Jakarta, Senin (9/2/2025).

Lebih lanjut, Iwam menganalisis pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 mengalami koreksi lantaran dampak aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Meski demikian, dia mengatakan dampak negatif tersebut tidak berlarut-larut lantaran adanya kepemimpinan kuat dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan dukungan stakeholders di wilayah Jakarta.

Iwan memaparkan bahwa Gubernur Pramono mengambil keputusan untuk tetap mengadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) pada periode usai meletusnya kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta. Tak diduga, masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah, meskipun banyak fasilitas umum yang dirusak oknum tak bertanggung jawab.

Bukan itu saja, dia mengungkapkan slogan "Jaga Jakarta" yang digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata sukses membuat masyarakat hingga pelaku usaha tetap beraktivitas sehingga perekonomian kembali berputar dengan cepat.

"Seminggu setelah kerusuhan, Pak Gub [Pramono] memberikan komando CFD tetap jalan. Dengan adanya keyakinan itu, pemimpin dan institusi lain itu firm, tagline Jaga Jakarta itu dikawal langsung oleh pemimpin kita," ungkapnya.

Dengan keamanan yang terjamin, kata Iwan, industri, dunia usaha, UMKM, serta pelaku ekonomi di Jakarta berani bergerak lebih cepat untuk beroperasi normal sehingga pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi barometer nasional dapat kembali melesat.

"Dari sisi keamanan, kita punya garansi dari pemimpin [Gubernur], sehingga ekonomi itu mudah dan cepat bergerak. UMKM bergerak, makan minum, fesyen, transportasi, bahkan media bergerak. Semua itu menyebabkan ekonomi Jakarta bergeliat lebih cepat," imbuhnya.

Dampak kebijakan Gubernur Jakarta yang menebar optimisme di masyarakat ternyata juga berdampak pada perekonomian Jakarta hingga akhir tahun.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 atau full year mencapai 5,21% (yoy) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 5,11%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja sebanyak 218,17 juta orang atau meningkat 2,8 juta orang dari Agustus 2024. Sebanyak 154 juta orang di antaranya adalah angkatan kerja, dan 64,17 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari jumlah penduduk bekerja itu, pekerja penuh pada Agustus 2025 sebanyak 67,32% atau setara 98,65 juta orang. Mereka bekerja kurang lebih 35 jam dalam satu minggu. Jumlah itu terus menurun dari Agustus 2024 yakni 68,08% dan 68,92%.

Di sisi lain, data BPS mencatat bahwa jumlah PHK dalam Sakernas Agustus 2025 mencapai sekitar 58.000 orang atau menyumbang 0,77% terhadap 7,46 juta total pengangguran.

Berdasarkan sektornya, tiga besar sektor penyumbang pengangguran akibat PHK berasal dari industri pengolahan 22.800 orang, perdagangan 9.700 orang dan pertambangan 7.700 orang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penyerapan tenaga kerja juga berlangsung sejalan dengan adanya fenomena PHK. Khususnya, dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025.

"Sebenarnya ada yang PHK, dan ada yang masuk diserap lapangan kerja. Kebetulan di Agustus itu juga jumlah angkatan kerjanya meningkat, tetapi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu ada banyak yang diserap tetapi ada juga yang menganggur," terang Amalia kepada wartawan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Secara terperinci, BPS sebelumnya memaparkan bahwa data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menemukan sebanyak 218,17 juta orang termasuk penduduk usia kerja. Peningkatannya sebanyak 2,8 juta orang dari Agustus 2024.

Penduduk usia kerja itu meliputi angkatan kerja sebanyak 154 juta orang, atau bertambah 1,89 juta orang dari hasil Sakernas Agustus 2024. Adapun bukan angkatan kerja 64,17 juta orang atau bertambah 0,91 juta orang.

Dari 154 juta orang angkatan kerja itu, sebanyak 146,54 juta orang bekerja atau naik jumlahnya 1,9 juta orang. Adapun pengangguran 7,46 juta orang atau menurun 4.000 orang.

Dengan demikian, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 1,9 juta orang sepanjang Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025. "Jadi memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada yang masuk dan ada yang keluar," ujar Amalia yang pernah bekerja sebagai Deputi Kementerian PPN/Bappenas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berjalan satu tahun pada Senin (20/10/2025).

Setahun setelah menahkodai pemerintahan, laju ekonomi Indonesia masih berkutat di kisaran 5%. Angka ini masih jauh dari target ambisius 8% yang dijanjikan dalam masa kampanye.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2024, atau triwulan pertama pemerintahan Prabowo.

Pada kuartal I/2025 pertumbuhan bahkan melambat ke 4,87% YoY sebelum kembali naik tipis ke 5,12% YoY pada kuartal II/2025. Rata-rata pertumbuhan selama tiga kuartal awal pemerintahan ini berada di level 5%.

Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menargetkan pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun pertama sebagai landasan menuju target 8% pada 2029.

Proyeksi itu mensyaratkan pertumbuhan bertahap: 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan akhirnya 8% di 2029.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, jalan menuju pertumbuhan 8% tidak mudah. Ia mencatat setidaknya ada delapan pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintahan Prabowo–Gibran.

Pertama, percepat realisasi belanja yang berkualitas. Josua mengingatkan bahwa hingga 30 September, realisasi belanja kementerian/lembaga baru mencapai 62,8% dari outlook sepanjang tahun—belanja modal bahkan baru sekitar separuh.

"Perlu percepatan pengadaan, fokus ke infrastruktur dasar, dan proyek yang cepat memberi dampak ke investasi swasta daerah," jelas Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Kedua, Prabowo-Gibran perlu menurunkan 'biaya modal' perekonomian sehingga investasi lebih efisien dan ICOR incremental capital-output ratio) Indonesia membaik. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong transmisi penurunan suku bunga lebih cepat ke kredit korporasi dan rumah tangga, sekaligus jaga stabilitas nilai tukar dengan instrumen bank sentral (DNDF, SRBI, pembelian SBN sekunder).

Ketiga, mendorong momentum investasi swasta. Josua menekankan pentingnya menjaga kepastian pasokan energi bersih untuk industri, melanjutkan deregulasi impor bahan baku, dan jaminan perizinan berbasis risiko (PP 28/2025) agar biaya berusaha turun.

"Selesaikan proyek PSN yang siap dikerjakan dan lepaskan yang tidak layak agar ruang fiskal dan manajemen proyek lebih fokus," ujarnya.

Keempat, perkuat ekspor dan diplomasi dagang. Dia mendorong agar pemerintah terus maksimalkan hasil negosiasi tarif dengan AS, percepat implementasi kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA), sinkronkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) agar tidak menekan arus kas eksportir yang padat modal, serta diversifikasi produk ekspor manufaktur bernilai tambah dan pertanian olahan untuk memperkecil ketergantungan komoditas.

Kelima, menjaga disiplin fiskal sambil memperlebar ruang penerimaan. Josua mengingatkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah yaitu di di kisaran 10%.

"Sehingga perlu penguatan basis pajak, digitalisasi pemungutan, serta penataan PNBP [pendapatan negara bukan pajak] yang tertekan karena moderasi harga komoditas," katanya.

Keenam, dorong kredit ke sektor produktif dan UMKM. Dia mengakui bahwa pertumbuhan kredit investasi sudah dua digit, tetapi kredit UMKM baru naik 1,35% secara tahunan.

Oleh sebab itu, Josua menilai perlunya target penyaluran yang terukur berbasis penjaminan dan data alternatif, penurunan biaya dana, serta kemitraan rantai pasok daerah.

Ketujuh, sinkronkan pusat–daerah. Dia mengingatkan bahwa belanja APBD masih terkontraksi dan dana pemerintah daerah di bank meningkat yang menandakan eksekusi daerah tertahan.

Josua pun menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD–RPJMN). Selain itu, percepatan belanja infrastruktur daerah perlu dikawal agar dampak kebijakan pusat cepat terasa di daerah.

Kedelapan, memastikan agar program sosial besar memberi hasil jangka panjang. Menurutnya, program-program seperti makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, dan intervensi kesehatan harus terhubung dengan ekosistem pangan lokal, UKM katering, petani–nelayan, serta indikator gizi dan mutu pendidikan yang terukur.

Dengan demikian, efek jangka pendeknya menjaga daya beli, tetapi sasaran akhirnya adalah kualitas sumber daya manusia dan produktivitas yang menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Jika percepatan belanja berkualitas, efisiensi investasi, dan pembesaran basis penerimaan pajak konsisten dikerjakan serentak, serta kredit produktif dan ekspor bernilai tambah terus dipacu, jalur menuju 8% menjadi lebih kredibel daripada sekadar target pada kertas," rangkum Josua.

Kebijakan yang Berbeda

Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

"Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya," jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).