Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan masih akan meningkat di tengah tingginya suku bunga acuan dan ketatnya persaingan menghimpun dana masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai akan terus memberikan tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan cost of fund tidak terlepas dari masih tingginya tingkat suku bunga acuan serta imbal hasil instrumen Bank Indonesia, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang mendorong perbankan menawarkan bunga simpanan lebih kompetitif demi menjaga likuiditas.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya rate SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, Lani menilai tekanan terhadap NIM masih akan berlanjut. Menurutnya, bank tidak dapat serta-merta menaikkan bunga kredit untuk mengimbangi kenaikan biaya dana sehingga ruang margin menjadi semakin terbatas.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," katanya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Perseroan membidik rasio CASA tetap berada di kisaran 70% hingga akhir tahun.

"CASA ratio kami coba pertahankan di 70-an persen," ujar Lani.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS menyebut penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan meningkatnya suku bunga pasar simpanan, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas bunga simpanan yang dijamin LPS sehingga nasabah dapat menempatkan dananya secara lebih bijak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai menjadi sinyal bahwa persaingan penghimpunan dana di industri perbankan semakin ketat.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan, perbankan memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) akan terus meningkat sehingga berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR). Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada tren kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi di hampir seluruh kelompok bank dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Doddy, kenaikan bunga simpanan merupakan respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta dinamika pasar keuangan yang mendorong kompetisi penghimpunan dana semakin intensif.

LPS mencatat rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah telah meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28% pada periode observasi Juni 2026.

Meski likuiditas industri masih tergolong memadai, LPS melihat adanya indikasi perang suku bunga antarkelompok bank dalam memperebutkan dana masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga Mei 2026 masih mencapai 13,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,51%.

Namun, LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026 sehingga kompetisi penghimpunan dana diperkirakan masih akan berlangsung.

Selain menyesuaikan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan, salah satunya tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS.

Penyesuaian TBP juga bertujuan menjaga cakupan penjaminan simpanan. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening atau 99,94% rekening nasabah bank umum tercakup dalam penjaminan penuh LPS.

Adapun pada BPR dan BPRS, sebanyak 15,67 juta rekening atau 99,97% dari total rekening juga telah memenuhi cakupan penjaminan.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk tidak menerima bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan.

Margin Bunga Bank Berpotensi Menyempit

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan TBP sejalan dengan kondisi pasar yang memang sedang menghadapi kenaikan biaya dana.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya imbal hasil SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/6/2026).

Menurut Lani, tekanan tersebut membuat margin bunga bersih perbankan berpotensi terus menyempit karena penyesuaian suku bunga kredit tidak dapat dilakukan secepat kenaikan biaya dana.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," imbuhnya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) di kisaran 70%.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi makroekonomi, likuiditas industri, serta dinamika permintaan dan penawaran dana sebelum menentukan strategi penghimpunan dana.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa bank akan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

Di saat bersamaan, BCA juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit agar tetap dapat diterima pasar dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera kepada Bisnis.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra berharap kondisi likuiditas industri secara bertahap menjadi lebih longgar sehingga persaingan suku bunga simpanan tidak kembali memanas.

Menurutnya, stabilisasi suku bunga penting agar biaya dana tidak terus meningkat dan pada akhirnya ikut mendorong kenaikan bunga kredit yang dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan.

"Harapannya likuiditas di pasar juga semakin tidak seketat kemarin sehingga kenaikan suku bunga bisa lebih stabil, tidak terlalu reaktif. Kalau suku bunga terlalu tinggi, fungsi intermediasi perbankan juga akan terdorong naik dan itu tentu tidak kita harapkan," ujarnya kepada Bisnis.

Kicky menambahkan pemerintah saat ini tengah mendorong sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pembiayaan perbankan. Karena itu, perang suku bunga dinilai tidak menguntungkan apabila akhirnya meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha.

Dia mengatakan keputusan pemerintah yang mempertahankan bahkan menambah penempatan dana di perbankan dapat membantu menenangkan pasar dan mengurangi kompetisi penghimpunan dana.

"Harapannya reaksi pasar positif sehingga perang suku bunga yang terjadi belakangan bisa kembali normal," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan porsi simpanan yang memperoleh suku bunga khusus (special rate) atau berada di atas tingkat penjaminan bunga (TBP) mengalami peningkatan, merespons kenaikan suku bunga kebijakan (BI-Rate).

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP tercatat meningkat menjadi 33,82 persen pada Mei 2026 dari 32,92 persen pada April 2026.

“Itu terjadi di seluruh bank. Jadi, tidak ada bank yang tidak mengalami kenaikan special rate-nya,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Doddy menjelaskan bahwa kenaikan porsi simpanan dengan special rate tidak hanya merupakan implikasi dari perkembangan suku bunga kebijakan, melainkan juga kondisi pasar keuangan serta meningkatnya persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

Menurutnya, perbankan juga turut mempertimbangkan pergerakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank, hingga pelemahan nilai tukar dalam menetapkan suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah.

“Itu semua tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perbankan dalam melakukan penetapan dan penyesuaian suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah,” kata Doddy.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026, menjadikannya penyesuaian pertama sejak September 2025. Terbaru pada Juni ini, BI-Rate kembali naik sebanyak dua kali dengan total 50 bps. Sehingga dalam satu bulan, BI-Rate naik 100 bps secara kumulatif.

Di tengah kenaikan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan, Doddy mengatakan bahwa LPS masih mempertahankan TBP pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP atau special rate.

“Jadi memang implikasi, karena TBP sebelumnya masih kita pertahankan, sementara suku bunga pasar sudah cenderung meningkat, otomatis tentu saja yang porsinya (porsi simpanan) berada di atas TBP atau yang kita sebut sebagai special rate itu akan meningkat,” kata Doddy.

Adapun pada Juni ini, LPS menaikkan TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

TBP tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Menurut LPS, penyesuaian tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas TBP sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan.

Dalam penetapan TBP, LPS mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, prospek pertumbuhan simpanan rupiah dan valas, serta kondisi likuiditas perbankan dan dinamika kompetisi suku bunga antarbank.

Selain itu, LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, seiring dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan yang masih relatif tinggi meskipun mulai mereda, serta ekspektasi suku bunga global akan tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan suku bunga deposito secara industri per April 2026 menunjukkan likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Kendati begitu, adanya perbedaan arah kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) menunjukkan bahwa likuiditas tidak sepenuhnya merata.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam laporan Perkembangan Pasar Keuangan Mei 2026 mencatat suku bunga simpanan rupiah pada April 2026 secara industri masih melanjutkan tren penurunan secara terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan likuiditas perbankan yang masih memadai serta arah transmisi kebijakan moneter yang kian longgar.

Meski secara industri menunjukkan tren penurunan, pergerakan suku bunga simpanan antar kelompok bank masih bervariasi seiring dengan strategi penghimpunan dana masing-masing KBMI. LPS mengungkapkan, suku bunga deposito KBMI 1 turun 4 basis poin (bps) menjadi 3,78%, sementara KBMI 4 juga turun 4 bps menjadi 2,86%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan pada kelompok KBMI 2 dan KBMI 3 justru mengalami kenaikan. LPS mencatat suku bunga deposito KBMI 2 naik 3 bps menjadi 3,72%, sedangkan KBMI 3 meningkat 3 bps menjadi 3,50%.

“Perkembangan tersebut menunjukkan kompetisi penghimpunan dana masih berlangsung di tengah distribusi likuiditas yang belum merata,” ungkap LPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebagai salah satu penghuni KBMI 3 mengungkapkan likuiditas di pasar sejatinya masih tersedia.

Kendati begitu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyerap dana di pasar sehingga berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF).

Selain itu, Lani menyebut bahwa rencana pemerintah menarik sebagian dana yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga Juli 2026 berpotensi mendorong bank-bank besar untuk lebih agresif menghimpun dana masyarakat.

“Bank-bank Himbara besar akan segera mengambil dana dari masyarakat lebih banyak sehingga kemungkinan besar akan menaikkan cost of fund,” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo menilai kenaikan suku bunga deposito sejumlah bank tidak terlepas dari penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, likuiditas pasar yang relatif lebih ketat turut mendorong persaingan dana pihak ketiga (DPK) semakin sengit dibandingkan sebelumnya.

Bianto mengatakan perbankan saat ini tidak hanya mengandalkan penawaran suku bunga yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah, tetapi juga memperkuat keterikatan nasabah melalui pengembangan produk simpanan dan layanan wealth management.

“Kami di Maybank terus berusaha meningkatkan engagement nasabah kami dengan menyediakan produk-produk yang inovatif, baik yang berbasis DPK maupun wealth management,” tutur Bianto kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Direktur PT Bank Jago Tbk. (ARTO) Sonny Christian Joseph menilai kenaikan bunga deposito tidak dapat digeneralisasi berdasarkan kelompok KBMI.

Menurutnya, besaran bunga deposito lebih ditentukan oleh kebutuhan likuiditas masing-masing bank, ketersediaan DPK, hingga kesesuaian tenor pendanaan dengan penyaluran kredit.

“Bisa jadi di KBMI 2 dan KBMI 3 ada bank yang menaikkan bunga, ada yang mempertahankan, dan ada juga yang menurunkan. Tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank,” ujar Sonny saat ditemui Bisnis di Kantor Bank Jago, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Persaingan Dana Kian Ketat

Di lain sisi, Sonny tidak menampik bahwa persaingan penghimpunan dana saat ini memang masih ketat. Kendati begitu, pertumbuhan DPK tak selalu bergantung pada kenaikan bunga deposito.

Dia menilai, strategi membangun ekosistem dan menghadirkan produk yang relevan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan dana yang signifikan.

Sebagai contoh, Bank Jago berhasil mencatat pertumbuhan dana rekening dana nasabah (RDN) yang kuat seiring meningkatnya aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) dan sinergi dengan ekosistem Stockbit. Kondisi tersebut memungkinkan perseroan meningkatkan penghimpunan dana tanpa harus menawarkan bunga deposito di atas rata-rata pasar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut kenaikan bunga deposito pada KBMI 2 dan KBMI 3 sebesar 3 bps bukan tanda tekanan berat, melainkan sinyal bahwa persaingan dana mulai lebih terasa pada kelompok bank menengah.

Fenomena ini, lanjut dia, juga memperlihatkan bahwa deposan besar semakin peka terhadap imbal hasil. Ketika pilihan investasi jangka pendek seperti SRBI dan SBN menawarkan imbal hasil menarik, deposan besar tidak hanya membandingkan antarbank, tetapi juga membandingkan deposito dengan instrumen pasar uang dan surat berharga negara.

Akibatnya, bank yang tidak memiliki basis dana murah kuat harus lebih agresif menjaga dana, terutama jika porsi pendanaan mereka banyak berasal dari deposito besar yang mudah berpindah.

“Inilah sebabnya, meskipun likuiditas industri masih cukup, biaya dana bank menengah bisa naik lebih cepat daripada bank besar,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Perbedaan ini tidak serta-merta berarti bank menengah berada dalam kondisi tidak sehat. Josua mengatakan, masalahnya lebih tepat disebut sebagai ketimpangan distribusi likuiditas dan perbedaan daya tawar dalam pasar dana.

Apabila persaingan ini meningkat, Josua menyebut bahwa margin bunga bank menengah bisa lebih tertekan, terutama bila kenaikan bunga deposito tidak dapat langsung diteruskan ke bunga kredit karena permintaan kredit masih harus dijaga.

Josua memperkirakan, fenomena ini berpotensi berlanjut pada semester II/2026. Apalagi, setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Sebagaimana diketahui, bank sentral turut menjaga struktur suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap menarik bagi aliran modal asing, sekaligus membuka kembali lelang repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Ini berarti sistem perbankan tetap disuplai likuiditas, tetapi harga dana tetap berisiko naik karena suku bunga acuan dan instrumen pasar uang menjadi lebih menarik,” ungkap Josua.

Namun, dia melihat kenaikan bunga deposito pada bank menengah tidak akan menjadi lonjakan besar, melainkan cenderung selektif dan bertahap. LPS, lanjut Josua, memperkirakan suku bunga simpanan rupiah ke depan cenderung stabil dengan ruang penurunan yang masih terbuka, meskipun terbatas.

Penyesuaian bunga juga diperkirakan tetap bervariasi antarbank karena dipengaruhi kebutuhan likuiditas, strategi penghimpunan dana, dan persaingan pada deposan besar. Dengan demikian, arah industrinya bisa stabil, tetapi di tingkat kelompok bank, terutama KBMI 2 dan KBMI 3, tekanan untuk mempertahankan dana tetap lebih besar.

Menurutnya, bank menengah sebaiknya tidak menanggapi kondisi ini hanya dengan menaikkan bunga deposito karena itu berisiko memicu perang bunga dan menekan margin.

Josua menilai, strategi yang lebih sehat adalah memperbesar dana murah melalui layanan transaksi, rekening operasional korporasi, penggajian, ekosistem digital, dan peningkatan loyalitas nasabah ritel. Bank juga perlu lebih selektif dalam pertumbuhan kredit agar tidak menciptakan kebutuhan likuiditas yang terlalu mahal.

Sementara itu, regulator perlu memantau likuiditas bukan hanya dari angka industri, tetapi juga per kelompok bank dan konsentrasi deposan besar.

“Karena risiko likuiditas sering muncul dari ketimpangan distribusi, bukan dari kekurangan likuiditas agregat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC menyatakan akan secara selektif menyesuaikan suku bunga simpanan menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara daya saing penghimpunan dana dan efisiensi biaya dana (cost of fund) di tengah dinamika likuiditas industri perbankan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk Eri Budiono mengatakan kenaikan BI Rate merupakan salah satu faktor yang akan memengaruhi strategi perbankan, khususnya dalam aspek pricing dana dan kredit.

Oleh sebab itu, perseroan akan terus memantau perkembangan pasar dan melakukan penyesuaian strategi secara prudent sesuai kebutuhan likuiditas serta profil risiko bank.

“Pada sisi penghimpunan dana, Perseroan akan tetap fokus menjaga stabilisasi dana pihak ketiga yang sehat dengan memperhatikan keseimbangan antara daya saing suku bunga dan efisiensi cost of fund. Penyesuaian suku bunga simpanan akan dilakukan secara selektif mengikuti perkembangan kondisi likuiditas dan kompetisi industri,” ujar Eri kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,50% masih sejalan dengan ekspektasi manajemen dan pasar. Kebijakan tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

Di sisi penyaluran kredit, BNC menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Adapun, penyesuaian suku bunga kredit akan dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko debitur, serta daya beli dan kemampuan nasabah.

Bank Neo juga terus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Selain menjaga stabilitas dana pihak ketiga, Bank Neo Commerce terus memperkuat pengelolaan likuiditas melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta optimalisasi ekosistem digital untuk meningkatkan aktivitas nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of funds) dan dinamika persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Meski demikian, perseroan menegaskan akan melakukan penyesuaian strategi secara prudent dan terukur agar tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengatakan keputusan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya masih sesuai dengan ekspektasi manajemen dan pelaku pasar.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global yang masih penuh tantangan.

“Bagi Bank Neo Commerce, kondisi suku bunga yang lebih tinggi tentu menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi dinamika industri perbankan, khususnya terkait cost of fund dan kompetisi penghimpunan dana. Namun demikian, kami akan tetap berhati-hati mencermati perkembangan pasar atas kenaikan suku bunga tersebut,” ujar Eri kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Seiring kenaikan BI Rate, Bank Neo menilai strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit perlu terus dievaluasi mengikuti perkembangan pasar.

Eri menegaskan bahwa Bank Neo akan memantau kondisi likuiditas dan apabila diperlukan melakukan penyesuaian strategi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan serta profil risiko bank.

Di sisi pendanaan, Bank Neo Commerce tetap berfokus menjaga stabilitas dana pihak ketiga (DPK) dengan menyeimbangkan daya saing suku bunga dan efisiensi cost of fund. Penyesuaian suku bunga simpanan akan dilakukan secara selektif sesuai perkembangan likuiditas dan tingkat kompetisi di industri perbankan.

Sementara itu, pada sisi penyaluran kredit, Eri menyebut Bank Neo tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Kajian terhadap penyesuaian suku bunga kredit akan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko debitur, serta daya beli dan kemampuan nasabah.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan kualitas aset juga terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan suku bunga.

Dalam menghadapi kondisi likuiditas industri yang semakin kompetitif, Bank Neo juga terus memperkuat pengelolaan aset dan liabilitas serta menjaga kecukupan permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang sehat.

Adapun, strategi tersebut didukung melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan aktivitas nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 4 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, Bank Mandiri menyebut obligasi yang akan dilunasi memiliki nilai pokok sebesar Rp1,95 triliun. Perseroan telah mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok obligasi tersebut saat jatuh tempo.

Langkah ini mencerminkan kesiapan Bank Mandiri dalam memenuhi kewajiban kepada investor sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

Adapun, ketersediaan dana pelunasan juga menunjukkan komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang prudent dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.

Dalam keterbukaan informasi itu, perseroan tidak menyebutkan adanya dampak khusus terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha akibat pembayaran obligasi tersebut.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau green bond merupakan instrumen pendanaan yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Dalam perkembangan lain, Bank Mandiri menyatakan akan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit secara hati-hati setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Kebijakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar, dinamika likuiditas, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 yang menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.

“Terlepas dari arah pergerakan suku bunga, perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi ekosistem value chain serta meningkatkan kapabilitas digital guna mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait kebijakan pricing, perseroan memastikan setiap penyesuaian bunga simpanan maupun kredit akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan tetap menjaga strategi penghimpunan dana secara pruden menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan bahwa dalam menentukan suku bunga simpanan, perseroan senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan.

Sejumlah hal yang dicermati yakni berbagai parameter makroekonomi, situasi pasar yang mencakup permintaan dan penawaran, serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi kredit maupun deposito.

“Dalam menentukan suku bunga simpanan, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan, parameter makroekonomi lain, situasi pasar mencakup permintaan dan penawaran yang ada, serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi kredit maupun deposito,” ujar Hera kepada Bisnis, Selasa (10/6/2026).

Menurut Hera, biaya dana perseroan masih relatif terjaga berkat keunggulan sebagai bank transaksi. Kondisi tersebut didukung oleh tingginya porsi CASA dalam struktur dana pihak ketiga (DPK) perseroan.

Per Maret 2026, CASA BCA tercatat mencapai Rp1.089 triliun atau tumbuh 11,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Dengan capaian tersebut, porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK BCA.

“Cost of fund BCA relatif terjaga sehubungan dengan keunggulan perbankan transaksi yang dimiliki BCA. Per Maret 2026, CASA BCA mencapai Rp1.089 triliun, tumbuh 11,2% YoY. Alhasil, porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK. Strategi ini diharapkan dapat mendukung stabilitas CoF secara prudent,” tulis manajemen.

Ke depan, BCA optimistis dapat mempertahankan komposisi pendanaan yang sehat dan kuat dengan mengandalkan berbagai produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BCA juga menegaskan komitmennya untuk tetap menyalurkan kredit berkualitas secara hati-hati di tengah likuiditas yang memadai.

“Ditopang likuiditas yang memadai, BCA berkomitmen menyalurkan kredit yang berkualitas ke berbagai segmen dan sektor secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin,” kata Hera.

Adapun, keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen memunculkan pertanyaan mengenai arah bunga kredit perbankan ke depan.

Dalam rilis Bank Indonesia yang diterbitkan pada Selasa (9/6/2026), bank sentral memutuskan menaikkan BI-Rate menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25%.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan hingga 30 September 2026. Keputusan ini diambil di tengah kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat.

"Tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,5 persen untuk simpanan rupiah di bank umum, 6 persen untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Juni hingga 30 September 2026," dikutip dari keterangan resmi LPS, Jumat (29/5/2026) lalu.

LPS menilai tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada perkembangan suku bunga pasar simpanan yang hanya mengalami kenaikan terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang masih terjaga, serta persaingan antarbank yang tetap sehat.

Dari sisi intermediasi, kinerja perbankan juga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga April 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,39 persen secara tahunan, sedangkan penyaluran kredit meningkat 9,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

LPS juga mencatat cakupan penjaminan simpanan masih terjaga. Per April 2026, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah bank umum dan 99,98 persen rekening nasabah BPR maupun BPR Syariah (BPRS) dijamin penuh oleh LPS hingga Rp 2 miliar.

Di tengah kondisi tersebut, LPS mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Pasalnya, bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan berisiko membuat simpanan tidak memenuhi syarat program penjaminan LPS.

"Simpanan nasabah dijamin sepanjang memenuhi tiga syarat atau 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, memperoleh bunga yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak terkait tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat," dikutip dari keterangan resmi LPS.

LPS menyebut pemahaman mengenai tingkat bunga penjaminan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui batas maksimal bunga simpanan yang masih dijamin lembaga tersebut.

Seiring dengan itu, LPS meminta perbankan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai tingkat bunga penjaminan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kanal digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan perlindungan nasabah.

Ke depan, LPS akan terus mengevaluasi tingkat bunga penjaminan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan. LPS juga akan memantau perkembangan suku bunga pasar serta tingkat cakupan penjaminan guna menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan, Senin (25/5/2026). Depresiasi rupiah tersebut dikhawatirkan banyak pihak bakal berdampak pada roda perekonomian nasional, salah satunya adalah industri perbankan Tanah Air.

Pakar Perbankan Universitas Airlangga (UNAIR) Andi Estetiono menjelaskan bahwa pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap tiga risiko utama perbankan dan harus diantisipasi sesegera mungkin, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit.

"Kenaikan dolar AS terhadap rupiah tentu berdampak terhadap perbankan, bukan hanya dampak terhadap harga atau inflasi," tegas Andi, Senin (25/5/2026).

Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas valas, Andi menjelaskan terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan aset dengan mencairkan simpanan rupiah di bank, dan menyimpannya dalam dolar AS.

Kemungkinan selanjutnya adalah masyarakat mencairkan tabungan valas dolar AS milik mereka untuk memperoleh keuntungan sesaat, maupun konversi ke aset lain seperti emas atau aset lainnya yang dianggap aman.

“Ini tergantung dari persepsi dan respons dari masing-masing masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang jelas, LDR Valas dan Rasio Likuiditas Valas Perbankan perlu dipantau secara ketat," ucapnya.

Kemudian, terkait risiko pasar, Andi membeberkan bahwa apabila sebuah bank menempuh kebijakan posisi valas terbuka, maka berpotensi akan terkena revaluasi. Bila terjadi net short valas pada perbankan, maka rugi selisih kurs langsung tercatat, yang secara otomatis berdampak pada laba rugi.

Lalu risiko ketiga, ia menyebut hal tersebut akan mengarah pada sektor kredit. Khususnya, bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar AS, yang menjalankan aktivitas usaha di dalam negeri dengan pendapatan rupiah akan kesusahan untuk membayar bunga dan cicilan. Peluang terjadinya kredit bermasalah perbankan atau NPL disebutnya akan meningkat.

"Ini kan berat, ya. Artinya, dia mendapatkan penghasilan rupiah, tapi harus mengangsur atau membayarnya dalam bentuk dolar AS. Sehingga ketiga risiko tersebut perlu dimitigasi dengan baik oleh industri perbankan,” jelasnya.

Menurutnya, perbankan nasional akan merespons penahanan dana likuiditas melalui penyesuaian tingkat suku bunga simpanan. Kebijakan ini dijalankan untuk menjaga kepercayaan segenap nasabah dan menjaga likuiditas bank. Bank cenderung menaikkan tingkat bunga simpanan, tetapi untuk bunga pinjaman akan cenderung sulit bila langsung dinaikkan.

“Akibatnya Net Interest Margin (NIM) atau selisih bunga antara pinjaman terhadap simpanan akan semakin menipis, yang artinya keuntungan bank semakin mengecil sehingga bank harus lebih efisien dalam operasionalnya," tuturnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Andi menyodorkan solusi agar manajemen dari masing-masing lembaga perbankan dalam negeri untuk dapat secara terus-menerus mengkomunikasikan kondisi pasar dengan transparan serta dapat menenangkan nasabah agar peristiwa krisis moneter yang mengguncang RI pada medio 1997-1998 tidak terulang kembali.

“Jangan sampai terjadi seperti tahun 1997-1998, kurs rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juni 1998 mencapai lebih dari Rp16.000,” harapnya.

Sementara itu, dari sisi makro, Andi berharap pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga LPS, untuk dapat secara intensif memantau ketat dan memberi dukungan bauran kebijakan strategis.

"Kebijakan yang dapat dijalankan antara lain adalah intervensi pasar, operasi moneter dan suku bunga, pengawasan bank, menjalankan makroprudensial, manajemen utang luar negeri, hingga menjaga keseimbangan APBN dan kepercayaan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebih," paparnya.

Selain itu, Andi juga mengajak kepada segenap masyarakat untuk dapat merespons kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dewasa ini dengan keadaan tenang dan tidak mengambil tindakan secara gegabah.

"Saran saya bagi masyarakat, bagaimana kita merespons kondisi saat ini dengan tenang dan bijak, tidak usah panik. Fokus saja pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan. Kalau mau investasi buat namanya portofolio investasi. Kita ingat sebuah istilah, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang yang sama. Kalau keranjangnya jatuh, maka pecah semua telurnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa masyarakat sangat perlu untuk mempelajari pengelolaan keuangan dengan baik untuk menghadapi kondisi saat ini, terutama pada portofolio tabungan.

“Kelola keuangan kita dengan baik, portofolio ada di tabungan, sebagian deposito, sebagian logam mulia, atau saham, atau investasi langsung ke sektor riil yang tetap tumbuh dan aman, seperti kafe. Singkatnya, respons dan cara pandangan kita harus selalu positif dan mampu melihat hikmah dari setiap kejadian," pungkasnya.