Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan program hilirisasi telah mendorong lonjakan signifikan terhadap perekonomian daerahnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Tengah tercatat meningkat hingga 1.500 persen sejak industri pengolahan nikel berkembang di wilayah tersebut.

Ikram mengatakan sebelum hilirisasi berjalan, nilai PDRB Halmahera Tengah hanya berada di kisaran Rp3,9 triliun. Namun setelah investasi industri pengolahan nikel masuk, nilainya melonjak menjadi Rp54,8 triliun.

"Sebelum hilirisasi, investasi itu hanya Rp3,9 triliun, PDRB-nya. Tapi begitu masuk pada hilirisasi, itu menjadi Rp54,8 triliun. Itu artinya ada 1.500 persen atau kenaikan 16 kali. Itu dari aspek ekonomi," kata Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Meski demikian, Ikram menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga harus memastikan manfaat industri bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya di sekitar kawasan industri.

Kondisi tersebut kemudian membuat dana bagi hasil yang diterima daerah digunakan untuk berbagai program sosial, seperti insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebesar Rp1 juta per bulan, bantuan untuk orang tua tunggal dan lansia Rp500 ribu per bulan, hingga pemberian beasiswa.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," pungkas Ikram.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Keluhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mengaku kas daerah tidak cukup untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga akhir tahun dinilai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesehatan fiskal daerah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan kondisi tersebut tidak dapat dibaca sebagai kontradiksi statistik. Menurut dia, lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir lebih mencerminkan peningkatan nilai tambah produksi di wilayah tersebut, terutama dari industri hilirisasi nikel, ketimbang peningkatan pendapatan masyarakat atau kapasitas fiskal pemerintah daerah.

"Hal pertama yang perlu diluruskan adalah apa yang sebenarnya sedang diukur. Angka pertumbuhan sekitar 34 persen pada 2025 dan 19,64 persen pada triwulan I 2026 adalah pertumbuhan PDRB, yaitu nilai tambah yang diproduksi di wilayah Maluku Utara," kata Yusuf kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menjadi salah satu tertinggi di Indonesia hampir sepenuhnya ditopang aktivitas hilirisasi nikel, terutama di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah.

Namun, kata dia, tingginya nilai tambah yang tercatat dalam produk domestik regional bruto (PDRB) tidak otomatis menjadi pendapatan yang dinikmati masyarakat lokal ataupun masuk ke kas pemerintah daerah.

"Smelter besar di kawasan Weda Bay memang menghasilkan nilai tambah yang sangat besar sehingga mendongkrak statistik ekonomi daerah, tetapi keuntungan utamanya mengalir kepada pemilik modal yang sebagian besar berada di luar daerah. Sebagian tenaga kerjanya juga berasal dari luar Maluku Utara," ujarnya.

Karena itu, lanjut Yusuf, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dapat terjadi bersamaan dengan kondisi fiskal daerah yang masih tertekan.

"Ini bukan kontradiksi statistik, melainkan konsekuensi dari siapa yang menikmati nilai tambah tersebut," katanya.

Pertumbuhan Enklave

Yusuf menilai fenomena yang terjadi di Maluku Utara merupakan contoh nyata dari apa yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi enklave (enclave growth), yakni pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu tanpa memberikan dampak yang merata terhadap keseluruhan perekonomian daerah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini sangat bergantung pada sektor nikel dan terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera.

"Pertumbuhannya sangat terkonsentrasi pada satu sektor, yaitu nikel, dan pada satu wilayah, yaitu kawasan industri di Halmahera. Di luar kantong industri tersebut, struktur ekonomi Maluku Utara tidak banyak berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia Timur yang masih ditopang pertanian, perikanan, dan sektor informal," jelasnya.

Akibatnya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali menutupi kesenjangan antardaerah di dalam provinsi itu sendiri.

Pandangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Maluku Utara menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku-Papua pada triwulan I/2026 dengan kontribusi pertumbuhan mencapai 3,78 poin persentase, jauh di atas provinsi lain di kawasan tersebut. Sementara itu, wilayah Maluku-Papua secara keseluruhan hanya tumbuh 4,46%.

Fiskal Daerah Tetap Tertekan

Selain persoalan distribusi manfaat pertumbuhan, Yusuf menyoroti hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya menjadi salah satu akar masalah.

Menurut dia, meskipun hilirisasi meningkatkan basis penerimaan negara, sebagian besar instrumen perpajakan strategis masih dikelola pemerintah pusat, mulai dari pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, hingga berbagai penerimaan yang berkaitan dengan ekspor.

"Daerah lebih banyak bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil," katanya.

Dia mengingatkan bahwa Gubernur Maluku Utara sebelumnya mengungkapkan kebutuhan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya sekitar Rp960 miliar.

"Selisihnya harus ditutup dari sumber lain, terutama Dana Bagi Hasil. Persoalannya, sebagian DBH Maluku Utara masih tertahan sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit," ujar Yusuf.

Kondisi tersebut, menurutnya, semakin berat karena transfer ke daerah pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada saat ekonomi daerah tumbuh sangat tinggi di atas kertas, sumber daya fiskal yang tersedia justru tidak bertambah secara sebanding. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi kapasitas fiskal yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan pembangunan," katanya.

Cermin Persoalan Daerah Penghasil

Yusuf menilai kasus Maluku Utara justru menjadi gambaran yang sangat jelas mengenai tantangan daerah-daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia.

Menurut dia, fokus utama seharusnya tidak hanya pada seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat pertumbuhan tersebut.

"Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, dia menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah pusat. Pembengkakan belanja pegawai, termasuk akibat penambahan tenaga honorer dan PPPK selama bertahun-tahun, juga menjadi bagian dari persoalan tata kelola di daerah.

"Pelajaran utamanya adalah bahwa hilirisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal daerah. Tanpa desain bagi hasil yang lebih efektif dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tetap berjalan berdampingan dengan kapasitas fiskal yang lemah," kata Yusuf.

Sekadar informasi,Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat ekonomi daerah ini tumbuh 2,99% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp229,08 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp149,02 triliun.

Sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini diandalkan justru mencatat kontraksi sebesar 1,19% secara yoy dengan andil negatif terhadap pertumbuhan sebesar 0,53%, meski masih mendominasi struktur ekonomi Kaltim dengan porsi 33,45% dari total PDRB.

Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tampil sebagai bintang baru dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 15,94%.

"Disusul jasa lainnya yang tumbuh 15,78%, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor yang melonjak 14,97%," ujarnya dalam keterangan resmi, (1/6/2026).

Dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan yang terjadi pada kuartal I/2026 memang ditopang oleh kinerja positif di sebagian besar lapangan usaha.

Kendati demikian, 3 lapangan usaha menjadi penyumbang andil positif terbesar dalam pertumbuhan yoy, yakni perdagangan besar dan eceran sebesar 0,98%, industri pengolahan sebesar 0,60%, dan transportasi serta pergudangan sebesar 0,34%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif terjadi pada hampir seluruh komponen, kecuali ekspor serta impor barang dan jasa yang keduanya mengalami kontraksi.

Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,53%, yang didorong oleh meningkatnya aktivitas lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tak kalah penting, konsumsi pemerintah tumbuh 7,51%, konsumsi rumah tangga naik 5,96%, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkerek 3,44%. Justru ekspor barang dan jasa yang menjadi catatan merah, dengan kontraksi 3,81% dibandingkan kuartal I/2025.

Mas'ud menyebutkan struktur PDRB Kaltim kuartal I/2026 masih didominasi net ekspor dengan kontribusi 41,97%, diikuti PMTB sebesar 35,52%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 18,28%.

Jika ditelisik lebih dekat, ekonomi Kaltim justru terkontraksi 3,69% bila dibandingkan dengan kuartal IV/2025 secara quarter-to-quarter (qtq).

Penurunan paling dalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang anjlok hingga 46,35%.

Dari sisi lapangan usaha, pertambangan dan penggalian kembali mencatatkan kontraksi terdalam secara qtq, yakni 6,72%.

Industri pengolahan pun turut melemah 5,51%, sementara administrasi pemerintahan terkoreksi 6,36%. Sebaliknya, perdagangan besar dan eceran menjadi penyelamat dengan pertumbuhan 7,59% secara qtq.

Dominan di Kalimantan, Tapi Tertinggal Sesama Tetangga

Di tataran regional, Benua Etam tetap menjadi lokomotif ekonomi Pulau Kalimantan dengan kontribusi terbesar, yakni 46,48% dari total PDRB regional.

Namun secara pertumbuhan yoy, Kaltim justru menempati posisi paling buncit di antara 5 provinsi di Pulau Kalimantan.

Kalimantan Barat memimpin dengan pertumbuhan 6,14%, disusul Kalimantan Selatan 5,67%, Kalimantan Utara 5,23%, dan Kalimantan Tengah 3,79%.

Sementara Kaltim, dengan segala dominasinya, hanya tumbuh 2,99% atau separuh lebih rendah dari Kalbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Handra mengamati penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami tren perlambatan.

"Angka pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap tumbuh, namun dalam perspektif historis menunjukkan tren perlambatan yang konsisten lebih dari satu dekade terakhir," kata Hefrizal Handra di Kota Padang, Sumbar, Rabu.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada 2025 sebesar 3,37 persen. Meskipun ekonomi daerah tumbuh, masih terlihat perlambatan dalam 10 tahun terakhir.

"Pola ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa perlambatan bukan sekadar fluktuasi jangka pendek," ujar Hefrizal yang juga Wakil Rektor II Unand.

Menurutnya, jika perlambatan hanya bersifat siklus bisnis, maka pemulihan pascapandemi Covid-19 seharusnya mampu mengembalikan pertumbuhan ke kisaran 5–6 persen.

"Pemulihan memang terjadi, tetapi tidak membawa kita kembali ke lintasan pertumbuhan sebelumnya. Artinya, persoalan yang dihadapi lebih bersifat struktural," jelas dia.

Dari sisi pengeluaran, komposisi produk domestik regional bruto (PDRB) mengalami perubahan. Pangsa konsumsi rumah tangga menurun dalam satu dekade terakhir, net ekspor meningkat, sementara investasi relatif stabil. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mendorong akselerasi, kata dia.

"Masalahnya bukan pada besarnya satu komponen pengeluaran, melainkan pada kualitas struktur produksi yang mendasarinya," ucap dia.

Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar mendukung salah satu program prioritas Pemkot Denpasar terkait pengembangan produk berstandar ekspor.

Hal itu dikatakan Jaya Negara saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar masa bakti 2025-2030 di Ruang Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa.

Jaya Negara menyebut Denpasar sebagai kota yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, sehingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci menjembatani pelaku usaha, mulai dari UMKM, IKM, hingga pengusaha besar.

Sinergitas ini sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha agar semakin kreatif dan inovatif di era revolusi industri 4.0.

"KADIN memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan daya saing kota, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan sektor-sektor strategis,” ujar Jaya Negara.

Dia menyampaikan sektor perdagangan dan industri masing-masing berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Denpasar.

Dia menjelaskan di era digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi peluang besar bagi dunia usaha untuk terus menggali potensi, termasuk memasarkan produk unggulan Denpasar ke pasar global serta menarik kunjungan business tourist melalui kerja sama ekonomi.

Karena itu, Wali Kota menekankan pentingnya peran KADIN yang bersinergi, inovatif, solid, dan adaptif.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat, ide-ide kreatif, organisasi yang kompak, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Jaya Negara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara KADIN dan Pemerintah Kota Denpasar.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Bali I Made Ariandi mengapresiasi sinergitas KADIN Denpasar dengan Pemkot Denpasar yang dinilai sangat baik.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kota terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam penguatan UMKM.

“Semoga sinergi bersama Pemkot Denpasar terus terjalin dalam setiap program peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar I Putu Arnawa menyampaikan mendukung program pemerintah Kota Denpasar dalam sektor usaha.

Ia mengatakan pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet perjalanan organisasi.

Ia menegaskan, amanah yang diterima merupakan tanggung jawab bersama untuk memperkuat pondasi kelembagaan sekaligus membawa KADIN Denpasar ke tingkat yang lebih tinggi.

“Amanah ini kami terima sebagai tanggung jawab untuk memperkuat pondasi dan mendorong kemajuan KADIN Denpasar. Melalui tema ‘Bisa! Bangkitkan Inovasi, Sinergikan Aksi’, kami mengajak seluruh insan usaha untuk bergerak bersama, berinovasi, dan bersinergi demi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Prosesi pengukuhan diawali pembacaan Surat Keputusan KADIN Kota Denpasar masa bakti 2025-2030 dari KADIN Provinsi Bali.

Dalam kesempatan itu, I Putu Arnawa dikukuhkan sebagai Ketua KADIN Kota Denpasar didampingi jajaran pengurus, di antaranya I Putu Miasta sebagai Koordinator Wakil Ketua, Setiya Wibawa selaku Ketua OKK sekaligus Ketua Steering Committee, serta Yusuf Ali sebagai Wakil Ketua Bidang Infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga menerima Anugerah Stabilisator Budaya dan Ekonomi Daerah atas konsistensinya menjaga keseimbangan pembangunan dan identitas budaya Bali di tengah dinamika ekonomi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi penopang utama ekonomi regional Kalimantan meski laju pertumbuhan pada 2025 melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ekonomi penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara itu tumbuh 4,53% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 6,17%.

Capaian ini juga jauh di bawah ekonomi nasional yang menutup 2025 di level 5,11%.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp889,07 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp596,66 triliun. Adapun PDRB per kapita Kaltim mencapai Rp208,33 juta, mencerminkan besarnya skala ekonomi daerah tersebut di tingkat regional.

Secara terperinci, Kalimantan Timur menjadi kontributor terbesar perekonomian Pulau Kalimantan dengan pangsa 46,31%, jauh di atas Kalimantan Barat 17,11%, Kalimantan Selatan 15,89%, Kalimantan Tengah 12,56%, dan Kalimantan Utara 8,13%.

Dari sisi produksi, kinerja sektor ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,03%, diikuti industri pengolahan yang tumbuh 12,68% serta jasa lainnya sebesar 12,53%. Namun, tiga sektor mengalami kontraksi, yakni pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 0,11%, konstruksi turun 0,17%, serta jasa keuangan dan asuransi yang menyusut 2,01%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 6,03%. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Timur bahkan mencapai 116,89%, mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04%, sementara konsumsi pemerintah mengalami penurunan tajam hingga 10,11%.

Secara kuartalan, ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,04% secara year on year dan 3,66% secara quarter to quarter.

“Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17%,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sumatra Barat menunjukkan kinerja yang positif dan memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian daerah hingga penutupan tahun 2025.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan melihat pertumbuhan PDRB triwulan IV-2025 (yoy) perekonomian Sumbar turut ditopang sebesar 1,69% dan hal ini mencerminkan prospek pembangunan yang berkelanjutan bagi Ranah Minang.

“Secara umum kinerja masih positif, meski memang merasakan adanya dampak bencana Sumatra,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan kinerja perbankan ini dapat dilihat pada total aset perbankan di Sumbar pada posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp85,37 triliun atau tumbuh sebesar 1,64% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, dengan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp73,86 triliun atau tumbuh 0,68% yoy.

Sementara itu, total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp58,98 triliun atau tumbuh sebesar 5,09% yoy.

“Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,67%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,10%,” ujarnya.

Kemudian untuk penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp31,06 triliun, kondisi ini terkontraksi sebesar 1,41% (yoy) atau 42,06% dari total kredit.

Selanjutnya melihat pada kinerja perbankan syariah pada posisi Desember 2025 memiliki total aset sebesar Rp14,36 triliun, atau tumbuh sebesar 10,58% yoy dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,20 triliun atau tumbuh sebesar 2,74% yoy, dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp12,10 triliun atau tumbuh 14,27% yoy.

Roni bilang kabar baik datang dari perbankan syariah, yaitu untuk risiko pembiayaan yang ternyata lebih rendah dari perbankan konvensional, di mana rasio NPF 1,75%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,32%.

“Tunggakan kredit perbankan konvensional itu rasio NPL 2,67%, sementara perbankan syariah rasio NPF 1,75%,” tegasnya.

Selain itu melihat pada kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi Desember 2025 juga tumbuh dengan baik.

Total aset sebesar Rp3,12 triliun atau tumbuh 11,35% yoy, dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh 9,44% yoy, dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,25 triliun atau tumbuh 7,61% yoy, dengan 71,39% merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Yogyakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) masih tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III 2025 yang tertinggi untuk regional Kalimantan.

"Untuk Kalimantan sendiri, memang porsinya paling besar masih di Kaltim dengan porsi 46,61 persen," kata Kepala OJK Kalimantan Timur-Kalimantan Utara Parjiman dalam kegiatan media update, sosialisasi Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dan inovasi keuangan digital bersama insan pers se-Kalimantan di Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan PDRB terbesar selanjutnya adalah Kalimantan Barat dengan 17,29 persen, kemudian Kalimantan Selatan 16,47 persen, Kalimantan Tengah 12,48 persen, serta Kalimantan Utara 8,16 persen.

PDRB Triwulan III 2025 Kalimantan menurut harga yang berlaku adalah sebesar Rp478,40 triliun. Sementara itu untuk PDB Triwulan III 2025 Nasional menurut harga berlaku adalah sebesar Rp6.060 triliun.

Kontribusi PDRB lima sektor ekonomi penopang Kalimantan terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian Rp114,58 triliun, serta industri pengolahan Rp80,57 triliun. Kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Rp69,65 triliun, konstruksi Rp52,27 triliun, serta perdagangan besar dan eceran Rp49,15 triliun.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama year on year atau tahun ke tahun tertinggi untuk regional Kalimantan adalah Kalimantan Tengah dengan 5,36 persen.

Kemudian Kalimantan Barat 5,31 persen, Kalimantan Selatan 5,19 persen, Kalimantan Utara 4,61 persen, serta Kalimantan Timur 4,26 persen.

Di sisi lain tren pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas Kalimantan selama tiga triwulan berturut-turut.

Mulai dari triwulan I 2025 pertumbuhan ekonomi nasional 4,87 persen sedangkan Kalimantan 4,32 persen. Lalu pada triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen, sedangkan Kalimantan 4,95 persen; serta triwulan III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen sedangkan Kalimantan 4,70 persen.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WAKIL Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan perekonomian Sumut menunjukkan kekuatan dan tren positif. Pada triwulan III 2025, tumbuh 4,55 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 315,56 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatat sektor real estate sebesar 10,69 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa meningkat 9,05 persen. Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 18,64 persen terhadap PDRB dan pertumbuhan 4,11 persen.

"Hilirisasi adalah kunci masa depan ekonomi Sumut," kata Surya saat membuka Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar Harian Bisnis Indonesia Wilayah Sumut-Aceh di Medan, Senin, 8 Desember 2025. Sumut mencatat surplus perdagangan US$ 5,17 miliar pada Januari–September 2025. Nilai ekspor mencapai US$ 9,29 miliar, sementara impor berada di US$ 4,12 miliar. Tiga negara tujuan ekspor terbesar adalah Cina, Amerika Serikat, dan India dengan kontribusi 36,32 persen di perdagangan Sumut.

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,60 persen menjadi 5,32 persen pada Agustus 2025. Produktivitas tenaga kerja meningkat menjadi 81,90 persen, naik 2,13 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi investasi, capaian Sumut juga menggembirakan. Hingga triwulan III 2025, investasi tumbuh 10,51 persen atau mencapai Rp 42,378 triliun, dengan penanaman modal asing (PMA) meningkat 36,46 persen.

“Sektor terbesar yang menarik investasi adalah industri kimia dan farmasi Rp 2,55 triliun, disusul industri makanan Rp 2,08 triliun, serta listrik, gas dan air Rp 1,30 triliun. Singapura menjadi investor terbesar dengan 63,44 persen, diikuti Inggris dan Malaysia,” sebut Surya.

Ia menegaskan bahwa Sumut memiliki banyak potensi unggulan yang bisa menjadi kekuatan utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan langkah strategis, inovatif dan kolaboratif.

“Kami semua menyadari bahwa Sumut memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis. Ada sektor pertanian dan perkebunan yang kuat, industri pengolahan yang terus tumbuh, serta potensi pariwisata kelas dunia yang menjadi kebanggaan nasional. Posisi strategis Sumut sebagai hub perdagangan dan logistik di wilayah barat Indonesia juga memberi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Surya.

Perekonomian Sumut diprakirakan tetap tumbuh dan menguat pada 2026 pada rentang 4,9-5,7 persen di tengah ketidakpastian global. Optimisme ini ditopang beberapa program potensial seperti implementasi program B50 (Biodiesel) yang dapat mendukung kenaikan permintaan crude palm oil (CPO).

Efektivitas program Asta Cita mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), paket stimulus pendukung daya beli masyarakat, serta iklim investasi yang relatif kondusif yang tampak dari peningkatan target investasi di sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

"Namun, pemerintah perlu mewaspadai perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia - Sumut Abdul Khalim pada kesempatan sama.

Begitu pula dengan potensi berlanjutnya perang tarif Trump dan harga komoditas global yang diproyeksikan Bank Dunia akan turun sampai 7 persen pada 2026. Khalim mengatakan sektor pertanian dan industri yang selama ini menjadi penopang perekonomian Sumut perlu terus didorong. Termasuk sektor investasi yang merupakan tools utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor internal lain yang tak kalah penting, seperti peningkatan skill tenaga kerja, pembangunan infrastruktur yang terkoneksi khususnya dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti ke kawasan industri dan kawasan ekonomi,” ujarnya.

Pengelola KEK Seimangkei, PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra) menyebut, KEK dapat menjadi pusat energi baru bagi pertumbuhan ekonomi Sumut, menjadi ruang kolaborasi antara industri besar, pelaku usaha lokal dan inovasi berkelanjutan. Seimangkei memang dikhususkan menjadi pusat hilirisasi komoditas unggulan ekspor Sumut khususnya sawit dan karet.

"Sejak beroperasi pada 2015 sampai triwulan III 2025, Seimangkei merealisasikan investasi Rp 25,97 triliun dan menyerap 7.856 tenaga kerja. Dengan strategi yang tepat, KEK Seimangkei bukan hanya motor penggerak ekonomi, tapi ikon transformasi regional menuju kawasan industri modern dan berdaya saing global,” kata Direktur PT Kinra Arif Budiman.

Usai KEK Seimangkei, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara mengenalkan Kawasan Industri Sumut (KIS) di Tanjungkasau, Kabupaten Batubara sebagai proyek strategis Pemerintah Provinsi Sumut mendukung hilirisasi industri dan pemerataan ekonomi nasional. Dikelola langsung pemerintah provinsi melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

“Lokasi KIS strategis, dekat pelabuhan ekspor global seperti Belawan dan Kualatanjung. Akses multi moda transportasi akan menguntungkan investor dalam pengembangan industrinya,” kata Wakil Ketua Kadin Sumut Isfan fachruddin.

BIG Conference 2025 di Medan bertajuk “Unlocking North Sumatra's Potential: Collaboration for Economic Growth and Job Creation” juga diisi pemaparan dari Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi (AEKI) Sumut Saidul Alam, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumut Syahril Pane, dan Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani.

PRESIDEN Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan operasi perusahaan tambang tersebut menjadi penopang utama ekonomi Papua Tengah. Saat ini aktivitas Freeport menyumbang lebih dari 77 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Tengah.

"Di Kabupaten Mimika, kontribusinya bahkan mencapai 91 persen. Operasional Freeport menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Dampaknya tidak hanya di Papua, tapi juga ke daerah lain,” kata Tony dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senin, 24 November 2025.

Menurut dia, efek berganda kegiatan operasional PTFI menciptakan hingga 440 ribu kesempatan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Freeport mengklaim terus meningkatkan nilai investasi sosial di wilayah operasinya. Pada 2024, dana yang digelontorkan mencapai US$138 juta atau mendekati Rp 2 triliun.

Di sektor kesehatan, Tony mengatakan Freeport mengoperasikan satu rumah sakit dan lima klinik untuk masyarakat asli Papua dari tujuh suku. Lebih dari 150 ribu kunjungan pasien dilayani setiap tahun tanpa biaya. Perusahaan juga menyediakan akses air bersih yang disebut telah menjangkau 50 ribu rumah dan 14 desa di Mimika.

Tony menyampaikan bahwa dukungan Freeport terhadap pendidikan mencakup lebih dari 12 ribu beasiswa, hampir seluruhnya bagi putra-putri asli Papua. Saat ini terdapat 1.500 penerima aktif dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi.

"Freeport juga mengelola Sekolah Asrama Taruna Papua yang menampung 1.200 pelajar asli Papua," ujarnya.

Program lain yang diklaim berjalan yaitu pembangunan infrastruktur perumahan, sosial, budaya, hingga olahraga. Tony menyebut perusahaan telah membangun lebih dari 3.500 rumah dan dua landasan perintis di wilayah dataran tinggi.

Di sisi ekonomi masyarakat, ia melanjutkan, lebih dari 200 UMKM binaan PTFI mencatat omzet hingga Rp 400 miliar per tahun. Selain itu, Freeport turut mengembangkan pertanian dan perkebunan rakyat seperti kakao seluas 250 hektare, kopi 30 hektare, komoditas sagu dan sayuran 200 hektare, serta kelapa 1.200 hektare.

Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan

Jakarta (ANTARA) - Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin menyebutkan program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan.

"Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan," ungkapnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BPS juga mencatat ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen.

Angka tersebut melonjak dibandingkan triwulan sama pada 2024 atau secara tahunan, yang tumbuh 10,76 persen.

Didin mengatakan program hilirisasi mineral, yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar.

Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan.

Dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi, lanjutnya, maka ada kebutuhan logistik yang besar.

Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan setiap bulan mencapai miliaran rupiah.

"Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal," sebut Dindin.

Ia mencontohkan Tina Nomor, ibu berusia 30 tahun warga Desa Kawasi, merasakan dampak positif kehadiran Harita Nickel di Kawasan Industri Obi Harita Nickel, Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Tina bersama ibu-ibu lain mengelola minimarket Hop Mart.

"Saya sebelumnya hanya berkebun dan menjaga warung saja, namun dengan berdirinya Hop Mart, di mana kami didukung pengembangan usaha dari minimarket Hop Mart, kami sekarang bisa berkembang," ungkapnya.

Tina pun optimistis omzet terus bertambah seiring dengan adanya pendampingan dari manajemen Harita kepada pelaku UMKM.

Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Risna Resnawaty mengatakan Harita Nickel telah melakukan beberapa inovasi di bidang peningkatan pendapatan riil masyarakat dan kemandirian ekonomi, sehingga ekonomi di sekitar tumbuh.

Tetapi, memang dapat dikatakan ideal, jika pengembangan tersebut memenuhi beberapa indikator, antara lain kelengkapan dokumen social mapping dan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM), terdapat RKAT pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang disusun secara terintegrasi satu sama lain untuk tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Risna juga mengingatkan perencanaan pengembangan masyarakat maupun inovasinya harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Itulah salah satu dari beberapa tantangan pengembangan masyarakat di daerah pertambangan," ujar dia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah guna memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, di Lebak, Minggu (12/10) mengatakan sektor pertanian setiap tahun menjadi andalan utama karena menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar hingga mencapai 27,69 persen.

“Kami optimistis sektor pertanian itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Widy.

Selaras dengan pernyataan Widy, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki menegasi fokus pembangunan wilayahnya pada sektor pertanian, yang meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Pemerintah daerah meyakini, penguatan sektor ini mampu menekan angka kemiskinan dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, kata Hasbi.

Menurut dia, program pembangunan pertanian tahun 2026 mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) dan sarana prasarana (sapras) pertanian, distribusi pestisida, pembinaan kelompok tani, serta peningkatan bimbingan teknis (bimtek) budidaya pangan.

Untuk bidang peternakan, kelompok peternak rakyat akan mendapat bantuan benih domba yang diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi baru masyarakat.

Sementara di sektor perikanan, kelompok budidaya air tawar memperoleh bantuan benih ikan lele, mas, dan nila, sedangkan nelayan tangkap mendapat bantuan alat tangkap dan perahu.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, menambahkan bahwa produksi pangan di Lebak selalu surplus karena adanya dukungan dan intervensi pemerintah yang konsisten.

Sepanjang Januari-September 2025, produksi gabah basah Lebak mencapai 701.899 ton, yang terdiri dari padi sawah sebanyak 682.898 ton dan padi gogo 19.001 ton.

Jika dikonversi menjadi gabah kering giling (GKG), total produksinya mencapai 582.857 ton atau setara dengan 368.540 ton beras.

Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp12.500 per kilogram, nilai ekonomi beras tersebut menembus miliaran rupiah.

Sementara kebutuhan beras masyarakat Lebak yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa hanya mencapai 154.253 ton per tahun. Sepanjang Januari-September 2025, penyerapan beras Lebak mencapai 102.836 ton, dan menyisakan 265.705 ton.

“Sisa sebanyak itu membuat warga Lebak mengalami surplus beras selama 20 bulan ke depan hingga 2027,” kata Deni.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Tambakbaya, Ruhiana, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menyalurkan berbagai bantuan bagi petani.

“Kami memiliki 70 anggota dengan lahan garapan seluas 150 hektare. Dengan panen setiap empat bulan sekali, petani mampu memperoleh keuntungan dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.

Dengan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lebak optimistis sektor pertanian akan terus menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penggerak utama kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025