Bisnis.com, DENPASAR – Kredit investasi di Bali tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global maupun nasional.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menjelaskan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92 persen yoy (Maret 2025: 16,24 persen yoy).

"Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali," jelas Parjiman, Kamis (4/6/2026).

Dilihat dari pertumbuhan nominal kredit, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mencatatkan penambahan nominal terbesar yaitu Rp2,07 triliun (tumbuh 15,35% yoy).

Kemudian kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Parjiman menjelaskan stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026 tetap terjaga solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik.

"Kinerja IJK tersebut turut menjadi penopang ketahanan perekonomian Provinsi Bali yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,58 persen yoy pada kuarter pertama tahun 2026. Capaian tersebut mencerminkan sinergi yang positif antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Provinsi Bali secara keseluruhan," kata Parjiman.

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy). Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% (yoy) menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Maret 2026 tercatat sebesar 58,51% (Maret 2025: 59,06%).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,56% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025: 3,10%).

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,77% (Maret 2025: 2,17%). Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12% (Maret 2025: 11,62%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,58% dan 33,84%, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengungkapkan bahwa sektor pariwisata masih berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional yang menorehkan pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2026.

Dia menyebut bahwa di tengah dinamika global yang tidak mudah, pariwisata Indonesia tetap bergerak, tumbuh, dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini tecermin dari bertumbuhnya lapangan usaha yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata.

“Lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi, yaitu 13,14%,” kata Widiyanti dikutip dari unggahan YouTube Kemenpar, Senin (11/5/2026).

Dia mengemukakan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan mamin didorong oleh pergerakan wisatawan yang menginap di hotel, vila, rumah singgah atau homestay, serta bertransaksi di restoran, kafe, dan berbagai usaha kuliner daerah.

Selain itu, terdapat sejumlah lapangan usaha lain yang bertumbuh pada kuartal I/2026, misalnya jasa lainnya yang mencakup aktivitas hiburan dan rekreasi dengan pertumbuhan 9,91%.

Terdapat pula lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menuju destinasi wisata.

Terakhir, aktivitas agen perjalanan, biro wisata, dan pemesanan perjalanan juga disebut menopang pertumbuhan ekonomi sektor jasa perusahaan sebesar 4,91%.

“Artinya, ketika pariwisata bergerak, roda perekonomian nasional juga turut bergerak,” ujar Widiyanti.

Sebelumnya, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2026. Pertumbuhan itu utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada rentang 5,9–7,5% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh daerah.

“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9–7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumah proyek dan program strategis pemerintah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 baik melalui komponen lapangan usaha maupun pengeluaran. Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Makan Bergizi Gratis hingga proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Berdasarkan komponen lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha akomodasi makan minum 13,14% (yoy). Hal ini kendati distribusinya masih di bawah komponen pengeluaran utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi serta pertambangan yang keseluruhan mencapai 63,52% terhadap PDB.

"Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis," terang Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dampak program MBG juga terlihat dari pertumbuhan subsektor peternakan pada komponen lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 11,84%. Peningkatannya didorong oleh kenaikan permintaan daging ayam ras dan telur untuk salah satunya pasokan menu MBG.

Efek program prioritas juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkat program KDMP dan MBG. Sebagai salah satu lapangan usaha dengan distribusi terbesar ke PDB, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mencapai 5,49% (yoy).

Secara terperinci, BPS menyebut terdapat penambahan 6.737 unit SPPG dari Desember sampai dengan Maret 2026 ini. Penambahan ini terekam dari belanja modal baik untuk pembangunan dapur dan penyediaan alat-alat dapur serta alat modal lainnya.

"Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih," terang Amalia.

Dari sisi pengeluaran, dampak program prioritas juga dirasakan pada pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pertumbuhan PMTB pada kuartal I/2026 mencapai 5,96% (yoy) dengan distribusi ke PDB 28,29% sehingga menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan setelah konsumsi masyarakat. Salah satu proyek strategi nasional (PSN) yakni MRT Jakarta mendorong pertumbuhan PMTB.

"Pembangunan MRT yang juga melakukan investasi fisik lebih dari Rp25 triliun," tutur Amalia.

Kemudian, efek investasi pemerintah juga berbentuk pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih; pembelian mesin peralatan, kendaraan dan intangible asset, serta program-program infrastruktur konektivitas maupun swasembada pangan.

"Dalam triwulan I/2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan fisik dan infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB," pungkas Amalia.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyambut baik adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada kuartal I/2026 yang mencapai angka 5,02% dan kondisi ini memperlihatkan mesin ekonomi Ranah Minang pada beberapa sektor berjalan baik.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid mengatakan sesuai data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) itu, pertumbuhan ekonomi Sumbar didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

“Akomodasi dan makan minum yang bisa tumbuh dua digit ini harus dilihat oleh pemerintah daerah. Artinya, kalau ada stimulus/insentif/positive-shock, maka sektor ini bisa berlari kedepannya,” kata dia, Selasa (5/5/2026).

Majid melihat lapangan usaha akomodasi dan makan minum ini dapat memberikan efek pada rantai pasok ke pertanian, serta investasi yang tentunya memperbaiki kualitas infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi.

Namun, tantangannya adalah mesin (akomodasi dan makan minum) harus dapat mempertahankan kinerja sepanjang 2026. Begitupun untuk sektor pertanian harus dijaga dari pengaruh El Nino, di samping mempertahankan produktivitas melalui injeksi pupuk, bibit unggul, penerapan teknologi dan pencegahan hama.

“Jadi akomodasi makan dan minum ini harus dijaga dengan menjaga iklim pariwisata yang kondusif. Iven-iven besar harus digelar masif oleh pemerintah daerah, seperti Tour de Singkarak, peringatan 100 tahun Jam Gadang,” ucapnya.

Kemudian Majid menyatakan untuk sektor investasi juga harus dibuka lebar, seperti optimalisasi area Pelabuhan Teluk Bayur, menjaga ritme pembangunan Sintinjau Lauik dan infrastruktur lainnya, serta harmonisasi/sinergi kebijakan Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten dan kota dalam mengembangkan iklim investasi dan usaha.

“Yang terpenting bagaimana kita semua menjaga mesin-mesin sektoral ini tetap jalan dengan baik/tinggi,” tegasnya.

Menurutnya yang menjadi catatan BI, penyerapan tenaga kerja di Sumbar membaik, namun tantangannya adalah tenaga kerja formal masih dibawah 40% dari total tenaga kerja yakni 60%an lebih masih informal.

Oleh karena itu, seiring bermunculannya UKM makan minum ini, maka benar-benar harus dijaga melalui peningkatan daya beli terutama gen menial, kampanye berkonsumsi, perbanyak iven agar wisatawan masuk ke Sumbar.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sumbar kuartal I/2026 terhadap kuartal I/2025 yoy mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% yang didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan angka pertumbuhan dua digit pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini merupakan sebuah kabar baik. Namun untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terjadi terkontraksi 0,42%.

“Yang signifikan itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu diikuti jasa lainnya sebesar 9,10%, serta jasa keuangan sebesar 7,94%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (5/5/2026).

Selanjutnya, melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada triwulan I/2026 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,50%, diikuti Riau sebesar 23,29%, Sumatera Selatan sebesar 13,60%, Lampung sebesar 9,72%, Kepulauan Riau sebesar 7,30%, Sumatra Barat sebesar 6,83%, Jambi sebesar 6,52%, Aceh sebesar 4,88%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,26 %, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,10%.

Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04%, diikuti oleh Lampung sebesar 5,58%, Sumatra Selatan sebesar 5,34%, Sumatra Barat sebesar 5,02%, Sumatera Utara sebesar 4,98%, Riau sebesar 4,89%, Bengkulu sebesar 4,72%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53%, Jambi sebesar 4,33%, dan Aceh sebesar 4,09%.

Dari data itu, pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Regional Sumatra, mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pertumbuhan ekonomi Sumbar kuartal I/2026 melampaui angka pertumbuhan ekonomi Riau dan Sumut. Berbeda pada tahun periode tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di bawah Riau dan Sumut.

Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sumatra Barat kuartal I/2026 terhadap kuartal I/2025 yoy mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% yang didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan angka pertumbuhan dua digit pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini merupakan sebuah kabar baik. Namun untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terjadi terkontraksi 0,42%.

“Yang signifikan itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu diikuti jasa lainnya sebesar 9,10%, serta jasa keuangan sebesar 7,94%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (5/5/2026).

Selanjutnya pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 7,57% dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 6,31 %.

“Kalau dilihat dari struktur PDRB Sumbar, lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I/2026 secara urutan masih sama dan secara kontribusi, juga tidak menunjukkan banyak perubahan,” ujarnya.

Kemudian perekonomian Sumbar ini juga didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,03%, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,84%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,69%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,18%, dan lapangan usaha industri pengolahan 8,51%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 67,24%,” jelasnya.

Menurut Nurul kalau melihat secara qtq pada triwulan I/2026 tumbuh sebesar 3,15% dibanding triwulan IV-2025. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan, yang secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, yaitu sebesar 15,09% dan 9,27%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,95%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,48%.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,98%. Kemudian, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 2,98%, serta industri pengolahan tumbuh sebesar 5,01%, sementara konstruksi terkontraksi sebesar 2,05%.

Selanjut melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada triwulan I/2026 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,50%, diikuti Riau sebesar 23,29%, Sumatera Selatan sebesar 13,60%, Lampung sebesar 9,72%, Kepulauan Riau sebesar 7,30%, Sumatra Barat sebesar 6,83%, Jambi sebesar 6,52%, Aceh sebesar 4,88%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,26 %, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,10%.

Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04%, diikuti oleh Lampung sebesar 5,58%, Sumatra Selatan sebesar 5,34%, Sumatra Barat sebesar 5,02%, Sumatera Utara sebesar 4,98%, Riau sebesar 4,89%, Bengkulu sebesar 4,72%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53%, Jambi sebesar 4,33%, dan Aceh sebesar 4,09%.

Dari data itu, pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Regional Sumatra, mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pertumbuhan ekonomi Sumbar kuartal I/2026 melampaui angka pertumbuhan ekonomi Riau dan Sumut. Berbeda pada tahun periode tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di bawah Riau dan Sumut.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) buka suara terkait klaim viral di media sosial yang menyebut anggaran makan-minum Gubernur Kaltim tahun 2026 yang membengkak hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, alokasi belanja makanan dan minuman untuk tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp10,25 miliar atau terendah dibandingkan periode sebelumnya.

Nominal ini turun signifikan dari Rp11,93 miliar pada 2025, meski sempat naik menjadi Rp15,89 miliar pada tahun 2024 setelah tercatat Rp12,23 miliar pada 2023.

Kendati demikian, transparansi nominal tidak lantas menjelaskan mekanisme distribusi anggaran yang sesungguhnya.

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pos belanja tersebut bukan monopoli keperluan gubernur semata, melainkan mencakup kebutuhan jamuan wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga berbagai tamu resmi, mulai dari pejabat setingkat wakil presiden, menteri, anggota DPR RI, hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra kerja, dan delegasi masyarakat.

"Penggunaan anggaran juga bersifat fleksibel sesuai jumlah tamu yang hadir dalam setiap kegiatan, termasuk pendamping yang ikut serta," demikian kutipan keterangan resmi Biro Umum Setdaprov Kaltim, Senin (20/4/2026).

Lebih jauh, cakupan anggaran juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga mitra strategis pemerintah yang mengajukan permohonan jamuan secara resmi.

Menanggapi isu penggunaan Harum Resort sebagai lokasi jamuan tamu, Pemprov Kaltim berargumen bahwa langkah ini merupakan strategi penghematan anggaran.

Dengan mempersilakan penggunaan fasilitas tanpa biaya operasional, pemerintah mengklaim pengeluaran lebih rendah ketimbang menyewa hotel yang umumnya mengenakan tarif per pax tinggi, belum termasuk pajak dan biaya sewa ruangan.

Adapun, Pemprov Kaltim berharap masyarakat tidak terjebak dalam pusaran informasi yang tidak akurat.

Bisnis.com, SURABAYA — Ekonomi Jatim tumbuh 5,33% pada 2025 dengan motor penggerak industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi makan dan minuman.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan BI memproyeksikan ekonomi Jatim akan terus terakselerasi pada 2026 dengan rentang pertumbuhan sebesar 4,9% hingga 5,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Optimisme ini didorong oleh realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,33%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional dan wilayah Jawa. Pada triwulan IV/2025 saja, ekonomi Jatim melesat 5,85% yoy,” ujarnya pada Media Briefing di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Dia menilai, struktur ekonomi wilayah ini masih sangat strategis, dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 14,5% dan lebih dari 25% terhadap ekonomi di Pulau Jawa.

"Ekonomi Jawa Timur untuk 2026 kami yakini masih kondusif dan terakselerasi dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal ini akan sangat bergantung pada respons kebijakan serta indikator sentimen pusat maupun daerah," jelasnya.

Dari sisi lapangan usaha, kata dia, sektor industri pengolahan tetap menjadi motor utama dengan pangsa pasar mencapai 31% dan tumbuh solid di angka 6,28%. Sektor perdagangan serta akomodasi makan dan minum juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,96%.

Sementara dari sisi permintaan, dia mengatakan konsumsi rumah tangga yang memegang porsi lebih dari 60% ekonomi Jatim tetap kuat. Pada triwulan IV/2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,15%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga tetap berada di zona optimis.

Mengenai inflasi, dia menegaskan, Bank Indonesia mencatat inflasi Jawa Timur pada Januari 2026 berada di angka 3,29% yoy, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55%.

Meskipun angka ini sedikit di atas target sasaran 2,5% ± 1%, kata dia, BI menegaskan hal tersebut lebih disebabkan oleh base effect subsidi listrik tahun lalu.

"Kenaikan ini cenderung bersifat masalah statistik karena adanya base effect. Kami meyakini pada Maret 2026 inflasi akan kembali masuk ke dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1%," jelasnya.

Sementara itu di sektor sistem pembayaran, dia melanjutkan, Jawa Timur mencatatkan lonjakan transaksi non-tunai. Penggunaan QRIS kini mendominasi dengan pangsa pasar 55,1%, melampaui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang berada di angka 29,4%.

Meski optimistis, menurutnya, sebagai otoritas moneter tetap mewaspadai dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian (slower for longer).

Tantangan utama berasal dari fragmentasi ekonomi dunia, kebijakan resiprocal tariff Amerika Serikat, serta divergensi pertumbuhan antara negara maju dan berkembang.

"Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat ke angka 3,3%. Dalam kondisi volatilitas global yang tinggi, penguatan ekonomi secara domestik menjadi sangat krusial bagi ketahanan ekonomi Jawa Timur," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Struktur sektor ketenagakerjaan Indonesia mengalami pergeseran dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2018, mayoritas tenaga kerja masih terserap di sektor pertanian, tetapi pada 2025, meski tetap dominan, porsi sektor pertanian semakin menyusut dan beralih ke sektor lain.

Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipaparkan dalam Seminar Economic Outlook 2026, Jumat (19/12/2025), menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 30,72% tenaga kerja pada 2018. Sedangkan pada 2025, kontribusinya turun menjadi 28,54% atau berkurang 2,2%.

Sebaliknya, sektor-sektor jasa dan konsumsi justru menunjukkan penguatan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat menjadi 19,26% pada 2025, dari 18,46% pada 2018.

Peningkatan juga terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan dari 4% menjadi 4,23%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang naik dari 6,33% menjadi 7,88% pada 2025.

“Itu artinya tiga sektor ini khususnya di pertanian besar, eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu buffer tempat para pencari kerja itu masuk,” ujar Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Zamroni Salim.

Lebih lanjut, Zamroni menyoroti kualitas pekerjaan yang tercipta di tengah pergeseran struktur ketenagakerjaan. Dia memaparkan bahwa meskipun tingkat pengangguran (unemployment rate) tercatat relatif rendah, yaitu sekitar 4,8%, jumlah pencari kerja dan orang yang putus asa mencari kerja justru terus meningkat.

Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pencari kerja pada 2019 tercatat sebanyak 7,8 juta orang. Angka tersebut meningkat signifikan menjadi 11,7 juta orang pada 2024. Sementara itu, jumlah penduduk yang putus asa mencari kerja juga melonjak dari 883 ribu orang pada 2019 menjadi 2,7 juta orang pada 2024.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas penyerapan tenaga kerja, yaitu apakah seluruh tambahan tenaga kerja tersebut benar-benar terserap ke sektor formal atau justru sebagian besar masuk ke sektor informal. Menanggapi hal tersebut, Zamroni menilai mayoritas tenaga kerja tersebut cenderung terserap ke sektor informal.

“Dugaan kami sebagian mereka itu masuk ke sektor informal, khususnya di tiga subsektor tadi,” tegasnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana.

Menurut Dedi penerapan pidana kerja sosial merupakan mimpinya yang terwujud. Dia meyakini hukuman kerja sosial dapat mengubah pelaku pidana ke arah lebih baik dan produktif.

Dia memaparkan pelaku pidana di bawah lima tahun tidak harus selalu mendapatkan hukuman penjara. Hukuman bagi pelaku pidana ringan, kata dedi, dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan berbasis masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat meringankan beban anggaran negara, terutama lembaga pemasyarakatan (lapas). Dengan hukuman sosial, jumlah penghuni lapas akan berkurang sehingga mengurangi anggaran makan dan minum.

"Ketika orang di dalam penjara, dia harus diberi makan, diberi minum, harus ada tenaga pendamping, pengawas, itu kan ada uang negara yang terserap, tetapi produktivitasnya rendah menurut saya. Ketika dia masuk dalam kategori hukuman menjadi pekerja sosial, maka ada produktivitas yang dilahirkan, bukan hanya mengurangi beban negara," katanya, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana menuturkan, salah satu indikator pelaku pidana mendapatkan hukuman sosial yakni hukuman di bawah lima tahun.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Nanti pelaku tindak pidana itu akan diberikan semacam sanksi yang tidak masuk ke penjara. Ya, tadi melakukan pekerjaan sosial dengan masyarakat setempat," katanya.

Asep mengatakan, bentuk hukuman sosial kepada pelaku pidana ringan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu tujuannya agar hukuman sosial yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan daerah.

"Kerja sosial itu juga kemudian tidak boleh mengganggu mata pencaharian pokok pelaku, tidak boleh kemudian juga mengurangi pelaku usaha mencari nafkahnya, nanti kita sesuaikan," kata Asep.

Diketahui, Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Pemdaprov Jabar terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana dilaksanakan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025). Kepala daerah di Jabar juga turut melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sektor pertanian, akomodasi dan makan minum, hingga industri pengolahan (manufaktur) menyerap paling banyak tenaga kerja pada Agustus 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja jika dibandingkan Agustus tahun lalu.

“Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam satu tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, kemudian akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha industri pengolahan,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

Selama Agustus 2024–Agustus 2025, BPS mencatat, tenaga kerja di sektor pertanian naik 0,49 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 28,15%. Adapun, jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang pada Agustus 2025.

Mengekor, tenaga kerja di akomodasi dan makan minum yang juga naik 0,42 juta orang atau dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 7,98%. Serta, industri pengolahan yang mencatatkan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,30 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 13,86%.

Selain itu, peningkatan tenaga kerja terbanyak juga terjadi di sektor pendidikan sebanyak 0,25 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Kemudian, aktivitas profesional dan perusahaan sebanyak 0,13 juta orang, serta perdagangan sebanyak 0,12 juta orang.

Peningkatan tenaga kerja juga terjadi di aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,10 juta orang, pengangkutan dan pergudangan sebanyak 0,07 juta orang, serta konstruksi yang juga naik 0,07 juta orang.

Di sisi lain, BPS mencatat kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estate mengalami penyusutan dalam menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, terdapat 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.