JAKARTA - DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan tingginya biaya operasional kapal. Belum adanya respons kebijakan penyesuaian tarif dari pemerintah membuat angkutan pelayaran terancam merugi.

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto mengatakan, dalam operasionalnya perusahaan angkutan penyeberangan wajib memberikan pelayanan baik layanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2008. Jika melanggar, maka kapal tidak diperbolehkan beroperasi, bahkan bisa dicabut izinnya.

Menurut Rakhmatika, untuk memenuhi seluruh standar tersebut, perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai. "Pendapatan utama operator angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi trip kapal. Namun saat ini, frekuensi trip cenderung menurun akibat banyaknya izin operasi kapal, sehingga kesempatan masing-masing kapal untuk beroperasi menjadi semakin terbatas," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Rakhmatika Ardianto menyebut, tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang sesungguhnya. Padahal, perhitungan tarif telah dilakukan berdasarkan formulasi tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008.

“Perhitungan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator, ASDP sebagai fasilitator pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen sebagai wakil masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sebesar 31,8% dari Harga Pokok Produksi atau HPP.

Lihat video: Antre Panjang Pemudik di Kapal Penyeberangan, Ciwandan



"Hingga saat ini, kekurangan tersebut belum direalisasikan pemenuhannya. Kondisi ini membuat beban operasional angkutan penyeberangan semakin berat, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal sangat tinggi," ucapnya.

Tekanan terhadap operator juga disebut semakin besar dengan adanya kenaikan berbagai komponen biaya akibat penguatan mata uang asing, termasuk Dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal, terutama untuk komponen yang bergantung pada barang impor.

Rakhmatika menjelaskan, saat ini harga oli mengalami kenaikan hingga 60%, suku cadang kapal naik sekitar 30% hingga 40%, sementara biaya perawatan rutin seperti pengedokan dan pembaruan kelas kapal juga meningkat sekitar 20%.

“Seluruh biaya tersebut merupakan komponen penting dalam pemenuhan standar keselamatan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, namun berada di luar kendali operator maupun pemerintah. Sehingga hal ini semakin menambah besarnya himpitan beban operasional kami," ujarnya.

Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi, maka Gapasdap khawatir yang akan dikorbankan adalah standar kenyamanan, bahkan standar keselamatan. Padahal, keselamatan pelayaran menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh dikompromikan.

"Perlu ditegaskan, bahwa perhitungan tarif yang dilakukan sudah sesuai dengan UU, oleh karena itu jika hasil perhitungan tidak direalisasikan apabila terjadi kegagalan transportasi mulai dari kenyamanan hingga keselamatan, hal ini berarti menjadi tanggung jawab regulator (pemerintah)," tegasnya.

Sebagai operator, Rakhmatika mewakili Gapasdap memastikan perusahaan angkutan penyeberangan tetap berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku, meskipun saat ini menghadapi tekanan biaya yang semakin berat. "Sehubungan dengan hal di atas, kami berharap bahwa pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan perhitungan berdasar UU," tandasnya.

Sebelum hal tersebut dapat dilakukan, Gapasdap juga berharap agar pemerintah dapat mengendalikan komponen biaya yang berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan mata uang asing, dan berikutnya juga memberikan insentif kepada industri angkutan penyeberangan berupa penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pengurangan biaya kepelabuhanan seperti yang dilakukan pada angkutan udara.

“Gapasdap juga meminta biaya pajak BBM di nol kan, menurunkan biaya klasifikasi, perpajakan dikurangi, serta pemberian bunga kredit perbankan yang lebih rendah dari kredit komersial biasa, seperti yang diberikan di Malaysia dan Vietnam khusus untuk sektor maritime,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera melakukan audit investigasi menyeluruh buntut kecelakaan maut bus ALS vs truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Tragedi yang merenggut 16 korban jiwa ini sebagai tamparan keras bagi aspek keselamatan transportasi darat nasional.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, audit investigasi menyeluruh tidak hanya pada kronologi kejadian, tetapi juga standar operasional prosedur (SOP) angkutan barang berbahaya dan angkutan penumpang jarak jauh.

“Kami mendesak adanya audit ketat terhadap kelayakan armada bus ALS dan kesiapan masinis jalan raya kita. Jangan sampai nyawa rakyat terus melayang akibat abainya standar keselamatan di jalur lintas,” ujar Huda, Kamis (7/5/2026).

Dia menyoroti faktor kelelahan (fatigue) yang sering menjadi penyebab bus masuk ke jalur berlawanan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terkait menajamen waktu kerja awak bus dengan rute-rute panjang seperti PO ALS.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan otobus memiliki manajemen waktu kerja dan istirahat sopir yang ketat dan terpantau secara digital," ucapnya.

Tabrakan ini menjadi sangat fatal karena melibatkan truk tangki. Huda meminta evaluasi terhadap regulasi jam operasional dan pengawalan khusus bagi truk pengangkut bahan mudah terbakar di jalur-jalur rawan kecelakaan guna meminimalkan risiko fatalitas saat terjadi benturan.

“Kami juga meminta Kemenhub dan Kementerian PU untuk mengecek kembali kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan terjadi tabrakan adu banteng,” ujar Huda.

Legislator PKB ini meminta Jasa Raharja segera memproses santunan bagi seluruh korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan bagi korban selamat tanpa hambatan administratif. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap identitas para korban. Sementara, proses evakuasi bangkai kendaraan terus diupayakan agar jalur distribusi logistik di Jalinsum kembali normal.

“Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah. Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas Polri Agus Suryonugroho menawarkan program pelatihan ulang bagi pengemudi taksi Green SM setelah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Agus menyebut pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui Indonesia Safety Driving Center (ISDC) sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kesadaran keselamatan berlalu lintas para pengemudi.

"Dari sekitar 10.000 pengemudi, perlu ada kontrol dan pembinaan. Bisa dilatih kembali agar lebih disiplin dan patuh," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Penawaran itu disampaikan Agus saat menerima audiensi manajemen Green SM di kantornya pada Senin (4/5/2026). Dalam pertemuan tersebut turut hadir jajaran direksi perusahaan, termasuk direktur Denny Gunawan.

Denny menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Dia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, salah satunya terkait pembinaan pengemudi.

Menurutnya, Green SM saat ini tengah menyiapkan program pelatihan ulang guna memperkuat budaya keselamatan berkendara sebagai prioritas utama.

"Kami melihat masih ada area yang bisa ditingkatkan, seperti pelatihan kembali. Bagaimana membangun budaya agar driver menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama," tutur Denny.

Dia juga mengakui pelaksanaan pelatihan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, kolaborasi dengan Korlantas diharapkan dapat menghadirkan edukasi yang lebih efektif dan terstandar bagi para pengemudi.

"Dengan kolaborasi ini kami berharap edukasi dari pihak yang berkompeten bisa menjadi tolok ukur bagi driver untuk tidak mengulangi pelanggaran," pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kakorlantas dan pihak Green SM juga membahas rencana penerapan sistem traffic attitude record untuk memastikan pengemudi memiliki kompetensi serta perilaku berkendara yang baik.

Sistem ini akan digunakan untuk memantau perilaku pengemudi secara terintegrasi, termasuk data pelanggaran yang terekam melalui sistem tilang elektronik (ETLE).

Bisnis.com, PERAWANG - Terminal Petikemas (TPK) Perawang memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 dengan menggelar serangkaian kegiatan yang berfokus pada penguatan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Kegiatan berlangsung pada 10-11 Februari 2026 dan diikuti seluruh pegawai TPK Perawang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang menghadirkan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Jonli. Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menerapkan standar K3 secara konsisten guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, khususnya di sektor kepelabuhanan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Penerapan K3 tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten. Komitmen bersama sangat diperlukan agar setiap aktivitas operasional berjalan aman, terkendali, dan produktif, terutama di lingkungan kepelabuhanan yang memiliki risiko kerja tinggi,” ujar Jonli.

Selain sosialisasi, TPK Perawang juga menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan RSUD Tualang, Kabupaten Siak. Dari 38 peserta yang mendaftar, terkumpul 24 kantong darah yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial perusahaan sekaligus memperkuat kolaborasi internal.

Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat, TPK Perawang turut menyelenggarakan edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang disampaikan oleh paramedis internal. Kegiatan ini tidak hanya berupa pemaparan materi, tetapi juga praktik langsung agar peserta memahami teknik pertolongan pertama secara tepat dalam situasi darurat. Peringatan Bulan K3 Nasional ditutup dengan simulasi kebakaran (fire drill) yang melibatkan seluruh pegawai, termasuk praktik penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Terminal Head TPK Perawang, Dida Drojat, mengatakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi fondasi utama dalam menjaga operasional terminal tetap andal dan berkelanjutan. Menurut dia, K3 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama seluruh insan perusahaan.

“Budaya K3 harus tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari, bukan sekadar seremoni tahunan. Dengan komitmen bersama, kami optimistis dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bebas kecelakaan, produktif, dan berkelanjutan,” kata Dida.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TPK Perawang menegaskan bahwa peringatan Bulan K3 Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif dalam membangun budaya keselamatan kerja yang konsisten dan berkesinambungan, guna menjaga keandalan operasional serta kualitas layanan kepada pengguna jasa.

BEKASI - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya menjaga mutu, integritas, dan profesionalitas lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dalam menjaga keselamatan publik. Plt. Dirjen Gatrik Tri Winarno menyampaikan hal itu dalam acara Sosialisasi Regulasi dan Apresiasi Badan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Tahun 2025 di Bekasi, Jawa Barat.

Tri menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen penting untuk memastikan kualitas sertifikasi ketenagalistrikan di Indonesia.

“Penilaian ini menyisir proses, memeriksa konsistensi, dan memastikan bahwa lembaga benar-benar menjadi pilar keselamatan instalasi listrik Indonesia,” katanya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Dia menegaskan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan tidak segan-segan menindak badan usaha yang tidak berintegritas. Menurutnya, tindakan tidak profesional tersebut akan merusak fondasi negara yang ingin dibangun sebagai negara maju.

“Kalau ada yang melakukan sertifikasi tanpa inspeksi lapangan, atau uji kompetensi yang tidak dilakukan semestinya, itu bukan sekadar pelanggaran teknis. Itu merusak fondasi negara yang ingin kita bangun sebagai negara maju,” tegasnya.

Selain itu, Tri juga menguraikan sejumlah arahan bagi seluruh lembaga sertifikasi, antara lain peningkatan kepatuhan, penguatan sistem mutu, digitalisasi proses, serta peningkatan kontribusi sosial. Diharapkan penilaian kinerja menjadi momentum refleksi bersama untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan sertifikasi.

Tri turut menyampaikan empati atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ia berharap seluruh proses pemulihan kelistrikan di daerah terdampak dapat berlangsung cepat, aman, dan tuntas.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan penilaian kinerja lembaga sertifikasi untuk periode 2024–2025, mencakup 154 lembaga. Penilaian meliputi aspek kepatuhan regulasi, mutu pelayanan, produktivitas, inovasi, dan kontribusi sosial. Selanjutnya diberikanapresiasi kepada lembaga yang meraih predikat emas dan platinum, serta menyampaikan catatan pembinaan kepada lembaga yang masuk dalam kategori merah dan hitam.