Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan masih akan meningkat di tengah tingginya suku bunga acuan dan ketatnya persaingan menghimpun dana masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai akan terus memberikan tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan cost of fund tidak terlepas dari masih tingginya tingkat suku bunga acuan serta imbal hasil instrumen Bank Indonesia, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang mendorong perbankan menawarkan bunga simpanan lebih kompetitif demi menjaga likuiditas.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya rate SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, Lani menilai tekanan terhadap NIM masih akan berlanjut. Menurutnya, bank tidak dapat serta-merta menaikkan bunga kredit untuk mengimbangi kenaikan biaya dana sehingga ruang margin menjadi semakin terbatas.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," katanya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Perseroan membidik rasio CASA tetap berada di kisaran 70% hingga akhir tahun.

"CASA ratio kami coba pertahankan di 70-an persen," ujar Lani.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS menyebut penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan meningkatnya suku bunga pasar simpanan, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas bunga simpanan yang dijamin LPS sehingga nasabah dapat menempatkan dananya secara lebih bijak.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

PT Allo Bank Indonesia Tbk menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak otomatis membuat perusahaan menaikkan bunga kredit kepada nasabah.

Komisaris Utama Independen Allo Bank Aviliani mengatakan penetapan bunga kredit tetap mempertimbangkan biaya dana (cost of fund) dan profil risiko nasabah, bukan semata-mata mengikuti pergerakan suku bunga acuan.

"Dengan BI Rate, tidak otomatis kita menaikkan (bunga kredit), tetapi tetap melihat cost yang kita keluarkan. Jadi kalau dilihat sebenarnya cost kita sangat efektif, cukup rendah," ujar Aviliani usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Allo Bank di Jakarta, Kamis (25/6).

Pernyataan itu disampaikan setelah Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Di sisi lain, LPS pada Kamis (25/6) juga mengumumkan kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menanggapi kebijakan tersebut, Aviliani mengatakan setiap bank memiliki strategi berbeda dalam menentukan tingkat bunga simpanan. Penyesuaian bunga harus mempertimbangkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga.

"Sebenarnya kalau kita melihat penyesuaian antara berapa kredit yang kita berikan dengan dana. Jadi memang beda-beda setiap bank. Yang penting tetap sesuai dengan batasan LPS," katanya.

Ia menambahkan bank digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank konvensional dalam mengelola dana masyarakat. Karena itu, ruang penyesuaian suku bunga simpanan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas masing-masing bank.

"Kita melihat berapa kredit yang kita berikan tentunya disesuaikan dengan dana," ujar Aviliani.

Aviliani mengatakan fokus bisnis Allo Bank pada 2026 adalah memperluas kerja sama dengan mitra bisnis untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan, terutama melalui produk paylater.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih karena dinilai mampu menekan risiko kredit bermasalah dibandingkan penyaluran pinjaman langsung kepada individu.

"Kalau kita hanya melakukan pinjaman kepada perorangan tanpa ada mitra bisnis, itu akan sulit. Biasanya tingkat NPL-nya juga cukup besar," katanya.

Ia menilai kerja sama dengan mitra bisnis memungkinkan bank melihat pola transaksi dan perilaku belanja calon nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

"Kita tetap ekspansi, tetapi tetap berhati-hati dalam pemberian kredit. Dengan mitra bisnis, kita bisa melihat tren belanja nasabah sehingga profil risikonya lebih terukur," ujar Aviliani.

Allo Bank sebelumnya membukukan laba bersih Rp574,26 miliar sepanjang 2025 atau naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam RUPST 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar atau setara 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menurunkan bunga pinjaman Program Membina ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengatakan bunga program Mekar sebelumnya mencapai 18 sampai 25 persen.

Pengurangan suku bunga itu bertujuan untuk memperkuat pembiayaan pelaku usaha ultramikro.

"Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen,” kata Maman dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).

Maman mengatakan, kebijakan itu ditetapkan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin pemerintah berpihak ke masyarakat dengan penghasilan kecil, terutama perempuan yang berusaha mentas dari kemiskinan melalui usaha ultramikro dan supermikro.

Menurut Maman, selama 10 tahun lebih, jutaan nasabah PNM Mekar menanggung bunga pinjaman yang terbilang tinggi.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah memutuskan mengurangi beban para pelaku usaha ultramikro dan supermikro sehingga mereka memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang.

Lebih lanjut, Maman menyebut pinjaman modal PNM juga disertai pendampingan, pembinaan, dan pemantauan.

Dengan memangkas bunga menjadi 8 persen, pemerintah mengucurkan subsidi hingga 10 persen..

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen," ujar Maman.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, keputusan pemotongan bunga peserta program mekar akan ditindaklanjuti PNM dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan," tutur Maman.

Sebelumnya, Maman telah mengungkapkan pihaknya bersama Danantara tengah mencari skema kredit murah di bawah 10 persen.

Kredit murah itu merupakan bagian dari penyaluran kredit Rp 1.200 triliun yang diperintahkan presiden dikucurkan pada 2026.

Program ini menyasar nasabah yang tidak tidak memiliki jaminan, aset, dan tidak memiliki wawasan baik ilmu keuangan maupun manajerial.

Kredit disalurkan dengan skema PT PNM.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang berencana membeli kendaraan secara kredit diminta lebih cermat menghitung kemampuan keuangannya setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Kenaikan tersebut dinilai berpotensi mendorong naiknya bunga kredit kendaraan bermotor dalam waktu dekat.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan serta otomotif Jodjana Jody mengingatkan calon pembeli kendaraan untuk mempertimbangkan kondisi keuangan secara matang sebelum mengajukan kredit, terutama di tengah potensi kenaikan biaya hidup pada semester II/2026.

“Apabila ingin kredit kendaraan, pastikan sudah menghitung biaya hidup dengan baik karena inflasi diperkirakan akan cukup tinggi pada semester kedua nanti,” kata Jodjana kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Jodjana menuturkan, selain kondisi ekonomi yang masih lesu, sejumlah ekonom juga memperkirakan fenomena El Nino dapat mendorong kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Karena itu, selain memperhitungkan kebutuhan rumah tangga, konsumen perlu memastikan kemampuan membayar cicilan tetap terjaga apabila kondisi ekonomi memburuk atau pendapatan mengalami penurunan.

Menurut dia, idealnya porsi cicilan tidak melebihi sepertiga dari pendapatan bulanan. Jika kemampuan mencicil berada di bawah batas tersebut, masyarakat sebaiknya tidak memaksakan diri mengambil kredit kendaraan.

“Di samping itu, pendapatan juga harus dilihat apakah masih bisa bertahan di tengah dinamika pasar yang cukup berat saat ini,” ujarnya.

Jodjana menilai kehati-hatian tersebut penting mengingat BI Rate telah naik total 100 bps dalam dua bulan terakhir. Kenaikan suku bunga acuan itu berpotensi mendorong perusahaan pembiayaan menyesuaikan bunga kredit kendaraan seiring meningkatnya biaya dana (cost of fund).

Di tengah tren kenaikan suku bunga, perusahaan pembiayaan juga dituntut menyesuaikan strategi pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif. Menurut Jodjana, perusahaan perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk meminimalkan dampak kenaikan suku bunga.

“Perusahaan pembiayaan harus menghitung ulang strategi pendanaannya agar mendapatkan cost of fund yang lebih baik, melalui bauran pendanaan dari bank lokal, pinjaman luar negeri, maupun obligasi,” katanya.

Dia menjelaskan perusahaan pembiayaan berukuran besar tidak dapat hanya bergantung pada pendanaan dari perbankan domestik. Diversifikasi sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan obligasi menjadi semakin penting di tengah kenaikan suku bunga.

Lebih lanjut, Jodjana menilai kenaikan bunga kredit kendaraan juga berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah ataunon-performing financing(NPF). Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif dalam menilai kemampuan finansial calon debitur.

Menurutnya, tantangan tersebut muncul di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, terutama pada kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penjualan kendaraan bermotor.

Dengan kondisi tersebut, Jodjana memproyeksikan pasar kendaraan dan pembiayaan otomotif pada semester II/2026 akan menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan semester sebelumnya.

“Proyeksi pasar kendaraan dan pembiayaan pada semester kedua tahun ini akan lebih berat karena kenaikan suku bunga yang cukup signifikan di tengah melemahnya daya beli kelas menengah,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap permintaan kredit setelah BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kenaikan BI Rate merupakan langkah yang mencerminkan komitmen otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika ekonomi global.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi dalam kisaran yang terkendali.

"BNI mendukung kebijakan Bank Indonesia sebagai langkah antisipatif dalam merespons meningkatnya ketidakpastian global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).

Meski mendukung kebijakan tersebut, BNI mengakui tetap mencermati potensi dampaknya terhadap kenaikan bunga dan permintaan kredit.

Oleh karenanya, bank pelat merah itu akan mengelola portofolio bisnis secara selektif dan adaptif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BNI juga memastikan dukungan pembiayaan tetap tersedia bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kebijakan yang terukur dan kredibel menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi," ucapnya.

Menurutnya, kondisi fundamental perseroan saat ini masih kuat sehingga perseroan optimistis dapat terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai segmen.

Di tengah dinamika suku bunga, BNI juga terus memperkuat transformasi digital guna meningkatkan efisiensi layanan dan proses bisnis.

Berbagai inovasi digital juga dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi nasabah.

Selain itu, perseroan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) serta manajemen risiko yang prudent melalui pemantauan berkelanjutan terhadap portofolio kredit, likuiditas, serta perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

"Dengan fokus pada transformasi, penguatan tata kelola, dan pengelolaan risiko yang disiplin, BNI terus berupaya menjaga kinerja yang sehat serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

Ke depan, BNI akan terus mencermati perkembangan makroekonomi dan arah kebijakan moneter untuk memastikan strategi bisnis tetap adaptif.

Perseroan berkomitmen menjaga pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat ketahanan bisnis, serta terus memperluas kontribusi dalam mendukung sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang prospek bunga kredit perbankan ke depan akan cenderung bergerak mendatar dan kemudian naik selektif, menyusul kenaikan bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Sementara itu, catat dia, suku bunga kredit baru akan lebih cepat meningkat dibanding kredit berjalan.

“Bank kemungkinan tidak menaikkan bunga secara merata, tetapi memilih menaikkan bunga pada debitur yang risikonya lebih tinggi, sektor yang arus kasnya melemah, atau kredit yang membutuhkan tenor panjang,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Josua menilai kenaikan bunga bisa lebih terkendali untuk sektor prioritas yang mendapat dukungan insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI).

Namun, imbuh dia, untuk UMKM, konsumsi, properti, otomotif, dan modal kerja, tekanan bunga perlu diwaspadai karena kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) berpotensi bertemu dengan kenaikan risiko kredit.

Menurut Josua, bunga kredit juga tidak akan naik setinggi kenaikan BI-Rate secara penuh. Hal ini setidaknya ada tiga penahan utama, salah satunya likuiditas perbankan masih cukup baik, terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tumbuh kuat dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang masih memadai.

Penahan kedua yakni persaingan antarbank masih menahan kenaikan bunga kredit agar permintaan kredit tidak turun terlalu tajam. Kemudian yang ketiga, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia (BI) tetap longgar untuk menjaga kredit ke sektor prioritas.

Ia juga memandang, penurunan bunga kredit perbankan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga awal 2026 hampir pasti tertahan, bahkan kredit baru mulai berbalik naik.

Rata-rata suku bunga kredit rupiah masih turun tipis menjadi 8,72 persen pada Mei 2026 dari 8,73 persen pada April 2026. Namun, suku bunga kredit baru tercatat meningkat tajam dari 8,95 persen pada April 2026 menjadi 9,31 persen pada Mei 2026.

“Ini menunjukkan bahwa bunga kredit lama belum sepenuhnya menyesuaikan karena ada jeda waktu, sedangkan kredit baru sudah lebih cepat mencerminkan kenaikan biaya dana, risiko debitur, dan sikap bank yang lebih hati-hati,” kata Josua

Ia menambahkan bahwa risiko kenaikan bunga kredit ke depan juga cukup nyata karena sensitivitas bunga kredit baru terhadap BI-Rate meningkat.

Koefisien elastisitas suku bunga kredit baru tercatat naik menjadi 0,50 pada Mei 2026 dari 0,43 pada April 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,13.

“Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru,” ujar Josua.

Ia memperkirakan kenaikan bunga kredit baru yang paling terasa kemungkinan terjadi pada kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit pemilikan rumah (KPR) berbunga mengambang (floating), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit UMKM berisiko lebih tinggi, dan kredit korporasi yang bergantung pada pendanaan jangka pendek.

Dari sisi biaya dana, menurutnya, kenaikan BI-Rate 100 bps pada Mei-Juni 2026 juga berpotensi membalik arah biaya dana perbankan meski kenaikannya kemungkinan bertahap.

Adapun pada April 2026, biaya dana masih mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari harga pokok dana untuk kredit (HPDK) yang turun tipis menjadi 3 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 3,01 persen.

Penurunan HPDK turut menopang penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) dari 8,63 persen pada Maret 2026 menjadi 8,62 persen pada April 2026.

Namun, Josua menilai bahwa arah transmisi mulai berubah setelah BI menaikkan suku bunga secara agresif pada Mei-Juni 2026 sebesar 100 bps.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen berpotensi menahan laju penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya terjadi sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dalam jangka pendek, perbankan kemungkinan akan lebih selektif dalam menurunkan suku bunga kredit, mengingat adanya peningkatan biaya dana.

“Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit. Hal ini penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi, serta untuk mempertahankan kualitas kredit agar terjaga dengan baik,” kata Dian saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, imbuh Dian, transmisi ke suku bunga kredit umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan suku bunga simpanan, karena mempertimbangkan faktor persaingan, kualitas kredit, serta upaya menjaga pertumbuhan intermediasi.

“Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan cenderung stabil dengan kecenderungan kenaikan yang terbatas,” kata dia.

Dian mengatakan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps pada umumnya akan direspons oleh perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan.

Secara historis, hal ini merupakan mekanisme pasar yang wajar dan bank akan menyesuaikan pricing sejalan dengan struktur cost of fund dan kondisi likuiditas masing-masing bank.

“Dengan demikian, besaran dan kecepatan penyesuaian suku bunga (kredit dan DPK) tidak selalu bersifat langsung maupun seragam pada seluruh bank,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa perbankan tetap mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi likuiditas internal, struktur dana pihak ketiga (DPK), tingkat persaingan, loyalitas nasabah serta kemampuan dan profil risiko debitur. Perbankan juga cenderung tetap mengoptimalkan dana murah (CASA) untuk menjaga efisiensi biaya dana.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka tren penurunan cost of fund yang terjadi pasca penurunan BI-Rate sebesar 125 bps pada tahun lalu, kami memandang bahwa tren tersebut berpotensi mengalami moderasi atau bahkan berbalik arah secara gradual pada tahun 2026,” kata Dian.

Meski demikian, imbuh Dian, penyesuaian tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung secara tajam, mengingat perbankan akan berhati-hati agar tetap menjaga daya saing dan stabilitas margin.

Dian pun memastikan bahwa OJK juga terus mendorong perbankan untuk menjaga efisiensi serta memperkuat manajemen likuiditas.

Di samping itu, OJK mendorong perbankan untuk memastikan transmisi suku bunga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai informasi, sepanjang 2025, Bank Indonesia (BI) menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali dengan total pemangkasan sebesar 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025.

Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 bps, menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100 bps dalam sebulan sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Ekonom BCA David Sumual memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026 berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri perbankan ke depan. Sebagai informasi, biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dan menjadi salah satu komponen utama pembentuk bunga kredit.

“Cost of fund bisa saja meningkat apalagi jika pemerintah menarik kembali dana (penempatan dana SAL) yang sebelumnya dikucurkan ke Himbara sehingga likuiditas lebih ketat,” kata David saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

David menambahkan bahwa prospek pertumbuhan kredit kemungkinan tidak berubah seiring meningkatnya permintaan kredit modal kerja, meskipun suku bunga kredit cenderung naik mengikuti kenaikan BI-Rate.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede juga menilai kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan, meski kenaikannya kemungkinan bertahap atau tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mengatakan bahwa tanda awalnya sudah terlihat, sebagaimana suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang tercatat naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

Kenaikan ini, ujar Josua, menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar.

Meski begitu, menurutnya, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

Sebagai catatan, sepanjang 2025, BI menurunkan bunga acuan sebanyak lima kali dengan total pemangkasan 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, berdasarkan catatan BI, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025. Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Josua juga memandang, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026.