Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sumatra Barat kuartal I/2026 terhadap kuartal I/2025 yoy mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% yang didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan angka pertumbuhan dua digit pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini merupakan sebuah kabar baik. Namun untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terjadi terkontraksi 0,42%.

“Yang signifikan itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu diikuti jasa lainnya sebesar 9,10%, serta jasa keuangan sebesar 7,94%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (5/5/2026).

Selanjutnya pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 7,57% dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 6,31 %.

“Kalau dilihat dari struktur PDRB Sumbar, lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I/2026 secara urutan masih sama dan secara kontribusi, juga tidak menunjukkan banyak perubahan,” ujarnya.

Kemudian perekonomian Sumbar ini juga didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,03%, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,84%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,69%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,18%, dan lapangan usaha industri pengolahan 8,51%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 67,24%,” jelasnya.

Menurut Nurul kalau melihat secara qtq pada triwulan I/2026 tumbuh sebesar 3,15% dibanding triwulan IV-2025. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan, yang secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, yaitu sebesar 15,09% dan 9,27%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,95%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,48%.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,98%. Kemudian, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 2,98%, serta industri pengolahan tumbuh sebesar 5,01%, sementara konstruksi terkontraksi sebesar 2,05%.

Selanjut melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada triwulan I/2026 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,50%, diikuti Riau sebesar 23,29%, Sumatera Selatan sebesar 13,60%, Lampung sebesar 9,72%, Kepulauan Riau sebesar 7,30%, Sumatra Barat sebesar 6,83%, Jambi sebesar 6,52%, Aceh sebesar 4,88%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,26 %, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,10%.

Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04%, diikuti oleh Lampung sebesar 5,58%, Sumatra Selatan sebesar 5,34%, Sumatra Barat sebesar 5,02%, Sumatera Utara sebesar 4,98%, Riau sebesar 4,89%, Bengkulu sebesar 4,72%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53%, Jambi sebesar 4,33%, dan Aceh sebesar 4,09%.

Dari data itu, pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Regional Sumatra, mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pertumbuhan ekonomi Sumbar kuartal I/2026 melampaui angka pertumbuhan ekonomi Riau dan Sumut. Berbeda pada tahun periode tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di bawah Riau dan Sumut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Handra mengamati penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami tren perlambatan.

"Angka pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap tumbuh, namun dalam perspektif historis menunjukkan tren perlambatan yang konsisten lebih dari satu dekade terakhir," kata Hefrizal Handra di Kota Padang, Sumbar, Rabu.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada 2025 sebesar 3,37 persen. Meskipun ekonomi daerah tumbuh, masih terlihat perlambatan dalam 10 tahun terakhir.

"Pola ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa perlambatan bukan sekadar fluktuasi jangka pendek," ujar Hefrizal yang juga Wakil Rektor II Unand.

Menurutnya, jika perlambatan hanya bersifat siklus bisnis, maka pemulihan pascapandemi Covid-19 seharusnya mampu mengembalikan pertumbuhan ke kisaran 5–6 persen.

"Pemulihan memang terjadi, tetapi tidak membawa kita kembali ke lintasan pertumbuhan sebelumnya. Artinya, persoalan yang dihadapi lebih bersifat struktural," jelas dia.

Dari sisi pengeluaran, komposisi produk domestik regional bruto (PDRB) mengalami perubahan. Pangsa konsumsi rumah tangga menurun dalam satu dekade terakhir, net ekspor meningkat, sementara investasi relatif stabil. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mendorong akselerasi, kata dia.

"Masalahnya bukan pada besarnya satu komponen pengeluaran, melainkan pada kualitas struktur produksi yang mendasarinya," ucap dia.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Bank Indonesia perkirakan pada kuartal IV-2025 ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat seiring adanya momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di penghujung tahun nanti.

Kepala BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan Ranah Minang yang terkenal dengan keindahan alamnya akan menjadi daya tarik dan pilihan bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk liburan Nataru ke Sumbar.

"Sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar pada penutupan tahun 2025 nanti," katanya, Jumat (21/11/2025).

Majid menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III-2025 tumbuh sebesar 3,36% yoy dibanding triwulan III-2024 yang ditopang adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan.

Di mana sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 10,10% dan 9,06%. Diikuti lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,69%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,93%.

"Jadi di kuartal IV-2025 yang tengah berjalan ini, peluang sektor pariwisata menjadi harapan mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4% pada 2025 ini," tegasnya.

Melihat dari pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal IV-2025 ini sebesar 3,36% yoy, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi secara qtq minimal 1%, dengan demikian target 4% pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun ini bisa terwujud.

"Jadi target ini kami tidak tinggi-tinggi dan realitas dengan kondisi Sumbar saat ini. Saya berharap dengan adanya geliat pertanian, perkebunan, dan di dorong pariwisata nantinya, secara angka bisa lebih dari target," harap Majid.

Terpisah, Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menyampaikan selain adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peran yang dominan pada pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 yakni tumbuh sebesar 2,83%.

Dia menjelaskan melihat pada ekonomi Sumbar triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% yoy. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen impor luar negeri yaitu sebesar 52,18%.

Perlu diingat, kata Sugeng, bahwa komponen ini adalah faktor pengurang PDRB.

Kemudian untuk komponen ekspor luar negeri tumbuh sebesar 38,53%, komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 6,08%, dan komponen PK-RT tumbuh sebesar 1,64%.

Sebaliknya, komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-P sebesar 0,61%, dan komponen PMTB yang terkontraksi sebesar 1,16%.

Menurutnya, untuk struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III- 2025 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan.

Di mana untuk perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,79% diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,10%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,62%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,65%, dan lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 9,04%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 68,20%,” sebutnya.

Kemudian bila dilihat pada kondisi triwulan III-2025 terhadap triwulan II-2025 (qtq), pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami kontraksi sebesar 0,10%.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,04%, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,64%.

Sugeng menjelaskan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan juga terkontraksi sebesar 0,11%.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,81%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,82%.

Selain itu, secara regional Sumatra, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 7,48%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 5,20%, Lampung sebesar 5,04%, Riau sebesar 4,98%, Jambi sebesar 4,77%, Bengkulu sebesar 4,56 %, Sumatera Utara 4,55%, Aceh sebesar 4,46%, Sumatera Barat sebesar 3,36%, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,21%.

Melihat kondisi ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyoroti pentingnya memperkuat strategi ekspor dan relasi antar wilayah agar Sumbar memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Dia juga menilai perlunya langkah relokasi industri ke daerah-daerah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, guna mendekatkan produsen dengan sumber bahan baku.

“Kalau bisa, industri ini jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien dan nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujar Mahyeldi.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami perlu memastikan semua transaksi dan data ekonomi terekam dengan baik. Ini jadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi panen padi periode Januari-September 2025 di Provinsi Sumatra Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni 2,24% dibandingkan tahun lalu.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan berdasarkan hasil survei kerangka sampel area (KSA) puncak panen padi pada 2025 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada Maret, dengan luas panen mencapai 32.645 hektare.

“Namun demikian, puncak panen padi pada Maret 2025 relatif lebih rendah atau turun sekitar 4.195 hektare atau 11,39% dibandingkan Maret 2024,” katanya dikutip pada data resmi BPS, Senin (3/11/2025).

Dia menjelaskan peningkatan panen padi pada tahun ini dapat dilihat pada realisasi panen padi sepanjang Januari-September 2025 sebesar 234.084 atau mengalami kenaikan sekitar 5.121 hektare atau 2,24% dibandingkan Januari−September 2024 yang mencapai 228.964 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2025 diperkirakan sekitar 50.430 hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada 2025 diperkirakan sebesar 284.514 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 10.765 hektare atau 3,65% dibandingkan luas panen padi pada 2024 yang sebesar 295.279 hektare.

Sugeng merinci untuk produksi padi di Sumbar sepanjang Januari-September 2025 diperkirakan sebanyak 1.291.625 ton gabah kering panen (GKP) atau mengalami kenaikan sebanyak 104.539 ton GKP yakni 8,81% dibandingkan Januari-September 2024 yang sebanyak 1.187.086 ton GKP.

Selain itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil survei KSA September 2025, potensi produksi padi sepanjang Oktober-Desember 2025 sebanyak 285.395 ton GKP.

Produksi padi Sumbar sepanjang Januari-September 2025 diperkirakan sebanyak 1.121.895 ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sebanyak 90.801 ton GKG atau 8,81% dibandingkan Januari–September 2024 yang sebanyak 1.031.093 ton GKG.

Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2025, potensi produksi padi sepanjang Oktober–Desember 2025 sebanyak 247.892 ton GKG.

“Jadi total produksi padi pada 2025 diperkirakan sebanyak 1.369.786 ton GKG, mengalami peningkatan sebanyak 13.318 ton GKG atau 0,98% dibandingkan 2024 yang sebanyak 1.356.468 ton GKG,” jelasnya.

Melihat pada kondisi di tiga kabupaten dan kota di Sumbar, total produksi padi GKG tertinggi pada 2025 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi GKG terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Menurut Sugeng penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2025 terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat

“Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari–September 2025 diperkirakan setara dengan 649.603 ton beras, atau mengalami kenaikan sebanyak 52.576 ton beras atau 8,81% dibandingkan Januari–September 2024 yang sebanyak 597.206 ton beras,” sebutnya.

Kemudian potensi produksi beras sepanjang Oktober–Desember 2025 adalah sebanyak 143.535 ton beras. Dengan demikian, total produksi beras sementara pada 2025 diperkirakan sekitar 793.137 ton beras, atau mengalami peningkatan sebanyak 7.712 ton beras atau 0,98% dibandingkan produksi beras pada 2024 yang sebanyak 785.426 ton beras.

BPS mencatat produksi beras tertinggi pada 2025 terjadi di Maret, yaitu sebanyak 93.839 ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada November, yaitu sebanyak 43.495 ton.

Bisnis.com, PADANG — Laju inflasi tahunan di Sumatra Barat mencapai 4,52% pada Oktober 2025. Pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar di empat kabupaten dan kota menunjukkan bahwa sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan sejumlah komoditas yang terpantau mengalami kenaikan mencakup cabai merah, emas perhiasan, minyak goreng, santan segar, hingga ikan di pasar.

“Adanya kenaikan harga sejumlah komoditas itu, Sumbar mengalami inflasi YoY [tahunan]sebesar 4,52% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen [IHK] dari 106,24 menjadi 111,04,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (3/11/2025).

Sumbar juga mencatatkan laju inflasi sebesar 0,40% secara bulanan. Sementara laju inflasi sepanjang 2025 mencapai 3,87%.

“Kenaikan harga cabai merah memang menjadi salah satu andil yang menyebabkan Sumbar mengalami inflasi,” ujarnya.

Dari empat kota dan kabupaten yang dipantau, semua wilayah mencatatkan inflasi tahunan. Laju inflasi tertinggi terpantau di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,67% dengan IHK sebesar 113,33 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,90% dengan IHK sebesar 110,32.

Kemudian, Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi sebesar 4,59% dengan IHK sebesar 111,71 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 4,50% dengan IHK sebesar 110,73.

Melihat kondisi di sejumlah pasar di Padang, harga cabai merah rata-rata bertengger di Rp50.000 per kilogram terhitung awal November 2025 ini. Selama Oktober 2025, harga cabai merah pernah mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumbar mengemukakan andil besar harga cabai merah terhadap laju inflasi disebabkan oleh berkurangnya pasokan selama Oktober 2025.

“Perubahan iklim yang melanda di sejumlah wilayah di daerah itu menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi cabai merah,” ucap Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman.

Dia mengemukakan kondisi pasokan yang berkurang telah terjadi sejak 2,5 bulan terakhir. Perkembangan cuaca di sentra produksi tanaman cabai merah di Sumatra Barat memicu gagal panen. Serangan hama turut memperburuk pasokan.

“Kami telah turun ke lapangan, jadi para petani cabai merah ini mengaku kondisi cuaca yang dihadapi pada 2,5 bulan terakhir berada di luar dugaan. Sehingga tanaman cabai yang masih tumbuh tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Parahnya lagi, ada serangan hama,” sebutnya.

Daerah yang menjadi sentra penghasil cabai merah di Sumbar meliputi Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Sedangkan kawasan pertanian cabai merah daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, hingga Kota Padang tidak menghasilkan produksi dalam volume besar.

Dia menyebutkan meski pemerintah daerah berupaya mencari tambahan pasokan cabai merah dari luar daerah seperti Kerinci, Medan, hingga di Pulau Jawa, pasokan cabai ke Sumbar belum bisa terpenuhi.

“Akibat dari kondisi ini, pasokan cabai merah ke Sumbar sangat sedikit,” jelasnya.