Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan perpanjangan tenor KPR akan membuat angsuran bulanan menjadi lebih ringan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi syarat pembiayaan perbankan.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Heru, skema tersebut memungkinkan angsuran rumah subsidi berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dengan pendapatan sekitar Rp2,8 juta per bulan.

Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas basis konsumen sektor perumahan, meningkatkan permintaan rumah subsidi, serta memberikan efek berganda terhadap industri konstruksi dan sektor pendukung lainnya.

Selain memperpanjang tenor pembiayaan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga tetap (fixed rate) sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa kredit berlangsung. Kebijakan ini memberikan kepastian biaya bagi masyarakat di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap diimplementasikan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite BP Tapera bersama sejumlah kementerian terkait sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Baru saja para pejuang hunian sempat bernapas lega menikmati tren suku bunga rendah selama enam bulan terakhir, peta perhitungan mendadak berubah.

Angka cicilan yang semula tampak rasional di atas kertas, kini kembali memaksa mereka mengernyitkan dahi. Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin langsung mengirimkan sinyal siaga.

Di benak banyak orang, ancaman meroketnya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak lagi sekadar kekhawatiran di atas kertas, melainkan sebuah hitung mundur.

Transisi ini datang pada momentum yang ironis. Tepat ketika deretan perbankan berlomba memikat nasabah lewat tawaran bunga promo yang ramah di kantong, kenaikan BI Rate mendadak mengubah lanskap.

Peluang mendapatkan cicilan ringan yang sempat terbuka lebar, kini dibayangi potensi pembengkakan biaya pinjaman. Walaupun efek domino kebijakan moneter ke suku bunga kredit biasanya memakan waktu jeda tiga hingga enam bulan, kepanikan kecil telanjur menjalar.

Para calon pembeli rumah hingga nasabah lama yang tengah waswas menanti datangnya masa bunga floating, kini kembali duduk menghadap kalkulator untuk menghitung ulang sisa daya tahan finansial mereka.

Keresahan itu salah satunya bersemayam di benak Erika. Sebagai karyawan swasta yang sedang mengarungi tahun-tahun awal cicilan KPR berskema bunga berjenjang, dia sadar posisinya saat ini sedang berada di ujung ketenangan sementara.

"Kalau dibilang khawatir, pasti sih. Tapi kebetulan cicilan KPR saya bunga berjenjang, jadi untuk saat ini kenaikan BI Rate belum terasa. Tapi bakal berasa banget kalau bunganya mulai naik sesuai tahapannya, mungkin jadi berat," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Bagi Erika, ancaman itu bersifat berlapis. Naiknya suku bunga hanyalah satu dari sekian tekanan inflasi yang menggerogoti dapur rumah tangganya.

Meroketnya harga bahan bakar minyak, beras, hingga berbagai kebutuhan pokok harian kian menjepit ruang gerak dompetnya. Gaji yang tumbuh stagnan dipaksa berdamai dengan biaya hidup yang berlari kencang.

Demi menyiasati badai sebelum tiba, dia mulai melirik pintu penyelamat klasik yaitu mencari sumber penghasilan tambahan di luar jam kantor.

"Mau tidak mau perlu ada side job untuk menambah pemasukan. Harapannya tentu BI Rate bisa turun lagi ke depan, tapi mungkin itu juga tidak mudah karena kondisi ekonomi dan rupiah masih menghadapi tekanan," katanya.

Erika juga bilang bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental. Dia berpesan kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk mengambil KPR bahwa mengikat leher dengan utang berdurasi belasan hingga puluhan tahun di tengah iklim suku bunga yang mendidih adalah keputusan besar yang pantang diambil secara tergesa-gesa.

Baginya, kalkulasi KPR bukan sekadar perkara sanggup membayar uang muka dan cicilan bulan pertama.

Jauh di atas itu, ada ketahanan krisis yang wajib dipetakan yakni stabilitas pendapatan harian, proyeksi inflasi keluarga, hingga ketersediaan dana darurat jika skenario terburuk mendadak hadir.

Erika melihat kenaikan BI Rate memang krusial, tetapi kunci utamanya tetaplah pada kesehatan raga finansial sang debitur itu sendiri.

"KPR itu benar-benar komitmen jangka panjang. Sebelum memutuskan ambil KPR, orang harus menghitung kondisi keuangannya dengan sangat detail karena cicilan rumah bisa berjalan belasan sampai puluhan tahun," ujarnya.

Penyakit kronis para calon pembeli rumah, menurut pengamatan Erika, terletak pada ilusi keterjangkauan di garis start.

Begitu kunci diserahterimakan, pengeluaran baru justru bermunculan, mulai dari ongkos hidup dasar, dinamika kebutuhan anak, hingga bantalan dana darurat yang kerap terlupakan.

"Kalau perencanaan keuangannya sudah matang dan kemampuan bayar masih aman, menurut saya keputusan membeli rumah tetap bisa dijalankan," pungkasnya.

Memilih Menunggu

Pada titik ekstrem yang lain, ada kelompok masyarakat yang memilih memarkir mimpiannya rapat-rapat. Reza adalah representasi dari barisan ini.

Ketimbang memaksakan diri mencetak sertifikat hak milik, dia memilih berdamai dengan status sebagai pengontrak rumah. Di atas kertas, ongkos menebus rumah idaman saat ini terlampau jauh meninggalkan kurva kemampuannya.

Dilema Reza makin pelik saat dipertemukan dengan realitas tata ruang. Rumah dengan harga yang masuk akal nyaris selalu terlempar ke kawasan penyangga yang berjarak puluhan kilometer dari tempatnya bekerja.

Membeli rumah murah di pinggiran sama saja dengan menukar uang cicilan dengan biaya transportasi harian yang bengkak, serta mengorbankan waktu yang habis terbuang di jalan.

"Kalau rumahnya murah biasanya jauh dari tempat kerja, tetap harus hitung lagi biaya transportasi dan waktu yang habis di jalan. Jadi belum tentu lebih ringan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengaku sempat mengutak-atik berbagai skenario pembiayaan, termasuk melirik KPR Syariah demi menghindari fluktuasi bunga.

Namun pada akhirnya, dia sadar bahwa hulu persoalannya bukan terletak pada jenis akadnya, melainkan pada kapasitas kantong jangka panjang.

Di tengah lanskap ketenagakerjaan yang sedang rapuh dihantam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, mengambil utang bernilai raksasa terasa seperti keberanian yang terlalu dipaksakan.

"Yang dikhawatirkan bukan hanya soal bunga, kalau di tengah jalan terjadi PHK dan saya kehilangan penghasilan, bingung bayar cicilan rumah gimana, itu yang membuat saya masih memilih mengontrak," ceritanya.

Menyewa rumah diakui Reza bukanlah jawaban ideal untuk hari tua. Akan tetapi, bagi dirinya hari ini, tidur tenang tanpa kejaran utang jauh lebih berharga ketimbang memaksakan diri memiliki atap yang berpotensi meruntuhkan stabilitas hidupnya sendiri.

Bank Tahan Penyesuaian Suku Bunga

Di seberang meja, pihak perbankan mencoba meredam eskalasi kecemasan tersebut. Mereka mengirimkan sinyal penenang bahwa grafik BI Rate bukanlah saklar otomatis yang langsung menyalakan kenaikan bunga kredit pada detik yang sama.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menjelaskan, pergerakan suku bunga acuan memang menjadi kompas pertimbangan.

Meski begitu, menaikkan bunga KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) membutuhkan kalibrasi matang yang melibatkan respons pasar dan kondisi likuiditas internal bank.

"Penyesuaian suku bunga KPR BCA, baik fixed maupun floating, tidak dilakukan serta merta karena tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kondisi internal bank," ujar Hera kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

BCA juga menyodorkan ragam opsi pengaman lewat skema bunga tetap atau fixed rate berdurasi panjang hingga model berjenjang.

Skema ini dinilai ampuh menjadi jangkar bagi nasabah untuk mengukur napas finansial mereka di masa depan, sekaligus memangkas risiko jantungan akibat manuver bunga mengambang.

Di saat yang sama, perseroan terus menyesuaikan produknya dengan memperkuat kolaborasi bersama para mitra ekosistem perumahan.

Nada serupa disuarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Corporate Secretary BTN Ramon Armando memandang kenaikan BI Rate merupakan langkah preventif sekaligus bijak atau pre-emptive and prudent dari bank sentral demi memagari rupiah, menahan laju inflasi, dan merawat kepercayaan pasar di tengah guncangan global.

Ramon tidak menampik bahwa kebijakan itu secara logis akan memengaruhi biaya dana dan harga jual kredit perbankan.

Akan tetapi, BTN memastikan proses transmisi tersebut akan dikelola secara sangat hati-hati dengan memasang tiga saringan utama yakni ketahanan likuiditas, daya beli masyarakat, serta urgensi ketersediaan rumah bagi publik.

"BTN menilai transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan akan tetap dikelola secara terukur, dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas, daya beli masyarakat, serta kebutuhan pembiayaan sektor perumahan," kata Ramon kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Demi mengamankan roda pertumbuhan kredit hingga akhir tahun, BTN memilih bermanuver di kolam yang permintaannya paling tahan banting yaitu perumahan subsidi dan nonsubsidi.

Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpotensi semakin tinggi imbas Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 poin.

BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen. Kebijakan mengerek suku bunga acuan diambil BI sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

Kenaikan BI Rate menimbulkan keresahan bagi mereka yang berencana membeli rumah, apakah mungkin membeli hunian impian terwujud saat cicilan KPR makin mahal?

Perencana keuangan Tatadana Consulting Tejasari mengatakan kenaikan BI Rate akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga pinjaman di bank, terutama untuk nasabah yang punya KPR dengan bunga floating atau yang baru mengambil cicilan.

"Kemampuan jumlah hutang yang diberikan jadi lebih kecil karena bank akan melihat besarnya bunga dan kemampuan membayar, sementara penghasilan masyarakat tetap," ujar Tejasari kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Lantas, strategi apa yang perlu disiapkan agar cicilan KPR tak membebani kondisi keuangan?

Tejasari menyampaikan saat hendak mengambil KPR sebaiknya cek terlebih dahulu besaran cicilan yang dibayar dan menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Besaran cicilan KPR maksimal sebesar sepertiga gaji sehingga tidak akan membebani keuangan.

"Untuk yang penghasilannya tidak tetap, batas tersebut sebaiknya diturunkan ke 25-30 persen penghasilan rata-rata agar ketika penghasilan turun, pembayaran cicilan tetap terbayar," terangnya.

Ia pun menyarankan jumlah pembayaran down payment (DP) untuk diperbesar agar jumlah cicilan bisa lebih kecil.

Selain sesuaikan dengan kemampuan bayar, Tejasari juga menyarankan calon peminjam untuk membandingkan program bunga tetap (fixed) dan mengambang (floating).

"Bandingkan program bunga fixed dan floating yang ditawarkan bank. Semakin panjang bunga fixed maka semakin nyaman pembayarannya buat kita," ungkap Tejasari.

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho menyampaikan masyarakat masih dapat mempunyai rumah meski BI Rate telah naik. Namun, ia menekankan calon peminjam KPR kemungkinan akan memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa terus membayarkan cicilannya.

Karena itu, Andy mengimbau masyarakat untuk jangan terpaku dengan properti impian, tetapi cari yang paling realistis dan terjangkau secara finansial.

"Jangan terpaku pada properti impian kita, namun cari yang paling realistis untuk aktivitas sehari-hari dan terjangkau secara finansial oleh kita," kata Andy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Andy juga merekomendasikan calon peminjam untuk mengajukan permohonan KPR ke dua atau tiga bank berbeda karena mengingat pengajuan KPR tidak selalu diterima oleh pihak bank.

"Tujuannya selain menyiapkan cadangan karena tidak selalu pengajuan KPR itu di-approve. Untuk mendapatkan gambaran dan pembanding skema KPR yang paling sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan kita," jelasnya.

IDXChannel – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengungkapkan bahwa mayoritas debitur kredit pemilikan rumah (KPR) kini berasal dari generasi muda. Sebanyak 95,3 persen debitur KPR BTN didominasi oleh Gen Z dan milenial, mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital dalam mencari dan membeli hunian.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan dominasi generasi muda tersebut menjadi salah satu alasan Perseroan menjalin kerja sama dengan PT Web Marketing Indonesia (Rumah123) untuk memperkuat ekosistem digital di sektor properti.

Melalui integrasi ini, pengguna Rumah123 dapat langsung memanfaatkan fitur pengecekan kesiapan KPR BTN sekaligus memperoleh pendampingan selama proses pengajuan pembiayaan.

Di sisi lain, lebih dari 4,8 juta data penawaran (listing) aktif di Rumah123 akan terhubung dengan platform Bale by BTN, termasuk akses untuk mengeksplorasi aset lelang dan berbagai pilihan hunian secara end-to-end.

"Kami ingin memastikan bahwa proses memiliki rumah menjadi semakin mudah, cepat, dan nyaman. Faktanya, saat ini debitur KPR BTN telah didominasi oleh Gen Z dan Milenial dengan porsi mencapai 95,3 persen. Ini menjadi bukti kuat bahwa masa depan industri pembiayaan perumahan adalah masa depan yang digital," ujar Nixon dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nixon, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari transformasi besar BTN melalui strategi BTN Beyond Mortgage. Langkah ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak memulai proses pencarian rumah melalui telepon pintar dibandingkan mendatangi galeri pemasaran secara langsung.

BTN mencatat, sekitar 63,5 persen pencarian hunian berasal dari kelompok Gen Z dan milenial berusia 18-44 tahun. Kelompok ini menjadi motor utama permintaan properti nasional dengan jumlah populasi mencapai 140,3 juta jiwa, atau sekitar 49,3 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, ekosistem tersebut turut diperkuat oleh jaringan 21 ribu agen properti yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini, Rumah123 mencatat trafik lebih dari 10 juta pencari properti aktif setiap bulan. Integrasi dengan layanan KPR BTN diharapkan dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mulus bagi masyarakat.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meneken aturan baru terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang dapat dicicil dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara May Day pada 1 Mei 2026. Aturan ini bergulir sebagai instrumen strategis guna meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak.

Dalam perkembangan terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait masih secara intensif menggodok aturan tersebut.

Dia menjelaskan Kementerian PKP masih membahas kelayakan aturan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengembang, hingga industri perbankan selaku pengguyur pembiayaan.

"Kami berencana [bahas] minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kami akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, untuk bicara soal terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun. Karena itulah niat baik dari Presiden Prabowo, sehingga nanti bisa cicilannya jauh lebih rendah," ungkap Maruarar saat ditemui di Kantor BRI Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kapan beleid tersebut akan terbit, dia enggan memerinci. Hanya saja, Maruarar memberi sinyal bahwa aturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

"Kami tengah godok regulasinya, secepatnya [rampung]. Kami kan harus mementingkan kebaikan rakyat ya. Tentu, tetapi tata kelolaannya itu kami minta gambaran dahulu dari komisioner Tapera," jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Namun, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerapan jangka waktu kredit sepanjang empat dekade ini sama sekali tidak bersifat mengikat melainkan bersifat opsional.

Opsi ini memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk menyesuaikan portofolio angsuran dengan profil pendapatan masing-masing.

Sosok yang akrab disapa Ara itu optimistis implementasi kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan daya serap pasar hunian, tetapi turut menggerakkan rantai pasok sektor perumahan nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Tanggapan Perbankan hingga Pengembang

Menanggapi wacana ekspansi jangka waktu kredit tersebut, kalangan perbankan menilai kebijakan ini perlu disikapi dengan manajemen risiko yang adaptif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi menjelaskan bahwa opsi tenor panjang ini bertindak sebagai alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hery lantas berpandangan bahwa aturan tersebut tidak meningkatkan risiko pembiayaan.

"Enggak [meningkatkan risiko pembiayaan]. Jadi mungkin pemerintah akan memberikan tenor yang lebih panjang, tetapi kan tidak mainly semua pakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah. Jadi nanti ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun,” ujarnya.

Hery melanjutkan banyak nasabah KPR dalam praktiknya justru melunasi kewajiban mereka jauh lebih cepat dari batas waktu perjanjian awal.

“Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kami kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata bahkan ada 10 tahun sudah lunas," tambah Hery.

Sementara itu, pelaku usaha memandang kehadiran gagasan perpanjangan tenor hingga 40 tahun sebagai langkah progresif yang memecah kebuntuan regulasi pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Maria Nelly Suryani menilai opsi tersebut bakal membuka jalan baru bagi penyerapan hunian di kalangan MBR yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan perbankan.

Maria mengatakan perpanjangan batas waktu hingga 40 tahun diproyeksikan mampu mendongkrak keterjangkauan finansial bagi kelompok masyarakat yang berada pada dua desil kesejahteraan terbawah.

"Jadi jika 40 tahun perluasan itu limit KPR itu benar dijalankan, maka limit dari angsuran per bulan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta. Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 maka angsurannya turun kepada Rp773.000 sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan [cicilan maksimal] sepertiga [dari pendapatan] maka ini bisa di jangkau," Maria memerinci.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat saat ini pemerintah juga memperbanyak kuota rumah subsidi yang ditetapkan hingga 350.000 unit. Dengan kebijakan tersebut, kuota suplai diharapkan dapat lebih besar diserap masyarakat.

"Mengingat sekarang kami kelebihan stok kuota FLPP [mencapai 350.000 unit]. Nah ini akan menjadi satu daya serap tambahan setelah pemerintah menetapkan masa tenor 40 tahun ini," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya kebutuhan hunian membuat banyak masyarakat mulai berburu rumah melalui pameran properti dan pembiayaan. Namun, di tengah harga properti yang terus naik, masyarakat diingatkan agar tidak memaksakan cicilan rumah di luar kemampuan finansial.

Pesan itu disampaikan Senior Manager Retail Payment & Card BRI Cipto Haryabi dalam BRI Consumer Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Yang paling penting setelah ambil KPR kualitas hidup jangan sampai turun,” kata Cipto.

Menurut dia, calon pembeli rumah perlu menghitung pendapatan bulanan, pengeluaran rutin, hingga dana darurat sebelum mengambil kredit pemilikan rumah (KPR). Ia mengatakan banyak masyarakat masih terjebak pada keinginan dibanding kebutuhan saat memilih rumah. Karena itu, masyarakat diminta realistis menentukan besaran cicilan agar kondisi keuangan keluarga tetap sehat.

“Kalau menurut kita keinginannya terlalu besar, nanti kita arahkan ke pilihan yang lebih aman,” ujarnya.

Selain kemampuan finansial, masyarakat juga diminta memperhatikan rekam jejak pengembang sebelum membeli rumah, terutama proyek yang masih dalam tahap pembangunan.

“Yang perlu diperhatikan adalahtrack recorddaridevelopertersebut,” kata Cipto.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan BRI Consumer Expo digelar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pembiayaan rumah, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan dalam satu lokasi.

“Acara ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis,” ujar Aris.

Dalam pameran tersebut, BRI menawarkan promo KPR dengan bunga mulai 1,75 persenfixedsatu tahun dan kredit kendaraan bermotor (KKB) mulai 1,59 persen untuk tenor satu tahun.

BRI Consumer Expo 2026 berlangsung sejak Jumat (22/5/2026) hingga Ahad (24/5/2026) di Hall A dan B JICC Senayan, Jakarta. Pameran itu menghadirkan 58 pengembang properti, 43 merek kendaraan,travel fair, hinggamerchantkebutuhan rumah tangga dan kuliner.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Banyak anak muda menunda membeli rumah karena merasa belum mapan atau takut cicilan memberatkan. Padahal, keberanian memulai dinilai menjadi langkah penting agar bisa memiliki aset sejak usia produktif.

Hal itu disampaikan pasangan artis Putri Titian dan Junior Liem dalam talkshow BRI Consumer Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (22/5/2026) malam. Putri mengaku dirinya dan Junior juga sempat ragu saat hendak membeli properti pertama setelah menikah. Saat itu, kemampuan finansial mereka masih terbatas sehingga belum bisa membeli rumah besar.

“Kalau dipikir terus enggak akan mulai-mulai. Akhirnya waktu itu kami berani ambil dulu properti pertama,” ungkap Putri.

Properti pertama yang mereka beli berupa apartemen studio. Namun, seiring waktu, aset tersebut berkembang dan menjadi pijakan untuk memiliki rumah yang lebih besar.

Menurut Putri, membeli properti sejak muda memberi banyak keuntungan. Selain menjadi tempat tinggal, rumah juga bisa menjadi investasi dan sumber pendapatan di masa depan.

“Rumah itu bertumbuh. Dulu cukup untuk berdua, lama-lama kebutuhan bertambah dan akhirnya bisa punya rumah yang lebih besar,” ujarnya.

Junior menambahkan, rumah pertama tidak harus langsung mewah atau sempurna. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan kemampuan finansial agar kondisi keuangan tetap sehat.

“Kadang orang takut mulai karena belum pernah. Padahal rumah pertama itu enggak harus langsung yang wah,” ujar Junior.

Ia pun mengingatkan pasangan muda agar tidak memaksakan membeli rumah di luar kemampuan karena bisa mengganggu arus kas keluarga.

“Jangan jor-joran. Nanti cash flow bisa bermasalah,” katanya.

Senior Manager Retail Payment & Card BRI Cipto Haryabi mengatakan banyak calon pembeli rumah masih terjebak pada keinginan, bukan kebutuhan. Karena itu, pihak bank juga berperan membantu nasabah memilih rumah yang sesuai kemampuan.

“Yang penting setelah ambil KPR kualitas hidup jangan sampai turun,” ujar Cipto.

Menurut dia, calon pembeli perlu memperhitungkan cicilan, dana darurat, hingga pengeluaran rutin sebelum mengambil kredit rumah.

Dalam BRI Consumer Expo 2026, BRI menawarkan promo kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga mulai 1,75 persen fixed satu tahun. Pameran itu berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di Hall A dan B JICC Senayan, Jakarta. Selain properti, expo juga menghadirkan promo kendaraan, travel fair, hingga berbagai talkshow dan hiburan musik untuk pengunjung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,25 persen kembali memengaruhi perhitungan masyarakat dalam mengambil kredit pemilikan rumah (KPR).

Ketika suku bunga BI naik, cicilan rumah berpotensi ikut meningkat, terutama untuk kredit dengan bunga mengambang atau floating rate.

Di tengah kondisi tersebut, pertanyaan yang banyak muncul adalah: berapa persen dari gaji yang idealnya dialokasikan untuk cicilan KPR?

Dok. Shutterstock Ilustrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dikutip dari Investopedia, sejumlah lembaga keuangan global menggunakan ukuran debt-to-income ratio (DTI) atau rasio utang terhadap pendapatan untuk menghitung kemampuan seseorang membayar cicilan rumah.

Rasio ini menjadi salah satu acuan penting bank dalam menentukan kelayakan kredit.

Dalam praktiknya, aturan yang paling sering digunakan adalah “28/36 rule”. Aturan ini menyebutkan maksimal 28 persen dari pendapatan kotor bulanan dialokasikan untuk biaya perumahan, termasuk cicilan KPR, pajak properti, dan asuransi rumah.

Sementara total seluruh utang bulanan, termasuk KPR, sebaiknya tidak melebihi 36 persen dari pendapatan bulanan.

Dengan kata lain, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 10 juta per bulan, maka idealnya cicilan rumah berada di kisaran Rp 2,8 juta per bulan.

Adapun total cicilan lain seperti kartu kredit, kredit kendaraan, maupun pinjaman pribadi sebaiknya tidak melampaui Rp 3,6 juta per bulan.

Investopedia menyebutkan, banyak pemberi pinjaman menggunakan rasio tersebut sebagai acuan dalam proses persetujuan KPR karena dianggap dapat menggambarkan kemampuan debitur menjaga kesehatan keuangan dalam jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/STASIQUE Ilustrasi perjanjian kredit, kredit pemilikan rumah (KPR).

Front-end dan back-end ratio jadi acuan bank

Aturan 28/36 juga berkaitan dengan front-end debt-to-income ratio atau mortgage-to-income ratio, yakni persentase pendapatan bulanan yang digunakan khusus untuk biaya perumahan.

Banyak lembaga keuangan lebih menyukai rasio maksimal 28 persen untuk cicilan kredit rumah.

Sementara back-end ratio menghitung total seluruh kewajiban utang dibandingkan pendapatan bulanan. Komponen ini mencakup cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, hingga pinjaman lain.

Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen membuat hitungan tersebut semakin penting. Suku bunga acuan yang lebih tinggi biasanya diikuti peningkatan bunga pinjaman perbankan, termasuk KPR.

Akibatnya, beban cicilan bulanan bisa menjadi lebih mahal dibandingkan saat bunga rendah.

Dalam skema KPR, kenaikan bunga akan memengaruhi kemampuan membeli rumah atau affordability masyarakat. Semakin tinggi bunga, semakin besar porsi pendapatan yang harus dialokasikan untuk membayar cicilan.

Cicilan terlalu besar dinilai berisiko

NerdWallet menjelaskan, rasio DTI sebesar 36 persen atau lebih rendah umumnya dianggap sebagai indikator seseorang masih dapat membayar utang sambil menjalani kebutuhan hidup secara nyaman.

Namun ketika rasio melampaui 43 persen, kondisi tersebut mulai dianggap berisiko oleh pemberi pinjaman.

Artinya, meski bank mungkin masih memberikan kredit, ruang keuangan rumah tangga menjadi semakin sempit ketika porsi cicilan terlalu besar.

UNSPLASH/TIERRA MALLORCA Ilustrasi KPR

Dalam simulasi sederhana, seseorang dengan gaji Rp 15 juta per bulan idealnya memiliki cicilan rumah maksimal sekitar Rp 4,2 juta per bulan berdasarkan aturan 28 persen.

Jika orang tersebut juga memiliki cicilan kendaraan Rp 1,5 juta dan kartu kredit Rp 1 juta, maka total kewajiban utangnya menjadi Rp 6,7 juta atau sekitar 44,6 persen dari penghasilan.

Rasio tersebut sudah melampaui ambang yang lazim digunakan banyak lembaga keuangan.

Biaya kepemilikan rumah tidak hanya ditentukan oleh harga properti, tetapi juga oleh kombinasi pendapatan, utang lain, uang muka, tenor kredit, pajak, hingga biaya tambahan seperti asuransi dan iuran pengelolaan lingkungan.

Karena itu, kenaikan bunga acuan sering kali memaksa calon pembeli rumah melakukan penyesuaian, baik dengan memilih rumah lebih murah, memperbesar uang muka, maupun memperpanjang tenor pinjaman agar cicilan tetap sesuai kemampuan.

Bunga tinggi mempersempit ruang keuangan rumah tangga

Cicilan rumah sebaiknya tidak mengorbankan kebutuhan keuangan lain. Selain membayar rumah, masyarakat tetap perlu menyiapkan dana darurat, tabungan pensiun, serta biaya hidup sehari-hari.

Tekanan terhadap kemampuan membeli rumah juga semakin terasa karena biaya kepemilikan rumah tidak berhenti pada cicilan pokok dan bunga.

Ada komponen lain seperti biaya administrasi, asuransi, pajak, hingga perawatan rumah yang harus diperhitungkan.

The Wall Street Journal menyebutkan, banyak bank pemberi pinjaman memang menggunakan batas maksimum DTI hingga 50 persen. Namun rasio yang lebih rendah dinilai jauh lebih sehat bagi kondisi keuangan rumah tangga.

SHUTTERSTOCK/PIC SNIPE Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan perumahan.

Kenaikan BI Rate pengaruhi permintaan KPR

Di Indonesia, kenaikan suku bunga acuan BI juga berpengaruh terhadap permintaan KPR.

Perubahan suku bunga kredit dapat memengaruhi minat masyarakat mengambil pembiayaan rumah.

Suku bunga pinjaman memiliki dampak signifikan terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. Di samping itu, perubahan kebijakan loan to value (LTV) ikut memengaruhi permintaan pembiayaan properti.

Kebijakan LTV sendiri berkaitan dengan besaran uang muka yang harus dibayar calon pembeli rumah. Pada periode tertentu, BI pernah melonggarkan rasio LTV untuk mendorong kepemilikan rumah dan pertumbuhan sektor properti.

Namun di tengah tren suku bunga yang lebih tinggi, tantangan utama masyarakat tetap berada pada kemampuan menjaga rasio cicilan terhadap pendapatan.

Debt-to-income ratio menjadi salah satu indikator paling penting dalam proses pengajuan kredit karena mencerminkan keseimbangan antara penghasilan dan kewajiban utang seseorang.

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar risiko gagal bayar menurut perspektif pemberi pinjaman.

Karena itu, banyak perencana keuangan dan lembaga pembiayaan tetap mendorong agar cicilan rumah dijaga di kisaran 28 persen dari pendapatan bulanan, terutama ketika suku bunga sedang tinggi.

Dalam kondisi BI Rate naik menjadi 5,25 persen, perhitungan kemampuan membayar KPR menjadi semakin ketat. Kenaikan bunga dapat membuat cicilan membesar, sementara ruang pengeluaran rumah tangga tetap terbatas.

Bagi calon pembeli rumah, ukuran seperti 28/36 rule menjadi acuan awal untuk menghitung apakah cicilan masih aman terhadap pendapatan bulanan, atau justru berisiko mengganggu kondisi keuangan jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen belum berdampak langsung terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, kenaikan BI Rate tersebut sudah diperkirakan sebelumnya sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

“Kita sudah duga sih pasti naik karena memang jaga stabilisasi moneter, jaga stabilisasi nilai tukar. Saya rasa sih wajar lah ya, bukan sesuatu yang aneh,” ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan KAI di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Nixon mengatakan, BTN sejak awal memproyeksikan kenaikan BI Rate mencapai 50 basis poin. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps. Karena memang untuk bisa mengendalikan nilai tukar salah satu caranya itu," kata Nixon.

Meski demikian, Nixon menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit maupun penyaluran pembiayaan sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut.

“Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir,” ujar Nixon.

Menurut dia, penyesuaian suku bunga simpanan seperti deposito juga tidak berlangsung secara langsung karena mengikuti jatuh tempo dana nasabah. BTN saat ini masih mengkaji dampak kebijakan suku bunga terhadap biaya dana perseroan.

“Kedua dampaknya ke deposito juga kita lagi review. Dan biasanya gak langsung juga sesuai jatuh temponya deposito. Kira-kira transisinya biasanya sih tiga bulanan,” kata Nixon.

Ia menambahkan, mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis memengaruhi cicilan debitur.

“Ke kredit juga belum tentu direct. Karena kalau di BTN casenya kebanyakan KPR itu lebih fix dan BTN itu kontraktual,” ujar Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya harga hunian di pusat Jakarta membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan menengah. Untuk memperluas akses hunian di kawasan strategis, pemerintah dan perbankan mulai menawarkan skema rumah susun subsidi dengan tenor panjang dan bunga tetap.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyediakan pembiayaan rumah susun subsidi di kawasan Stasiun Manggarai melalui program KPR Rusun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hunian tersebut menyasar pekerja yang beraktivitas di kawasan pusat bisnis Jakarta.

Deputy Subsidized Mortgage Division BTN Umi Hardinajati mengatakan, lokasi rusun yang berada dekat pusat perkantoran menjadi nilai tambah bagi masyarakat pekerja di Jakarta.

“Kita punya kantor pusat di Kuningan. Jadi kalau teman-teman BTN nanti punya rumah rusun di Manggarai, pastinya akan dekat ke kantor,” kata Umi saat penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah mengubah skema harga jual rumah susun subsidi sehingga masyarakat dapat membeli hunian dengan bunga kredit yang lebih terjangkau. BTN juga disebut menjadi bank penyalur terbesar program FLPP pemerintah.

Umi menjelaskan, syarat penerima FLPP antara lain belum pernah memiliki rumah pribadi, belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan berusia minimal 21 tahun.

Pemerintah juga memperluas batas maksimal penghasilan penerima FLPP di wilayah Jabodetabek. Jika sebelumnya maksimal Rp8 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta dan menetapkan uang muka rumah hanya satu persen dari harga jual unit.

BTN menyebut harga unit rumah susun Manggarai berkisar Rp500 juta hingga Rp630 juta. Untuk unit seharga Rp500 juta, uang muka yang dibutuhkan sekitar Rp5 juta dengan cicilan sekitar Rp2,9 juta per bulan selama 30 tahun.

“Suku bunga enam persen fix selama 30 tahun. Mau nanti naik gaji tiap tahun, angsurannya tetap segitu,” ujar Umi.

Selain FLPP, BTN juga menyediakan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp14 juta atau pelaku usaha. Program itu memiliki tenor maksimal 20 tahun dengan bunga enam persen pada lima tahun pertama dan 9,9 persen untuk tahun berikutnya.