Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menerjunkan kurang lebih sekitar 1.980 petugas dan pengawas dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan ribuan petugas sensus telah melakukan pendataan sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Arrief menjelaskan program Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bila DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) proyek 10 tahun sekali," ujarnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Kota Surabaya telah melakukan pendataan terhadap usaha besar mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door-to-door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.

"Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha," ungkapnya.

Meski begitu, Arrief mengaku pihaknya menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia percaya diri bahwa target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.

"Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.

Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian dari masing-masing rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sentral agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri pun mengajak kepada segenap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus BPS melakukan pendataan.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran.

Ia menegaskan data yang diperoleh secara akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan stimulus dalam berbagai bentuk.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan masyarakat sipil yang tergabung dalam 'Aliansi Surabaya Menggugat' mengadakan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, tepatnya kawasan Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (15/6/2026) petang.

Pantauan Bisnis, mereka tampak berkumpul sembari membawa berbagai poster bertuliskan protes serta tuntutan bernada satir kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berbagai media yang dibawa massa aksi tersebut mencerminkan keadaan sosio-ekonomi yang saat ini sedang terjadi di tanah.

Sejumlah poster maupun spanduk yang diperlihatkan itu antara lain bertuliskan "BBM Naik, Rakyat Tercekik", "Rupiahku Meluncur, Presidennya Meroket ke Luar Negeri", "MBG Maruk Biaya Gede", hingga "19 Juta Lapangan Pekerjaan untuk TNI/Polri".

Tak hanya itu, massa aksi juga secara bergiliran menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara di tengah area taman.

Bahkan, pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Apsari juga turut menyuarakan keresahannya terkait dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melonjaknya harga bahan pokok yang berdampak pada kehidupan kaum marjinal.

"Saya ikut [jualan] gerobak kayak gini saya tunjukkan kalo saya bisa jualan kayak gini, tolong pak, kangan naikkan harga, tolong, lihat orang-orang, pedagang kecil seperti saya, tolong turunkan semua, enggak cuma BBM, tapi juga sembako, cabai," kata salah seorang penjual kopi keliling, Ike Wijayanti.

Muhammad Ichsan Aditya Koordinator Lapangan "Aliansi Surabaya Menggugat" menjelaskan massa aksi menyuarakan 8 tuntutan utama yang terdiri atas berbagai persoalan pada bidang politik pemerintahan, hukum tata negara, hingga makroekonomi yang carut-marut.

Ichsan menyatakan massa aksi beranggapan bahwa penyusunan serta pengesahan terhadap UU Polri dilakukan secara serampangan.

Sementara, keberadaan UU TNI dapat berpeluang besar melanggengkan praktik dwifungsi yang telah dihapuskan sejak masa Reformasi '98.

"Kami dari Alliansi Surabaya Menggugat untuk di antaranya membawa 8 tuntutan paling krusial yang hari ini respons dari kami ketika Undang-Undang Polri disahkan secara ugal-ugalan, dan ketika UU TNI [disahkan] tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan masif," ungkapnya.

Selain di bidang pemerintahan dan hukum, Ichsan menjelaskan pihaknya juga menuntut pemerintah untuk segera menghentikan program-program yang berpotensi menguras kas negara, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Dan tentunya juga bagian respons dari kami terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan segala program pemerintahan yang dilakukan tidak secara melalui perencanaan yang matang, dan melalui proses riset akademik," bebernya.

Lebih lanjut, Ichsan menyebut bahwa massa aksi menuntut penurunan harga BBM, penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga penghentian eksploitasi alam.

"Ini juga respons kami atas kondisi stabilitas ekonomi yang hari ini kian mencemaskan karena angka rupiah mendekati Rp18.000, dan tentunya ini prediksi dari ekonom tentunya kita melihat bisa sampai angka Rp22.000. Atas kondisi ini, kita melihat mulai ada dampak kenaikan BBM. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita telah kehabisan stok dan lainnya, tentu krisis bisa terjadi di segala sektor, mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN dan lain-lain, atas dasar pemborosan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Lewat aksi tersebut, ia berharap agar warga Surabaya dan sekitarnya dapat peka dan semakin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan kesejahteraan sosial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tentunya kami mengharapkan adanya komitmen dari pemerintah atas apa yang terjadi di situasi ekonomi hari ini. Ini bagian respons kami, respons rakyat Surabaya dalam Gerakan Rakyat Surabaya, yang tentunya kita harapkan bisa ada aksi ke depannya yang lebih masif lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - ​Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi arah pembangunan Kota Pahlawan.

Legislatif dan Eksekutif Kota Surabaya sepakat bahwa indikator kemajuan kota metropolitan ini harus bertumpu pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi sektor riil, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik.

​Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengingatkan agar pesatnya pembangunan fisik seperti gedung megah dan modernisasi fasilitas publik tidak mengaburkan fokus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, output utama dari pembangunan adalah dampak riil yang dirasakan langsung oleh warga.

​"Pembangunan infrastruktur memang penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas utama," ujar Syaifuddin usai upacara peringatan HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).

​Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk ini menegaskan, DPRD Surabaya berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap instrumen kebijakan dan APBD Surabaya memberikan stimulus yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

​Stimulus UMKM dan Digitalisasi

​Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya, Armuji, menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sejumlah terobosan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian kondisi global.

Fokus utama pemkot saat ini adalah melakukan akselerasi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif.

​“Di usia ke-733 ini, Pemkot Surabaya berkomitmen mendukung penuh para pelaku UMKM agar semakin masif dan berdaya saing. Bentuk dukungan nyata kami adalah dengan mengoptimalkan platform digital e-Peken dan instrumen digital lainnya,” terang Armuji.

​Optimalisasi e-Peken, ia harapkan mampu menjaga konsistensi produksi dan memperluas akses pasar bagi komoditas lokal Surabaya, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

​Di sisi lain, perayaan HJKS tahun ini mengusung tema “Pancasila Kuat, Surabaya Hebat”. Tema tersebut dinilai merepresentasikan fondasi sosial yang kuat, di mana nilai gotong royong dan toleransi antar-warga menjadi modal sosial utama dalam menjaga iklim investasi dan kondusivitas pembangunan kota.

​"Dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan integrasi sosial, Surabaya diproyeksikan mampu tumbuh menjadi kota metropolitan yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga unggul, humanis, dan mampu meningkatkan taraf hidup seluruh warganya," pungkas Armuji.

Bisnis.com, SURABAYA – Kouta tiket perjalanan kereta api periode Angkutan Lebaran 2026 keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya masih tersedia 130 ribu tempat duduk.

Ratusan ribu kursi kereta api jarak nauh tersebut adalah untuk perjalanan arus mudik atau pra-Lebaran pada periode 11 hingga 20 Maret 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan hingga Minggu (3/1/2026), sebanyak 236.363 tiket telah terjual atau sekitar 42% dari total kapasitas 561.528 tempat duduk untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026.

"Tren penjualan tiket terus menunjukkan peningkatan seiring tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2026," ungkap Mahendro dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Periode keberangkatan tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 sebanyak 21.628 tiket yang terjual, disusul 19 Maret 2026 sebanyak 19.674 tiket, serta 17 Maret 2026 sebanyak 18.597 tiket.

Mahendra membeberkan rangkaian KA Airlangga, KA Ambarawa Ekspres, KA Sancaka, KA Probowangi, dan KA Harina, dengan tujuan populer seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, dan Bandung menjadi favorit masyarakat.

"Meskipun masih tersedia sekitar 130 ribu kursi pada periode pra-Lebaran, kami mengimbau pelanggan untuk segera melakukan pemesanan karena penjualan berlangsung dinamis setiap harinya,” tegasnya.

Untuk tiket dengan diskon 30% bagi KA Ekonomi Komersial pada periode 14–29 Maret 2026 di wilayah Daop 8 Surabaya, masih tersedia 114.159 tiket. Dari total kuota 188.288 tiket yang disediakan, sebanyak 74.129 tiket atau sekitar 39% telah terjual.

"Jumlah penjualan ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring tingginya minat masyarakat memanfaatkan program diskon tersebut," imbuhnya.

Selama masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 59 perjalanan KA jarak jauh setiap harinya, yang terdiri atas 49 KA reguler, 5 KA tambahan yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng, 3 KA tambahan dari Stasiun Surabaya Pasarturi, dan 2 KA tambahan dari Stasiun Malang.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan Angkutan Lebaran 2026 yang selamat, aman, dan berkesan. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan layanan yang optimal, masyarakat diharapkan dapat merayakan momen kebersamaan bersama keluarga dengan perjalanan yang lancar dan menyenangkan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA— PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan BCA Expoversary Surabaya 2026 di Ciputra World Surabaya yang berlangsung pada 6-8 Februari 2026 ini menyajikan berbagai solusi pembiayaan serta promo, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit sepeda motor (KSM), hingga beragam produk unggulan solusi BCA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya.

Direktur BCA Vera Eve Lim, Vera Eve Lim, mengapresiasi nasabah BCA di Kota Surabaya dan sekitarnya, yang selama ini telah mempercayai layanan finansialnya kepada perseroan.

“Surabaya menjadi salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Surabaya berkontribusi sekitar 25% terhadap perekonomian Jawa Timur pada tahun 2024,” katanya saat membuka BCA Expoversary Surabaya 2026, Jumat (7/2/2026).

Oleh karena itu, kata dia, BCA hadir di Kota Surabaya untuk memberikan solusi finansial, mempermudah transaksi perbankan, sekaligus mendukungpertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Selain digelar offline, BCA Expoversary 2026 juga hadir online di https://expo.bca.co.id hingga 31Maret mendatang. Perhelatan offline BCA Expoversary juga digelar di delapan kota lain, yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Malang, dan Pontianak.

Vera Eve Lim menjelaskan, BCA Expoversary Surabaya 2026 memberikan beragam penawaran pada BCA Expoversary Surabaya 2026:

● KPR BCA: bunga spesial 1,69% eff.p.a. fixed 1 tahun dengan diskon provisi 50% dan diskon asuransi jiwa 5%

● KKB BCA: bunga spesial 2,15% flat p.a. tenor 3 tahun dan potongan biaya admin hingga Rp900.000.

● KSM BCA: DP mulai 6,9%, bunga spesial mulai dari 5,69%, dan potongan biaya admin sebesar Rp200.000.

Dia menegaskan pula, BCA Expoversary Surabaya 2026 didukung berbagai developer dan pelaku industri otomotif. Sebanyak 43 booth developer, yang terdiri atas 21 grup developer, 52 developer atau broker, dan 70 proyek properti turut memeriahkan gelaran ini.

Selain itu, kata dia, hadir pula 33 diler dan 20 merek mobil, serta 14 merek sepeda motor.

BCA Expoversary Surabaya 2026 juga diperkuat melalui kolaborasi program bersama mall tempat acara diselenggarakan. Harapannya seluruh

tenant dapat ikut terlibat dan merasakan dampak positif dari penyelenggaraan acara ini.

“BCA terus berkomitmen menjadi mitra finansial tepercaya yang senantiasa mendukung tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah terjalin bersama BCA,” ucap Vera Eve Lim. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berhasil meraih penghargaan kategori tokoh pembangunan wilayah "Urban Economic Revival and Employment Strategies" dalam Bisnis Indonesia Group BIG 40 Awards di Hotel Raffles, Jakarta, pada Senin (8/12/2025) malam.

Capaian itu berhasil diraih olehnya karena dinilai mampu membangkitkan perekonomian perkotaan melalui berbagai strategi pembangunan.

Wali Kota Eri Cahyadi juga dinilai berhasil menggerakkan kembali perekonomian Surabaya melalui strategi yang berfokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), digitalisasi layanan kota, dan percepatan penciptaan lapangan kerja.

Dengan berbagai strategi itu, Surabaya tidak hanya berhasil mempertahankan posisi teratas ke-IV dalam East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) Indonesia, akan tetapi juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Timur.

Eri pun menyampaikan rasa terima kasih atas capaian tersebut. Pada momen itu, ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Kota Surabaya untuk lebih baik lagi ke depannya.

“Matur nuwun untuk penghargaan yang diberikan kepada kami. Karena [capaian] ini memberikan semangat kepada kami di Kota Surabaya," ungkap Eri.

Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan 90% berasal dari sektor UMKM.

Selain itu, Kota Surabaya juga terus mendorong layanan dan meningkatkan digitalisasi sekaligus membentuk Kampung Pancasila.

“Adanya penghargaan ini meyakinkan apa yang kami katakan, bahwa Surabaya bisa bergerak ekonominya bukan karena wali kotanya, akan tetapi karena warganya yang bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dan pergerakan UMKM ini melalui Kampung Pancasila di Kota Surabaya,” ungkapnya.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menyampaikan penghargaan BIG 40 Awards diberikan kepada 40 tokoh, institusi, dan inovator yang dianggap telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan industri, dan kemajuan sosial di Indonesia.

Hariyadi juga menjelaskan, bahwa penghargaan ini baru pertama kali diselenggarakan sebagai rangkaian perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia yang akan jatuh pada 14 Desember 2025.

Dirinya juga menambahkan, proses pemilihan tokoh tersebut dilakukan secara ketat melalui berbagai metodologi, meliputi riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, kurasi komprehensif selektif dan independen.

“Kami memberikan penghargaan kepada 40 figur dengan rekam jejak yang luar biasa, yang merupakan inspirator nasional perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha dan juga pendiri serta pelopor perusahaan yang berskala besar,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gelaran BCA CitralandMarathon 2025 dinilai memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Aktivitas belanja peserta, akomodasi hotel, dan mobilitas wisatawan dari berbagai daerah mendorong peningkatan konsumsi serta aktivitas ritel di kawasan Surabaya Barat.

Director Ciputra Group, Lauw Hendra, mengatakan partisipasi peserta terus meningkat setiap tahun. Pada 2022 jumlah peserta masih di bawah 1.000 orang, kemudian naik menjadi 1.500 peserta pada 2023, lalu 3.500 peserta pada 2024, dan mencapai 5.500 peserta pada penyelenggaraan tahun ini.

“Dari 5.500 peserta, ada sekitar 2.000 pelari dari luar Surabaya dan 34 pelari asing. Dampaknya terasa luas karena peserta datang dengan outfit, menginap, makan, hingga berbelanja. Ritel, mal, dan gerai sport apparel terlihat makin berkembang,” ujar Hendra seusai acara BCA CitraLand Marathon 2025 di Surabaya, Minggu (7/12/2025).

Hendra menyebut hotel, restoran, serta sektor wisata turut menikmati kenaikan permintaan, seiring kedatangan peserta dari Jakarta, Bali, Malang, dan sejumlah kota lain.

Melihat respons publik, Hendra menilai panitia akan mengevaluasi penyelenggaraan dan menargetkan peningkatan jumlah peserta hingga 7.000 orang pada 2025.

“Antusiasme warga tinggi. Kami akan evaluasi agar ke depan dapat menampung 7.000 peserta dengan kenyamanan yang tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Director Ciputra Group, Sutoto Yakobus, menegaskan komitmen pengembangan kawasan olahraga terpadu melalui pembangunan fasilitas seperti padel, tennis indoor, mini soccer, dan arena basket.

“Kami ingin memasyarakatkan olahraga dan menjadikan Citraland sebagai sentra sport tourism,” ungkap Sutoto.

Sutoto menilai event marathon menjadi sarana promosi kawasan sekaligus memperkuat komunitas lari. Perusahaan berkomitmen menggelar acara secara berkelanjutan bersama sponsor.

Atlet nasional gold medal 2025 Singapore Open Track & Open Novia Nur Nirwani, menilai BCA Citraland Marathon memiliki kualitas rute dan fasilitas penyelenggaraan yang tergolong baik.

"Jalur lari dinilai steril, penjagaan marshal profesional, serta ketersediaan water station dan ambulans memadai di setiap titik," ujarnya. Dia menyebut banyak event lain hadiahnya tidak cair, namun di BCA Citraland Marathon ini bahkan kurang seminggu sudah selesai.

Bisnis.com, SURABAYA – Bangunan pasar burung yang berdiri di kawasan eks lokalisasi Dolly, Jalan Kupang Gunung, Kecamatan Sawahan, mangkrak. Banyak dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebelumnya berjualan di sana saat ini telah gulung tikar.

Wali Kota Surabay, Eri Cahyadi pun berencana untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut, yang diresmikan sebelumnya oleh Wali Kota Surabaya periode 2010-2020, Tri Rismaharini.

"Nanti kita ramaikan lagi ya [Pasar Burung Dolly] dengan kegiatan UMKM," beber Eri, Rabu (3/12/2025).

Berdasarkan penuturan salah satu warga yang tinggal di kawasan eks lokalisasi Dolly, tempat itu mulai sepi tak lama setelah diresmikan yakni pada sekitar tahun 2021. Aktivitas jual-beli meredup. Perlahan, banyak kios dibiarkan kosong tak terawat hingga muncul wacana pemanfaatan ulang tempat itu menjadi gedung serbaguna.

Selain itu, warga eks lokalisasi Gang Dolly juga menagih janji pemerintah kota untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi pasca penutupannya pada 2014 silam. Apalagi beberapa waktu terakhir, ditemukan adanya praktik prostitusi terselubung yang terjadi di sekitar kawasan tersebut.

Eri menegaskan, pihaknya telah memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada warga dan pelaku UMKM di sana. Dirinya menyebut bahwa sejumlah tempat usaha juga terpantau masih melakukan aktivitas ekonomi.

"Kan sudah jalan. Di sana ada [pembuatan] sepatu, ada slipper. Itu kita gerakkan semuanya. Makanya harus masuk ke dalam sana, kalau ada yang ingin dikerjakan ada program apa? Ayo kita bantu," jelasnya.

Namun begitu, sebut Eri, terdapat sejumlah pelaku UMKM yang juga tidak mampu untuk bertahan dalam persaingan bisnis di Kota Pahlawan itu. Akibatnya beberapa lapak usaha harus tutup hingga pegawai yang dirumahkan.

"Biyen sing [dulu UMKM] slipper itu yang sudah berdiri sampai tiga lantai akeh sing melok [banyak yang ikut], mari ngono gak gelem soro, mretel [setelah itu tidak mau susah, akhirnya bubar]. Ya kan gak bisa begitu," tegasnya.

Oleh karena itu, Eri pun berharap para pelaku UMKM dapat konsisten untuk mempertahankan etos kerja maupun kualitas produk. Pemkot Surabaya juga telah bekerja sama dengan sejumlah pihak di sektor pariwisata, dan berkomitmen membantu para pelaku UMKM mencarikan calon konsumen yang tepat dan sesuai.

"Maka siapa yang bergerak ya kita langsung tunjang. Kita nanti seperti hotel-hotel bergerak, ya saya sarankan ke Dolly. Harus berani kerja, jangan cuma menunggu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dapat memberi sumbangsih yang nyata bagi daerah.

Ia mengungkapkan banyak daerah yang selama ini menjadi lokasi operasional BUMN jangan hanya dijadikan sebagai objek semata. Namun, juga harus digandeng sebagai subjek.

Eri menyebut, selama ini daerah, termasuk Surabaya yang menjadi lokasi berdirinya sejumlah perusahaan BUMN strategis, belum merasakan dampak nyata dari aktivitas perusahaan plat merah itu. Baik dalam bentuk pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Dia menekankan bahwa transformasi yang diusung oleh Danantara tidak boleh memposisikan daerah hanya sebagai objek semata. Namun, wajib menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek pembangunan.

"Saya hanya satu saja, ketika ada transformasi Danantara, apakah dia itu bisa memperkuat UMKM secara makro? Bagi kami daerah, apa yang kami dapat dari Danantara dan BUMN itu?” ungkap Eri pada forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Tak hanya itu, Eri juga menyoroti sejumlah perusahaan BUMN 'raksasa' di Kota Pahlawan. Ia menyinggung aset-aset 'idle' milik BUMN, yang saat ini mendominasi kawasan Kota Lama Surabaya, seperti di Jalan Rajawali.

"Sejumlah bangunan yang tidak bergerak [di Kota Lama Surabaya] itu milik BUMN. Intinya bagaimana transformasi Danantara ini menggerakkan semua potensi yang ada, terutama menyerap lapangan pekerjaan secara nyata,” ucapnya

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mencontohkan kontribusi BUMN kepada daerah di antaranya seperti penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu menurutnya dapat menjadi kunci utama kontribusi nyata BUMN bagi daerah.

Dia menegaskan bahwa aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di daerah harus mensyaratkan keterlibatan tenaga kerja dari wilayah tempatnya beroperasi.

“Kalau penyerapan pekerjaan ini bisa diwujudkan, maka di situlah BUMN menjadi bagian dari pergerakan ekonomi. Bukan hanya logistik saja, tapi menggerakkan ekonomi dan pendapatan daerah,” jelasnya.

Termasuk, soal proyek infrastruktur untuk menunjang operasional BUMN, seperti pemasangan duckting kabel di berbagai titik di Surabaya.

Eri menyebut bahwa aktivitas itu berpotensi mengakibatkan infrastruktur rusak, dan BUMN seharusnya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Ini buat negara, tapi kota saya rusak. Hari ini buka jalan pasang kabel, besok buka lagi. Saya membuat aturan, diprotes. Tapi kalau tidak begitu, Surabaya yang menanggung,” ungkapnya.

Eri membeberkan BUMN memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kepentingan di daerah. Dirinya pun mengapresiasi rencana Danantara untuk mengambil alih pengelolaan energi dari sampah (Waste to Energy) yang selama ini membebani anggaran daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah kota di tengah dana transfer ke daerah (TKD) yang terus berkurang. Bukan hanya bagi Surabaya, tetapi juga daerah lain.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kolaborasi Danantara dan pemerintah daerah harus mampu meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di kota besar. Pemerintah daerah, sebut Eri, siap bersinergi melalui BUMD agar daerah juga mengemban peran sebagai sub-owner, bukan hanya sebagai penerima dampak saja.

"Bagaimana kita kembangkan bersama, duduk bersama. Tidak ujug-ujug semua ditarik pusat,” harapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, integrasi ekonomi antarwilayah dapat berkembang secara bersamaan. Dirinya pun mencontohkan bagaimana Surabaya dapat menjadi pusat distribusi terhadap berbagai produk atau komoditas dari daerah sekitar, sehingga setiap wilayah mendapat keuntungan.

"Kalau Surabaya butuh telur bisa ambil dari Blitar. Kalau ingin mendapatkan sayur, ambil dari Mojokerto. Kita bergerak ke Indonesia Timur, itu yang dibutuhkan, satu kekuatan besar menyatukan perbedaan dari satu kota besar,” katanya.

Dirinya pun berharap Danantara mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan turut serta memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk dapat berkembang bersama BUMN yang beroperasi di masing-masing wilayah.

“Apapun transformasinya, kalau tidak menyerap tenaga kerja dan tidak mengurangi kemiskinan, gagallah itu semuanya,” pungkas Eri.

Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp12,7 triliun, yang diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemicu bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan laporan Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, total pagu APBD TA 2026 direncanakan sejumlah Rp12,755 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,898 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp8,198 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,731 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah melalui serangkaian proses yang matang, mulai dari rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga finalisasi di komisi-komisi.

"Alhamdulillah, APBD tahun 2026 telah kita sahkan. Ini adalah kado bagi masyarakat Surabaya karena sejak awal kami ingin APBD ini bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya," ujar Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).

Arif Fathoni menjelaskan bahwa postur APBD 2026 difokuskan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing kota, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, dan bantalan sosial, mencakup alokasi anggaran untuk pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, dan perluasan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

DPRD pun berharap program investasi infrastruktur tersebut dapat berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Arif Fathoni juga menyoroti pentingnya kecepatan realisasi anggaran. Dia menekankan agar pelaksanaan APBD tidak lagi mengikuti pola lama di mana penyerapan anggaran lambat di awal tahun dan baru dikebut di ujung tahun.

"Saya berharap apa yang sudah direncanakan dan disahkan bersama-sama dengan DPRD itu tidak menunggu proses yang terlalu lama. APBD ini begitu dinantikan untuk menjadi trigger atau stimulan pertumbuhan ekonomi," tegas politikus Golkar ini.

DPRD berharap Pemkot Surabaya dapat menjadi kontributor aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Untuk itu, Arif Fathoni meminta jajaran eksekutif untuk segera melakukan penyerapan anggaran setelah pengesahan, dan tidak berlarut pada diskusi perencanaan.

"Kami berharap semua direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh kemudian di awal-awal serapannya rendah, terus kemudian di akhir serapannya tinggi," tuturnya

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi DPRD atas kerja sama dan komunikasi yang harmonis selama pembahasan RAPBD 2026. Dirinya menegaskan, APBD ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat Surabaya.

“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” ucap Eri Cahyadi.

Bisnis.com, SURABAYA — Walikota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tetap berjalan meskipun alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp730 miliar pada 2026.

Eri Cahyadi menyatakan bahwa pada 2026, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Surabaya menembus 5,8%, disertai dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga penurunan angka kemiskinan, ketimpangan (gini ratio), serta kematian ibu dan anak.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi kita, dengan pengurangan-pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka, di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan kekuatan kebersamaan,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Eri menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal Kota Surabaya yang 75% bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi itu disebut-sebut berbanding lurus dengan pemotongan transfer pusat yang semakin besar.

"Surabaya dibuat contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya juga akan berkurang. Di situlah dibutuhkan inovasi-inovasi. Meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun,” ucapnya.

Dalam arah kebijakan 2026, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen untuk memperkuat program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Salah satu fokus utama adalah program 'Satu Keluarga Satu Sarjana', di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan untuk berkuliah hingga lulus sarjana melalui beasiswa penuh.

Eri menyebut, program tersebut dapat berperan untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Dia mengakui bahwa sebagian warganya enggan mengenyam pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja. Padahal tanpa pendidikan yang mumpuni, penghasilan dan kesejahteraan keluarga akan susah meningkat.

"Di APBD, seperti beasiswa untuk memakmurkan masyarakat Surabaya agar masyarakat miskin atau pramiskin ini bisa berubah kehidupannya, maka kita ambil satu keluarga ini satu sarjana. Kita kuliahkan sampai lulus,” tegas Eri.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memberikan bantuan dana operasional bagi sekolah swasta tingkat SMA/SMK sebesar Rp350.000 per siswa per bulan, atau sekitar Rp3,5 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan menghapus praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.

"Kami akan mengumpulkan sekolah swasta untuk tingkat SMA dan SMK, sehingga tidak ada lagi penahanan ijazah. Bantuan ini diberikan supaya pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu," ungkapnya.

Selanjutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap berjalan. Pemkot Surabaya bersama DPRD masih memyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Layak Huni untuk membatasi dan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan, sehingga perubahan kemiskinan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Eri menegaskan, walau fiskal daerah menghadapi tantangan akibat penurunan dana transfer dari pusat, arah pembangunan di Kota Pahlawan tidak akan bergeser. Pemerintah kota berjanji untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh titik kota.

“Target kita meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun, gini ratio turun, dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8%. Tidak ada hal mundur meskipun fiskal menurun,” jelasnya.

Eri juga menyampaikan, hasil proyeksi pendapatan dari opsen pajak daerah mengalami koreksi signifikan. Bila sebelumnya diperkirakan Rp1,6 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Namun, dia percaya diri bahwa kebijakan efisiensi dan inovasi akan menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.

“Kalau kita hitung harusnya Rp1,6 triliun, tapi karena opsen hanya 66%, angka kita turun menjadi Rp1,3 triliun. Namun, inovasi kita lakukan bersama DPRD, Insya Allah masyarakat tetap tersentuh, dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (245)