Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan pembukaan Radial Road yang menghubungkan Jalan Mayjen Jonosewoyo dan Jalan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Ia berharap infrastruktur sepanjang 2,8 kilometer tersebut dapat mengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat sekaligus menyumbang pendapatan bagi kas daerah.

Eri menjelaskan pada tahap awal arus lalu-lintas di sepanjang Radial Road akan diberlakukan sistem satu arah, dari Jalan Mayjen Jonosewoyo menuju Jalan Lontar. Rekayasa tersebut diberlakukan agar arus kendaraan bermotor dapat mengalir dan lancar sebelum diterapkan sistem baru yang diberlakukan secara penuh.

“Keberadaan Radial Road saat ini difungsikan agar masyarakat bisa lewat, tapi hanya satu arah, yakni dari timur ke barat," ujar Eri, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengubah mekanisme arus lalu-lintas yang selama ini berjalan di Jalan Lontar, di mana ruas jalan yang melayani kendaraan secara dua arah akan diubah menjadi hanya satu arah dengan arus sebaliknya, yakni dari Jalan Lontar menuju Jalan Mayjen Jonosewoyo.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di sepanjang Jalan Lontar sehingga dapat menciptakan sirkulasi kendaraan yang lebih tertata serta menekan antrean panjang kendaraan yang menjadi persoalan menahun di titik itu.

"Jalan Lontar itu jalurnya kecil, dan ada dua jalur di situ. Nah, sekarang kita buat satu jalur, tapi ini sudah kita buka lebih awal biar mengurangi kemacetan. Nanti Insyaallah di minggu depan ke depan sudah berjalan keduanya," ucapnya.

Tak hanya berguna untuk mengurai kemacetan, Eri berharap infrastruktur yang menelan anggaran senilai Rp38 miliar itu akan membawa pengaruh positif terhadap iklim investasi di Kota Surabaya di masa mendatang.

Menurut dia, lokasi infrastruktur tersebut tergolong dalam kawasan jasa perdagangan, yang dikelilingi oleh investasi milik korporasi terkemuka seperti Pakuwon dan Ciputra Group.

“Sepanjang jalan itu, tarif PBB (pajak bumi bangunan) naik karena menjadi jalan besar. Otomatis PBB akan naik karena tidak lagi tergolong sebagai [kawasan] rumah, tapi sudah menjadi jasa perdagangan,” bebernya.

Bisnis.com, SURABAYA - ​Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi arah pembangunan Kota Pahlawan.

Legislatif dan Eksekutif Kota Surabaya sepakat bahwa indikator kemajuan kota metropolitan ini harus bertumpu pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi sektor riil, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik.

​Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengingatkan agar pesatnya pembangunan fisik seperti gedung megah dan modernisasi fasilitas publik tidak mengaburkan fokus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, output utama dari pembangunan adalah dampak riil yang dirasakan langsung oleh warga.

​"Pembangunan infrastruktur memang penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas utama," ujar Syaifuddin usai upacara peringatan HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).

​Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk ini menegaskan, DPRD Surabaya berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap instrumen kebijakan dan APBD Surabaya memberikan stimulus yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

​Stimulus UMKM dan Digitalisasi

​Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya, Armuji, menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sejumlah terobosan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian kondisi global.

Fokus utama pemkot saat ini adalah melakukan akselerasi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif.

​“Di usia ke-733 ini, Pemkot Surabaya berkomitmen mendukung penuh para pelaku UMKM agar semakin masif dan berdaya saing. Bentuk dukungan nyata kami adalah dengan mengoptimalkan platform digital e-Peken dan instrumen digital lainnya,” terang Armuji.

​Optimalisasi e-Peken, ia harapkan mampu menjaga konsistensi produksi dan memperluas akses pasar bagi komoditas lokal Surabaya, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

​Di sisi lain, perayaan HJKS tahun ini mengusung tema “Pancasila Kuat, Surabaya Hebat”. Tema tersebut dinilai merepresentasikan fondasi sosial yang kuat, di mana nilai gotong royong dan toleransi antar-warga menjadi modal sosial utama dalam menjaga iklim investasi dan kondusivitas pembangunan kota.

​"Dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan integrasi sosial, Surabaya diproyeksikan mampu tumbuh menjadi kota metropolitan yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga unggul, humanis, dan mampu meningkatkan taraf hidup seluruh warganya," pungkas Armuji.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan pembiayaan kepada pemerintah kota. Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek pembangunan perkotaan dengan menyalurkan pembiayaan hingga Rp885,85 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Pembiayaan ini difokuskan pada proyek strategis pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) serta pelebaran Jalan Wiyung–Menganti yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan."

Perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek SMI Faaris Pranawa sebagai bagian dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur kota yang menghadapi tekanan mobilitas yang terus meningkat.

Dua proyek infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem transportasi di Surabaya. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat akan membantu mendistribusikan arus lalu lintas secara lebih merata dan mengurangi beban jalan utama. Sementara itu, pelebaran Jalan Wiyung–Menganti ditujukan untuk mengatasi kepadatan kendaraan pada salah satu koridor dengan intensitas lalu lintas tinggi.

Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari tujuh proyek infrastruktur perkotaan Surabaya pada periode 2026–2027. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pembiayaan infrastruktur dengan total kebutuhan pendanaan sekitar Rp3,16 triliun.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari pendekatan strategis perusahaan dalam mendukung kota-kota besar menghadapi tantangan urbanisasi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan infrastruktur perkotaan semakin mendesak, terutama dalam mengatasi kemacetan yang berdampak langsung pada produktivitas. Proyek ini akan secara langsung mengurangi bottleneck lalu lintas di Surabaya sekaligus meningkatkan efisiensi logistik kota yang menjadi pusat ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembiayaan ini diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan mendukung aktivitas ekonomi kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan SMI. Ia menilai penguatan konektivitas menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing kota di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Selain berdampak pada sektor transportasi, proyek ini juga diperkirakan membawa efek ekonomi yang signifikan. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, belanja modal Pemerintah Kota Surabaya diproyeksikan meningkat hingga 40,81 persen dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan belanja modal tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Rp29,79 triliun, dengan kontribusi pembiayaan SMI diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun.

Dari sisi manfaat langsung, pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional kendaraan, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta meningkatkan keselamatan transportasi. Secara lebih luas, proyek ini juga akan memperkuat aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah kota.

SMI sendiri terus memperluas dukungan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Hingga Februari 2026, komitmen pembiayaan perusahaan kepada pemerintah daerah tercatat mencapai Rp37,08 triliun, dengan posisi outstanding sebesar Rp14,90 triliun. Dukungan terhadap Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Seskab Teddy berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keterangan tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Seskab Teddy dan Wagub Emil membahas sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Selain itu, turut dibahas perkembangan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tengah dijalankan di Jawa Timur.

“Dalam pertemuan ini dibahas rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, serta kemajuan program-program strategis Presiden,” ujar Teddy.

Program strategis yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, serta Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menilai keberhasilan program-program tersebut di Jawa Timur akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Teddy menekankan, dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa atau terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Modernisasi dan kemajuan infrastruktur di Jawa Timur memegang peran penting dalam mempercepat perputaran rantai ekonomi, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga secara nasional,” kata Teddy.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan merata oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

“Bapak Presiden memberikan perhatian khusus agar program-program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata serta merata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan proses pembebasan lahan guna menjalankan pembangunan flyover Taman Pelangi telah rampung sepenuhnya. Warga Kampung Taman Pelangi telah menerima pembayaran ganti rugi terhadap 29 persil melalui mekanisme konsinyasi.

Eri memastikan bahwa segenap bangunan yang berdiri di kawasan itu akan diratakan dalam waktu maksimal dua hari sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

"Semua bangunan yang ada di Taman Pelangi ini sudah dikonsinyasi dan [warga] sudah menerima uang [ganti rugi]," ujar Eri saat meninjau lokasi, Kamis (15/1/2026)

Dirinya menyebut, pemerintah kota juga akan secara rutin melapor kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) berkaitan dengan proses survei dan pembangunan yang direncanakan akan dimulai pada triwulan I atau II 2026 dan berlangsung hingga 2027.

"Semoga dengan percepatan ini sudah bisa dikerjakan di triwulan kedua, atau triwulan pertama, di akhir triwulan pertama sudah bisa mulai ada proses terhadap Taman Pelangi untuk overpass-nya [flyover]. Sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya karena di sini [Taman Pelangi] simpulnya macet, dan ini juga simpulnya banjir," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan flyover Taman Pelangi akan dilaksanakan secara multiyears. Flyover Taman Pelangi juga direncanakan memiliki dua hingga dua setengah lajur, dengan biaya pengerjaan yang dihabiskan sekitar Rp400 miliar menggunakan APBN.

Oleh sebab itu, Eri membeberkan bahwa proyek tersebut sepenuhnya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2027 mendatang.

"Jadi [berjalan] multiyears karena selesainya di awal 2027. Hari ini dilakukan perencanaan DED (Detail Engineering Design), setelah itu langsung dilakukan pelelangan dan pekerjaan, sehingga [pembangunan rencana] sampai di awal Januari 2027," tegasnya.

Selain diharapkan dapat mengurai kemacetan, proyek tersebut juga berfungsi untuk mempercepat penanganan banjir di kawasan simpul Taman Pelangi. Langkah yang akan dilakukan pemkot adalah dengan melebarkan saluran drainase yang dinilai belum bekerja optimal.

"Dengan robohnya bangunan ini, maka untuk percepatan penanganan banjir, maka saluran yang ada ini kita akan lebarkan karena selama ini saluran yang ada tidak bisa loose karena salurannya itu putus, patah, dan itu mempengaruhi laju air," paparnya.

Mengenai perencanaan teknis infrastruktur itu Eri menyebut bahwa desain flyover Taman Pelangi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian PU sejak tahun sebelumnya.

"Jadi pada tahun kemarin sebelum pembongkaran, kami sudah berdiskusi dengan kementerian untuk menentukan desainnya. Bagaimana desainnya sudah kita tentukan, sehingga hari ini adalah proses perencanaan, sekaligus langsung bisa dilakukan pelelangan," bebernya.

Karena itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan flyover di simpul Taman Pelangi menjadi prioritas pihaknya untuk mengatasi kemacetan di wilayah Surabaya selatan.

"Yang terpenting di titik ini segera bisa dilakukan pembangunan, sehingga kemacetan yang ada di simpul yang paling parah ini itu bisa terselesaikan di tahun ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dapat memberi sumbangsih yang nyata bagi daerah.

Ia mengungkapkan banyak daerah yang selama ini menjadi lokasi operasional BUMN jangan hanya dijadikan sebagai objek semata. Namun, juga harus digandeng sebagai subjek.

Eri menyebut, selama ini daerah, termasuk Surabaya yang menjadi lokasi berdirinya sejumlah perusahaan BUMN strategis, belum merasakan dampak nyata dari aktivitas perusahaan plat merah itu. Baik dalam bentuk pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Dia menekankan bahwa transformasi yang diusung oleh Danantara tidak boleh memposisikan daerah hanya sebagai objek semata. Namun, wajib menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek pembangunan.

"Saya hanya satu saja, ketika ada transformasi Danantara, apakah dia itu bisa memperkuat UMKM secara makro? Bagi kami daerah, apa yang kami dapat dari Danantara dan BUMN itu?” ungkap Eri pada forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Tak hanya itu, Eri juga menyoroti sejumlah perusahaan BUMN 'raksasa' di Kota Pahlawan. Ia menyinggung aset-aset 'idle' milik BUMN, yang saat ini mendominasi kawasan Kota Lama Surabaya, seperti di Jalan Rajawali.

"Sejumlah bangunan yang tidak bergerak [di Kota Lama Surabaya] itu milik BUMN. Intinya bagaimana transformasi Danantara ini menggerakkan semua potensi yang ada, terutama menyerap lapangan pekerjaan secara nyata,” ucapnya

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mencontohkan kontribusi BUMN kepada daerah di antaranya seperti penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu menurutnya dapat menjadi kunci utama kontribusi nyata BUMN bagi daerah.

Dia menegaskan bahwa aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di daerah harus mensyaratkan keterlibatan tenaga kerja dari wilayah tempatnya beroperasi.

“Kalau penyerapan pekerjaan ini bisa diwujudkan, maka di situlah BUMN menjadi bagian dari pergerakan ekonomi. Bukan hanya logistik saja, tapi menggerakkan ekonomi dan pendapatan daerah,” jelasnya.

Termasuk, soal proyek infrastruktur untuk menunjang operasional BUMN, seperti pemasangan duckting kabel di berbagai titik di Surabaya.

Eri menyebut bahwa aktivitas itu berpotensi mengakibatkan infrastruktur rusak, dan BUMN seharusnya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Ini buat negara, tapi kota saya rusak. Hari ini buka jalan pasang kabel, besok buka lagi. Saya membuat aturan, diprotes. Tapi kalau tidak begitu, Surabaya yang menanggung,” ungkapnya.

Eri membeberkan BUMN memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kepentingan di daerah. Dirinya pun mengapresiasi rencana Danantara untuk mengambil alih pengelolaan energi dari sampah (Waste to Energy) yang selama ini membebani anggaran daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah kota di tengah dana transfer ke daerah (TKD) yang terus berkurang. Bukan hanya bagi Surabaya, tetapi juga daerah lain.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kolaborasi Danantara dan pemerintah daerah harus mampu meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di kota besar. Pemerintah daerah, sebut Eri, siap bersinergi melalui BUMD agar daerah juga mengemban peran sebagai sub-owner, bukan hanya sebagai penerima dampak saja.

"Bagaimana kita kembangkan bersama, duduk bersama. Tidak ujug-ujug semua ditarik pusat,” harapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, integrasi ekonomi antarwilayah dapat berkembang secara bersamaan. Dirinya pun mencontohkan bagaimana Surabaya dapat menjadi pusat distribusi terhadap berbagai produk atau komoditas dari daerah sekitar, sehingga setiap wilayah mendapat keuntungan.

"Kalau Surabaya butuh telur bisa ambil dari Blitar. Kalau ingin mendapatkan sayur, ambil dari Mojokerto. Kita bergerak ke Indonesia Timur, itu yang dibutuhkan, satu kekuatan besar menyatukan perbedaan dari satu kota besar,” katanya.

Dirinya pun berharap Danantara mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan turut serta memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk dapat berkembang bersama BUMN yang beroperasi di masing-masing wilayah.

“Apapun transformasinya, kalau tidak menyerap tenaga kerja dan tidak mengurangi kemiskinan, gagallah itu semuanya,” pungkas Eri.

Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp12,7 triliun, yang diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemicu bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan laporan Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, total pagu APBD TA 2026 direncanakan sejumlah Rp12,755 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,898 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp8,198 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,731 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah melalui serangkaian proses yang matang, mulai dari rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga finalisasi di komisi-komisi.

"Alhamdulillah, APBD tahun 2026 telah kita sahkan. Ini adalah kado bagi masyarakat Surabaya karena sejak awal kami ingin APBD ini bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya," ujar Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).

Arif Fathoni menjelaskan bahwa postur APBD 2026 difokuskan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing kota, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, dan bantalan sosial, mencakup alokasi anggaran untuk pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, dan perluasan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

DPRD pun berharap program investasi infrastruktur tersebut dapat berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Arif Fathoni juga menyoroti pentingnya kecepatan realisasi anggaran. Dia menekankan agar pelaksanaan APBD tidak lagi mengikuti pola lama di mana penyerapan anggaran lambat di awal tahun dan baru dikebut di ujung tahun.

"Saya berharap apa yang sudah direncanakan dan disahkan bersama-sama dengan DPRD itu tidak menunggu proses yang terlalu lama. APBD ini begitu dinantikan untuk menjadi trigger atau stimulan pertumbuhan ekonomi," tegas politikus Golkar ini.

DPRD berharap Pemkot Surabaya dapat menjadi kontributor aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Untuk itu, Arif Fathoni meminta jajaran eksekutif untuk segera melakukan penyerapan anggaran setelah pengesahan, dan tidak berlarut pada diskusi perencanaan.

"Kami berharap semua direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh kemudian di awal-awal serapannya rendah, terus kemudian di akhir serapannya tinggi," tuturnya

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi DPRD atas kerja sama dan komunikasi yang harmonis selama pembahasan RAPBD 2026. Dirinya menegaskan, APBD ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat Surabaya.

“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” ucap Eri Cahyadi.