Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dapat memberi sumbangsih yang nyata bagi daerah.

Ia mengungkapkan banyak daerah yang selama ini menjadi lokasi operasional BUMN jangan hanya dijadikan sebagai objek semata. Namun, juga harus digandeng sebagai subjek.

Eri menyebut, selama ini daerah, termasuk Surabaya yang menjadi lokasi berdirinya sejumlah perusahaan BUMN strategis, belum merasakan dampak nyata dari aktivitas perusahaan plat merah itu. Baik dalam bentuk pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Dia menekankan bahwa transformasi yang diusung oleh Danantara tidak boleh memposisikan daerah hanya sebagai objek semata. Namun, wajib menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek pembangunan.

"Saya hanya satu saja, ketika ada transformasi Danantara, apakah dia itu bisa memperkuat UMKM secara makro? Bagi kami daerah, apa yang kami dapat dari Danantara dan BUMN itu?” ungkap Eri pada forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Tak hanya itu, Eri juga menyoroti sejumlah perusahaan BUMN 'raksasa' di Kota Pahlawan. Ia menyinggung aset-aset 'idle' milik BUMN, yang saat ini mendominasi kawasan Kota Lama Surabaya, seperti di Jalan Rajawali.

"Sejumlah bangunan yang tidak bergerak [di Kota Lama Surabaya] itu milik BUMN. Intinya bagaimana transformasi Danantara ini menggerakkan semua potensi yang ada, terutama menyerap lapangan pekerjaan secara nyata,” ucapnya

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mencontohkan kontribusi BUMN kepada daerah di antaranya seperti penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu menurutnya dapat menjadi kunci utama kontribusi nyata BUMN bagi daerah.

Dia menegaskan bahwa aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di daerah harus mensyaratkan keterlibatan tenaga kerja dari wilayah tempatnya beroperasi.

“Kalau penyerapan pekerjaan ini bisa diwujudkan, maka di situlah BUMN menjadi bagian dari pergerakan ekonomi. Bukan hanya logistik saja, tapi menggerakkan ekonomi dan pendapatan daerah,” jelasnya.

Termasuk, soal proyek infrastruktur untuk menunjang operasional BUMN, seperti pemasangan duckting kabel di berbagai titik di Surabaya.

Eri menyebut bahwa aktivitas itu berpotensi mengakibatkan infrastruktur rusak, dan BUMN seharusnya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Ini buat negara, tapi kota saya rusak. Hari ini buka jalan pasang kabel, besok buka lagi. Saya membuat aturan, diprotes. Tapi kalau tidak begitu, Surabaya yang menanggung,” ungkapnya.

Eri membeberkan BUMN memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kepentingan di daerah. Dirinya pun mengapresiasi rencana Danantara untuk mengambil alih pengelolaan energi dari sampah (Waste to Energy) yang selama ini membebani anggaran daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah kota di tengah dana transfer ke daerah (TKD) yang terus berkurang. Bukan hanya bagi Surabaya, tetapi juga daerah lain.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kolaborasi Danantara dan pemerintah daerah harus mampu meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di kota besar. Pemerintah daerah, sebut Eri, siap bersinergi melalui BUMD agar daerah juga mengemban peran sebagai sub-owner, bukan hanya sebagai penerima dampak saja.

"Bagaimana kita kembangkan bersama, duduk bersama. Tidak ujug-ujug semua ditarik pusat,” harapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, integrasi ekonomi antarwilayah dapat berkembang secara bersamaan. Dirinya pun mencontohkan bagaimana Surabaya dapat menjadi pusat distribusi terhadap berbagai produk atau komoditas dari daerah sekitar, sehingga setiap wilayah mendapat keuntungan.

"Kalau Surabaya butuh telur bisa ambil dari Blitar. Kalau ingin mendapatkan sayur, ambil dari Mojokerto. Kita bergerak ke Indonesia Timur, itu yang dibutuhkan, satu kekuatan besar menyatukan perbedaan dari satu kota besar,” katanya.

Dirinya pun berharap Danantara mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan turut serta memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk dapat berkembang bersama BUMN yang beroperasi di masing-masing wilayah.

“Apapun transformasinya, kalau tidak menyerap tenaga kerja dan tidak mengurangi kemiskinan, gagallah itu semuanya,” pungkas Eri.