Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% belum berdampak pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Maruarar, pemerintah masih mempertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada MBR, termasuk bunga KPR subsidi sebesar 5% dan uang muka atau down payment (DP) sebesar 1%.

"Sampai hari ini rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian DP-nya tetap 1% dan tadi juga bentuk menggratiskan BPHTB, PBG tetap diteruskan," ujar Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Di tengah potensi kenaikan biaya pembiayaan akibat suku bunga yang lebih tinggi, pemerintah disebut terus mengkaji langkah-langkah tambahan untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mencari terobosan baru yang semakin berpihak kepada rakyat kecil.

"Justru saya juga diminta untuk berpikir langkah-langkah apa lagi yang bisa... karpet merah buat investor itu penting, tapi juga buat rakyat kecil juga penting," katanya.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah saat ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Presiden tadi sampaikan menggratiskan BPHTB gratis, PBG gratis. Jadi kita juga selalu Presiden ini berpikir yang sangat pro rakyat utamanya rakyat kecil apa dalam konteks perumahan," ujarnya.

Selain memastikan keberlanjutan program rumah subsidi, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Maruarar menegaskan lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Dan juga tanah-tanah negara ya, itu tanah-tanah negara yang dikuasai pihak ketiga itu kita akan gunakan untuk apa masyarakat berpenghasilan rendah," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Selasa (9/6/2026).

Pada rapat itu juga, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility 25 bps ke 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar BI melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memperluas stimulus sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendorong keterjangkauan cicilan di tengah pelemahan daya beli. Terbaru, komite Tapera menyepakati rencana pelaksanaan pembiayaan rumah subsidi atau kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun.

Opsi perpanjangan tenor KPR Subsidi sampai 40 tahun ini bertujuan agar cicilan bulanan dapat ditekan serendah mungkin menyesuaikan batas kemampuan kantong kelompok masyarakat kelas bawah.